Prosesi acara yang digelar oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Puger Kulon itu, dihadiri langsung Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta jajaran pejabat Pemkab Jember.

Bupati Hendy dalam sambutannya, pun menyampaikan apresiasinya atas semangat masyarakat yang terus menghidupkan tradisi ini sebagai wujud syukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT. “Hari ini masyarakat Puger Kulon bersyukur kepada Gusti Allah atas segala yang diberikan. Baik atas semua rezeki, kesehatan, kerukunan hingga kebersamaan yang terjalin selama ini,” kata Bupati Hendy.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga meminta, agar tradisi ini terus dilestarikan dan dibesarkan ke depannya. Karena, kegiatan yang dilakukannya ini juga memberikan dampak luar biasa untuk ekonomi kerakyatan.

“Dan yang terpenting, hakekat dari budaya petik laut dan selamatan desa ini merupakan wujud hormat kita kepada para pendahulu kita, kepada orang tua kita, kakek nenek, buyut dan seterusnya. Kita doakan beliau semua. Inilah penghormatan, karena tanpa pendahulu kita, kita sekarang tidak ada. Maka tradisi ini harus kita lestari seterusnya,” paparnya. (kom/rio/sit)

Aksi penolakan dengan berunjuk rasa dilakukan, karena nelayan menganggap bahwa pemakaian jaring slerek merusak habitat dan ekosistem di laut. Mereka khawatir, bila perahu dengan jaring slerek beroperasi, perairan setempat akan mengalami paceklik ikan. Sehingga, akan berdampak pada penghidupan para nelayan.

Menurut salah seorang perwakilan nelayan, Tofik, sudah sejak lama perahu jaring slerek dilarang beroperasi di wilayah setempat. “Mulai zaman nenek moyang kami dulu, memang tidak pernah diperbolehkan perahu slerek beroperasi. Sebab, apabila diizinkan, maka kasihan para nelayan kecil seperti kami ini. Pasti akan kalah dalam mencari ikan,” katanya.

Para nelayan menginginkan ketegasan dari pemerintah daerah, maupun melarang kapal slerek beroperasi di laut selatan. “Harapan kami para nelayan kecil melalui pemerintah Desa Puger Kulon ini, adalah agar supaya pemerintah melarang perahu slerek untuk beroprasi karena sangat merugikan bagi para nelayan kecil puger dan sekitarnya,” papar Tofik, mewakili para nelayan.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Kepala Desa Puger Kulon, Nur Hasan, menyampaikan akan membantu mencari solusi untuk para nelayan kecil. “Kami selaku pemerintah desa, akan menampung aspirasi dari masyarakat dan hari ini kita mediasi bersama-sama untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi para nelayan kecil. Kami akan menjembatani keluhan mereka kepada dinas terkait,” ujar Nur Hasan.

Nur Hasan menyebutkan, juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui dinas terkait. “Yang ditakutkan para nelayan kecil adalah seandainya perahu slerek diizinkan beroperasi, maka mata pencarian mereka dipastikan akan kalah. Karena, perahu slerek menggunakan alat yang lebih canggih. Sedangkan milik nelayan kecil, hanya menggunakan alat tradisional. Maka dari itu, kita akan koordinasikan dengan pemerintah dan dinas terkait,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono, saat diminta pendapatnya terkait permasalahan tersebut, mengatakan akan membantu para nelayan kecil. Sebagai wakil rakyat, tentunya akan mempertemukan semua pihak termasuk Dinas Perikanan Jember dengan para nelayan.

“Saya akan pelajari permasalahan tersebut. Bagaimana duduk persoalannya. Jika jaring slerek itu ternyata sudah dilarang, maka kita juga harus cari solusi untuk nelayan yang sudah memakai jaring slerek agar mereka diganti jaringnya biar mereka bisa tetap mencari nafkah sebagai nelayan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Untuk itu, Senin (31/01/2022) pekan depan, akan mengundang warga nelayan Puger. “Termasuk, dengan Dinas Perikanan Jember, biar didapat solusi paling tepat dan menguntungkan semuanya,” terangnya. (st1/rio/sit)

Penyaluran Kartu tani dan pembagian KUR dilakukan secara simbolis oleh Bupati Jember dr.Faida kepada 4 orang petani di balai desa setempat.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember ini minta para petani untuk mempergunakan kartu tani dan kartu KUR sesuai dengan manfaatnya dan kegunaannya.

“Kalau kartu tani untuk pengambilan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang belum mendapatkannya segera mendaftarkan diri dan untuk kepala desa agar segera mengurusi warganya yang belum mendapat dan prioritaskan,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan, untuk pupuk petani sekarang Pemerintah menyediakan 60 persen dari kebutuhan pupuk di masyarakat dan untuk kekurangan akan dipenuhi dari APBD.

Sementara kades Mlokorejo Mahfud mewakili tokoh petani dan petani menyampaikan terima kasih kepada bupati yang sangat peduli kepada petani. “Mewakili petani desa Mlokorejo kami berterima kasih, semoga kartu tani ini dapat bermanfaat bagi petani,” katanya seraya menambahkan, pertanian di Desa Mlokorejo paling luas dari 12 desa yang ada di wilayah selatan. (bud/syn)

Menurut Kepala Satuan Polair Polres Jember di Puger AKP Hari Pamuji, SH saat diwawancarai Memontum.com di lokasi kegiatan, Kamis (8/8/2019) malam.

BB : Puluhan alat tangkap benih lobster dimusnahkan. (rir)

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

“Dalam keterangan peraturan menteri tersebut diatur bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur dan berukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor,” lanjut Hari.

Kata Hari, Puger Jember merupakan wilayah kerja dari Satuan Pengawasan SDKP Banyuwangi yang berada di bawah Pangkalan PSDKP Benoa.

Acara yang dimulai pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Ndaru Ismiarto SIP MM. serta perwakilan dari nelayan pantai Puger Kabupaten Jember dan diawali dengan sosialisasi dari Kepala Pangkalan PSDKP Benoa terkait aturan pelarangan penangkapan benih lobster kepada nelayan di wilayah tersebut.

Nampak setelah acara sosialisasi, kemudian dilakukan serah terima secara simbolis dari perwakilan nelayan Moh. Rofik kepada Kepala Pangkalan dilanjutkan dengan pemusnahan alat tangkap dengan cara dibakar secara bersama-sama dipimpin oleh Bapak Kepala Pangkalan PSDKP Benoa serta penyerahan ucapan terima kasih kepada perwakilan.

“Nelayan juga membuat komitmen bersama untuk menggunakan alat tangkap yang tidak mengganggu kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan demi anak cucu mereka,” terangnya. (rir/yud/oso)

Dengan kondisi tersebut beberapa para pengguna jalan yang melintas di pertigaan ini merasa khawatir dan was-was, jika hal ini di biarkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Seorang warga pengguna jalan asal Desa Menampu Muji menuturkan, kondisi lalu-lintas yang semrawut di pertigaan hampir setiap hari terjadi dan sudah berlangsung lama, bahkan dirinya mengaku pernah hampir saja di tabrak kendaraan pengangkut ikan.

“Saya waktu itu mau ke TPI Puger hendak beli ikan, sampai di pertigaan ini saya kurangi laju kendaraan saya, karena di depan ada mobil ikan berjalan kencang, saya kira mau berhenti mobil itu karena di sini rame, ternyata terus saja nyebrang ke barat dan hampir saja menyenggol motor saya,” jlentreh Muji.

Muji menyampaikan, sudah saatnya di pertigaan Puger ini di pasang Traffic Light mengingat kian bertambahnya kendaraan bermotor, agar arus kendaraan bisa di atur, selain itu untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat sesama pengguna jalan tidak saling mengalah.

“Kondisi yang sangat parah sekali jika di pagi hari, selain banyak anak sekolah yang melintas juga terkadang kendaraan besar melintas di pertigaan tersebut dan ironisnya tidak ada petugas dari Instansi terkait yang berjaga dan mengawasi arus lalu-lintas di tempat tersebut, ” ungkapnya.

Muji berharap semoga segera di pasang rambu-rambu traffic lights mengingat kendaraan sangat ramai dan padat apalagi jam jam orang pergi belanja ke pasar maupun ke TPI, sangat mengkuatirkan.

Diketahui Pertigaan Puger dari Jalan Raya Provinsi ke arah barat akses jalan menuju Kabupaten Lumajang yang melewati Mojosari dan menampu tembus Gumukmas sedangkan ke arah Utara jalan menuju Kota Jember yang melewati Kecamatan Balung, sedangkan dari arah timur menuju Pelabuhan Nelayan dan Pasar Rakyat Puger tersebut. (rir/yud/oso)

Memontum Jember – Tidak adanya penerapan Sistem Lelang bagi para nelayan Puger yang menjual ikan hasil tangkapanya mengakibatkan harga ikan tidak stabil dan cenderung merugikan Nelayan, padahal selama ini di pelabuhan ikan Puger tersebut Pemerintah sudah menyediakan Unit Pelayanan Terpadu Tempat Pelelangan Ikan (UPT TPI).

Tidak difungsikanya UPT TPI Puger, membuat para Nelayan terpaksa menjual ikan kepada para pengambek (tengkulak ikan: red) dengan harga yang di tentukan sendiri oleh pengambek dan praktek tersebut sudah berlangsung lama (bertahun–tahun).

Namun menurut pegawai UPT TPI Dinas Perikanan Kecamatan Puger Imam, jika kecenderungan harga ikan yang tidak stabil tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor,di antaranya disamping permainan tengkulak ikan yang memberikanku modal kepada para Nelayan juga karena kekurangan pasokan es untuk bahan pengawet ikan sehingga kualitas ikan menjadi jelek.

“Yang menentukan harga ikan hasil tangkapan nelayan dari para tengkulak itu sendiri,UPT TPI hanya berwenang melakukan pelelangan saja sedangkan di sini tidak ada lelang, namun prakteknya kami di sini di pekerjakan sebagai petugas produksi dan kebersihan saja,” ungkap Imam.

Masih kata Imam, ia kesulitan melelang ikan. Sudah lama, nelayan sudah terikat kontrak dengan juragan ikan sehingga para nelayan menjual ikan kepada para pedagang tersebut dengan harga yang menentukan pedagang itu sendiri.

Atas kondisi ini Imam dan beberapa orang pegawai UPTTPI lainya mengaku, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pasalnya hal tersebut sudah menjadi tradisi bertahun-tahun bagi nelayan di Puger.

“Sebenarnya kami telah berupaya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa hanya pembinaan saja, karena selama ini sistem pelelangan ikan payung hukum nya tidak ada, sehingga nelayan yang menentukan sendiri terhadap hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan, ” jlentrehnya.

Para nelayan ngutang dulu kepada pengambek, mereka kalau nggak ada modal minta kepada juragannya, kalau di tempat lain mereka berurusan dengan bank namun kalau di sini langsung dari juragannya, dia tinggal telepon besoknya berangkat akhirnya yang rugi nelayan sendiri karena dia kan tidak tahu harga, kata imam melanjutkan.

Imam menyebutkan, budaya Nelayan Puger menjual ikan kepada para pengambek sudah mengakar. Menurutnya, agak sulit untuk memberhentikannya kecuali pemerintah turun tangan untuk melakukan sosialisasi terkait hal itu.

”Kalau tidak ada Pemerintah mau kesini untuk sosialisasi, tidak akan bisa di jadikan lelang, baru kalau pemerintah mau turun untuk sosialisasi lelang nya mungkin bisa terealisasi,” imbuhnya. (rir/yud/oso)

Gunung yang menjadi Ikon desa grenden itu diketahui Ijin kelolanya kepada PT.Cahaya Candra yang beralamatkan di desa Puger kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan PT ini diketahui mengelola Gunung Kapur seluas 10 hetar.

TERTIMPA : salah satu Korban luka luka di ruang UGD klinik graha Puger sehat. (ist)

Longsor yang diperkirakan 40 meter itu terjadi sekitar pukul 07.45 saat pekerja sedang beraktifitas melakukan pembersihan sisa dari ledakan sehingga mengakibatkan satu orang pekerja tewas tertimbun longsoran batu kapur dan 2 orang mengalami luka luka.

“Satu orang dikabarkan tertimbun batu kapur bernama Pak Cipto warga dusun Sulakdoro Desa Lojejer karena pas terjadi lonsor di bekerja di bawah longsoran itu,” ujar Misno warga asal Grenden saat ditemui Memontum.com di tempat kejadian.

Misno mengatakan, sedangkan dua orang mengalami luka ringan Hasan (33) asal desa Kasian dan Ahmad (Ucok) asal Medan, dibawa ke rumah klinik Graha Puger Sehat, Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

“Awalnya terdengar gemuruh yang sangat keras tidak berapa kemudian terjadi Longsor Bruakkk …Bruakk…terdengar keras sekali,” katanya.

Sehingga Lanjut Misno, para penambang yang lain berlarian meninggalkan lokasi penambangan sedangkan truk yang sedang mengantri dan berada di sekitar lokasi berlarian menyelamatkan diri.

Terlihat beberapa Jam setelah kejadian ada seorang wanita yang lain Istri korban ( Cipto) mendatangi lokasi dengan didampingi keluarga menagis dan memanggil manggil suaminya.

Melihat itu, pihak Petugas dari Kepolisian Sektor (Polsek) Puger Polres Jember yang berjaga dan mengamankan Lokasi kejadian Pasca Kejadian menganjurkan untuk pulang dan ditunggu di rumah, agar tidak menggangu proses pencarian korban.

Hingga saat ini pihak BPBD ,Basarnas, dan Kepolisian masih berada dilokasi untuk melakukan tahap pencarian korban menunggu
situasi yang memungkinkan melakukan proses evakuasi terhadap korban, karena terlihat kondisi tebing masih sangat berbahaya.

Sementara Kapolsek Puger Ajun Komisaris Polisi Sudarmaji kejadian longsor di Gunung kapur itu disebabkan diduga karena akibat Intensitas curah hujan yang cukup beberapa bulan terakhir ini mengguyur lokasi tambang.

“Sehingga batu Kapur yang kondisinya bertebing bertebing sangat Labil dan mudah sekali longsor karena tidak mampu menahan derasnya debit air,” terangnya.

Menurut Infomasi yang kami serap terang Sudarmaji, pada saat terjadi lonsor para pekerja sedang melakukan pembersihan jadi tidak ada aktifitas peledakan di Gunung kapur seperti biasanya.

“Untuk saat ini satu orang yang tertimbun longsoran batu kapur dan dua orang mengalami luka luka, sekarang dalam perawatan tim medis di klinik Graha Puger sehat puger,” pungkasnya. (tog/yud/oso)

“Saya sering ketemu di rumpon dan mendapat laporan dari para nelayan, adanya nelayan dengan kapal besar memasuki rumpon wilayah kami nelayan kecil. Sehingga dengan kejadian ini kami mengalami kemerosotan untuk pendapatkan ikan. Seharusnya kapal besar itu berjarak 100 Mil dari bibir pantai, tidak boleh di bawah 100 mil,”kata seorang nelayan puger H. Djauri saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/12/2017).

Menurut Djuari, adanya kapal pusen atau kapal besar merugikan nelayan kecil. “Setahu saya kapal itu dari daerah Pekalongan, sering ketemu saya di rumpon jarak 40 Mil. Tidak hanya itu saja nelayan lain juga sering mengetahui kapal besar yang beroperasi di wilayah rumpon kami,” ucap Djuari geram.

Djuari menambahkan , seharusnya perizinan kapal besar mencari ikan 100mil keatas dari bibir pantai, kenapa sekarang 40-50 Mil. Berarti kan merusak wilayah nelayan kecil seperti kami.

“Selain kapal besar mengganggu nelayan kecil, pendapatan ikan nelayan kecil juga menjadi menurun 70 persen dari biasanya. Karena alat kapal itu besar, sedangkan kami hanya pancing dan jaring serta payang. Yang jelas sangat mengganggu sekali, semua nelayan mengeluh,” ungkapnya.

Djuari juga menjelaskan, adanya kapal besar hasil nelayannya menurun.”Dulu saya dapat 10 ton, sebelum ada kapal besar. Sekarang 3-5 ton saja sangat sulit. Banyak sekali penurunan pendapatan dari saya dan itu juga dirasakan nelayan lain.

Djuari berharap, pemerintah segera mengatasi keresahan dan yang merugikan nelayan kecil ini.” Agar pemerintah segera menindak nelayan besar itu, karena sangat mengganggu dan merugikan nelayan kecil,”harapnya.