Dana yang di peroleh masing-masing Hippa bervariasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi sangat disayangkan Dinas PUPR Bondowoso seakan merahasiakan besar bantuan dana yang di berikan ke masing-masing HIPPA.

Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis, Haryanto menyayangkan ketidak terbukaannya Dinas PUPR kepada publik terkait bantuan ke HIPPA yang terkesan memang d tutup-tutupi, sehingga saat ini banyak media, baik online atau cetak yang menyebut Dinas PUPR memotong dana tersebut puluhan juta rupiah.

“Seharusnya Dinas PUPR Bondowoso memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait bantuan dana kepada kelompok HIPPA yang mencapai ratusan juta tersebut. Sehingga tidak muncul kecemburuan sosial di mata masyarakat, dimana rumor yang santer saat ini Dinas PUPR menyunnat 25 juta hingga 70 juta rupiah,”katanya melalui Memo X, Selasa (30/10/2018).

Haryanto juga menganggap PUPR telah melanggar UU.No 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Dimana salah satu point yang di langgar, bahwa hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Dana yang diperbantukan ke HIPPA itu, uang negara bukan uang Kadis PUPR, jadi harus terbuka dong biar tidak menimbulkan fitnah,”tambahnya.

Setelah itu Memo X mencoba menggali informasi melalui Bidang Kemitraan di Dinas PUPR Bondowoso yang membidangi langsung kucuran dana ke HIPPA, tetapi Memo X tidak memperoleh keterangan apa-apa.

Kabid Kemitraan, Ridwan selalu menghindar bila disinggung berapa dana yang di peroleh oleh masing-masing HIPPA, Memo X juga menanyakan masalah benar dan tidaknya isu adanya pungli yang dilakukan PUPR , tetapi tidak menemui jawaban yang pasti dari Kabid Kemitraan. “Maaf mas, saya masih di lapangan bersama Tim,”kata Ridwan dalam pesan singkatnya. (har/yan)

Memontum Bondowoso – Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk memprioritaskan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Pertanian sangatlah tinggi, dilihat dari anggaran setiap tahunnya yang di kucurkan baik melalui Dinas Pertanian dan Dinas PUPR sangatlah besar.

Tapi sangatlah disayangkan, dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Banyak ditemui Proyek Infrastruktur seperti pembangunan jalan, saluran irigasi yang tidak bertahan lama.

Seperti yang di sampaikan oleh salah seorang warga dusun Bunduh Rt 14 Rw 4 Desa Bataan Kecamatan Tenggarang yang mengeluhkan bongkarnya saluran irigasi di lingkungannya tersebut.

” Warga tidak tahu ini proyek dari mana, sumber dananya juga tidak di ketahui, karena dari awal di mulainya pembangunan saluran tersebut tidak ada papan nama proyek di lokasi,” katanya sambil mewanti-wanti namanya jangan disebutkan di koran.

Ia juga menambahkan, dalam empat bulan sudah ada beberapa titik lokasi yang rusak. “4 bulan setelah selesai di garap ada beberapa titik yang sudah rusak.”imbuhnya.

Padahal papan nama Proyek sangatlah penting, lanjutnya. “Yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber dana, besar dana dan tanggal jatuh tempo selesainya proyek tersebut serta siapa yang mengerjakan Proyek tersebut,” katanya.

Setelah Memontum.com, melakukan investigasi ke lokasi Proyek, senin (8/10/2018), memang benar ada beberapa titik yang sudah rusak, bahkan papan nama proyek juga tidak di temui di sekitar lokasi. Proyek saluran irigasi tersebut berkisar panjangnya 100 meter, rusaknya di beberapa titik diduga galian pondasi kedalamannya kurang serta pasir yang digunakan berkualitas kurang bagus.

Menurut Kepala Desa Bataan, Hariyanto, mengelak kalau itu proyek Desa .”Itu bukan proyek desa Mas, tapi saya juga lupa itu proyek dari mana, setahu saya itu proyek tahun 2017,”terang Kades Bataan singkat.

Seringnya proyek ambrol atau rusak di Kabupaten Bondowoso karena kurangnya peran aktif pengawas dan pihak Inspektorat (sebagai pengawas dan auditor anggaran) yang kurang maksimal, sehingga banyak kontraktor yang melakukan pekerjaan asal jadi saja. (har/yan)