Penjelasan itu, disampaikan Wakil Bupati Bondowoso, H Irwan Bachtiar Ragmat. Ditambahkannya, bahwa keterangan rinci itu, adalah penjelasan dari pihak PT Medco. Dengan bisa menghasilkan 110 megawatt, maka energi itu bisa menyuplai listrik Jawa dan Bali,” kata Wabup, Sabtu (16/04/2022) tadi.

Kalau sudah masuk tahap produksi, lanjutnya, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), diapstikan akan mendapatkan tambahan pemasukan. Karena, kehadiran Medco di Bumi Kironggo, dipastikan juga akan mengangkat PAD Bondowoso.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Ditambahkannya, ini juga akan mempercepat proses pembangunan fisik di Bondowoso. Terutama, di kawasan destinasi wisata Ijen, yang merupakan bagian terpenting dalam Ijen Geopark.

General Manager PLTPB Blawan Ijen, Novianto, mengatakan bahwa pelaksanaan eksplorasi sudah dilakukan sejak tahun 2021. Rencananya, pelaksanaan akan rampung pada tahun 2022.

Ditambahkannya, proses eksploitasi membutuhkan waktu 2 tahun. “Jadi, nanti baru bisa memproduksi di tahun 2024. Selama 2 tahun ke depan, akan dioptimalkan untuk proses izin dan pembangunan sarana dan prasarana. (zen/sit)

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras dari semua pihak. Termasuk, bupati dan wali kota bersama Forkopimda se-Jatim, nakes dan elemen strategis dan sebagainya,” ujar Khofifah, Kamis (16/09) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, dari total perkembangan level yang ada, membuat situasi assesment Provinsi Jatim berada di Level 1, hasil dari assesment situasi Covid-19 Kemenkes RI. “Assesment tersebut di lihat dari faktor tingkat kasus terkonfirmasi, tingkat pasien rawat RS, tingkat kematian, transmisi komunitas, tingkat testing, tingkat tracing, tingkat treatment, dan kapasistas respon,” terangnya.

Selain itu, tambahnya, tingkat kasus terkonfirmasi, tingkat pasien rawat RS, tingkat kematian dan transmisi komunitas berada di Level 1. “Tingkat testing, tracing, treament, dan kapasitas respon berada dalam juga kondisi memadai. Karenanya, assesment situasi berada pada level 1,” ujarnya.

Khofifah juga menyampaikan, tidak hanya tingkat provinsi, Jawa Timur masuk di Level 1. Namun, terdapat sembilan kabupaten atau kota di Jatim, yang masuk dalam Level 1, sesuai assesment situasi Covid-19 dari Kemenkes RI per 14 September 2021.

Diantaranya, Kabupaten Situbondo, Sidoarjo, Pasuruan, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Gresik dan Kabupaten Banyuwangi.

Sementara itu, untuk Level 2 terdapat peningkatan dari 19 kabupaten atau kota per 12 September 2021 menjadi 26 kabupaten atau kota per 14 September 2021. Diantaranya, Kabupaten Tulungagung, Tuban, Sumenep, Sampang, Probolinggo, Ponorogo, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Kabupaten Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Batu, Kediri, Jombang, Bondowoso, Bojonegoro dan Blitar.

Sedangkan, untuk Level 3 terjadi penurunan dari 13 menjadi 3 kabupaten atau kota. Yaitu Kabupten Trenggalek, Bangkalan dan Blitar. (ade/sit)

Presiden Jokowi menjelaskan, bahwa PPKM Darurat ini akan diberlakukan khusus di Pulau Jawa dan Bali. “Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Menurut Presiden Jokowi, langkah tegas tersebut diambil pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19 di Tanah Air yang berkembang sangat cepat. Presiden juga menyebut varian baru Covid-19 yang juga menjadi persoalan serius, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk menjelaskan kepada publik mengenai pengaturan PPKM Darurat tersebut.

“PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku,” ujar Presiden.

Kepala Negara meminta masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi pengaturan PPKM Darurat ini, agar penyebaran Covid-19 di Tanah Air dapat segera diatasi.

“Pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid. Seluruh aparat negara, TNI-Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter, dan tenaga kesehatan harus bahu-membahu bekerja sebaik-baiknya untuk menangani wabah ini,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi meyakini, bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia dapat segera ditekan dengan kerja sama yang baik dari seluruh rakyat Indonesia. Ia pun meminta, agar masyarakat tetap tenang dan waspada serta mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19. “Dengan kerja sama yang baik dari kita semua dan atas rida Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya yakin kita bisa menekan penyebaran Covid-19 dan memulihkan kehidupan masyarakat secara cepat,” tutur Presiden. (hms/neg/aye/ed2)