Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa dalam pembangunannya memang direncanakan menggunakan aset milik daerah. Hingga saat ini baru ada dua lokasi KMP yang telah dibangun.

“Kalau Koperasi Merah Putih memang menggunakan aset daerah. Kendalanya, aset yang kami miliki rata-rata berstatus RTH dan LSD. Kalau digunakan untuk KMP harus ada izin perubahan peruntukan dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Subkhan, Selasa (09/06/2026) tadi.

Subkhan juga menjelaskan, bahwa BKAD telah mengajukan sejumlah bidang lahan yang dinilai berpotensi digunakan untuk pembangunan KMP. Namun, hingga kini belum ada persetujuan yang turun dari pemerintah pusat.

“Kami sebenarnya sudah mengajukan sekitar 13 sampai 21 bidang. Saya lupa angka pastinya, tetapi sekitar itu. Sampai sekarang rekomendasinya belum turun. Kalau sudah ada izin dari ATR/BPN baru bisa berjalan,” katanya.

Ditambahkannya, kehati-hatian diperlukan karena Kota Malang saat ini masih menghadapi kekurangan luasan RTH. Jika sebagian lahan yang berstatus RTH dialihfungsikan menjadi lokasi KMP, maka secara otomatis akan mengurangi persentase ruang terbuka hijau yang dimiliki daerah.

“Kalau disetujui tentu akan mengurangi luasan RTH. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan sehingga rekomendasinya belum turun,” tuturnya.

Lebih lanjut diuraikan, usulan penggunaan lahan tersebut telah dilakukan sejak akhir 2025 hingga awal 2026. Namun, Subkhan menilai alternatif pemanfaatan kantor kelurahan sebagai lokasi KMP bisa menjadi solusi yang lebih ideal. Selain tetap mendukung program pemerintah pusat, opsi tersebut juga dinilai mampu menjaga keberadaan RTH di Kota Malang.

“Kalau memang nantinya bisa berjalan di kantor-kantor kelurahan, itu lebih baik. Program tetap jalan dan RTH kita tetap aman,” lanjutnya.

Di akhir, Subkhan mengatakan bahwa target program KMP yang menginginkan satu koperasi di setiap kelurahan juga menghadapi tantangan tersendiri di Kota Malang. Sebab, tidak semua kelurahan memiliki aset dengan luas minimal sekitar 1.000 meter persegi yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

“Dari awal kami memang diminta menginventarisasi aset. Tetapi ketika bicara satu kelurahan satu KMP, belum tentu setiap kelurahan memiliki lahan yang memenuhi kriteria,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Berdasarkan rilis data resmi dari Pemkab Jember, agenda berskala nasional bertajuk ‘Karnaval SCTV’ ini, akan menjadi hiburan rakyat yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut. Seluruh rangkaian acara ini, dirancang untuk dapat dinikmati oleh masyarakat umum tanpa adanya pungutan biaya tiket masuk alias gratis.

Sesuai rincian jadwal yang telah dirilis, terdapat pembagian waktu pelaksanaan yang cukup padat. Pada hari pertama, atau Sabtu (16/05/2026) nanti, rangkaian acara akan dimulai sejak pagi hari pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 22.30.

Sementara pada hari kedua, Minggu (17/05/2026) besok, kegiatan akan start pada pukul 07.00 dan resmi ditutup pada sore hari pukul 17.00. Pihak penyelenggara bersama dinas terkait, telah memetakan area Alun-Alun untuk menampung panggung utama, stan perlombaan, serta zona khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, mengatakan bahwa logistik dan teknis acara yang melibatkan kolaborasi antara stasiun televisi nasional dan pemerintah daerah ini telah disiapkan. “Persiapan di area Alun-Alun Jember sudah berjalan sesuai yang direncanakan. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Karnaval SCTV ini digelar 100 persen gratis tanpa dipungut biaya apa pun,” ujarnya, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Baca juga :

Bobby mengatakan, bahwa warga Jember bisa menikmati berbagai hiburan dari artis-artis ibu kota dengan nyaman. “Kami telah membagi jadwal tampil dan rangkaian acara secara mendetail agar masyarakat bisa memilih waktu berkunjung. Tidak hanya konser musik, rangkaian acara ini sengaja dikombinasikan dengan pertunjukan seni lokal serta berbagai kompetisi yang melibatkan anak-anak hingga kategori keluarga,” urainya.

Data daftar artis papan atas yang dipastikan hadir mengisi panggung hiburan, antara lain meliputi Dewi Persik, Batas Senja, Kuburan Band, Letto, Raisa Anggiani, Duo Anggrek, Gilga Sahid, Bian Gindas, hingga penyanyi Vita Alvia. Di samping konser musik dari para bintang tamu, data dari Disporabudpar Jember mencatat adanya integrasi seni kebudayaan lokal yang dimasukkan dalam rangkaian acara utama. Diantaranya, penampilan dari Jember Fashion Carnaval (JFC), Arak-Arakan Pegon, Opening Tari Jember Miniature of Indonesia, pertunjukan Marching Band berprestasi, hingga kesenian tradisional Can Macanan Kaduk khas Pendalungan.

Selain itu, skema acara juga diramaikan oleh lima jenis kompetisi interaktif. Yaitu, Karnaval Talent Kids, Jawara Karnaval, Karnaval Dance Competition, tantangan seru bertajuk Bukan Sekedar Tantangan (Biset), serta agenda Family Karnaval.

Bobby Arie Sandy menambahkan, pentingnya peran serta penonton dalam menjaga kebersihan fasilitas publik di area Alun-Alun kota selama dua hari penuh saat pelaksanaan. “Berdasarkan pengalaman acara-acara besar sebelumnya, menunjukkan bahwa penumpukan sampah sering menjadi masalah utama pasca acara. Oleh karena itu, pada event kali ini, kami telah menempatkan puluhan titik tempat sampah di berbagai sudut Alun-Alun Jember. Kami meminta kerja sama warga untuk membuang sampah pada tempatnya,” imbaunya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan zona khusus di sekeliling Alun-Alun, yang diisi oleh ratusan pedagang UMKM lokal. “Kehadiran event ini secara faktual harus membawa dampak positif yang terukur untuk mendongkrak roda perekonomian dan pendapatan para pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember,” tambahnya.

Dengan segala data persiapan, fasilitas penunjang yang memadai, serta komitmen kebersihan lingkungan, Pemkab Jember optimis bahwa event akhir pekan ini akan berjalan tertib, aman dan mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif yang nyata bagi masyarakat Jember di pertengahan tahun 2026 ini. (rio/gie/adv)

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan bahwa pada Senin (16/02/2026) malam, terdapat sekitar 50 sepeda motor yang parkir di zona terlarang. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 kendaraan langsung diangkut, sementara lainnya ditindak dengan cara dikempesi bannya di lokasi.

“Semalam kami menindak sekitar 10 kendaraan, diangkut. Yang lainnya kami gembosi. Total yang parkir sekitar 50 kendaraan sampai badan jalan dan jalur sepeda. Itu sudah keterlaluan,” jelas Rahmat, Selasa (17/02/2026) tadi.

Penertiban sendiri, bermula dari laporan masyarakat saat waktu Magrib. Lokasi yang dimaksud, berada di cekungan sisi timur kawasan, yang sejak 7 Januari 2026 telah ditetapkan sebagai area steril parkir, terlebih setelah Gedung Parkir Kayutangan resmi dibuka.

Sebelum ditertibkan, awalnya petugas menduga pengendara hanya berteduh karena hujan. Namun saat dicek sekitar pukul 19.00–20.00 WIB, jumlah kendaraan justru membludak.

“Tim pengawas saat itu hanya tiga orang, jadi kami panggil tambahan personel untuk operasi,” ujarnya.

Baca juga :

Dari hasil penelusuran, parkir liar diduga terjadi karena efek ikut-ikutan. Beberapa pengendara awalnya berhenti untuk berteduh, lalu pengendara lain menganggap lokasi tersebut sebagai tempat parkir resmi. Namun, juga ada faktor lain, yaitu ketiadaan juru parkir di lokasi serta kedekatan area dengan tujuan pengendara.

“Sudah diingatkan tidak boleh parkir, jawabnya sebentar saja, tapi ternyata ditinggal. Satu-dua parkir, yang lain ikut. Padahal rambu larangan jelas terpasang,” katanya.

Selain itu, muncul dugaan adanya Juru Parkir (Jukir) liar yang mencoba mengarahkan kendaraan agar sisi kanan kembali dijadikan lahan parkir. Namun, saat operasi berlangsung, tidak ditemukan jukir di lokasi.

“Ada dugaan Jukir yang mencoba melegalkan agar sisi kanan kembali menjadi tempat parkir. Tapi kalau kemarin malam tidak ada jukirnya,” tambahnya.

Rahmat menegaskan kewenangan Dishub terbatas pada pembinaan, pengangkutan dan tindakan administratif seperti pengempesan ban bukan penilangan. Untuk penilangan, menurutnya kewenangan dari pihak kepolisian, sementara Satpol PP untuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

“Kami sifatnya penertiban dan mengimbau kalau ada rambu, meskipun ada jukirnya, tapi itu kan dilarang parkir. Harus ada kesadaran bersama. Petugas Dishub selalu mengingatkan, cuma kalau yang melanggar ini banyak kadang malah kami tidak dihiraukan,” imbuh Rahmat. (rsy/sit)

Salah satu rumah yang terdampak, adalah milik Dasuki (60). Diceritakannya, bahwa akibat kejadian itu mengakibatkan material jembatan menghantam bagian belakang rumahnya.

“Sore itu istri saya sedang masak sekitar pukul 18.00 WIB. Saya ada di ruang tamu. Mendadak ada gempuran dari atas. Saya kira kecelakaan mobil yang sampai jatuh. Getarannya keras sekali,” ujar Dasuki, Senin (24/11/2025) tadi.

Material longsor langsung menjebol tembok belakang rumahnya. Sejumlah perabotan seperti pakaian, lemari dan peralatan rumah tangga rusak tertimbun material. Rumah dua lantai milik Dasuki, yang sebagian berbahan cor dan sebagian bangunan lama, mengalami kerusakan.

“Istri saya teriak minta tolong. Namanya musibah, saya panik. Tetangga langsung kumpul. Semalam kami tidur di rumah tetangga,” tambahnya.

Baca juga :

Dasuki menyebut selama lebih dari 30 tahun tinggal di lokasi tersebut, banjir biasa terjadi namun tidak pernah separah malam kejadian.

Sementara itu, saksi mata sekaligus anggota Linmas Ksatrian, Ngateman, menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dirinya juga menyebut, genangan air sudah terlihat sejak sebelum maghrib. Menurutnya, kondisi aliran air di sekitar jembatan berubah setelah adanya pemasangan paralon gorong-gorong yang belum selesai dipasang.

“Sebelumnya air mengalir lewat aspal. Setelah dipasang paralon dan dialihkan ke trotoar, mulai ada genangan. Tapi sejak aspal ditinggikan dan trotoar tidak dinaikkan, air makin mudah naik,” jelas Ngateman.

Dari pantauan di lokasi, Jembatan Embong Brantas yang ambrol itu memiliki dimensi sekitar 20 meter x 2 meter. Sementara longsoran tanah yang mengikuti memiliki dimensi 20 meter x 20 meter dengan tinggi 10 meter. Dampak kerusakan di permukiman warga, ada 22 rumah yang terdampak di RT 01 dan RT 02 RW 12. (rsy/sit)

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan kegiatan ini sejatinya merupakan wujud nyata kepedulian dan partisipasi aktif mulai pemerintah, dunia usaha, seniman serta masyarakat Madura dalam melestarikan seni budaya melalui media seni rupa. “Festival ini bukan sekadar ajang lomba, tetapi bagian dari wadah ekspresi dan pelestarian seni lukis, untuk menciptakan karya terbaik dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan nilai kearifan lokal,” kata Bupati Achmad Fauzi, di Pendopo Agung Keraton, Sabtu (25/10/2025) tadi.

Pihaknya mengapresiasi, para pelukis dan komunitas seni yang tetap produktif di era modern. Ini membuktikan, sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menjadi penghalang bagi kreativitas dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

“Para pelukis dan seniman di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tetap mampu menghadirkan karya yang sarat makna, serta menggambarkan keindahan budaya daerah. Ini bukti, bahwa seni dan budaya tetap relevan di setiap zaman,” tambahnya.

Baca juga :

Bupati Fauzi menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan, sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Kesenian bukan hanya sarana hiburan, tetapi instrumen pembangunan yang mampu menumbuhkan kreativitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Sehingga, pemerintah daerah memberikan ruang bagi para pelaku seni lukis untuk berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan,” tegas Bupati.

Festival Seni Lukis Madura sendiri, dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep, Moh Iksan, Kepala DPUTR, Erik Susanto, dan Perwakilan PT Indaco Warna, Andika, yang ditandai dengan sebuah goresan.

Di tempat yang sama, Kepala DPUTR, Erik Susanto, menjelaskan peserta Festival Seni Lukis Madura sebanyak 61 pelukis. Tidak hanya dari 4 Kabupaten di Pulau Madura, tetapi dari daerah lain seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Magelang dan Yogyakarta.

“Kami tidak hanya menyelenggarakan festival seni lukis semata, tetapi mengadakan lelang 10 lukisan terbaik sebagai penghargaan terhadap karya seni dan menjadi bagian dari upaya menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif,” imbuhnya. (kom/sum/gie)

“Ini kegiatan murni pesta rakyat tanpa ada muatan politik. Alhamdulillah, pesertanya banyak dan sangat antusias,” kata Wawali Ali.

Selain itu, acara tersebut juga sejalan dengan program Pemkot Malang yakni 1.000 event dan rangkaian Ngalam Tahes dalam Dhasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. “Filosofinya Jalan Tahes ini penting untuk memudahkan masyarakat, sekaligus mendukung sport tourism dan gaya hidup sehat,” tambahnya.

Baca juga :

Meski turut dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, Wawali Ali menegaskan bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya difokuskan bagi masyarakat. “Tidak ada politiknya. Kalau Mas Kaesang, itu memang akan sering ke Malang Raya karena rencana maju DPR RI Dapil Malang Raya. Namun, untuk sekarang ini murni jalan sehat,” jelasnya.

Wawali Ali juga mengungkapkan, alasan pemilihan Stadion Gajayana sebagai titik start dan finish. Itu karena, stadion ini paling representatif untuk menampung peserta dalam jumlah besar.

“Pesertanya banyak, jadi yang paling tepat ya di sini,” katanya.

Sebagai informasi, peserta menempuh rute sepanjang kurang lebih 4 kilometer. Perjalanan dimulai dari Stadion Gajayana, melewati Jalan Tenes, Jalan Kawi, kawasan Kayutangan Heritage, Alun-alun Bundar Balai Kota Malang, lalu menuju Jalan Majapahit, Jalan Basuki Rahmat dan kembali finish di Stadion Gajayana. (rsy/sit)

Tentunya, ini adalah bukti kepedulian Pemkab Lumajang terhadap masa depan bangsa. Tidak harus dimulai dari kebijakan besar, tetapi dari sentuhan empati yang menyentuh langsung hati anak-anak bangsa.

“Pendidikan adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami ingin anak-anak datang ke sekolah dengan penuh semangat dan percaya diri,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, saat menyerahkan sepatu kepada para siswa dengan senyum hangat dan mata berkaca-kaca.

Langkah ini, merupakan bagian dari komitmen Pemkab Lumajang untuk mendorong akses pendidikan yang inklusif dan merata, utamanya bagi keluarga prasejahtera. Tidak sekadar memberikan perlengkapan, kegiatan ini mengandung pesan moral yang dalam bahwa setiap anak berhak memiliki pijakan yang sama untuk menggapai cita-citanya.

“Semangat sepatu baru, semangat belajar!” ujar Bunda Indah, yang disambut sorak semangat para siswa.

Dirinya juga berpesan, agar anak-anak terus belajar dengan tekun, menghormati guru dan menjadi anak-anak yang kelak mampu mengangkat derajat keluarganya. “Ini bukan soal sepatu. Ini tentang memberi rasa percaya diri. Memberi semangat. Memberi pijakan awal untuk masa depan yang lebih baik,” tambah Bunda Indah.

Baca juga :

Mas Yudha, yang turut hadir menambahkan bahwa dukungan pendidikan bukan hanya urusan anggaran, tetapi juga tentang kehadiran pemerintah di tengah warganya. “Anak-anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah harus hadir, memberi semangat dan motivasi, salah satunya melalui hadiah sepatu ini,” ungkapnya.

Antusiasme tampak jelas dari wajah-wajah polos para siswa. Tak sedikit dari mereka yang belum pernah mendapat sepatu baru sebelumnya. Ada yang langsung mengenakannya sambil meloncat-loncat kecil, seolah tak sabar melangkah ke sekolah dengan penuh percaya diri.

Program ini bukan sekadar distribusi bantuan, melainkan gerakan kebajikan sosial yang menyentuh akar kehidupan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Lumajang memilih jalan inklusif yang memanusiakan warga, khususnya generasi muda.

Dalam pandangan jangka panjang, langkah-langkah kecil seperti ini membentuk ekosistem pendidikan yang adil, di mana setiap anak, tanpa melihat latar belakang sosial-ekonomi, memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Dukungan terhadap pendidikan anak di wilayah pinggiran seperti Ranuyoso menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi dalam langkah konkret, personal dan penuh makna.

Di bawah kepemimpinan Bunda Indah dan Mas Yudha, Lumajang semakin menunjukkan wajah baru pelayanan publik, dekat dengan rakyat, tanggap terhadap kebutuhan dasar, dan berpihak pada masa depan. Sepasang sepatu baru hari ini bisa jadi awal langkah besar menuju Indonesia yang lebih cerdas, lebih adil dan lebih berdaya. (kom/adi/gie)

Biasanya, event besar seperti halnya Pasar Rakyat, hanya digelar dua kali setahun, yakni setiap Agustus menjelang Hari Jadi Trenggalek dan Desember, tepatnya menjelang malam pergantian tahun. Namun di tahun 2025 ini, event semacam itu sudah terlaksana lebih dari tiga kali.

Salah satu perwakilan Paguyuban PKL Alun-Alun Trenggalek, Meida Irba Fisabila, mengatakan jika event yang diselenggarakan di pusat kota Trenggalek, ini dinilai merugikan PKL. Pasalnya saat event digelar, PKL yang ingin berjualan harus menyewa lokasi dengan nilai yang fantastis.

“Intinya, kami dari perwakilan PKL Alun-Alun Trenggalek menolak jika event yang diadakan oleh Event Organizer (EO) mengambil tempat di Alun-Alun. Karena saat event berlangsung, kami dibebani biaya yang mahal untuk bisa ikut berjualan. Padahal kami ini pedagang lokal dan harusnya pemerintah juga lebih memprioritaskan pedagang lokal dari pada pedagang luar daerah,” katanya.

Dijelaskannya, bahwa saat event Pasar Rakyat, banyak sekali pedagang luar daerah yang mengisi stand area Alun-Alun Trenggalek. “Kami merasa tersingkirkan,” ungkapnya kepada Memontum.com.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada wakil rakyat yang mana saat hearing, telah merespons positif dengan menyatakan dukungan terhadap fasilitas berjualan gratis bagi PKL selama event berlangsung. “Kalau untuk harga sewa lokasi di dalam Alun-Alun saat event, PKL harus membayar Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta dan itupun belum termasuk biaya listrik. Listrik bayar sendiri-sendiri. Sedangkan untuk tenda, harga sewanya mulai Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta. Ini tentu memberatkan kami pedagang kecil,” tegas Meida.

Baca juga :

Wanita berambut pirang ini mengatakan, jika Pemkab Trenggalek mengaku sudah meminimalisir vendor atau EO untuk tidak memberatkan PKL saat ada event besar. Namun kenyataannya, hal itu masih cukup memberatkan. “Kenyataannya di lapangan nol, karena kami tetap harus membayar mahal. Kita ini juga berasal dari kalangan menengah ke bawah. Jadi, tolong untuk pemerintah daerah, jangan terlalu menyengsarakan rakyat kecil seperti kami jika ada event-event selanjutnya,” tambah Meida.

Saat ini, ujarnya, jumlah anggota PKL yang berada di bawah naungan paguyubannya berjumlah sekitar 175 hingga 178 pedagang. Akan tetapi, yang aktif berjualan setiap Jumat hingga Minggu hanya sekitar 120 hingga 140 pedagang.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengungkapkan jika setiap ada event para pedagang mendapat lokasi di dalam Alun-Alun dengan tetap membayar sewa yang relatif tinggi. Sedangkan yang mereka inginkan adalah dengan tetap berjualan di tempat mereka biasa berjualan.

“Tadi sudah kita sepakati dan memohon kerelaan pemerintah daerah untuk memberi kesempatan para PKL untuk berjualan di lokasi awal mereka yakni di Alun-Alun bagian luar dan tidak di dalam. Sedangkan untuk EO, bisa mengkondisikan lokasi dalam Alun-Alun untuk pedagang luar daerah,” ujarnya.

Terkait retribusi, Obeng-sapaan akrabnya, menyampaikan akan disesuaikan meter persegi yang dipakai para pedagang. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Jika tren pertumbuhan ekonomi baik, daya beli masyarakat dan daya jual pedagang bisa lebih baik. Maka, untuk event selanjutnya tren atau skema ini bisa dipertahankan.

“Semoga dengan skema baru ini, para UMKM maupun para PKL taraf ekonominya bisa semakin meningkat. Makanya kita coba untuk event Agustus nanti, mereka kita beri space (ruang) untuk mereka berjualan di luar area Alun-Alun. Dengan mereka mendapat lokasi yang strategis ini nantinya, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek,” imbuh Mugiyanto. (mil/gie)

Sebelumnya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember dan jajarannya ngantor di Kecamatan Tanggul. Sedangkan dalam pelaksanaan kali ini, Gus Fawait ngantor di Kecamatan Silo, Jumat (27/06/2025) tadi.

Kegiatan sendiri, dimulai Gus Fawait dengan datang ke Kantor Desa Sempolan, Kecamatan Silo, untuk menggelar silaturahmi bersama dengan guru ngaji. Di lokasi itu, Gus Fawait memastikan bahwa Pemkab Jember akan memperhatikan kesejahteraan guru ngaji.

“Dalam waktu dekat, Pemkab Jember akan mencairkan insentif guru ngaji. Selain itu, kami juga memberikan biaya pendidikan gratis kepada putra-putri guru ngaji,” kata Bupati Fawait.

Baca juga :

Seusai menyapa guru ngaji, Gus Fawait dan sejumlah pimpinan OPD bergeser ke Lapangan Sempolan. Tujuannya, untuk menggelar apel kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila.

“Hari ini, kami hadir dengan membawa puluhan pelayanan untuk masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskan bupati, beberapa puluhan layanan itu, diantaranya seperti pasar murah, pelayanan Admindukcapil, pelayanan kesehatan gratis dan pelayanan pembuatan perizinan usaha. Berikutnya, Gus Fawait didampingi Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, juga mengunjungi sejumlah pasien di Puskesmas 1 Silo. Kepada sejumlah pasien, Gus Fawait memberikan motivasi agar para pasien lekas membaik.

“Kami datang untuk memastikan pelayanan kesehatan merata di Jember,” tambahnya.

Dalam momen itu, Gus Fawait juga menggelar pertemuan dengan gabungan kelompok tani di Cafe Regar, Desa Garahan dan para RT/RW di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo. Di sana, bupati memberikan sejumlah bantuan. Diantaranya, penyerahan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) hingga penyerahan SK Pokdarwis. (kom/rio/gie)