Menurut saeorang warga desa setempat, bahwa sebelum ditangkap, keduanya sempat diunjuk rasa oleh beberapa warga terkait mahalnya penarikan pungutan PTSL. “Sebelum ditangkap polisi, beberapa warga sempat demo di balai desa, mas,” terangnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Diungkapkan, jika untuk pengurusan PTSL, beberapa warga ada yang dikenakan Rp 11 juta hingga Rp 30 juta. Padahal, sesuai kesepakatan hanya Rp 500 ribu. “Sesuai kesepakatan, itukan cuma Rp 500 ribu. Tetapi faktanya, ada yang kena hingga Rp 11 juta dan ada yang sampai Rp 30 juta,” ungkapnya seraya minta namanya untuk dirahasiakan.

Kasatreskrim Polres Lumajang, AKP Hari Siswanto, ketika dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya telah mengamankan oknum Kepala Desa dan Bendahara Desa. “Betul, tadi kita amankan kepala desa dan perangkat desa terkait dugaan Pungli PTSL. Ini kami masih lakukan pemeriksaan,” terangnya. (adi/gie)

Salah satu pengunjung yang enggan disebutkan namanya menuturkan, ketika dirinya hendak menonton pertandingan futsal di Lapangan Futsal Wijaya Kusuma, masih ditarik uang parkir, padahal sepeda motornya berplat nomor Sampang.

Warga saat menunjukkan karcis parkir di Jalan Wijaya Kusuma Sampang. (zyn)

“Saya kaget ketika dimintai uang parkir, padahal yang saya ketahui disini (Jalan Wijaya Kusuma, red) merupakan wilayah parkir berlangganan,” tuturnya kepada Memontum.com, Jum’at (11/10/2019) sore.

Ia menambahkan, berdasarkan aturan yang ada bahwa yang boleh dimintai uang parkir itu adalah kendaraan yang berplat nomor luar Sampang.

“Pada saat memarkir motor, saya langsung disamperin oknum jukir itu, kemudian diberi karcis dan dimintai uang sejumlah Rp 3000,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang, M Zuhri saat dikonfirmasi, menjelaskan bahwa meminta uang parkir diwilayah parkir berlangganan itu merupakan tindakan yang salah dan pihaknya akan menindak oknum jukir tersebut.

“Penarikan uang parkir untuk wilayah parkir tarif yang dikenakan untuk sepeda motor itu hanya Rp 1000 bukan Rp 3000, nanti akan kami tindak,” janjinya. (zyn/oso)