Dugaan kasus pemotongan gaji/kondite karyawan di PT Sumbertaman Keramika Industri (SKI), di jalan Lumajang Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, akhirnya sampai dipenegakan hukum.

Kedua karyawan tersebut melapor di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang selanjutnya dibawa ke ruang Unit II Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Mapolres Probolinggo Kota.Sabtu (13/10/2018)
Minati dan Sri mengatakan dirinya melapor ke Mapolres Probolinggo Kota sebagai buntut atas pemotongan gaji/Kondite yang tidak ada penyelesaian yang jelas dari perusahaan waktu saat bekerja waktu lalu.

Waktu lalu,Minati dan Sri sudah melaporkan masalah ini kepada DPRD Kota Probolinggo yang berlanjut hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi III dengan menghasilkan rekomendasi pemotongan/Kondite karyawan harus segera dikembalikan. Namun, rekomendasi itu belum ada kejelasan dari pihak menejemen PT SKI.
Tak puas disitu, keduanya juga melaporkan kasus ini kepada Dewan Pimpinan Cabang Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Kota Probolinggo.

“Kami sudah melaporkan juga kasus pemotongan/kondite karyawan PT SKI kepada DPRD Kota Probolinggo, tapi belum jelas hasilnya pemotongan gaji dikembalikan haknya ke karyawan. Makanya, kami berdua melapor ke Mapolres Probolinggo Kota agar ada penyelesaiannya yang jelas dan tuntas,” ujar Minati dan Sri Wahyuni, usai keluar dari ruang Kanit II Tipiter Polres Probolinggo Kota.

Ketidak seriusan Disnaker itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Faisol saat di datangi sejumlah wartawan, di jalan Imam Bonjol Kota Probolinggo waktu lalu.Minggu (7/10/2018).

“Kami menilai kinerja Disnaker Kota Probolinggo tidak greget. Bukan hanya masalah yang menimpa karyawan PT SKI, namun kalau.mau diakui semua perusahaan yang ada di Kota Probolinggo bermasalah. Seperti tidak adanya penekanan untuk membentuk SPSI di setiap perusahaan. Kami sudah sering mengingatkan untuk memfasilitasinya,”terangnya.

DPC SPSI Kota Probolinggo seringkali memberi tekanan kepada Disnaker, selaku kepanjangan tangan dari pemerintah untuk dapat lebih serius menangani segala permasalahan hubungan industrial.

“Karena kami tidak pernah mendapat respon yang baik dari setiap tuntutan yang kami sampaikan. Disnaker terkesan berpihak kepada pengusaha dan tidak serius menangani persoalan yang terjadi antara buruh dan pihak pengusaha,” tegasnya.

Disisi lain, pengawasan Disnaker juga dianggap mandul dalam menyikapi terjadinya pelanggaran aturan dalam perusahaan. Salah satu contoh, melarang adanya kebebasan berserikat untuk buruh di perusahaan tersebut.” Buktinya masih banyak perusahaan di Kota Probolinggo yang belum berdiri SPSI,” kata Faisol.

Disinggung soal permasalahan karyawan PT SKI yang melapor ke DPRD Kota Probolinggo, mustinya pihaknya sudah mengambil langkah untuk menyurati guna mendesak Disnaker melakukan pertemuan tripartide antara karyawan dan perusahaan.