Dalam rilis yang disampaikan, Direksi PT Gudang Garam Tbk mengatakan jika RUPS tersebut menghasilkan beberapa hal. Yaitu, menyetujui laporan tahunan perseroan mengenai jalannya usaha perseroan selama tahun buku yang berakhir pada akhir tahun per 31 Desember 2022.

Dalam hal ini, disampaikan di rilis, juga mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2022.

Baca juga :

Direksi PT Gudang Garam Tbk juga menyampaikan atau memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota direksi dan dewan komisaris perseroan, atas tindakan-tindakan serta pengawasan yang telah mereka jalankan. “Itu, selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sejauh tindakan-tindakan serta pengawasan dari para anggota direksi dan dewan komisaris telah tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi tersebut,” ujarnya.

Ditambahkan, juga menyetujui penetapan penggunaan sebagian laba Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu sebesar Rp 2,308 triliun sebagai dividen. Sehingga, besar dividen yang diterima masing-masing pemegang saham adalah sebesar Rp 1.200 untuk setiap sahamnya.

“Sedangkan laba yang tidak dibagikan, akan dimasukkan dalam akun saldo laba dan akan digunakan untuk menambah modal kerja perseroan,” imbuhnya.

Ditambahkan oleh Direksi PT Gudang Garam Tbk, bahwa pihaknya menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan selaku auditor perseroan untuk tahun buku 2023 atau penggantinya yang ditunjuk oleh dewan komisaris. (pan/sit)

Putusan tersebut, dinilai melanggar kode etik oleh pihak tergugat. Bahkan, KY telah memeriksa atau meminta keterangan kepada Bambang Seryawan dan kuasa hukumnya, Sumardhan serta empat orang yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Pemeriksaan itu sendiri, telah dilakukan oleh pihak KY pada Rabu (14/06/2023) kemarin.

Disampaikan Sumardhan, bahwa pemeriksaan ini adalah gerak cepat KY dalam merespon aduannya. “Materi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang ditulis dalam putusan. Harusnya, gugatan penggugat kurang subyek sehingga harusnya tidak diterima. Kedua, adanya dugaan rekayasa keterangan saksi. Yakni adanya keterangan saksi yang tidak diucapkan di ruang sidang, namun ditambah dalam putusan. Ketiga, berkaitan dengan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh penggugat,” ujar Sumardhan, Kamis (15/06/2023) tadi.

Sumardhan menjelaskan, setelah meminta keterangan dari pelapor, pihak KY saat ini tengah mendalami perkara dugaan rekayasa keterangan saksi di persidangan tersebut. Dan rencananya, juga akan memeriksa majelis hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen.

“Kemarin KY bilang, kalau akan memeriksa hakim dan panitera yang bersangkutan, hari ini,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya menilai, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan untuk persidangan kode etik di Jakarta. Dirinya berharap, jika memang benar hakim terbukti menyalahi kode etik, bisa diberikan sanksi. Dan tentunya, menjadi pembelajaran bagi hakim lain untuk lebih cermat dan teliti dalam memutus perkara.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Memontum.com, Humas PN Kepanjen Malang, Reza Aulia, mengaku belum ada agenda pemanggilan hakim oleh KY. “Sudah saya konfirmasi, sampai dengan hari ini tidak ada pemeriksaan kepada hakim oleh KY,” ujarnya melalui pesan WA.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Sumardhan, kuasa hukum salah satu tergugat, Bambang Setyawan, melapor hal ini ke KY. Pihaknya melaporkan ketua majelis hakim gugatan perdata sengketa tanah PT Noto Joyo Nusantara. Karena dinilai putusan No.203/Pdt.G/2022/PN. Kpn tanggal 4 April 2023, menyalahi aturan.

Dirinya menyebutkan, perkara ini muncul setelah Suwoko, Dirut baru perusahaan PT Noto Joyo Nusantara menggugat tiga orang direksi lama. Yakni, Dirut, Abdul Khalim, Direktur, Bambang Setyawan dan Komisaris, M Yusuf Aminullah Yasir. Dalam gugatannya, Suwoko meminta 57 SHGB tercatat atas nama PT Noto Joyo Nusantara dan dua Letter C No.674 atas nama Kamil dan Letter C No.1867 atas nama Naim yang belum disertifikatkan disahkan menjadi atas nama PT Noto Joyo Nusantara. (gie)