“Disimpan baik-baik. Kalaupun harus diagunkan, jangan di kasih ke rentenir atau pihak-pihak yang nantinya bisa nakal,” kata Mas Dhito.

Masih menurut Mas Dhito, dari sekitar 366 sertifikat yang diserahkan kepada warga Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, diketahui sebagian penerima berencana akan menggunakan sertifikatnya untuk jaminan agunan. Sehingga untuk mengantisipasi pihak-pihak nakal yang memanfaatkan momentum penyerahan sertifikat tanah ini, agar bisa memanfaatkan Bank Daerah Kabupaten Kediri, dengan memberikan bunga yang minim.

Baca juga :

“Jadi, Bank Daerah Kabupaten Kediri saat ini bunganya hanya empat persen,” tambahnya.

Nantinya, ujar Mas Dhito, di setiap pembagian sertifikat PTSL akan diturunkan tim dari Bank Daerah. Tujuannya, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri, Eko Priyanggodo, menjelaskan ada dua target yang ditetapkan untuk PTSL. Yakni, peta bidang tanah dan sertifikat hak atas tanah.

Peta bidang tanah di Kabupaten Kediri, ujarnya, ditargetkan 25.003 hektar. Sedangkan, sertifikat hak atas tanah 66.313 bidang.

Di setiap desa, menurut Eko, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dimana hingga pekan ke-3 Juli 2023, ini progres peta bidang tanah mencapai 26,34 persen. “(Progres) sertifikat hak atas tanah sudah 35,32 persen. Harapannya, tahun ini kita tuntaskan di PTSL ini,” jelasnya. (kom/pan/sit)

Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan rangkaian Program PTSL di Kabupaten Malang. Khususnya, untuk warga di Desa Gadingkulon.

Bupati Malang menilai, bahwa hal ini sebagai langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat atas kepemilikan tanah. “Semoga ke depan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Selain bertujuan untuk menertibkan kepemilikan status tanah, paparnya, program ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan pemberian kepastian serta perlindungan hukum terhadap hak atas tanah. Dengan program ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan pertanahan secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata terbuka dan akuntabel.

“Selamat kepada seluruh pemilik tanah yang hari ini telah menerima sertifikat hak milik. Saya berharap, sertifikat ini bukan sekedar dokumen administratif, melainkan juga menjadi simbol kemajuan dan harapan masa depan bagi pemilik tanah dan juga keluarga. Jaga dan manfaatkan dokumen tersebut dengan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan saudara,” ujar Bupati Sanusi.

Pemerintah Kabupaten Malang bersama stakeholders akan terus berkomitmen untuk melanjutkan program sertifikasi tanah. Memperluas cakupannya dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada masyarakat. “Mari bersama-sama melangkah maju dalam pembangunan daerah dengan semangat keadilan dan kebersamaan,” ujarnya. (pro/gie)

Ketua Pokmas PTSL Desa Bulukerto, Widhi Kuncoro, mengatakan bahwa sebanyak 1.000 bidang tanah milik warga yang diajukan di program PTSL, selama ini sudah memenuhi persyaratan. “Jadi, bulan Agustus 2023 atau bulan depan kami targetkan semua berkas sudah selesai kami garap. Karena, dari 1.000 bidang tanah yang diajukan sudah memenuhi persyaratan dan setelah itu diserahkan ke BPN untuk di validasi,” terangnya di Kantor Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jumat (07/07/2023) tadi.

Secara teknis pemberkasan, menurutnya, mulai Januari 2023 yang sejak awal dilakukan pengukuran memang ada yang bersengketa. Tetapi, bila ditemukan ada yang bersengketa maka akan ditinggal dan dicarikan penggantinya hingga lengkap 1.000 bidang yang diajukan.

“Secara teknis di lapangan, memang ada yang bersengketa. Misalnya, di wilayah RW yang dijatah 250 bidang ada salah satunya bersengketa maka ketua RW harus mencari pengganti yang tidak bersengketa. Disinilah, dari yang tidak bersengketa itu berkasnya lengkap dan bisa diajukan PTSL,” jelasnya.

Baca juga:

Dari program PTSL yang diselenggarakan ini, ujarnya, ternyata secara langsung diketahui sejumlah bidang tanah milik warga yang bersengketa.

Selain itu, disebut bahwa persyaratan yang tidak layak diajukan PTSL dikarenakan sebagian warga selama ini tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun sehingga keblokir di Dinas Pendapatan.

“Sebenarnya kalau warga membayar pajak tanahnya bisa dengan mudah mengikuti PTSL. Ini yang baru disadari oleh masyarakat. Dan, pajak tahunan atau SPPT yang tidak kebayar mulai tahun 2016 dipastikan keblokir. Dan, untuk buka blokir harus bayar SPPT 2023,” paparnya.

Untuk itu, tegasnya, diharapkan setelah selesai pemberkasan yang kemudian diserahkan ke BPN untuk divalidasi diharapkan bisa selesai paling lama akhir tahun 2023.

“Tentunya, kami berharap akhir tahun ini masyarakat bisa memegang sertifikat dari BPN. Setelah kami selesaikan pemberkasan bulan Agustus 2023 mendatang,” pungkasnya.

Diketahui, tahun ini Kota Batu mendapatkan 5.000 bidang tanah yang menjadi kuota PTSL. Ini terbagi per 1.000 bidang tanah di Kelurahan Sisir, Desa Bulukerto, Punten, Pandanrejo dan Pesanggrahan.

Dan, tercatat total bidang tanah di Kota Batu berjumlah 108.238 bidang. Dari jumlah keseluruhan itu, yang terdaftar sertifikasi sebanyak 82.622 bidang tanah atau 76,37 persen. Sisanya 25.576 bidang tanah atau 23,63 belum tersertifikasi. (put/sit)

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa kunjungan ini untuk menyerahkan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 11 warga di Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan. “Penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door dengan tujuan agar saya dapat mendengar langsung cerita masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta memastikan tidak ada Pungli,” ujarnya.

Dalam kesempatan Raker itu, juga ada pemberian delapan sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diserahkan di Pendopo Kabupaten Jombang. Penyerahan sertifikat aset, bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah atau aset instansi. Terlebih, tanah-tanah tersebut akan diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat Jombang seperti Pasar Baru Jombang, area relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan jalan.

Baca juga:

“Terkait pendaftaran tanah-tanah aset, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, bahwa penertiban administrasi tata kelola aset instansi untuk menghindari terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah atau warga dengan BUMN. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menjaga asetnya masing-masing, serta memanfaatkannya dengan baik,” tambahnya

Dalam kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Peresmian berlangsung di Desa Plandi, Kecamatan Jombang.

Pembangunan Gedung Arsip sebagai implementasi atas pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh Kementerian ATR/BPN bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Pengarsipan data pertanahan merupakan hal yang sangat krusial. Arsip pertanahan merupakan data hidup. Dimana sepanjang tanah masih ada, maka arsip tersebut penting dan sangat dibutuhkan. Pengarsipan yang baik bermanfaat dalam meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan, praktik-praktik mafia tanah dan menghindari terjadinya kehilangan dokumen-dokumen pertanahan akibat keadaan force majeure (seperti kebakaran, kebanjiran, dan beberapa lainnya),” ungkapnya.

Ditempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN. Dirinya berharap kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN menjadikan Kabupaten Jombang makin berkah dan barokah. “Tadi Menteri ATR/Kepala BPN juga sudah menyerahkan sertifikat secara door to door. Hal tersebut sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Jombang. Apalagi menteri juga menyerahkan secara langsung kepada masyarakat. Sekaligus mendengarkan langsung cerita dari masyarakat,” jelasnya.

Seorang warga Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Suryani, mengungkapkan rasa kebagaian. Dirinya pun merasa senang mendapatkan sertifikat.

“Karena saya takut hutang, maka sertifikat tidak saya pinjamkan ke Bank. Sertifikat akan saya simpan dengan aman di rumah,” ujarnya.

Perlu diketahui, Menteri ATR/Kepala BPN diakhir kunjungannya juga menyerahkan 19 sertifikat tanah wakaf kepada 9 penerima di Desa Sukoiber. Adapun kegiatan ini, sejalan dengan program Kementerian ATR/BPN, yaitu Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren, yang bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan tiap-tiap umat beragama dalam melakukan ibadah. (azl/gie)

Sebagaimana diketahui, PTSL merupakan salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah secara mudah. Turut hadir pada acara tersebut, diantaranya OPD Kabupaten Malang, Camat dan Forkopimcam Bululawang serta Kepala Desa se-Kecamatan Bululawang.

Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dilaksanakan penyerahan Sertifikat Tanah PTSL dari BPN Kabupaten Malang di wilayah Desa Bululawang. “Semoga dengan penyerahan sertifikat ini dapat memberikan kekuatan hukum bagi para pemilik tanah, yang pada gilirannya juga akan berdampak positif bagi jalannya pembangunan. Sekaligus, dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Sanusi.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ujarnya, tanah memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap pemilik hak atas tanah haruslah melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga:

Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Bahwa, hal ini sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa seluruh bidang tanah di Indonesia, ini harus sudah bersertifikat dengan cara yang mudah dan cepat melalui PTSL. Pemerintah kemudian meminta bantuan ke pemerintah daerah, untuk membebaskan alias menggratiskan BPHTP-nya.

Dengan bantuan itu, sehingga prosesnya cepat harapannya tidak perlu pemilik tanah menunggu lama membayar BPHTP nya. “Harapannya, semua bidang tanah di Kabupaten Malang bisa bersertifikat semuanya dan telah kami bantu BPHTP nya dengan digratiskan sejumlah PTSL. Semuanya kita bebaskan karena diperkenankan oleh aturan, bahwa untuk BPHTP juga termasuk permintaan kementerian. Untuk biaya-biaya yang lainnya kita bantu melalui APBD,” tambah Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga menyampaikan terima kasih kepada BPN Kabupaten Malang, yang telah mengimplementasikan mandatory dari Presiden RI dengan cara bekerja keras dalam upaya menyukseskan PTSL. “Dengan diserahkannya sertifikat tanah ini, artinya status kepemilikan tanah sudah jelas. Selanjutnya, dokumen otentik tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing,” jelasnua.

Dalam kesempatan itu Bupati Sanusi juga berpesan, agar penerima sertifikat dapat memanfaatkan sertifikat tanah secara bijak dan sesuai peruntukkannya. Diantaranya, untuk kegiatan yang produktif seperti permodalan dalam sebuah usaha.

“Serta sertifikat ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, disimpan, dan dijaga dengan baik. Jangan sampai hilang atau rusak, dan jangan sampai beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain. Hal ini penting, karena keamanan sertifikat kepemilikan tanah ini sangat rawan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik kepentingan dikemudian hari,” tegas Bupati Sanusi. (pro/gie)

Dalam kesempatan penyerahan itu, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, mengapresiasi kinerja dari BPN Kabupaten Lumajang yang telah bekerja keras mengakomodir pengurusan sertifikat melalui program PTSL. “Luar biasa kerja BPN. Kita patut mengapresiasi kerja kerasnya untuk warga Lumajang, yang luar biasa cepat pengurusannya. Ini adalah percepatan pelayanan untuk masyarakat,” kata Bunda Indah.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lumajang, Rocky Soenoko, menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat PTSL untuk para pemudik merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari layanan prima BPN untuk masyarakat.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

“Insyallah ini yang paling pertama. Ini khusus diantaranya untuk pemudik dan kami siap untuk melayani selama libur Lebaran ini untuk masyarakat Lumajang,” ujarnya.

Rocky juga menyebut, salah satu manfaat sertifikat yang diserahkan. Yakni, sebagai tanda kepemilikan sekaligus legalitas tanah milik masyarakat.

“Ini manfaatnya sebagai tanda batas dan kepemilikan. Sertifikat ini terbit dan sudah tidak ada sengketa. Sertifikat ini sudah terjamin,” imbuhnya.

Di tempat sama, Kepala Desa Sememu, Sutaji, mengharapkan agar kuota PTSL tahun berikutnya untuk Desa Sememu dapat ditambah. Itu karena, banyak warga yang masih mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan sertifikat untuk tanahnya.

“Desa Sememu ini kuota sertifikatnya hanya 1.800. Ini masih banyak yang mendaftar dan mohon untuk ditambah lagi dengan harapannya masyarakat yang punya tanah bisa bersertifikat,” paparnya. (kom/adi/sit)

Menurut saeorang warga desa setempat, bahwa sebelum ditangkap, keduanya sempat diunjuk rasa oleh beberapa warga terkait mahalnya penarikan pungutan PTSL. “Sebelum ditangkap polisi, beberapa warga sempat demo di balai desa, mas,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Diungkapkan, jika untuk pengurusan PTSL, beberapa warga ada yang dikenakan Rp 11 juta hingga Rp 30 juta. Padahal, sesuai kesepakatan hanya Rp 500 ribu. “Sesuai kesepakatan, itukan cuma Rp 500 ribu. Tetapi faktanya, ada yang kena hingga Rp 11 juta dan ada yang sampai Rp 30 juta,” ungkapnya seraya minta namanya untuk dirahasiakan.

Kasatreskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, ketika dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya telah mengamankan oknum Kepala Desa dan Bendahara Desa. “Betul, tadi kita amankan kepala desa dan perangkat desa terkait dugaan Pungli PTSL. Ini kami masih lakukan pemeriksaan,” terangnya. (adi/gie)

Disampaikan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa penghargaan yang diberikan tersebut sebagai apresiasi atas partisipasi serta dukungan anggaran dan prasarana yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Batu, dalam kegiatan PTSL. “Tentunya, penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi. Dari partisipasi dan dukungan anggaran juga prasarana, yang telah diberikan dalam kegiatan PTSL di wilayah Kota Batu,” terang Aries, saat Monitoring dan Evaluasi Percepatan PTSL Triwulan I di sebuah hotel di Surabaya, Selasa (14/03/2023) kemarin.

Dimana, tambahnya, penghargaan tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam mendukung suksesnya program PTSL. “Terima kasih kepada masyarakat Kota Batu. Untuk itu, mari kita sukseskan program PTSL hingga menjadi Kota Lengkap,” terangnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Batu, Haris Suharto, mengatakan dengan perolehan penghargaan itu bisa menambah semangat kerja sama antar instansi. “Yang jelas, dengan perolehan penghargaan itu, kami berharap lebih semangat lagi menambah kerja sama antara Pemkot Batu dengan BPN,” ujarnya, Rabu (15/03/2023) tadi.

Untuk penyelesaian PTSL di Kota Batu, tegasnya, sebanyak 5 ribu sertifikat bidang tanah. Jumlah tersebut, menjadi target di tahun 2023 ini. Sedangkan daerah yang menerimanya, yaitu Desa Punten, Bulukerto, Pandanrejo dan Kelurahan Sisir.

“Dari jumlah yang ditargetkan, kami berkomitmen untuk menyelesaikan di tahun 2023 ini,” paparnya.

Sekedar diketahui, penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar dan diterimakan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batu, Bangun Yulianto, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Percepatan PTSL Triwulan I di sebuah hotel di Surabaya. (put/sit)

Terdapat 174 panitia ajudikasi yang dilantik Mak Rini, panggilan akrab Bupati Blitar, dengan disaksikan Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Kepala BPN Kabupaten Blitar berserta jajarannya, serta para kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Blitar.

Mak Rini berharap, dengan dilantiknya para Satgas Fisik dan Yurudis ini nantinya mampu meminimalisir kasus pertanahan di Kabupaten Blitar. Kepastian hukum terkait pertanahan menurut Mak Rini harus dihadirkan demi memakmurkan masyarakat dan ekonomi negara.

“Karena hak atas tanah masyarakat itu secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan,” jelasnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Ia menyebutkan, di Kabupaten Blitar tahun 2022 jumlah sertifikat sebanyak 40.543 bidang. Dengan rincian yang telah dibagikan sebanyak 11.962 bidang. Sedangkan yang belum diserahkan sebanyak 28.581 bidang.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah bekerjasama dengan BPN Kabupaten Blitar untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan Program PTSL. Berbagai inovasi dan kemudahan dari BPN Kabupaten Blitar dalam memberikan layanan menjadikan support bagi masyarakat untuk segera mengurus legalitas kepemilikan tanah.

“Sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPN Kabupaten Blitar yang telah bekerja keras sehingga masyarakat telah mendapatkan hak, kepastian hukum atas tanahnya,” tambahnya. (kom/gie)