“Kesempatan ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, untuk mengambil keuntungan pada KPM. Bahkan, ada oknum Kades yang ‘mewajibkan’ pada KPM agar membelanjakan uangnya pada orang tertentu,” kata Agus Sugiarto.

Dalam temuannya di lapangan, terang Agus, tidak sedikit balai desa yang mendadak menjadi toko Sembako. Kalau kwalitas berasnya baik, tidak menjadi masalah. Namun, beras yang dijual tidak layak dikonsumsi manusia.

Agus pun menyarankan pada pemerintah, agar tegas dalam menyikapi persoalan ini. Yakni, membuat petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk tertulis (Juknis) bahkan regulasi yang jelas mengaturnya. “Suplier harus diperjelas identitasnya, supaya mudah memberikan sanski jika kwalitas berasnya jelek,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas SP2 dan KB, Anisatul Hamidah, mengatakan bahwa istilah BPNT itu tahun 2021. Tahun 2022, bernama Bantuan Sembako. Sesuai dengan PKS, Kemensos dan PT Pos Indonesia, pelaksana penyaluran adalah PT Pos.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“PT Pos Indonesia menyerahkan kepada KPM secara tunai, memfoto wajah, KTP dan uang tunai pada saat penyaluran. KPM Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM),” kata Anis-sapaannya, Senin (28/02/2022).

Bahwa, lanjutnya, KPM akan membelanjakan bahan pangan yang terdiri dari Karbohidrat (beras, jagung, dan lain-lain), protein hewani (daging sapi, ayam, dll), protein nabati (sayur, dan lain-lain), adalah hak KPM. Dengan SPTJM tersebut, Kemensos memberikan kepercayaan penuh pada KPM untuk membelikannya di toko mana saja. Di kantor kami, sudah kami pampang spanduk besar Posko Pengaduan Bantuan Sosial.

“Dengan 3 Logo (Pemkab, Polres dan Kejaksaan) sebagai tindaklanjut MoU Pemkab, Polres dan Kejaksaan dalam pelaksanaan Bansos. Terima kasih kepada teman-teman telah memberikan informasi di lapangan, dan kondisi ini juga terjadi di beberapa daerah yang lain,” ujarnya.

Temuan-temuan tersebut, tambahkan, akan sebagai bahan evaluasi seluruh instansi sosial Jawa Timur sampai Kemensos. Agar menjadi bahan kajian untuk memaksimalkan penyelenggaraan Bansos, sehingga fungsi Kemensos hadir dapat dimaksimalkan. (zen/sit)

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, menjelaskan bahwa penyaluran BPNT lewat Pos, dimaksudkan untuk mempermudah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika akan menarik uang BPNT. Karena PT Pos Indonesia, akan langsung memberikan bantuan tersebut secara tunai.

“Sebelumnya, kalau KPM ingin menarik uangnya harus menggunakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Lalu, dengan kartu itu ditunjukkan pada agen untuk mencairkannya,” kata Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso, Senin (21/02/2022).

Perubahan sistem ini, lanjut mantan Wakil Bupati dua periode ini, untuk menghindari penyimpangan dari oknum pendamping dan agen yang tidak bertanggungjawab. Ada pun jumlah KPM di Bondowoso, sebanyak 45.018 Gakin. Dengan sistem seperti ini, tidak akan salah sasaran. Karena, PT Pos nanti hanya akan memberikan bantuan kepada KPM dan tidak bisa diwakilkan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Sementara mengenai nilai BPNT, yaitu Rp 600 ribu yang akan dicairkan tiga kali dalam setahun. Artinya setiap pencairan, KPM akan menerima Rp 200 ribu. Pada setiap pencairan, KPM sendiri yang menerima.

“BPNT dimaksudkan mengurangi beban pengeluaran KPM, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada para KPM. Sehingga, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu pemberian bantuan,” jelasnya.

Kyai Salwa-sapaan Bupati Bondowoso berpesan, kepada seluruh KPM agar menggunakan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok. (zen/sit)

“Kami menyalurkan selama 3 hari, Minggu (18/07), Senin (19/07), dan Rabu (21/07), dengan pola pembayaran kombinasi,” katanya.

Baca juga:

• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

Pola yang dimaksud adalah mengantarkan langsung BST ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) difabel, sakit, atau sedang menjalani Isolasi Mandiri (Isoman). Selain itu juga melalui komunitas mikro, yang mana penyaluran dilaksanakan di tiap Kantor Kelurahan.

“Pastinya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat kerumunan. Jadi kita panjangkan durasi jamnya maupun harinya, kalau dulu 1 hari selesai, sekarang 3 hari. Supaya agak leluasa antriannya dan tidak terlalu banyak,” terangnya.

BST kali ini dijelaskan Budiono adalah periode ke-15. Dimana per KPM mendapat Rp 600 ribu, akumulasi bantuan di bulan Mei dan Juni yang baru disalurkan di bulan Juli ini.

“Sekarang sudah periode ke 15, dan ada 14.644 KPM yang menerima BST. Periode lalu sekitar 20.000 an penerima, menurun, mungkin saat dilakukan verifikasi oleh Kemensos banyak yang sudah kategori mampu. Kami pun juga menerima data KPM dari Kemensos,” tutur Budiono.

Untuk persyaratan pengambilan pun cukup mudah, KPM hanya perlu datang langsung dengan membawa KK atau KTP. “Kalau berhalangan hadir, bisa diwakilkan yang satu KK,” sambungnya.

Sementara itu, salah satu KPM, Siti Ngaisah, merasa bersyukur karena pemerintah telah memperhatikan warganya.

“Alhamdulillah pemerintah peduli dengan rakyat kecil, sudah 4 kali saya menerima bantuan. Dulu beras, sekarang diganti nominal uang,” ujarnya.

Wanita berusia 67 tahun itu menceritakan bahwa tak ada kesulitan sama sekali ketika ia mengambil BST. “Enggak susah, sangat mudah mengambil bantuan. Dan uang ini mau saya belikan sembako dan bayar PDAM, sudah 2 bulan saya nunggak,” kata Siti Ngaisah. (mus/ed2)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur turut mengungkapkan apresiasinya kepada Kantor Pos. Serta, berharap terjadinya sinergi berkelanjutan antara pihak Kantor Pos dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Baca juga:

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Dukung Swasembada Pangan, Bupati Pasuruan bersama Kapolda Jatim Tanam Jagung Serentak
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter

“Terima kasih atas souvenirnya. Kami berharap, ke depan bisa terjalin sinergitas berkelanjutan antara Kantor Pos dan Pemerintah terkhusus mengirimkan produk-produk Lamongan,” tutur Yuhronur

Menindaklanjuti arahan Bupati Yuhronur, Kepala Kantor Pos Cabang Lamongan, Aquedsa Habibie, mengungkapkan bahwa selain siap membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya akan bersinergi bersama. Bahkan, siap mengantarkan produk-produk UMKM Lamongan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian apapun dapat dilakukan di Kantor Pos.

“Sebagai bentuk sinergitas kami, kedepannya Kantor Pos siap membantu mengirim produk-produk Lamongan ke seluruh Indonesia,” terangnya.

Lebih lanjut Habibie menjelaskan, prangko prisma edisi spesial Bupati Yuhronur tersebut menampilkan berbagai foto Bupati Lamongan mulai dari foto saat melakukan tugasnya sebagai bupati hingga menampilkan keharmonisan bersama keluarganya.

Seperti namanya, prisma merupakan sebuah prangko dengan desain yang dapat menampilkan foto atau identitas lainnya. Seperti, logo produk atau perusahaan, tulisan, slogan, atau tanda tangan yang disesuaikan keinginan pelanggan.

Walaupun demikian, prangko prisma dapat digunakan untuk berkirim surat, marketing campaign, serta souvernir (cenderamata). (fjr/zen/sit)

Untuk mengantisipasi semakin membludaknya antrian para pelanggar lalu lintas yang akan membayar denda pelanggaran, Kejari Situbondo akan menyediakan tempat hingga ke halaman belakang dengan menyiagakan empat petugas di loket pengambilan tilang.

Kajari Situbondo Nur Slamet,SH.,MH. saat dikonfirmasi Memontum melalui Kasi Pidum Bagus Nurjakfar Adi Saputro,SH.,MH mengatakan, “Proses pengambilan tilang hari ini sedikit terhambat karena masih menunggu berkas dari Pengadilan Negeri Situbondo. Namun, untuk mempermudah pelanggar yang antri dalam proses pengambilan dan pembayaran denda tilang, selain menyediakan ruang yang lebih luas, kami juga bekerja sama dengan Pos Indonesia Cabang Situbondo untuk melayani antar barang bukti tilang hingga ke rumah para pelanggar lalu lintas,” ujarnya

Lebih lanjut, Bagus menjelaskan, sebenarnya banyak kemudahan dalam pengambilan tilang dengan berbagai layanan yang sudah disediakan oleh Kejari Situbondo. Tujuannya agar masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu mengantri dan berdesak-desakan untuk membayar denda tilang.

Sekitar 1.500 masyarakat sedang antri untuk membayar denda tilang di Kejari Situbondo. (im)

“Kami juga sudah menyediakan aplikasi ambiltilang.com yang bisa diakses oleh masyarakat umum dan layanan antar tilang kerja sama Kejari Situbondo dengan Pos Indonesia Cabang Situbondo untuk mengantarkan berkas ke rumah masing-masing. Bagi mereka yang rumahnya jauh dan tidak sempat datang ke kejaksaan atau yang tidak ingin berlama-lama antri di Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo,jadi bisa manfaatkan semua layanan yang sudah disediakan itu,” papar Bagus.

Sementara itu,Manager Marketing PT Pos Indonesia Cabang Situbondo Riyanto mengatakan, masyarakat tak usah susah payah antri di Kejari Situbondo. “Masyarakat bisa langsung menghubungi petugas pos yang standby di Kantor kejaksaan. Kami jamin dalam satu hari surat kendaraan bermotor atau SIM-nya akan sampai di rumah sesuai alamat dengan biaya Rp 6660 untuk di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo,” ujar Riyanto kepada Memontum, Sabtu (11/11/2017).

Keterangan yang dihimpun Memontum dari Kejari Situbondo dari 1.500 pelanggar, kebanyakan roda dua. Adapun pelanggaran terbanyak kendaraan roda dua adalah tidak menghidupkan lampu di siang hari sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 serta pengendara tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm. (im/yan)