“Kalau diberlakukan jam malam, akan menimbulkan efek domino yang luar biasa,” ujarnya pada wartawan, Kamis (24/06).

Baca juga:

• Dasilva Batik Rilis Gamis Bordir Silk Motif Khas Malang untuk Ramadan 2026
• Sambut Program Spesial Ramadan 2026, Ascent Premiere Hotel Malang Hadirkan Cita Rasa Nusantara
• Suguhkan 20 Item Menu dengan Harga Mulai Rp 18 Ribu, Depot Pilihan Rakyat Siap Manjakan Warga Kota Malang

Bagi orang nomor satu di Kota Malang itu, pembatasan dan pemberlakuan jam malam tidak jauh beda dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana ketika hal tersebut dilakukan, akan ada implikasi pengurangan jumlah karyawan.

“Sehingga dimungkinkan terjadi pengangguran yang semakin tinggi,” sambungnya.

Menurut Sutiaji, jika kebijakan jam malam tidak diberlakukan serentak seluruh Indonesia, hasilnya tak akan berbeda. Pasalnya, virus Covid-19 berkaitan dengan pergerakan atau mobilitas seseorang.

“Misal kita berlakukan jam malam sampai 1 bulan, tapi daerah lain tidak. Nah kalau kedatangan warga dari daerah yang tidak menerapkan jam malam, kan sama saja. Mestinya kebijakan ini dilakukan secara nasional,” papar pemilik kursi N1 itu.

Dari pada menerapkan jam malam, politisi partai Demokrat itu, menegaskan bahwa disiplin masyarakat harus dikuatkan. Terlebih dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

“Saya mempunyai keyakinan bahwa Insyaallah masyarakat akan tahu mana yang harus mereka lakukan. Dan kami berupaya semaksimal mungkin agar kesadaran masyarakat terkait dengan protokol kesehatan (prokes) meningkat,” tuturnya.

Lanjut pria berkacamata itu, vaksinasi juga terus digalakkan. Bahkan hingga saat ini, sekitar 150 ribu dosis telah diberikan.

“Insyaallah bulan Agustus sudah ada tataran 250 ribu orang. Dengan terus bertambah orang yang tervaksin, akan semakin menguatkan daya imun masyarakat. Sehingga bisa mengurangi resiko terpapar, kalaupun terpapar Covid-19 akan mengurangi resiko kematian,” ujar Sutiaji. (hms/mus/ed2)

Sebuah banner bertuliskan ‘Terimakasih Abah Sanusi Bupati Malang, PSBB tidak diperpanjang sehingga kami bisa beraktivitas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19’ terpampang di salah satu rumah warga, tempat doa bersama di langsungkan.

Salah satu warga Cepokomulyo, Umi Shulton menyampaikan bahwa meskipun PSBB sudah berakhir, bukan berarti pandemi Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 berakhir.

“PSBB diakhiri tidak berarti virus ini selesai. Tetap saat beraktivitas harus memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak,” kata Umi Shulton, Rabu (10/6/2020).

Selain memanjatkan syukur lantaran PSBB diakhiri, emak-emak ini juga melakukan doa bersama untuk keselamatan warga Cepokomulyo agar terhindar dari Covid-19.

“Sekarang kita hidup di masa New Normal. Kita hidup berdampingan dengan virus. PSBB memang diakhiri, tapi dengan catatan kita harus tetap menjaga kesehatan, seperti itu tadi, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak,” terangnya.

Emak-emak itupun berharap, pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan masyarakat bisa benar-benar kembali ke kehidupan normal. “Semoga dengan ridho Allah kita diberi kesehatan. Kita harus selalu berdoa agar dijauhkan dari segala malapetaka,” pungkasnya.(iki/yan)

Cak Nur mengutaran alasan tidak memperpanjang PSBB itu kepada Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono yang memimpin rapat. Begitu pula dengan Kota Surabaya dan Gresik yang juga tidak inginmemperpanjang PSBB itu.

“Transisi new normal akan menggantikan PSBB yang selama ini diterapkan. Tapi tidak mengendorkan semangat pencegahan penyebaran Covid-19. Desa maupun Kelurahan menjadi fokus pencegahan penyebaran pandemi Covid-19,” kata Cak Nur, Minggu (7/6/2020) malam.

Bagi Cak Nur, sejumlah langkah penguatan di tingkat desa dan kelurahan dengan membentuk kampung tangguh. Upaya itu akan lebih ditingkatkan.

“Dengan begitu upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 akan cepat terselesaikan. Kalau masyarakat sudah teredukasi di desa maka masyarakat muncul kesadaran dan mendukung pencegahan Covid-19 ini,” tegasnya.

Sementara dengan dukungan masyarakat ini, bagi Cak Nur angka penularan kasus virus Corona akan segera menurun. Saat itu, kehidupan new normal akan dijalani masyarakat.

“Masyarakat dapat beraktifitas secara leluasa, tapi tetap menjaga Standar Operasional Prosedur (SOP) kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19,” tandasnya. Wan/yan

Bahkan petugas juga menemukan di pos check point Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Sidoarjo sejumlah penjaga melebihi (over) kapasitas. Petugas dijaga lebih dari tiga orang. Ada satu pos check point petugasnya delapan orang, Kamis (4/6/2020).

Tim monev juga menemukan adanya petugas jaga di posko check point yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Temuan lainnya, masih banyaknya warga keluar rumah tanpa memakai masker, termasuk anak-anak usia antara 7-15 tahun saat bermain diluar rumahnya juga tidak memakai masker.

Dua petugas monev dari Bagian Organisasi Setda Sidoarjo, Anita Inggit Zainuris Shofa dan Linda Cristi Corolina melaporkan pelanggaran lain juga dilakukan pedagang warung kopi. Yakni penjualnya belum menerapkan protokol kesehatan. Tidak tersedianya tempat cuci tangan di warung dan penjualnya juga tidak memakai masker.

Masih kurang disiplinnya warga dalam menerapkan protokol kesehatan saat keluar rumah akan menjadi bahan evaluasi tim monev PSBB tahap tiga. Tim monev dari ASN yang secara khusus disebar ke setiap posko check point di desa-desa setiap hari dan melaporkan hasil temuannya ke Ketua Pelaksana PSBB tahap tiga yang juga menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, A Zaini.

Temuan terkait petugas yang berjaga di titik pos check point yang tidak memakai masker dan tidak menerapkan jaga jarak disinyalir masih banyak pelanggaran serupa di sejumlah desa lainnya. Penyebabnya petugas penjaga check point ini tidak mengetahui secara detail bagaimana dan apa saja yang harus dilaksanakan saat berada di pos check point itu.
Padahal, mengoptimalkan tenaga ASN dalam pelaksanaan Monev PSBB tahap tiga ini bisa berdampak siginifikan menurunnya angka penyebaran Covid-19 di Sidoarjo. Pasalnya, petugas yang melakukan monev secara langsung memberi edukasi ke masyarakat.

“Petugas memberikan edukasi langsung ke masyarakat terkait penyebaran virus Covid-19. Termasuk edukasi cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dan mematuhi aturan PSBB tahap tiga berbasis desa,” kata Tim Monev ASN Pemkab Sidoarjo, Anita Inggit Zainuris Shofa, Jumat (5/6/2020).

Selain itu, lanjut Inggit petugas juga menekankan ke warga pentingnya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap selesai beraktivitas.

“Warga juga kami ingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti memakai masker dan jaga jarak serta membiasakan cuci tangan pakai sabun,” tandasnya. Wan/yan

Di Malang Raya, tidak ada pemakaian surat tilang tersebut di jajaran Satuan Lalu Lintas. Info yang beredar cukup membuat resah masyarakat. Memontum.com kemudian menggali dari keterangan Polresta Malang Kota dan Polres Malang.

Jika dilihat dengan teliti, bahwa surat tersebut bukanlah surat tilang. Jika dibaca dengan cermat di bagian atas tertulis “Surat teguran ini diterbitkan karena melanggar Pergub Jatim No 18 Tahun 2020”.

Kasat Lantas Polresta Malang Kota Kompol Priyanto SIK SH saat dikonfirmasi Memontum.com menyebut bahwa gambar yang beradar di media sosial itu bukanlah surat tilang.

“Memang ada logo lantas, tapi itu bukan surat tilang. Sampai saat ini belum ada aturan terkait pelanggaran tidak pakai masker dalam surat tilang,” ujar Kompol Priyanto, Jumat (5/6/2020) siang.

Dia mengatakan bahwa tilang berbeda dengan blangko di massa PSBB. Kalau blanko teguran di masa PSBB kita buat karena acuannya Perwali. Karena di Perwali ada sanksi apabila tidak tidak pakai masker dan physical distancing.

“Itu berlaku untuk teguran pada masa PSBB. Di new normal life sejauh ini belum,” ujar Kompol Priyanto kepada Memontum.com.

Begitu juga disampaikan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Diyana Suci Listyawati SIK kepada Memontum.com. Ia menegaskan jika tidak ada pemakaian surat tilang seperti itu di Kabupaten Malang.

“Itu surat blanko teguran peraturan gubernur, bukan blanko tilang,” ungkap Diyana. (gie/oso)

Pj Kepala Desa Tambak Kalisogo Abdul Rokhim melalui Sekretaris Desa M.Rofi’i diruang mengatakan telah mendirikan pos check point di Dusun Tambak Kalisogo, dan Dusun Bangunsari itu.

Yang ditugaskna 6 orang tim relawan. Mereka antara lain berasal dari Polri, TNI, Petugas Kesehatan, Perangkat Desa, BPD, Karang Taruna, RT, dan RW.

Hal itu, bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) diwilayah kerja. Sebab hari Sabtu maupun hari Minggu, banyak pemancing dari luar Kecamatan Jabon berdatangan untuk memancing.

” Tidak dipungkiri jika hari Sabtu dan Minggu ini dipastikan, puluhan orang berdatangan dengan membawa perlengkapan alat memancing. Mereka datang secara berkelompok, maupun bergerombol dengan mengendarai motor. Sebelum setibanya diarea tambak atau kolam pemancingan, terlebih dahulu para pemancing berhenti. Serta membeli perlengkapan seperti umpan, stik pancing, dan lain- lainnya yang berada di sepanjang jalan Desa Tambak Kalisogo, ” ujarnya

Maka dari itu pintu masuk wilayah Desa Tambak Kalisogo, yang ada di utara Dusun Bangunsari dan Dusun Tambak Kalisogo sistem penjagaannya di pos check point diperketat, jelas M. Rofi’i

Ditambahkan Kaur Kesra Tambak Kalisogo, Syaifuddin Zuhri, mereka yang datang langsung dilakukan peneriksaan melalui check suhu badan (termogund), penyemprotan disinfektan, mencuci tangan (sanitizer) dan menggunakan masker, terangnya

Selanjutnya, jika ditemukan pemancing ini tidak menggunakan masker. Maka orang tersebut akan diberikan masker oleh tim relawan yang ada di pos check point. Sebaliknya bila ada temuan kenaikan temperatur diatas suhu normal, orang itu tidak dipebolehkan masuk ke area tambak maupun ke kolam pemancingan, ungkapnya

Dibeberkan, Syaifuddin Zuhri menanggapi hal penyemprotan disinfektan dipemukiman warga. Pemerintah Desa Tambak Kalisogo melakukan penyemprotan 2 minggu sekali, baik falisitas umum maupun sarana tempat ibadah. Sedangkan warga menginginkan penyemprotan mandiri, pihak pemerintah desa juga menyediakan alat serta lainnya sesuai kebutuhan, pungkasnya

” Alhamdulillah dari hasil chek poit, PSBB tahap I sampai tahap III adalah negatif. Kami menghimbau pada seluruh warga atau masyarakat tetap mematuhi peraturan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan maklumat Kapolri. Sesuai prokotol kesehatan, berpola hidup sehat dan bersih, kerap mencuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker jika bepergian”, tandasnya (gus/yan)

“Keberhasilan PSBB bergantung Ojek Online (Ojol) baik di Sidoarjo maupun di Jawa Timur. Maka sudah sepatutnya komponen Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memberikan kemudahan akses bagi pengemudi Ojol untuk mendistribusikan barang pesanan konsumennya,” terang Bambang Haryo, Rabu (3/6/2020) di Media Center BHS di sela sela menampung keluhan beberapa koordinator Ojol Sidoarjo.

BHS mengungkapkan keluhan yang paling utama disampaikan, mereka kesulitan dalam operasional saat penerapan PSBB. Terutama berhubungan dengan surat keterangan dari RT/RW maupun Kelurahan untuk operasional mereka. Hal itu sangat menyulitkan operasional Ojol karena di beberapa pemukiman padat penduduk tidak bisa masuk untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

“Termasuk kesulitan mendapatkan area pos (tempat) pangkal khususnya di mall dan juga ada kesulitan terkait dengan hubungan kerja yang kurang harmonis dengan aplikator,” imbuhnya.
Saat ini, lanjut Bambang Haryo jumlah Ojol di Sidoarjo ada sejumlah 2.500 orang. Sedangkan jumlah penumpang (pengguna) rata rata mencapai 40.000 sampai 50.000 dalam kondisi normal. Berdasarkan data itu, Bambang Haryo menganggap Ojol memiliki peran yang besar untuk melancarkan transportasi di Sidoarjo. BHS berharap konektifitas Ojol harus bisa terealisasi dengan transportasi publik semi massal dan super massal.

“Peran Ojol seyogyanya bisa menjadi feeder (pengumpan) bagi transportasi publik massal untuk mensukseskan konektifitas transportasi penumpang dan logistik. Bahkan saat ini Ojol sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dari masyarakat. Apabila saya diamanahi sebagai Bupati Sidoarjo akan merealisasikan hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah yang diwakili Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo dengan perwakilan aplikator dan pengemudi ojek online,” tegas Bambang Haryo yang juga Anggota Komisi V DPR RI periode 2014-2019 ini.

Melalui kerjasama itu, diharapkan Pemerintah Daerah bisa memberikan pembinaan sekaligus memperbaiki hubungan antara aplikator dengan pengemudi Ojol. Tujuannya agar masyarakat (konsumen) bisa dilayani secara maksimal baik dari sisi kenyamanan maupun keselamatan.
“Karena Ojol di seluruh Indonesia ada sekitar 2,5 juta dan per hari bisa mengangkut sekitar 30 juta penumpang (pengguna) sesuai data Kemenhub dan Aplikator Tahun 2019, maka perlu didorong dibuatkan payung hukum untuk menjadi suatu peraturan perundang – undangan yang melindungi konsumen serta pengemudi Ojol,” jelasnya.

Sementara salah seorang Koordinator Wilayah Ojol Sidoarjo, Viki mengaku mengapresiasi upaya BHS menampung sejumlah aspirasi dan uneg-uneg Ojol. Apalagi, BHS sudah memperjuangkan soal perlindungan dan payung hukum Ojol ketika menjadi Anggota Komisi V DPR RI (sambil melihat bukti perjuangan BHS melalui instagram Bambang Haryo S). Apalagi, BHS juga ingin memperjuangkan tempat parkir (pangkalan) Ojol termasuk yang terletak di mall.

“Kami ikut membantu keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam pemesanan komoditas yang dibutuhkan konsumen. Maka kami juga sangat mengapresiasi upaya dan usaha beliau (BHS). Karena mau memperhatikan nasib kami beserta Komunitas Ojok Online (Ojol) lainnya,” tandasnya saat di Media Center BHS bersama ketiga rekannya. Wan/yan

Setiap RW mendapat alokasi dana bantuan operasional Rp 3 juta per RW. Anggaran itu dipergunakan untuk operasional selama pelaksanaan PSBB tahap tiga. Pencairan bantuan ini secara serentak disalurkan ke RW se Sidoarjo.

Pemberian bantuan ini alokasi dana yang diambilkan dari APBD Pemkab Sidoarjo ini dimaksudkan untuk membantu meringankan biaya operasional posko. Selain itu, penyediaan makanan dan minuman selama PSBB yang ada di RW.

“Yang paling dekat Kecamatan Sidoarjo. Saya datang untuk menyaksikan dan ingin memastikan dana bantuan untuk operasional RW ini betul-betul sudah cair. Total ada 2.086 RW dengan nilai sekitar Rp 6,258 miliar yang diberikan ke setiap RW Rp 3 juta untuk operasional posko relawan yang ada di RW,” kata Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 usai menyerahkan secara simbolis bantuan dana operasional PSBB tahap tiga kepada RW di Kantor Kecamatan Sidoarjo, Rabu (03/06/2020).

Cak Nur memaparkan jika bantuan itu, bisa diberikan ke para petugas yang bertugas di pos check point. Selain itu, sebagian bisa dibuat untuk kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya.

“Bantuan uang Rp 3 juta itu peruntukannya untuk membantu operasional PSBB di RW. Tidak ada kaitannya dengan Kampung Tangguh,” tegasnya.

Cak Nur menekankan jika uang bantuan itu tidak ada hubungannya dengan pembentukan Kampung Tangguh.

“Ini murni bantuan untuk RW dan RT yang berjuang bersama-sama Pemkab Sidoarjo sejak PSBB satu sampai sekarang,” tandasnya. Wan/yan

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengatakan dalam waktu dekat dana Rp 3 juta itu bakal diterima setiap RW. Saat ini masih belum bisa dilakukan transfer karena masih dalam proses verifikasi.

BANTUAN – Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin bakal menyalurkan bantuan setiap RW Rp 3 juta sebagai operasional PSBB Tahap tiga di Sidoarjo, Sabtu (30/5/2020)

“Kami berharap dengan adanya dana operasional yang diberikan Pemkab Sidoarjo melalui APBD ini dapat membantu kelancaran program. Salah satunya mendirikan Kampung Tangguh di setiap desa dan RW,” katanya, Sabtu (30/5/2020).
Lebih jauh, Cak Nur menjelaskan Pemkab Sidoarjo bakal mentransfer bantuan itu melalui masing-masing kecamatan. Kemudian kecamatan yang akan membagikan ke setiap RW.

“Kalau dihitung jumlah RW se Sidoarjo ada 2073. Itu akan kami berikan semua. Begitu pula dengan kebutuhan yang lain mudah-mudahan dengan bantuan dari ini sedikit bisa meringankan beban RW,” imbuhnya.

Karena itu, Cak Nur mendorong setiap desa mendirikan kampung tangguh meski PSBB tahap ketiga berakhir. Selain dana dari APBD dan APBDes sumbangan masyarakat jadi swadaya yang bisa dioptimalkan.

“Dari sumbangan masyarakat jadi swadaya masyarakat ini juga harus dipupuk agar masyarakat ini berjalan dengan baik. Sehingga desa memiliki kemampuan bukan hanya sebagai posko relawan saja. Tapi akhirnya bisa membuat Kampung Tangguh itu,” pintanya.

Sementara di Sidoarjo, kata politisi PKB ini, saat ini sudah ada 67 Kampung Tangguh. Beberapa kegiatan promotif bahkan sampai mengarah ke kuratif sudah dilaksanakan. Baginya dengan banyaknya Kampung Tangguh akan memberikan dampak sosial yang positif.

“Kami mendorong konsep Kampung Tangguh itu untuk diikuti kampung lainnya. Kalau bisa desa-desa yang lain bisa membentuk Kampung Tangguh agar bisa saling membantu,” pungkasnya. Wan/yan