Kejadian itu terungkap, setelah salah satu Poktan di Kabupaten Pamekasan, mengeluh usai mendapat bantuan Alsintan roda tiga, namun harus membayar uang sebesar Rp 15 juta. “Sudah dibagikan (bantuan, red) beberapa Minggu kemarin, namun harus bayar uang sebesar Rp 15 juta,” kata salah satu Poktan berinisial MH, Selasa (29/10/2024) tadi.

Disampaikan MH, bahwa tidak hanya pihaknya saja yang mendapatkan bantuan kendaraan Alsintan. Tetapi, beberapa Poktan yang lain di Kabupaten Pamekasan, juga turut memperoleh bantuan serupa dan juga sama harus membayar.

Baca juga :

“Nominal itu saya bayar ke penerima pertama. Tetapi kata orang penerima pertama tersebut, (uang, red) diserahkan ke oknum pegawai DKPP,” tambahnya.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan, Nolo Gartijo, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan realisasi semua Alsintan kepada Poktan. Sementara terkait dugaan adanya jual beli Alsintan kepada Poktan, itu tidak benar. Pasalnya, setiap Poktan yang memperoleh dibuatkan surat pernyataan bermaterai

“Sudah selesai proses realisasinya. Rinciannya, hand traktor ada 50 unit, mesin perajang tembakau 17 unit dan kendaraan roda tiga 50 unit. Saya tidak pernah meminta (uang, red), semua gratis. Poktan dikasih surat persyaratan bermaterai. Kalau bayar, bayarnya sama siapa dan kalau ke saya, itu tidak pernah mengintruksikan untuk bayar atau ada tebusan. Kalau ketahuan ada oknum yang seperti itu, akan kami tindak,” tegasnya. (azm/gie)

Usulan sendiri itu muncul, karena setelah dilakukan berbagai analisis. Menurutnya, jika terjadi kebocoran dalam penyetoran pendapatan parkir, tentunya dapat berdampak pada penerimaan daerah.

“Paling tidak, dengan mengurangi juru pungut, kita bisa mengurangi biaya penggajian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kebocoran penyetoran retribusi parkir,” ujar Fathol, Senin (06/05/2024) tadi.

Kemudian, dikatakan jika dalam hearing yang sudah dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, Fathol mengaku agar setoran pendapatan parkir dapat dilakukan langsung oleh juru parkir (Jukir) ke rekening pemerintah daerah, tanpa melalui juru pungut. “Sehingga di sini, perlu adanya keberanian Dishub dalam rangka potensi parkir terpenuhi, sekaligus jukir terwadahi dan terakomodir aspirasinya,” tambahnya.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir yakni dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Bukan mengurangi juru pungut.

“Karena juru pungut kita adalah pegawai negeri, kalau mau dihapus siapa nanti yang memungutkan. Mungkin yang dimaksud adalah juru parkir. Kalau jukir mungkin bisa dikurangi tapi memang akan berpengaruh kepada persoalan sosial,” ujar Jaya-sapaannya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyampaikan bahwa pembayaran non tunai saat ini sedang disiapkan. Apabila dilakukan penghapusan juru pungut itu menurutnya bukan lah solusi yang tepat, sebab juru pungut di Kota Malang sendiri hanya memiliki tujuh orang saja.

“Tujuh orang ini untuk mengawasi di 670 titik parkir yang ada. Belum lagi di tahun ini juga ada yang pensiun. Sehingga kami harapkan dengan menggunakan parkir non tunai nantinya bisa mengurangi personel jukir. Secara otomatis juru pungutnya mungkin juga akan berkurang,” imbuh Jaya. (rsy/sit)