“Alhamdulillah, hari ini Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna bersama DPRD Trenggalek,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Edy Supriyanto.

Dikatakan Edy, dengan disahkannya Raperda menjadi Perda, maka yang pertama mengamanahkan semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama. “Untuk selanjutnya, Perda ini akan ditindaklanjuti dengan produk hukum turunannya yakni Peraturan Bupati. Paling tidak, payung hukum ini bisa menjadi jaminan atau perlindungan sosial kepada setiap warga negara,” imbuhnya.

Ketiga, sambungnya, setiap warga negara dipastikan bisa mendampingi perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek. “Karena kita tahu, setiap warga negara memiliki akses dan hak partisipasi dan kesempatan mengontrol serta memanfaatkan pembangunan,” kata Edy.

Terkait realisasi anggaran, pihaknya masih belum menghitung secara pasti berapa nominal anggaran untuk Pengarusutamaan Gender. Akan tetapi, Sekda Trenggalek mendorong masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan desa-desa, untuk ada alokasi anggaran yang digunakan guna mendukung Pengarusutamaan Gender.

Baca juga:

• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Misalnya, di lingkungan internal perangkat daerah ada bidang miring yang difungsikan bagi mereka kaum disabilitas. Atau, juga toilet yang harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ini semua masih kita dorong untuk ke arah itu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, yang sekaligus pimpinan rapat, Doding Rahmadi, mengungkapkan pengesahan Raperda ini merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Karena di dalam RPJMD itu terdapat indikator indeks tentang pengarusutamaan gender. Sehingga, harus kita tindaklanjuti dengan Perda. Proses memang agak lama atau hampir dua tahun. Karena, memang harus sinkron karena banyak turunan aturan terkait gender, yang diantaranya peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri perlindungan anak, menteri sosial dan sebagainya,” jelas Doding.

Adapun hak-hak yang menjamin perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan lainnya, ini adalah dalam konteks perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai pengawasan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan di Trenggalek saat ini, sudah dijalankan dalam program Bupati. Sehingga, DPRD melakukan sinkronisasi dengan Perda yang dibuat.

“Contohnya dalam pembangunan kantor layanan, semua harus ramah dengan kelompok disabilitas. Karena sekarang kita sudah memiliki Perda yang mengaturnya,” ujarnya.

Pihaknya berharap, pasca disahkannya Perda ini, pembangunan di Kabupaten Trenggalek bisa semakin maksimal. Karena semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi didalam proses pembangunannya.

“Ke depan, semua akan kita akomodir untuk hak dan kewajibannya. Bukan hanya di dalam perencanaan, di hasil pembangunan pun juga harus ramah terhadap kelompok-kelompok ini,” papar Politisi PDIP ini. (mil/sit)

Menyikapi hal itu, Dinsos P3A dengan melibatkan Bappeda Litbang, BPPKAD dan Inspektorat, menggelar Bimtek Strategi PUG, pengawasan dan monev pelaksanaan PUG bagi tim driver perencanaan penganggaran responsif gender di Paseban Sena, Kamis (18/08/2022) tadi. Dalam pelaksanaan itu, menghadirkan nara sumber Kepala Bidang PUG DP3AK Provinsi Jawa Timur, One Widyawati dan Fasilitator PUG Provinsi Jawa Timur, drg Rochendah Soemantri. Keduanya, diharapkan mampu mengajak tim driver seriusi program pemerintah ini.

“Jadi, saya minta kepada tim driver yang ada di sini, betul-betul konsen dan serius mengikuti Bimtek ini. Mudah-mudahan Bimtek ini dapat menjadi langkah untuk melakukan penguatan kelembagaan, khususnya tim driver perencanaan penganggaran responsif gender,” ujar Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin.

Baca juga :

• Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Pembangunan SPBN untuk Aktivasi Melaut Nelayan
• Buka Pra Musrenbang RKPD, Bupati Sanusi Tekankan Penyelarasan Program dan Sinkronisasi Kebijakan
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tidak hanya itu, lanjutnya, semua tim driver dapat bergerak bersama-sama untuk menggerakkan perangkat daerah serta masyarakat tentang konsep gender dan PUG dalam percepatan pelaksanaan PUG pada pembangunan di Kota Probolinggo. Dirinya dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih pada tim driver yang ikut mendukung program pemerintah hingga menuai keberhasilan. “Keberhasilan yang sudah kita lalui adalah berkat kekompakan. Jadi, semua yang terlibat dalam tim ini luar biasa. Sudah membawa tahapan-tahapan progres, yang bagus untuk Kota Probolinggo. Sehingga ke depan, harus kita tingkatkan dan jangan terlena dengan apa yang sudah diraih,” paparnya.

Dirinya pun meminta Kadinsos P3A, Rey Suwigtyo, tentang penyediaan anggaran perangkat daerah terkait PUG. Jangan sampai semangatnya ada, tapi tidak disupport dengan anggaran program pemerintah.

Kadinsos P3A dalam keterangannya menyatakan kesiapannya terkait apa yang menjadi arahan orang nomor satu di Pemkot Probolinggo itu. Karena, PUG Pemerintah Kota Probolinggo berhasil dalam ajang penilaian evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta memperoleh kategori utama sama dengan Kota Layak Anak pada tahun 2022.

“Dari sisi regulasi sudah ada, tinggal sekarang kita implementasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Probolinggo, terhadap masalah perempuan. Kalau ini jumlahnya meningkat (masalah perempuan), susah untuk mencapai ke mentor (satu tingkat lebih tinggi dari utama),” jelasnya. (kom/pix/gie)

“Jadi ini bentuk kepedulian pemerintah kepada gender, tidak hanya perempuan saja, maka semua harus hadir. Komitmen kita sudah tinggi,” ujarnya.

Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tersebut tercantum dalam misi yang ke-3 yaitu mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

Baca Juga : Sikapi Mudik Lebaran 2021, Wali Kota Siapkan Pengawasan Mikro

Dengan proporsi penduduk perempuan Kota Malang lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu sejumlah 50,68 persen, Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) sudah tinggi 94,72 pada tahun 2019. Kemudian angka capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sudah pada nilai 78,11.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang terus menurun, bahkan semua tertangani. Tercatat pada tahun 2017 ada 67 kasus, dan seiring bertambah tahun trennya menurun. Sehingga pada tahun 2020 tercatat hanya ada 51 kasus,” tambah Sutiaji.

Tak hanya itu, disampaikan pemilik kursi N1, Kota Malang juga sudah membuat terobosan PUG sebagai kota yang sarat muatan keberpihakan gender. Seperti sepasar pedas, top 45 Sinovik KemenPANRB tahun 2020, Musrenbang Tematik Perempuan tercatat 53 persen usulan terakomodir dalam tindak lanjut Musrenbang tematik 2020, Urban Farming, Sekolah Kartini, dan masih banyak lagi.

“Komunikasi, informasi dan edukasi gender selain melalui skema pertemuan dan media konvensional, juga telah memanfaatkan media sosial pemkot. Peran serta masyarakat sangat besar dan menjadi representasi pentahelix dalam pembangunan responsif gender,” kata Sutiaji mengahiri. (hms/mus/ed2)

Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin melalui Plt. DPPKB, Awan Boedhyono, menjelaskan, PUG di Bondowoso memprioritaskan partisipasi laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan bagian strategi dalam merancang dan melaksanakan pembangunan pada sektor kemiskinan, disabilitas dan masyarakat marjinal.

Bupati foto bersama usai MoU (sam)

“Program ini perlu dipertajam dilapangan. Sehingga dampaknya betul-betul dirasakan. Seremonial MoU ini hanya merupakan bagian kecil dari program ini,” kata Awan, Rabu (12/8/2020).

Ditambahkan, misalnya dilingkungan pendidikan ada disabilitas. Maka tidak boleh terjadi perlakuan berbeda dengan murid yang normal. Karena pada hakikatnya, penyandang juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan.

“Dan ini, tidak hanya dilakukan di sektor pendidikan saja, tapi di seluruh sektor. Secara substantif, seluruh warga Bondowoso, laki-laki dan perempuan, yang normal dan yang cacat harus diperlakukan sama,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bondowoso, Dra. Hj. Farida, M.Si, menjelaskan, Pemkab akan mencari solusi agar kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Hal yang sama diungkapkan Dra. Murti Jasmani, pemerhati anak dan perempuan mengatakan, jangka panjang dari kegiatan ini adalah meminimalisir kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Masyarakat harus dilibatkan dalam proses ini. Ada 7 tahapan yang harus dituntaskan. Dan Pemkab harus membuat regulasi melalui Perda. Kemudian komitmen dari pihak terkait”, kata mitra jaringan Pemda dalam implementasi PUG ini.

Murti mengaku terus menodorong Pemkab Bondowoso agar segera melaporkan pada Pemerintah Provinsi, bahwa PUG di Bondowoso berjalan dengan baik. Dan segera didaftarkan. (sam/mzm)

Bupati Bondowoso melalui Plt. Kepala DPPKB, Awan Boedhyono mengatakan, PUG di Bondowoso memprioritaskan partisipasi semua gender.

“PUG merupakan bagian strategi dalam merancang, dan melaksanakan pembangunan yang menyasar pada sektor kemiskinan, disabilitas dan masyarakat marjinal,” katanya.

Menurut Awan Bodhyono pemerintah perlu lebih intensif lagi,meskipun sudah dilaksanakan tapi secara substansinya juga harus dipikirkan.

“Misalkan di lingkup pendidikan. Di situ juga ada disabilitas. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Juga harus kita hargai sama dengan yang normal,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bondowoso, Farida mengatakan, bahwa tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak harus segera dicarikan solusi tepat.

“Untuk jangka pendek terkait program-program yang akan dilakukan. Jangka panjangnya, bagaimana meminimalisir dan tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan perempuan,” katanya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan PUG sendiri terdapat 7 tahapan. Salah satunya harus ada Perda dan keterlibatan masyarakat. Adanya berkomitmen bersama organisasi masyarakat untuk ikut dalam pembangunan.

“Terkait dengan kejadian-kejadian perempuan dan anak ini dalam proses tahap demi tahap kita menghadapi dan mencari solusi bersama,” paparnya.

Selain Ormas dan LSM, kerja sama Pemkab Bondowoso untuk mempercepat Program Pengarusutamaan Gender, juga melibatkan CSR dari Perbankan. (dul/syn)