Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Nanang Adi mengatakan, proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Blitar dibagi dalam dua jenis, yaitu paket proyek besar dan paket proyek kecil. Nanang menjelaskan, untuk paket proyek kecil di Kabupaten Blitar totalnya ada 200 paket.

“Sebanyak 200 paket proyek kecil ini anggarannya mencapai Rp 36 miliar,” kata Nanang, Senin (27/08/2018).
Dari 200 proyek tersebut, lanjut Nanang, baru 64 paket proyek yang sudah teken kontrak, dan saat ini sudah terealisasi pembangunannya dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar. Sedangkan sisanya sebanyak 136 paket proyek dengan anggaran Rp 28 miliar masih dalam tahap lelang dan belum terealisasi.

“Sampai saat ini 136 proyek masih dalah tahap lelang, jadi belum terealisasi. Setelah proses lelang selesai pastinya pengerjaan proyek segera dilakukan, mengingat waktunya juga semakin mepet,” tandasnya.

Nanang menuturkan, paket proyek kecil merupakan proyek pembangunan maupun perbaikan jalan yang kerusakannya tidak terlalu parah dan bisa dibangun atau diperbaiki dalam waktu singkat, serta tidak membutuhkan waktu yang lama.

Ditegaskannya, meskipun waktu realisasi proyek sedikit terlambat, pihaknya menargetkan sebelum akhir tahun seluruh proyek bisa tuntas semuanya. “Kita optimis bisa selesai tepat waktu. Karena kan proses lelang juga sudah berjalan, jadi dalam waktu dekat kita pastikan pembangunan bisa segera terealisasi,” pungkasya. (jar/yan)

Menanggapi hal tersebut, Bupati Blitar Rijanto saat dikonfirmasi mengaku, ada berbagai kendala yang membuat proyek fisik di Kabupaten Blitar tidak kunjung dikerjakan. Kendati demikian, pihaknya menyatakan akan mendorong instansi terkait untuk segera melaksanakan proyek fisik yang sudah mulai terlatung-katung tersebut.

“Kendalanya macam-macam, saya sendiri saat ini masih mengevaluasi dan mendorong dinas terkait untuk segera dilaksanakan. Karena kita kan harus punya target. Kalau begini terkatung-katung nanti rugi,” kata Rijanto kepada wartawan usai jumpa pers, Senin (30/07/2018).

Menurut Bupati Blitar, meski ada macam-macam kendala, namun pihaknya optimis proyek fisik di Kabupaten Blitar bisa diselesaikan tepat waktu. Bupati juga menampik jika belum berjalannya proyek fisik tersebut karena faktor kehati-hatian.

“Mau diawasi atau tidak semua proyek yang dikerjakan harus dilaksanakam sesuai prosedur tanpa penyimpangan,” tandas Bupati.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Harpiyanto Nugroho menjelaskan, sebanyak 12 paket proyek fisik jalan dan jembatan saat ini masih dalam proses pelelangan untuk menentukan pelaksana proyek.

“Setelah proses lelang, masih ada tahapan pengadaan yang akan dilakukan masing-masing pihak ketiga,” kata Harpiyanto Nugroho. (jar/yan)

Dari 15 unit proyek pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar, hingga pertengahan tahun ini, hanya satu proyek PJU yang masih belum dikerjakan.

“Kalau dari 15 unit pembangunan PJU, sebagian besar sudah kita kerjakan. Hanya satu unit yang belum dikerjakan,” kata Sugeng Winarno.

Lebih lanjut Sugeng menyampaikan, satu unit pembangunan PJU tersebut, belum terealisasi pembangunannya karena sampai saat ini masih menunggu proses lelang untuk menentukan rekanan yang akan mengerjakan pembangunannya.

“Rata-rata pembangunan PJU yang sudah terealisasi telah dikerjakan sejak awal bulan Juli lalu,” jelas Sugeng.

Sugeng menyebut, berdasarkan jadwal yang ada, proyek pembangunan PJU tersebut akan bisa tuntas pada akhir September 2018 mendatang. Sedangkan untuk satu proyek yang masih dalam tahap proses lelang dipastikan akan selesai pada akhir tahun 2018 nanti.

“Untuk 14 unit, ditarget harus kelar dua bulan kedepan. Dan yang 1 unit akhir tahun harus selesai,” tandasnya.

Selain proyek pembangunan PJU, menurut Sugeng, tahun ini pihaknya juga mendapatkan proyek pemeliharaan PJU. Untuk proyek pemeliharaan PJU difokuskan pada empat rayon, diantaranya rayon Blitar, Srengat, Wlingi dan Sutojayan.

“Kalau pemeliharaan PJU akan dilakukan di empat kecamatan,” pungkas Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Fathoni menegaskan, bahwa dirinya tidak yakin pembangunan jembatan bisa selesai tepat waktu. Karena menurut dia, proses pembangunan jembatan memerlukan waktu sekitar 4 bulan. Apalagi nanti jika sudah memasuki musim penghujan, otomatis proses pembangunannya tidak bisa dikerjakan.

“Saya kok tidak yakin pembangunan jembatan bisa selesai tepat waktu. Sekarang saja masih proses lelang, belum lagi nanti kalau musim penghujan datang yang otomatis pembangunan tidak bisa dilakukan. Ya pastinya tidak akan selesai akhir tahun,” kata Nur Fathoni, Rabu (25/7/2018).

Lebih lanjut Fathoni menyampaikan, sesuai tugas pokok Dewan sebagai lembaga pengawasan, pihaknya segera mengundang Dinas PUPR Kabupaten Blitar untuk dimintai klarifikasi tentang progres pembangunan jembatan yang sudah direncanakan.

“Dengan meminta klarifikasi, kita bisa mengetahui penyebab lambannya proses pembangunan jembatan dan segera mendapat solusi,’ jelasnya.

Lisianawati, warga setempat mengeluhkan kerusakan jalan di depan kantor dewan tersebut. Karena sangat membahayakan pengendara bermotor khususnya roda dua. Selain terdapat kerusakan, pada malam hari jalan tersebut juga minim cahaya, karena kurangnya lampu penerang jalan.

Menurut Lisianawati, di sepanjang jalan tersebut sebenarnya kondisi jalan masih mulus, lantaran baru saja diperbaiki tahun lalu. Kondisi tersebut membuat pengendara roda dua terlena karena mengira tidak ada kerusakan di sepanjang jalan.

“Meski berada di satu titik, tapi kerusakannya cukup parah. Jika pengendara roda dua tidak waspada bisa terjatuh”, kata Lisianawati, Selasa (03/07/2018).

Lisianawati menambahkan, kerusakan jalan tersebut sudah terjadi enam bulan lalu atau awal tahun ini. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti penyebab kerusakan jalan di depan Kantor wakil rakyat tersebut. Agar pengendara yang melintas lebih waspada, warga setempat melukis jalan yang rusak itu untuk menjadi perhatian pengendara.

“Awalnya, hanya terjadi retakan aspal, kemudian lama kelamaan menjadi lipatan aspal”, ungkap Lisianawati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Harpiyanto Nugroho mengatakan, pihaknya akan mengecek lokasi untuk melihat kerusakan jalan tersebut. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut.

“Secepatnya akan kami perbaiki jalan yang rusak itu”, tandas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Harpiyanto Nugroho mengatakan, sebenarnya sebagian besar pembangunan sudah selesai dilakukan. “Memang pembangunan JLP ini dilakukan bertahap, yaitu 2017 dan 2018. Tapi tahun ini pembangunannya hanya berupa finishing”, kata Harpiyanto Nugroho, Minggu (13/05/2018).

Pembangunan tahap pertama, lanjut Harpi, merupakan pembangunan dasar, meliputi pelebaran dan pengaspalan. Sedangkan tahun ini hanya sekedar peningkatan kualitas dan pembangunan penunjang lainnya.

“Tahun ini pembangunannya tidak lama dan JLP bisa segera dioperasikan”, jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar.
Kendati demikian, Harpi belum bisa memastikan kapan JLP bisa dioperasikan. Karena menurut Harpi, hal itu bukan kewenangannya, dan menjadi kewenangan antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpor).

“Setelah pembangunan selesai, selanjutnya akan kami serahkan ke instansi terkait,” pungkasnya.

Pembangunan Jalan Lingkar Penataran (JLP) tersebut menelan dana sekitar Rp 6 miliar. Tujuan pembangunan JLP sepanjang 4,5 kilometer ini, untuk membedakan antara jalur umum dan jalur menuju Kawasan Wisata Penataran (KWP), seperti Candi Penataran, Kolam Renang Penataran dan juga Makam Syeh Subakir. (jar/yan)

Menurut Kabid Jembatan dan Peralatan Dinas PUPR Sugeng Winarno, melalui Kasi Drainase dan PJU, Arwis M Toputiri, ketika dikonfirmasi mengatakan, kalau Aplikasi tersebut disetujui dan bisa terlaksana pada tahun anggaran 2019 jelas akan mempermudah masyarakat Kabuaten Blitar untuk melaporkan kerusakan atau gangguan lampu PJU dan jaringan diwilayahnya.

“Mereka hanya cukup melaporkan dikecamatan saja,” kata Arwis Toputiri, Senin (07/05/2018).

Masih menurut Arwis, bahwa selama ini pihak masyarakat yang melaporkan ada kerusakan PJU lewat telpon, surat dan radio. Menurut Arwis, lni sangat tidak efektif dan anak buahnya pernah di kerjai oleh pihak pelapor.

“Nantinya kalau aplikasi pelaporan PJU sudah bisa terealisasi tahun depan, masyarakat selaku pelapor cukup hanya laporan di kecamatan saja dengan menujukan KTP”, tandasnya.

Lebih lanjut, Kasi Drainase dan PJU Dinas PUPR Kabupaten Blitar menjelaskan, untuk penanganan penerangan jalan umum ada 4 rayon, yaitu rayon Blitar, Srengat, Wlingi dan Sutojayan. Pada tahun ini sejak awal tahun 2018 hingga saat ini telah melakukan perbaikan lebih kurang 200 titik PJU.

“Ada yang lampunya mati, bahkan ada yang tiangnya putus, seperti yang terjadi di Nglegok waktu terjadi bencana angin puting beliung ada 5 tiang dan lampu PJU”, pungkasnya. (fzi/yan)

 
Memontum Blitar – Beberapa rekanan/kontraktor di Kabupaten Blitar resah. Lantaran pelaksanaan kegiatan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar hingga saat ini belum dilaksanakan atau belum ada yang dimulai. Informasi yang dihimpun, kondisi ini diduga karena belum adanya kesepakatan dari 3 kontraktor besar di Blitar Raya. Hal ini disesalkan beberapa kontraktor kecil yang selama ini mengerjakan proyek-proyek kecil pada Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

Salah satu kontraktor di Blitar, S, yang juga warga Blitar Selatan mengatakan, memang kegiatan proyek fisik hingga saat ini belum ada yang dimulai. Dia menduga hal ini terjadi, karena belum adanya kesepakatan dari ke tiga kontraktor besar di Blitar. Bahkan, informasinya ketiga kontraktor tersebut, mengintimidasi kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

“Seharusnya sebagai pemegang Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas PUPR, bukan ketiga kontraktor tersebut”, kata S, saat ditemui, Minggu (22/4/2018).

Menurut S, bahkan hampir semua kontraktor kecil seperti dia sudah mengetahui rumor tersebut. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka beralasan, selain tidak berani, juga khawatir akan tidak mendapatkan jatah proyek (jatah dari Dinas PUPR), meski tidak sebesar ketiga kontraktor tersebut.

“Hampir semua kontraktor kecil seperti kami ini tahu rumor itu. Tetapi kami tidak berani untuk mengutarakannya. Karena khawatir, justru kami akan menjadi korban. Bisa-bisa kami tidak akan mendapatkan proyek, meskipun tidak sebesar mereka”, keluhnya,

Lebih lanjut dia menyampaikan, biasanya pada bulan April aktifitas kegiatan proyek milik pemerintah ini sudah mulai dikerjakan di beberapa titik. “Kami mengharap agar Dinas PUPR jangan mau diatur apalagi diintimidasi oleh ketiga kontraktor tersebut”, tandasnya.

Dikatakan Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Sugeng Winarno, ditahun 2018 ini, Pemkab Blitar kembali akan membangun PJU yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Namun untuk tahun ini hanya ada 15 unit PJU yang akan dibangun. Pembangunan PJU tersebut dianggarkan sekitar Rp 2 miliar.

“Kita tahu keberadaan PJU di wilayah Kabupaten Blitar sangat penting. Tapi tahun ini kita masih bisa membangun PJU baru sebanyak 15 unit dengan anggaran lebih dari Rp 2 miliar”, kata Sugeng Winarno, Kamis (22/02/2018).

Lebih lanjut Sugeng menyampaikan, jumlah pembangunan PJU tahun ini turun drastis jika dibandingkan tahun 2017 lalu. Dimana pada tahun lalu, ada 37 unit PJU yang dibangun dan berhasil diselesaikan hingga akhir tahun. Sugeng mengaku, sebelumnya pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama dengan pihak terkait untuk menentukan jumlah PJU yang akan dibangun setiap tahunnya.

“Dalam menentukan pembangunan PJU disesuaikan dengan lokasi yang ada di Kabupaten Blitar, Tentunya kita sudah menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk membangun PJU ini”, tandas Sugneg.

Seluruh proyek pembangunan PJU dilakukan oleh pihak ketiga. Dan sesuai rencana pembangunan fisik baru akan dimulai pada pertengahan bulan Maret mendatang.

“Pembangunan fisik kita prediksi bisa terealisasi Maret nanti,” pungkas Kepala Bidang Jembatan dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar. (jar/yan)