Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

Pelaksanaan rapat ini, mengupas tuntas capaian, kendala, serta proyeksi pelayanan publik ke depan. Fokus utama kegiatan, adalah bagaimana memastikan dana yang dikelola BLUD berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya di sektor kesehatan.

Evaluasi semacam ini, dinilai sangat krusial mengingat BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang jika tidak diawasi dengan baik, justru berpotensi menimbulkan masalah administratif. Oleh karena itu, pertemuan ini sengaja dirancang untuk mendeteksi sejak dini area-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan penguatan tata kelola di lapangan.

Hadir dalam pertemuan itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Plt Inspektur Kabupaten Jember. Selain pucuk pimpinan dinas, rapat ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember serta perwakilan dari Dinkes PPKB, Dyah. Kehadiran Kepala Puskesmas ini, penting karena mereka adalah garda terdepan yang mengeksekusi anggaran BLUD untuk melayani warga.

Dalam pemaparan itu, Pemkab Jember mengumumkan sebuah kabar baik terkait kondisi fiskal daerah. Capaian pendapatan daerah Kabupaten Jember, menunjukkan tren yang sangat positif, dimana realisasinya telah berhasil menembus angka di atas Rp 1 triliun. Angka fantastis ini, menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemda dalam menegakkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Lonjakan pendapatan ini, diharapkan mampu menjadi bahan bakar utama untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan warga Jember. Namun, besarnya anggaran dan pendapatan tersebut memicu catatan penting dari pihak BKPSDM.

Baca juga :

Plt Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, dalam pandangan faktualnya mengingatkan bahwa uang yang banyak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya SDM yang kompeten untuk mengelolanya. Keberhasilan serapan anggaran dan tingginya pendapatan daerah, harus diimbangi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lini pelayanan.

“Kita semua patut bersyukur, dengan capaian pendapatan daerah yang sudah menembus angka Rp 1 triliun lebih. Namun, tantangan nyata kita sebenarnya ada pada bagaimana uang ini dikonversi menjadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kinerja ASN ke depan. Perlu adanya perbaikan-perbaikan kinerja yang nantinya menjadi tolok ukur profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Deni Irawan, saat memberikan pengarahan di depan para Kepala Puskesmas.

Dirinya juga menambahkan, bahwa tuntutan masyarakat Jember terhadap kualitas layanan publik, saat ini sudah semakin tinggi dan kritis. Warga tidak hanya butuh fasilitas yang megah, tetapi juga keramahan, kecepatan dan kepastian dalam pengurusan layanan, terutama di Puskesmas-Puskesmas.

Peningkatan kualitas kinerja ASN, menurutnya, memiliki efek domino yang sangat luas. Tidak hanya membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan efektif, tetapi manfaatnya akan langsung dirasakan oleh warga di desa-desa dalam bentuk pelayanan kesehatan yang jauh lebih cepat, tepat sasaran dan berkualitas tinggi.

Selain mendengarkan arahan dari BKPSDM, rapat evaluasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi lintas sektor yang sangat cair. Selama ini, ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi program di lapangan. Melalui pertemuan ini, sektor kesehatan yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan dari Dinkes PPKB, dapat menyamakan persepsi dengan badan keuangan (BPKAD) dan badan pengawas (Inspektorat).

“Sinergi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit dalam pengelolaan dana BLUD Puskesmas. Dengan adanya kolaborasi yang lebih solid dan harmonis ini, Pemkab Jember berharap seluruh unit pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, mampu bekerja dengan performa yang lebih efektif, efisien dan adaptif. Fleksibilitas BLUD harus dimanfaatkan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang,” ujarnya. (rio/gie/adv)

Gelaran Bimtek ini juga mendalami implementasi 1 tahun wajib belajar prasekolah sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui peran Bunda PAUD, Pemkab Jember menargetkan setiap anak di Jember mendapatkan stimulasi pendidikan yang tepat pada masa emasnya. Hal ini, selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting yang menjadi prioritas nasional.

Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah manifestasi kebijakan untuk menyelaraskan gerak langkah dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lapangan. Dirinya menekankan bahwa sinergi tiga pilar penggerak ini adalah fondasi utama bagi kemajuan sosial di Jember.

“Saya mengapresiasi atas dedikasi para kader. Kita berkumpul bukan hanya untuk menerima arahan, tetapi untuk menyatukan visi bahwa kesejahteraan Jember dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga dan desa,” kata Ning Ghyta-sapaan Ketua TP PKK Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menjelaskan, bahwa tugas Posyandu tidak hanya tempat penimbangan bayi. Namun, juga layanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini.

“Transformasi Posyandu menuju 6 Bidang SPM adalah langkah progresif Pemkab Jember. Kami ingin Posyandu tidak lagi hanya dilihat sebagai tempat menimbang bayi, tetapi sebagai sentra layanan terpadu yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keamanan lingkungan,” jelasnya.

Dengan Bimtek ini, pihaknya membekali kader agar tidak hanya bekerja dengan hati, tetapi juga dengan pemahaman kebijakan yang kuat. “Kader adalah ujung tombak yang memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya di meja makan setiap keluarga di Jember,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember hadir memberikan perspektif dukungan anggaran dan fasilitas. Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan ruang bagi para penggerak ini agar dapat mengidentifikasi masalah sosial, seperti rumah tidak layak huni atau akses air bersih, yang nantinya akan menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten.

Gelaran acara formal ini, ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang menghasilkan beberapa poin kesepakatan mengenai alur pelaporan data yang lebih sinkron antara desa dan kabupaten. (rio/gie/adv)

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Rosyta Dewi, dalam program itu hadir sebagai nara sumber utama. Dalam pemaparannya, ditegaskan bahwa integritas bukan sekadar jargon, melainkan fondasi mutlak dalam menjaga marwah pendidikan dan meningkatkan daya saing sekolah.

“Untuk meningkatkan public trust itu kita butuhkan integritas Bapak Ibu. Jika panjenengan bisa meningkatkan kepercayaan publik, insyaallah sekolah akan mempunyai daya saing,” kata Sekretaris Dispendik Kabupaten Malang.

Rosyta juga menjelaskan, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tidak datang dengan sendirinya. Integritas dalam pelayanan, kedisiplinan ASN dan transparansi pengelolaan, menjadi syarat utama agar masyarakat yakin menitipkan anak-anaknya di sekolah negeri.

Diuraikan Rosyta, integritas ASN telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, hingga aturan terkait kehidupan pribadi ASN. “Integritas itu mencerminkan martabat pribadi, keluarga, dan institusi yang kita wakili sebagai pendidik,” tambahnya.

Rosyta menjelaskan, tantangan sekolah dasar negeri saat ini semakin berat. Banyak SD mengalami penurunan jumlah peserta didik, karena masyarakat lebih memilih lembaga lain yang dinilai memiliki daya tarik khusus, terutama di bidang keagamaan.

Baca juga :

Menjawab persoalan itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah meluncurkan program Sekolah Plus Ngaji. Program ini, dirancang untuk memperkuat pendidikan karakter dan keagamaan di sekolah umum tanpa mengubah identitas dasarnya sebagai sekolah umum.

Rosyta juga mengingatkan, agar sekolah tidak terjebak dalam kompetisi yang tidak seimbang. “Kalau lembaga lain unggul di sisi keagamaan, sekolah dasar jangan memaksakan bersaing di sisi yang sama. Harus dicari keunggulan lain yang bisa ditawarkan kepada masyarakat,” paparnya.

Dirinya juga mendorong sekolah, untuk menggali potensi lokal, inovasi pembelajaran dan pelayanan prima sebagai nilai tambah yang membedakan dengan sekolah lain. Dalam kesempatan itu, Rosyta juga menyinggung pentingnya penghapusan budaya iuran syukuran dan pemberian hadiah kepada petugas dinas, dalam setiap proses administrasi. Dirinya meminta, agar ASN pendidikan fokus pada pelayanan murni tanpa embel-embel materi.

“Kalau Bapak Ibu puas dengan pelayanan kami, cukup doakan agar kami tetap sehat dan bisa melayani dengan baik. Tidak perlu ada pemberian dalam bentuk apa pun,” tegasnya.

Dirinya juga mengajak seluruh insan pendidikan, agar mengimplementasikan nilai dasar ASN BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Di akhir sesi, Rosyta memberikan penekanan khusus terkait perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dirinya mengingatkan kepala sekolah dan guru, untuk tidak melakukan tindakan perundungan, baik fisik maupun verbal, yang dapat merusak psikologis siswa.

“Tolong ini menjadi perhatian kepala sekolah. Guru jangan sampai melakukan bullying kepada murid. Pelecehan bukan hanya kontak fisik, tetapi verbal juga bisa melukai psikologis anak. Tolong beristighfar. Kita semua harus menjaga marwah profesi pendidik,” paparnya.

Melalui Dispendik on The Road, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berharap seluruh satuan pendidikan dapat memperkuat budaya integritas. Termasuk, meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan publik demi terciptanya pendidikan yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing. (hms/gie/adv)

Diketahui, Kabupaten Jember memiliki karakteristik geografis yang sangat menantang. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 3.200 kilometer persegi, jarak antara desa-desa di pinggir hutan atau pesisir pantai menuju pusat kota, sering kali menjadi tembok besar dalam akses pelayanan publik.

Secara faktual, inovasi ini adalah jawaban atas keluhan menahun warga Jember di wilayah pinggiran. Selama puluhan tahun, warga dari Kecamatan Jombang di ujung barat atau Kecamatan Mayang di timur, harus menghabiskan waktu hingga 4 jam pulang-pergi hanya untuk menandatangani satu lembar dokumen di kantor kabupaten.

Bupati Fawait menegaskan, bahwa secara konstitusional, setiap warga negara adalah pembayar pajak yang berhak mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi kualitas layanan hanya karena perbedaan domisili.

Dirinyapun telah menetapkan tiga titik awal, sebagai lokasi strategis Pemkab Mini. Pertama, Kecamatan Jombang disiapkan untuk mengcover wilayah Jember Barat bagian Selatan. Kedua, Kecamatan Tanggul sebagai pusat layanan wilayah barat bagian Utara. Ketiga, Kecamatan Mayang yang akan melayani kebutuhan administrasi warga di wilayah Timur bagian Selatan.

Baca juga :

Sementara itu, untuk menjangkau masyarakat di wilayah Utara, pemerintah daerah tengah mematangkan rencana di Kecamatan Kalisat. “Konsep Pemkab Mini ini didesain sebagai one stop service. Artinya, berbagai urusan dinas tidak lagi terpusat di pusat kota. Di kantor perwakilan ini, warga bisa mengakses layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk urusan perizinan usaha. Selain itu, fungsi pencetakan dokumen kependudukan (Adminduk) diperluas, sehingga cetak KTP atau Kartu Keluarga bisa tuntas di lokasi tersebut,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Tidak kalah penting, perbaikan data kemiskinan dan verifikasi bantuan sosial, kini bisa dilakukan lebih dekat dengan domisili warga, dibantu oleh integrasi layanan Bapenda untuk pembayaran pajak daerah. Gus Fawait mengatakan, bahwa kehadiran Pemkab Mini adalah bentuk kehadiran negara di setiap sudut kabupaten.

“Saya tidak ingin birokrasi menjadi penghalang produktivitas rakyat. Dengan memindahkan sebagian fungsi ‘kantor bupati’ ke kecamatan-kecamatan strategis, biaya transportasi dan waktu yang dibuang oleh warga dapat ditekan secara signifikan,” ujar Gus Fawait.

Rencananya, dalam waktu dekat, Gus Fawait akan turun langsung meninjau kesiapan infrastruktur dan SDM di tiga kecamatan tersebut guna memastikan standar pelayanan minimal tetap terjaga sebagaimana layanan di pusat kota. (rio/gie/adv)

Dalam momen itu, rombongan Kominfo Jember dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Layanan Media Komunikasi Publik, Sandy Cahyono, bersama Pranata Humas, Radies Eko dan Dayu Ajeng, serta Penata Layanan Operasional, Isnein Purnomo. Kehadiran Diskominfo Jember, disambut langsung Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, didampingi Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Publik, Eko Setiawan dan Ketua Tim Diseminasi Informasi dan Relasi Media, Rudy Kurniawan.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas berbagai indikator dan strategi yang menjadi kunci keberhasilan, dalam meraih penghargaan Kominfo di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, diskusi juga mencakup praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik, penguatan kehumasan, serta optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat.

Baca juga :

Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah positif dalam membangun kolaborasi antar daerah. “Kami menyambut baik kunjungan dan koordinasi dari Dinas Kominfo Jember. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar daerah, khususnya dalam berbagi pengalaman dan strategi untuk meraih penghargaan di bidang komunikasi dan informatika di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ujarnya, Senin (20/04/2026) tadi.

Melalui koordinasi ini, diharapkan Kominfo Jember dapat mengadopsi berbagai strategi yang telah diterapkan di tingkat provinsi, sekaligus mengembangkan inovasi layanan komunikasi publik yang lebih efektif, adaptif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Kegiatan ini, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar perangkat daerah dalam mendorong peningkatan kinerja serta pencapaian prestasi di bidang komunikasi dan informatika di Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Secara faktual, penghargaan ini tidak diberikan begitu saja. Namun, tim penilai dari kalangan jurnalis melihat adanya perubahan signifikan dalam tata kelola pelayanan dasar di Kabupaten Jember selama satu tahun terakhir.

Mewakili Bupati Fawait, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menerima trofi tersebut di hadapan para tokoh pers dan pimpinan daerah se-Jawa Timur. Mewakili Bupati Fawait, Regar, memaparkan bahwa tulang punggung dari penghargaan ini adalah tiga program integratif yang disebut sebagai motor penggerak perubahan.

Pertama, ujarnya, adalah Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga Jember yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan karena kendala administrasi biaya. Dengan UHC Prioritas, pemerintah menjamin seluruh pemegang KTP Jember, khususnya kategori kurang mampu, untuk mendapatkan layanan medis gratis di rumah sakit mana pun di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama,” ujarnya.

Baca juga :

Kedua, tambahnya, adalah Program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan. Secara faktual, sebelum program ini ada, warga desa di pelosok Jember harus menempuh jarak berjam-jam untuk menuju kantor kependudukan di pusat kota. Kini, kewenangan cetak KTP dan Kartu Keluarga didelegasikan langsung ke 31 kantor kecamatan.

Menurut Regar, bahwa Bupati Fawait telah menegaskan bahwa keberhasilan Peta Cinta didukung oleh jaminan logistik. “Pemerintah Kabupaten Jember memastikan stok blangko KTP di tingkat kecamatan selalu tersedia (aman) agar tidak ada penundaan layanan,” tegasnya.

Program ketiga yang menjadi sorotan adalah Wadul Gus’e. Ini adalah platform komunikasi dua arah yang memangkas jarak birokrasi antara rakyat dan bupati.

“Melalui platform ini, warga dapat mengirimkan keluhan, laporan infrastruktur rusak, hingga saran pembangunan secara langsung. Data laporan yang masuk diolah untuk menjadi dasar perbaikan layanan di semua tingkatan birokrasi,” jelasnya.

Menurut Regar, Gus Fawait menekankan bahwa penghargaan dari PWI Jatim ini adalah vitamin atau asupan semangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jember. Dengan adanya pengakuan dari pihak eksternal, terutama dari kalangan pers yang biasanya kritis. Hal ini membuktikan bahwa jalur reformasi birokrasi yang diambil sudah berada di lintasan yang benar.

Bupati Fawait mendedikasikan pencapaian ini, untuk seluruh elemen pemerintah dan rakyat Jember yang telah bersinergi demi mewujudkan visi Jember Baru, Jember Maju. (rio/gie/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam momen itu menegaskan bahwa seluruh ASN diwajibkan masuk kerja pada hari pertama, tanpa adanya kebijakan Work From Home (WFH). Hal itu dilakukan, untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal sejak hari pertama.

“Memang di tanggal 25 ini diwajibkan semua ASN Pemkot Malang masuk. Tidak ada WFH, karena Kota Malang juga tidak terlalu luas, jadi tidak terlalu berpengaruh. Yang jelas, hari pertama harus langsung melayani masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Selain itu, Wali Kota Wahyu juga memastikan akan melakukan pemantauan langsung terhadap kehadiran ASN, serta kualitas pelayanan di masing-masing perangkat daerah. Dalam hal ini, akan dilakukan pengecekan secara acak, tanpa pemberitahuan.

“Nanti saya akan keliling, secara acak dan rahasia. Bahkan mungkin saya cek diam-diam, bisa saja naik sepeda motor untuk melihat langsung bagaimana pelayanan di lapangan,” tuturnya.

Terkait tingkat kehadiran ASN di hari pertama kerja, Wali Kota Wahyu mengaku belum menerima laporan resmi. Namun, dari pantauan awal dia optimis tidak ada pegawai yang mangkir.

“Belum ada laporan, tapi kalau saya lihat tadi dari jumlah yang hadir, insyaallah tidak ada yang bolos. Nanti sore baru direkap secara berjenjang,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, ini menegaskan bahwa meskipun sebagian besar aktivitas perkantoran diliburkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti. Terutama, pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurutnya, perangkat daerah (PD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap harus menjalankan operasional pelayanan selama masa libur Lebaran. “Perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi selama libur Lebaran dengan sistem piket atau jadwal bergantian,” paparnya.

Bunda Indah menjelaskan, bahwa pengaturan sistem piket menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan hak aparatur untuk menjalani masa libur Idul Fitri. Dirinya menilai, bahwa keberlangsungan pelayanan publik selama masa libur, merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kehadiran negara di tengah masyarakat.

Selain itu, tambahnya, sektor layanan kesehatan juga dipastikan tetap siaga selama masa libur Lebaran. Rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Lumajang, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mengantisipasi berbagai kebutuhan medis yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga :

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak mengenal waktu. Sehingga, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting selama masa libur panjang.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap tersedia bagi masyarakat. “Dinas yang menangani administrasi kependudukan akan membuka layanan pada jam-jam tertentu agar masyarakat tetap dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan,” tambahnya.

Kebijakan tersebut, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi, terutama bagi warga yang memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk mengurus dokumen kependudukan. Bunda Indah juga menegaskan, bahwa keberlanjutan pelayanan publik merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan kapan pun diperlukan.

Bupati Lumajang berharap, seluruh perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui pengaturan sistem layanan yang adaptif selama masa libur Lebaran, Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di daerah.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif, profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (kom/adi/gie)