Bahkan, dari total sekitar 46 voter POPS, diinformasikan telah memberikan lampu kuning. Karenanya, bapak dua anak ini pun, mengaku siap menjalankan amanah tersebut.

“Karena saya didorong untuk mengisi posisi itu oleh teman-teman POPS, maka saya akan jalankan amanah yang diinginkan,” kata Waris.

Disinggung mengenai pengalamannya dengan sepak bola, pensiunan Marinir ini menjelaskan, secara garis besar dirinya akan mempertahankan program lama yang sudah dalam track dan bagus, serta akan menjalankan program baru yang belum maksimal. Karenanya, tatkala nanti diberikan amanah untuk menahkodai, maka akan merangkul orang-orang lama untuk menjalankan Askot PSSI Kota Malang, sesuai koridor.

“Pengurus lama akan kita ajak untuk bersama-sama membesarkan Askot PSSI Malang,” ujar pria kelahiran Oktober 1960.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Terkait dengan rencana kepemimpinannya, Waris menjelaskan, untuk tahap awal akan melakukan penataan atau pembenahan di internal Askot. Baru kemudian, akan melangkah ke jenjang pembinaan. Tidak hanya mengembalikan Marwah Persema Malang. Namun juga, pembinaan untuk Persema Junior mulai U-17 hingga ke bawah.

“Pembinaan sepak bola muda, itu harus kembali dilakukan. Sehingga, pesepak bola dari Kota Malang, akan terus bermunculan dan menjadi regenerasi Persema,” terangnya.

Salah satu voter POPS, Unggul Ardhie, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya siap memberikan dukungan terhadap majunya Waris Susanto. Apalagi, sejumlah vonter juga telah memberikan dukungan, seiring mundurnya Haris Tofly.

“Surat pengunduran juga sudah saya terima. Karenanya, kami akan mendukung langkah Waris. Sehingga, Askot PSSI Kota Malang, akan berjalan kembali,” ujarnya. (sit)

Dari 60 saksi itu, terurai bahwa sebanyak 30 orang dari pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Malang. Baik itu dari pengurus Askot PSSI maupun pihak lain atau ketiga.

Kasi Pidsus Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi, saat bertemu Memontum.com pada Selasa (30/08/2021) tadi, mengatakan bahwa pihaknya masih terus melakukan pengembangan pemeriksaan. “Terkait dugaan penyimpangan dana anggaran KONI tahun 2020-2021, masih dilakukan penyelidikan. Jadi, semua masih berjalan. Baik itu terkait alat bukti yang sudah kita dapatkan, permintaan yang sudah kita peroleh dan data yang kita peroleh. Ini butuh waktu, karena melibatkan banyak orang,” ujar Dino.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dino menjelaskan, bahwa pihaknya sudah memeriksa 60 orang. “Total ada sekitar 60 orang, yang sudah kami periksa. Yakni dari pengurus KONI, termasuk sekretaris, bendahara, bagian perencanaan anggaran hingga bagian pengadaan. Kemudian, masing-masing Cabang Olah Raga (Cabor), ada ketua, sekretaris, ketua harian. Dari masing-masing Cabor, kemudian mengerucut ada dugaan melakukan penyimpangan. Dugaan sementara, ada di PSSI Kota Malang. Di PSSI Kota Malang, sudah kami periksa mulai dari ketua, bendahara, pengurus Askot, anggota club yang ikut kompetisi yang diselenggarakan PSSI tahun 2020-2021,” terang Dino.

Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejari Kota Malang, Kukuh Yudha Prakasa, menambahkan bahwa pihaknya telah memeriksa pihak ketiga atau rekanan PSSI Kota Malang. “Pengadaan-pengadaan yang ada di PSSI itukan berhubungan dengan rekanan atau pihak ketiga. Sudah kami periksa di tahap penyelidikan. Sudah mendekati 80 persen, untuk rekanan yang telah kami periksa. Di PSSI Kota Malang, masih pendalaman,” ujar Kukuh.

Dijelaskan, bahwa pihaknya juga memeriksa dari Cabor lainnya hingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk dilakukan pemeriksaan saksi-saksi. “Ada 44 sampai 46 Cabor, kami melakukan pemeriksaan untuk mematangkan penyelidikan. Pemeriksaan saksi-saksi masih akan terus berlanjut. Kalau terkait siapa pihak yang paling bertanggung jawab, saat ini masih prematur. Namun nantinya, ada batas waktu dan kepastian hukum,” ujar Kukuh. (gie)

Yakni Sekretaris KONI, Ahmad Anang Fatoni, Bendahara KONI, Imam Buchori dan engawas internal KONI Sutiarsih atau Anis. Pemeriksaan dilakukan tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang pada pukul 10.00 di ruang Pidsus oleh para penyidik.

Kasi Intelijen Eko Budisusanto membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Betul, hari ini kami memanggil untuk dimintai keterangan kepada tiga orang pengurus KONI Kota Malang. Terkait dugaan pertanggung jawaban dana hibah yang diterima KONI Kota Malang tahun 2020/2021,” ujarnya.

Total ada 25 orang yang sudah menjalani pemeriksaan. Yakni dari pengurus Cabang Olahraga (Cabor) serta para atlet, diantaranya dari PSSI Kota Malang dan atlet Futsal. Kami masih terus mengembangkan kasus dugaan dana hibah KONI yang telah dilaporkan masyarakat ke Kejari Kota Malang,” jelasnya.

Sementara itu, usai memenuhi panggilan tim penyidik Kejaksaan, Bendahara KONI Kota Malang, Imam Buchori, sempat menjawab pertanyaan wartawan. Bahwa kedatangannya ke Kejaksaan terkait aliran dana hibah yang diterima KONI tahun 2020 – 2021.

Dia diperiksa Kejaksaan untuk dimintai keterangan seputar aliran dana hibah. Dia mengaku diperiksa sebagai saksi, terkait dana hibah KONI dari APBD Kota Malang. Yakni APBD 2020 sebesar Rp 10 miliar, dan APBD tahun 2021 juga sama besarnya Rp 10 miliar.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kesemuanya itu untuk kebutuhan biaya di setiap Cabor. Ada 26 pertanyaan dari penyidik. Berkaitan dana hibah yang diterima berapa serta didistribusikan ke siapa saja. Semisal Sekretariat, Cabor berprestasi atau fungsional,” kata Imam Buchori usai menjalani pemeriksaan. Pengeluaran anggaran berdasarkan proposal dan ACC (persetujuan) dari Ketua Umum KONI.

Sementara itu, sekretaris KONI Kota Malang, Ahmad Anang Fatoni, mengaku jika dirinya diberikan 13 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan yang dijawab olehnya adalah terkait kewenangan dan tugas pokok serta fungsinya.

“Kami sejauh ini masih dimintai keterangan soal pengaduan masyarakat menyangkut dana hibah KONI 2020 dan 2021 yang diduga adanya tindak pidana korupsi (Tipikor). Dugaan anggaran dana hibah adalah Rp 10 miliar pada 2020 dan 2021,” ujar Anang. Anang pun menyebut jika anggaran yang dikelola organisasinya sebagian besar untuk Cabor. (gie)

Meski ditengarai belum mengantongi izin dari aparat berwenang, nyatanya pelaksanaan tetap berlangsung, meski saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 dan masih diberlakukan (PPKM) Skala Mikro.

Satpol PP Kabupaten Malang yang meninjau lokasi kegiatan dan pelaksanaan kongres, seolah tidak berdaya melihat pelaksanaan yang tetap berjalan.

Acara yang mengagendakan pemilihan Ketua Asosiasi Kota (Askot) PSSI, Wakil ketua dan Anggota Komite Eksekutif Asosiasi PSSI Kota Malang Periode 2021-2025 mendatang, pun berjalan lancar.

Dalam pelaksanaan itu, Haris Thofly akhirnya terpilih sebagai Ketum Askot PSSI Kota Malang periode 2021-2025.

Baca juga: Pemilihan Ketua PSSI Kota Malang Terancam Dibubarkan, Muspika dan Satpol Mengaku Tak Ada Pemberitahuan

Ketum Asosiasi PSSI Kota Malang, Haris Thofly, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Menurutnya, hanya bersifat pemberitahuan saja untuk penyelenggaraan kegiatan.

“Pihak panitia sudah bersurat ke Polsek Dau, yang diteruskan ke Polres Malang. Sifatnya, hanya pemberitahuan saja,” ungkap Haris Thofly.

Sedangkan untuk izin pelaksanaan kegiatan di masa PPKM ini, lanjut Haris, kewenangannya berada di pihak hotel. Karena, hotel selaku pengelola tempat yang dijadikan pelaksanaan kegiatan.

“Tugasnya sudah dibagi. Pihak hotel menangani perizinan kegiatan yang ditujukan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Malang,” terang dia.

Menurut Haris, pihaknya hanya mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Pihak kepolisian pun telah melakukan pengecekan tempat digelarnya KLB Asosiasi PSSI Kota Malang.

“Pihak Polres Malang dan Polsek Dau, sudah melakukan pengecekan. Bahkan, sudah mendokumentasikan ruangan itu. Sedangkan untuk perizinan ke Kecamatan Dau, pihak hotel bilang jika laporannya dalam satu pekan sekali,” terangnya.

Dengan begitu, tambah Haris, perizinan kegiatan kepada ke Satgas Covid-19 dan Kecamatan sudah ditanggung pihak Hotel.

“Untuk camat dan satgas, saya sudah percaya pada pihak hotel, sedangkan untuk pemberitahuan ke Polres Malang itu sudah pada tanggal 1 Maret lalu,” ujarnya. (bir/sit)

Camat Dau, Eko Murdianto, ketika dikonfirmasi oleh memontum.com, membenarkan mengenai informasi rencana itu.

“Sampai saat ini belum ada pemberitahuan sama sekali. Untuk perizinan mungkin bisa ditelusuri ke Polsek Dau,” ujar Eko ketika dikonfirmasi pada Selasa (10/03) malam.

Dirinya juga menambahkan, bahkan baru mengetahui rencana pelaksanaan itu, ketika dikonfirmasi oleh awak media.

Baca juga: Wali Kota Malang Keluarkan SE Pengurangan Sampah Plastik, Ini Respon Apkrindo

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, pun juga mengaku bahwa pihaknya juga belum mendapatkan informasi dari pihak terkait. Dirinya menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan Muspika setempat.

“Akan kami bicarakan dengan stakeholder terkait. Bagaimana legalitas perizinan karena mengumpulkan massa,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, harus memastikan penerapan Prokes dalam acara tersebut. Sehingga, jika belum mengantongi perizinan maka akan ada tindakan tegas.

Kapolsek Dau, Kompol Syabain, menerangkan bahwa pihaknya mengarahkan permasalahan tersebut ke Polres Malang. “Sudah kami arahkan ke Polres,” jawabnya singkat.

Hingga berita ini diturunkan, ketua panitia komisi pemilihan PSSI Kota Malang, Heru Sugiri, masih belum bisa dikonfirmasi baik melalui aplikasi WhatsApp dan telepon seluler. (bir/sit)