Menurut Hari prasetya kordinator (SDA kencong Penggelontoran walet ini biasanya di lakukan 2 kali dalam setahun pada bulan april dan september menjelang musim hujan. Akan tetapi tahun ini dilaksanakan sekali, karena April debit air masih terlalu tinggi bisa membahayakan para pekerja.

Dinas SDA dan PU Bina marga Gelontor walet kantong lumpur di dam Pondok Waluh. (bud)

“Jadi gelontor walet dilakukan sekali di bulan ini (September) saat debit air sudah tidak membahayakan, untuk hari pertama ini kami mengerahkan 60 orang dari dinas SDA jember, dinas pengairan propinsi dan juga dari bendung dan untuk hari kedua kami akan mengerahkan 200 tenaga kerja termasuk Hippa, ” ungkapnya.

Hari mengatakan, gelontor walet ada kaitannya untuk menekan kadar sedimen yang ada di dasar sungai yang tujuannya untuk memperlancar debit air, karena bagaimanapun juga hal itu merupakan pelayanan kita ke irigasi untuk petani dengan luasan areal 7000 ha lebih.

“Karena bagaimanapun juga pemanfaatan air untuk pertanian dan yang merasakan juga petani sendiri,” katanya.

Dia berharap agar kegiatan ini bisa berguna bagi kemaslahatan masyarakat petani di Kabupaten Jember dalam meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi, di areal pertanian yang mendapatkan kemamanfaatan dari pengairan dam pondok Waluh ini.

Sementara itu Andik Handoko Kasi pemeliharaan dan rehabilitasi pengairan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa, untuk pengelolaan irigasi di bawah 1000 ha itu di bawah kewenangan kabupaten.

“Seluas 1000 – 3000 di bawah kewenangan propinsi, dan diatas 3000 ha itu di bawah kewenangan pusat, Dam Pondok Waluh ini baku, sawahnya diatas 3000 ha, jadi ini adalah kewenangan pusat, ” ujarnya.

“Karena ini ada TPOP, jadi ini di TPOP kan ke provinsi dan tenaganya kita cari di sekitar wilayah di DAM berada, termasuk di UPT kencong dan Gumukmas dibawah komando UPT kencong,” tambahnya. (bud/yud/oso)

Kepala Desa Balung Lor Hj Riana menyebut, keberadaan kios yang sudah semi permanen tersebut tidak jelas perijinannya, sampai saat kini pihak desa tidak tahu kepada siapa para pemilik kios tersebut meminta ijin dan restebusinya tidak jelas.

Selama ini menurut Riana pemilik kios hanya memiliki hak ijin untuk usaha sedangkan untuk aset bangunannya memang milik pengelola, dan nilainya sangat tinggi, namun untuk masalah status tanahnya tidak bisa dikuasai warga.

“Setahu saya hanya sekitar 10 kios saja yang diketahui pihak desa, sedangkan sisanya liar,” ujar Riana saat dikonfirmasi media ini, Kamis (4/7/2019) siang di kantornya.

Riana mengaku sering terjadi persoalan atas pengelolaan kios tersebut, salah satunya terkait masalah kios yang dijadikan jaminan (anggunan) dalam kasus gugatan perdata terkait persoalan hutang piutang yang dilakukan warganya.

Riana mencontohkan kejadian perkara perdata yang hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Jember antara Wiwik Dusun Kebonsari RT05/RW10, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan Syaiful Anam jalan Mawar RT 001 /RW 010 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Jember.

Dimana kios usahanya dijadikan jaminan yang kini kasusnya masih berjalan di pengadilan Negeri (PN) Jember menjadi salah satu catatan bagi kami.

“Namun yang jelas jaminan dalam persoalan tersebut adalah bangunan fisiknya. Bukan lahannya, sehingga pihak desa hanya menjadi mediasi saja, Ijin kios itu tidak jelas kepada siapa, namun ketika ada persoalan pihak desa ikut dijadikan saksi,” imbuhnya.

Karena itu dirinya mendukung jika ada penertiban bangunan liar tersebut, agar kedepannya tidak ada lagi persoalan terkait masalah bangunan kios tersebut.

Sedangkan salah satu pejabat dinas PU Bina marga Jember yang tidak mau disebutkan namanya dikonfirmasi menerangkan bahwa bantaran sungai tersebut masuk wilayah pengawasan dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur.

“Sehingga seluruh kebijakan sepenuhnya ada di provinsi Jawa Timur, ” katanya menjelaskan kepada wartawan. (tog/yud/oso)