Pengunjuk rasa menuntut Direktur PT Sumekar Line, agar dicopot karena dirasa tidak becus mengelola KMP DBS I dan KMP DBS III. Kedatangan massa ke Kantor Bupati Sumenep, tidak lain menuntut agar segera dilakukan pergantian Direktur PT Sumekar Line.

Aksi massa sendiri, karena tidak kunjung ditemui bupati, wabup maupun Sekda, kemudian mulai sedikit melakukan aksi yang menarik perhatian. Massa, merobohkan pagar Kantor Bupati Sumenep.

Massa aksi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Madura dan Jawa itu, pun meminta orang nomor satu di Pemkab Sumenep, untuk menemuinya. “Bos PT Sumekar Line sudah gagal dalam memimpin BUMD,” kata Mohammad Hari Hasan, massa aksi.

Aksi yang berujung robohnya pagar Kantor Bupati Sumenep, itu berawal dari rasa kecewa. Itu lantaran tidak kunjung ada respon dari bupati maupun perwakilan Pemkab Sumenep. Sehingga, tensi peserta aksi mulai naik.

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Tingkatkan Layanan Kesehatan, RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Poli Eksekutif
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Ketemu Pengurus dan Anggota KPPUK, Mas Dhito Gagas Pendirian Kawasan Budidaya

Dimulai dengan aksi bakar ban bekas dilakukan di tengah jalan umum, bahkan pagar kawat berduri yang dipasang Polres Sumenep di sepanjang pagar Pemkab, juga berhasil diterobos massa aksi. Di sisi lain, perempuan massa aksi ada yang pingsan.

Sukses menjebol kawat berduri, massa aksi berupaya merangsek masuk ke Kantor Bupati Sumenep. Namun, karena dijaga ketat ratusan personel Kepolisian dan Satpol PP, massa pun sulit menembus brikade. Suasana makin memanas, membuat massa makin beringas hingga mampu menjebol pintu pagar Kantor Bupati. Pagar didobrak hingga roboh.

Pihak kepolisian Pemkab Sumenep, pun akhirnya turun tangan untuk menemui massa aksi. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub) Kabupaten Sumenep, Moh Jakfar, pun sempat menemui peserta aksi. Namun, ditolak karena tidak full mandat.

“Untuk apa menemui kami pak, kalau tidak full mandat,” teriak peserta aksi.

Petugas kepolisian terus melakukan negosiasi dan meminta agar mahasiswa tidak anarkis. Peserta aksi tetap akan bertahan untuk menunggu salah satu dari tiga pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep. “Jika bupati tidak ada. Mana wakilnya, minimal Sekda, temui kami,” katanya.

Mereka pun kemudian menggelar mimbar bebas, hingga akhirnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasyadi, menemui mereka. (dan/gie)

Koordinator aksi lapangan (Korlap), Ahmad Hari Hasan, mengatakan bahwa kedatangan mahasiswa kepulauan ini untuk menyoroti soal kapal di bawah naungan BUMD yakni PT Sumeker line. Sebab selama satu tahun ini, tidak beroperasi. “Pihak PT Sumekar berdalih karena kekurangan anggaran untuk biayai Docking,” kata Ahmad Hari Hasan.

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Tingkatkan Layanan Kesehatan, RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Poli Eksekutif
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Ketemu Pengurus dan Anggota KPPUK, Mas Dhito Gagas Pendirian Kawasan Budidaya

Menurut Ahmad, tuntutan kepada Bupati Sumenep untuk segara melakukan evaluasi manajemen PT Sumekar Line. “Sebab pelayanan di kapal amburadul. Yakni antara barang dan orang itu tidak ada bedanya,” ungkapnya, Senin (07/03/2022).

Kemudian, IMKS meminta pemerintah untuk mencari alternatif, selama kapal itu belum selesai. Itu mengingat Bulan Ramadan sudah hampir tiba. “Pasalnya, ketika sudah memasuki Bulan Ramadan, akan terjadi musim mudik, penumpang akan semakin padat,” ujarnya. (dan/edo/gie)

“Meminta Direktur PT Sumekar Line segera mengoprasikan KM DBS III,” kata Korlap Aksi, Ahyatul Karim.

Menurutnya, KM DBS III ini sudah hampir 10 bulan lamanya atau sejak April 2021 hingga kini tidak melakukan aktivitas pelayaran. Selama ini, pihak pengelola beralasan KM DBS III menunggu antrean untuk dilakukan perbaikan atau docking.

Ahyatul Karim juga menyampaikan, aksi kali ini merupakan buntut dari kekecewaan Himpas terhadap PT Sumekar Line. Sebab, perusahaan plat merah ini mengabaikan janjinya yang disampaikan pada saat audiensi pada pertemuan Kamis (17/01/2022) lalu.

“Mereka berjanji akan mengoperasikan KM DBS III, pada tanggal 14 Februari 2022, secara normal,” ujarnya.

Namun pada faktanya, hingga hari ini tanggal 23 Februari 2022, KM DBS III tidak kunjung beroprasi. Padahal, transportasi kapal laut merupakan kebutuhan fundamental bagi masyarakat kepulauan untuk menunjang aktivitas perekonomian.

Terutama, ujarnya, mobilisasi barang dalam kaitanya dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Kepulauan di Kabupaten Sumenep. “Karena kami melihat, transportasi ini kebutuhan mendasar bagi masyarakat Kepulauan,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Siapkan Rp 8,3 Miliar untuk Beasiswa 1.151 Pelajar Kurang Mampu
• Pendaftaran Mudik Gratis Kota Malang Dibuka, Kuota Bertambah Jadi 344 Kursi
• Tingkatkan Layanan Kesehatan, RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Poli Eksekutif
• Tekan Balap Liar, Kapolres Situbondo Tantang Pemuda Adu Cepat di Lomba Lari 100 Meter
• Ketemu Pengurus dan Anggota KPPUK, Mas Dhito Gagas Pendirian Kawasan Budidaya

Untuk itu, Himpas berjanji akan terus mendesak PT Sumekar Line, sebagai pengelola supaya aktivitas pelayaran berjalan normal kembali. Dari hasil unjuk rasa, pihak manajemen kembali berjanji untuk mempercepat operasional KM DBS III.

“Pertanyaannya, cepat sampai kapan? Mulai audiensi hanya janji akan mensegerakan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT Sumekar Line, Imam Mulyadi, beralasan belum dioperasikannya KM DBS III karena masih dalam proses perbaikan atau docking. Proses perbaikan ini biasanya memakan waktu satu minggu hingga satu bulan.

Namun, dirinya tidak memungkiri terkadang dalam proses perbaikan, terdapat beberapa kendala teknis yang dapat menghambat penyelasaian docking. “Berangkat docking KM DBS III pada tanggal 23 Januari 2022 lalu,” terangnya.

Sedangkan untuk KM DBS I, hingga kini belum dilakukan docking. Itu disebabkan, perusahaan galangan kapal atau tempat perbaikan sedang penuh. Jadi, harus menunggu antrean sampai docking space tersedia.

Mengingat, tambahnya, KM DBS I dan KM DBS III merupakan kapal penumpang. Tentu, membutuhkan perbaikan cukup ekstra, utamanya dalam hal keselamatan. “Docking itu satu tahun sekali dan membutuhkan biayanya sekitar Rp 600 hingga 700 juta,” ujarnya. (dan/edo/gie)