“Sekolah-sekolah sudah siap semua. Jadi, tetap ada izin dari orang tua melalui google form. Masyarakat juga sudah siap dan saya yakin 90 persen masyarakat setuju (PTM terbatas, red),” ucap Suwarjana, saat dikonfirmasi, Minggu (13/03/2022) tadi.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Keputusan menggelar PTM terbatas, ujarnya, telah tertuang pada surat edaran (SE) nomor 421/1193/35.73.401/2022 yang berisi bahwa semua sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) beserta satuan pendidikan nonformal telah diperkenankan menggelar PTM terbatas. Dalam surat edaran tersebut, juga dituliskan beberapa ketentuan perihal pelaksanaan PTM terbatas. Seperti, jumlah peserta didik dan lama belajar di sekolah, serta tentunya imbauan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan jika PTM terbatas dilaksanakan karena positivity rate penularan Covid-19 sudah mengalami penurunan. Artinya, perkembangan Covid-19 Kota Malang, sudah melandai.

“Pak Wali Kota sudah berencana, bahwa mulai Senin besok, pertemuan tatap muka mulai diberlakukan,” terang Erik. (cw2/sit)

“Kalau murid belum divaksin dosis 1 dan 2, maka siswa tidak boleh ikut PTM terbatas. Bahwa yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran secara Daring (Dalam Jaringan),” kata Sugik-sapaannya, Rabu (09/03/2022).

PTM Terbatas, lanjutnya, hanya boleh diikuti oleh 50 persen siswa dari sekolah tersebut. Dan maksimal, pembelajaran hanya 4 jam sehari. Para guru memastikan seluruh siswanya mengikuti protokol kesehatan (Prokes).

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditambahkannya, kebijakan mengikuti vaksin dosis 1 dan 2 bagi siswa yang ikut PTM Terbatas, dilakukan demi keselamatan murid. Keselamatan murid bagi Dispendik adalah nomor satu. Maka, jika ada murid yang keberatan dengan kewajiban vaksin, memilih opsi yang kedua, pembelajaran online. Seluruh guru sudah mempersiapkan materi, baik Luring maupun Daring.

“Wali murid boleh memilih salah satu opsi tersebut. Yang penting anak belajar. Karena tidak mungkin wali murid mengajari sendiri, hususnya untuk materi pelajaran tertentu,” jelasnya.

Sebentar lagi, lanjutnya, kelas akhir dari tiap lembaga pendidikan akan menghadapi ujian akhir. Kalau mereka tidak belajar, maka kwalitas keilmuannya bisa anjlok. Ini yang menjadi pertimbangan Dispendik. (zen/gie)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, Suwarjana, menegaskan bahwa jam belajar di masa PPKM Level 2, tidak mengalami perubahan. “Untuk sementara masih tetap, biar enjoy dulu,” ungkap Kadikbud, Kamis (21/10/2021).

Ditambahkan, bahwa pihaknya baru akan mempertimbangkan untuk menambah jam PTMT, jika PPKM di Kota Malang sudah turun menjadi Level 1. “Nanti kalau sudah level 1 baru kita evaluasi dan kita tambah jam pelajaran. Karena memang sebenarnya guru dan masyarakat menginginkan adanya tambahan di jam belajar,” terang Suwarjana.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen

Bahkan, paparnya, berdasarkan laporan yang dirinya dapatkan, lebih dari 50 persen orang tua murid menginginkan jam tambahan ketika PTMT. “50 Persen lebih orang tua ingin, karena mereka melihat anak-anaknya enjoy dan lebih mudah diarahkan. Kalau pulang cepat jam 11, jenuh juga karena saat di rumah tidak ada orang yang menemani,” tambahnya.

Selain itu, layanan antar jemput bagi siswa pun masih diterapkan Dikbud Kota Malang hingga saat ini. Mengingat masih belum diperbolehkannya anak sekolah menaiki angkutan umum.

“Antar jemput sementara tetap. Kami juga masih nunggu perintah tim Satgas Covid-19 Kota Malang, kalau boleh naik angkutan umum baru kita buka,” terangnya. (mus/sit)

Dari pantauannya, Sutiaji mengatakan bahwa secara umum protokol kesehatan (prokes) sudah diterapkan dengan baik.

Baca juga:

• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Alhamdulillah secara umum sudah bagus, prokes telah tertata baik. Namun memang ada beberapa siswa yang absen tidak bisa mengikuti PTMT karena beberapa alasan, seperti tidak diijinkan orang tua, dan sakit. Tapi tidak masalah, saya tekankan jangan memaksakan untuk masuk,” ujar Sutiaji.

Tak hanya memantau proses pembelajaran di kelas-kelas, pemilik kursi N1 itu juga meninjau ruang UKS di kedua sekolah. Menurutnya, sarana prasarana penunjang kesehatan sangat perlu di masa pandemi saat ini.

“Saya intruksikan kepada Dikbud dan Dinkes untuk kerjasama kolaborasi membuat manual di UKS,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Malang itu menjelaskan bahwa tiap sekolah harus dibekali minimal 1 oksigen.

“Saya minta sekolah-sekolah di bawah koordinasi Dikbud, nanti manualnya dari Dinkes. Silahkan setelah ini Dikbud rakor bersama seluruh kepala sekolah nanti dilakukan pengadaan tabung oksigen. Supaya kalau sewaktu-waktu ada siswa yang perlu bantuan, kita siap,” sambungnya.

Selain itu Wali Kota berkacamata tersebut juga meminta tiap sekolah untuk menyiapkan oksimeter. Hal tersebut penting untuk mengecek kadar yang ada pada tubuh.

“Saya minta ada kerjasama dengan puskesmas dilakukan pengecekan kesehatan secara reguler. Misal, hari ini kelas berapa, besok gantian dicek. Karena kegiatan PTMT ini menjadi komitmen utama kita, maka harus dikuatkan,” tandasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pengadaan oksigen dan oksimeter, Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, mengaku masih akan mengkaji lebih dalam.

“Kami tidak ingin ambil langkah gegabah, jadi akan koordinasi dengan Dinkes. Setelah itu mengkaji anggarannya harus kami ambilkan dari mana. Karena kalau sudah bilang anggaran kan tidak serta merta, jangan sampai kita salah,” jelasnya.

Berkaitan dengan jumlah tabung oksigen, ia senada dengan Wali Kota Sutiaji, yaitu menyediakan satu tabung untuk satu sekolah.

“Kalau oksimeter kita harapkan satu kelas ada satu. Karena kan murah, tidak begitu mahal,” sambungnya.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) itu berharap sekolah swasta juga bisa menyiapkan oksigen dan oksimeter.

“Swasta kami harapkan juga seperti itu, karena kalau SMP kan rata-rata siswanya agak banyak. Bosnas dan Bosdanya juga banyak, jadi mungkin bisa diambilkan dari situ. Tapi saat ini akan kita kaji dulu untuk oksimeter sama tabung oksigen,” kata Sutiaji. (mus/ed2)

“Dinas pendidikan Kabupaten Malang hari ini sudah membuat edaran tentang PTM terbatas. Intinya yakni tergantung pada satuan pendidikan masing-masing. Jikalau satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi cek list yang ada di Dapodik, maka diperbolehkan untuk melakukan PTM terbatas,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dr Suwandi S Pd M Si, saat dihubungi wartawan melalui telepon, Senin (06/09).

Baca Juga:

• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Bupati Malang Dampingi Menteri KKP ke Kampung Nelayan Merah Putih di Pujiharjo
• Pemkab Malang dan TPID Pastikan Ketahanan Pangan Aman dan Surplus Jelang Idul Fitri

Suwandi menambahkan bahwa saat ini di Kabupaten Malang sudah hampir keseluruhan sudah memenuhi cek list dari Dapodik. “Saat ini sudah sekitar 90 persen dari sekolah di Kabupaten Malang sudah memenuhi kriteria layak PTM terbatas karena sudah menyelesaikan cek list dari Dapodik,” imbuhnya.

Ia juga mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan merupakan syarat wajib pelaksanaan PTM terbatas. “Tentunya penerapan prokes secara ketat merupakan syarat wajib pelaksanaan PTM terbatas ini. Namun PTM terbatas ini hanya mempunyai skema pelaksanaannya 30 – 50 persen dan  waktu pembelajarannya hanya 2 sampai 3 jam saja,” tandas Suwandi.

“Kalau bisa semua siswa yang sudah memenuhi syarat usia yakni 12 tahun untuk segera melaksanakan vaksinasi yang terkoordinir oleh satuan pendidikan masing-masing,” katanya (cw1/ed2)

Dikatakan Kepala Sekolah SMAN 2 Malang, Hariyanto, terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi ketika menggelar PTM

Baca Juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Untuk PTM di masa pandemi, bukan hal baru bagi SMAN 2 Malang. Jadi dari tiga komponen yang harus kita penuhi yaitu legalitas, persetujuan orang tua, dan kesiapan sekolah baik, kita hanya terhalang legalitas. Karena saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) aturannya tidak boleh PTM,” terangnya.

Sehingga ketika PPKM Kota Malang turun menjadi level 3, pihaknya langsung cepat tanggap menggelar PTM. Tentu sesuai dengan aturan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur.

“Jadi lama pembelajaran kita menyesuaikan arahan ibu Gubernur, yaitu 4 jam atau 240 menit. Dalam 4 jam tersebut ada 8 mata pelajaran. Jadi 1 mata pelajaran hanya 30 menit,” urainya.

Selain itu pihaknya juga tidak mengadakan istirahat. Namun untuk mengatasi kejenuhan para siswa, Hariyanto menginisiasi 10 menit waktu berjemur.

“Sedangkan kalau dari nota dinas tidak ada istirahat, jadi kita berjemur saja 10 menit. Karena pada masa pandemi ini, 4 jam kalau di ruangan terus ya tidak baik. Akhirnya kita arahkan semua ke lapangan basket untuk berjemur dan melakukan gerakan ringan,” tambahnya.

Di hari pertama ini, sebanyak 88.7 persen dari jumlah siswa kelas 10 sudah jalani PTM.

“Hari ini dan besok khusus kelas 10 saja, ada 334 dari 372 siswa yang masuk, jadi satu pertiga. Yang tidak hadir sudah disertai surat dari orang tua. Besok Senin (06/09) baru akan hadir 50 persen siswa,” tambahnya.

Kedepan ketika sudah diperbolehkan seluruh siswa mengikuti PTM, pihaknya akan membuat sistem yang berbeda dari sekolah biasanya. Jika pada umumnya metode ganjil-genap diterapkan, kali ini SMAN 2 akan menggunakan 2 ruang untuk 1 kelompok kelas.

“Kapasitas kalau full 997 siswa, kita kan dari penerapan 5 m kalau masuk semua tidak memenuhi kriteria menjaga jarak. Maka dari itu model kebijakannya berbeda dari yang lain. Jadi 1 kelas masuk semua, tidak memakai ganjil genap, tapi kita pecah menjadi dua ruang,” katanya.

Bagi Hariyanto, ganjil genap dalam PTM tidak efektif, karena membuat guru bekerja dua kali.

Sementara itu, salah satu siswa kelas 10 MIPA 1, Meilyssa Sinda Lestari, merasa sangat senang bisa kembali bersekolah.

“Meski dengan keadaan seperti ini, saya senang SMA 2 bisa PTM lagi. Seneng bisa tau sekolahnya tidak dari rumah aja,” serunya.

Ia menceritakan bahwa meski tergolong siswa baru dan belum pernah bertemu, Meilyssa dan kawan-kawannya sudah akrab karena saat daring komunikasi bersama teman-temannya sudah terjalin.

“Komunikasi kita kuat, jadi pas masuk sudah tidak canggung dengan teman. Lebih senang seperti ini, belajar offline lebih paham,” ujarnya. (mus/ed2)

Salah satunya adalah diizinkannya pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen. Namun penerapannya, juga harus mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan, sesuai SKB 4 Menteri, kewenangan penyelenggara PTM adalah pemerintah daerah.

“Jadi tidak serta merta ketika Surabaya turun ke Level 3, kemudian kita langsung bisa membuka PTM dan langsung jalan. Karena di SKB 4 menteri, diatur juga kesiapan-kesiapan sekolah, kemudian apa yang harus dilengkapi dan segala macam itu harus dipenuhi,” kata Supomo, Sabtu (28/08).

Kata Supomo, dalam SKB 4 Menteri tersebut, ada beberapa syarat kewajiban yang harus dipenuhi sekolah atau lembaga pendidikan sebelum menerapkan PTM.

Di antaranya, menyediakan wastafel atau tempat mencuci tangan, hand sanitizer, hingga thermogun untuk mengecek suhu tubuh siswa dan guru.

“Setelah kesiapan sekolah itu dipenuhi, kemudian sekolah harus mengisi data di Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Selanjutnya dilakukan asesmen oleh Satgas Covid-19 Surabaya untuk melihat benar tidaknya yang pihak sekolah sampaikan,” terangnya.

Lanjut Supomo menjelaskan, misalnya pihak sekolah menyampaikan dalam Dapodik jika memiliki 10 unit wastafel. Namun, saat dilakukan asesmen, kenyataanya di lapangan hanya tersedia satu unit wastafel.

“Sehingga kita perlu melakukan cek ke lapangan (sekolah) juga. Satgas Covid-19 turun melakukan asesmen,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menyatakan, setelah melalui proses asesmen, maka langkah selanjutnya yakni dilakukan simulasi PTM.

Selain itu, kata dia, pihaknya akan lakukan simulasi dulu. Sehingga jangan sampai ketika PTM dilaksanakan, ternyata prokes sekolah tidak terkontrol

“Karenanya dilakukan simulasi terlebih dahulu untuk melihat bagaimana (pihak sekolah) menerapkan protokol itu,” kata Tri Aji.

Sebab itu, Aji menegaskan, bahwa tidak serta merta ketika PPKM di Surabaya turun ke Level 3, pembelajaran tatap muka langsung dibuka. Sebab, apabila mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus memastikan kesiapannya.

“Memang secara Inmendagri diizinkan PTM. Tapi, mengacu pada SKB 4 Menteri, pihak sekolah juga harus siap dulu. Dan siswanya yang boleh masuk pun yang telah diizinkan orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan PTM tidak masalah, anak itu bisa mengikuti daring,” terangnya.

Lebih lanjut Aji juga mendorong pihak sekolah atau lembaga pendidikan agar tetap menyiapkan pembelajaran melalui hybrid, yakni daring dan luring.

“Nah, ini kan fungsi dari simulasi juga untuk melihat kesiapan pembelajaran secara hybrid itu bagaimana,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi Aji menambahkan, bahwa simulasi PTM di Surabaya sebelumnya pernah dilakukan oleh 15 lembaga pendidikan pada bulan Desember 2020. Menurut dia secara persyaratan sekolah tersebut telah siap melaksanakan tatap muka. 

“Karena simulasi sudah dilakukan. Kemudian kesiapan juga sudah disiapkan semua. Sehingga kita tinggal final checking, untuk istilahnya kita cek lagi yang dulu sudah disiapkan masih ada atau tidak, maka akan kita cek ulang,” jelasnya. (ade/ed2)