Pj Kades Wedi, Zainul Abidin membenarkan ada beberapa lubang yang menghubungkan jalan Wedi dan Jalan Ketajen. Namun karena jalan itu merupakan jalan Kabupaten, pihak Desa berharap Dinas PU Bina Marga dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo segera melakukan perbaikan.

Kerusakan itu segera dilakukan dan apabila tidak maka kerusakan akan semakin parah.” Kami mohon jalan yang rusak supaya segera diperbaiki supaya tidak melebar kemana-mana dan tidak menambah korban laka lantas,” katanya.

Upaya perbaikan jalan yang rusak memang harus segera dilakukan Dinas PU Bina Marga Pemkab Sidoarjo. Hal itu diharapkan Camat Gedangan Agus Sujoko. Dia menyatakan di wilayahnya, memang ada sejumlah titik jalan yang perlu segera dilakukan perbaikan.

Diantaranya adalah Jalan Raya ruas Desa Keboan Sikep Jalan raya ruas Desa Ketajen dan Desa Wedi. “ Kondiis jalan itu sudah kita bahas dalam Musrenbang Kecamatan Gedangan 2020 ini. Semoga tahun ini Dinas PU BM juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan,” tutupnya. (ary/yan)

Hal itu disampaikan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Ir Yudi Tetra Hastoto ketika dikonfirmasi terkait dengan ambrolnya TPT Desa Kedungcangkring.” Kami telah memanggil kontraktor pelaksana untuk klarifkasi proyek TPT yang ambrol,” terangnya.

Begitu dipangggil kontraktor pelaksana langsung meninjau lapangan apakah benar ambrolnya pekerjaan TPT itu karena kualitasnya yang jelek. “ Pekerjaan itu dikerjakan setahun yang lalu dan kini sudah habis masa pemeliharaanya. Kami masih mencari solusi perbaikan TPT yang ambrol itu ,” katanya.

Ambrolnya TPT Desa Jedungcangkring diakui H Kikin selaku kontraktor pelaksana. Namun pemilik CV Putra Daerah itu menyebut jika kerusakan TPT itu bukan karena kualitas pekerjaanya yang jelek.

“ TPT itu ambrol karena ada beban disamping bangunan . Karena dorongan dari samping akhirnya bagian yang paling bawah meleleh hingga menyebabkan ambrol. Hal ini diduga disebabkan karena truk pengangkut tebu di sekitar TPT Desa Jedongcangkring,” ungkapnya.

Terlepas apa yang menjadi sebab mengapa TPT itu ambrol , Soedikman Pribadi, Kepala Desa Jedongcangkring menggambarkan pembangunan yang dilaksanakan di desanya,” Warga Jedong ini sangat kritis, hasil pembangunan yang kami laksanakan harus berkualitas baik. Kalau melihat kondisi TPT seperti itu pasti warga kecewa ,” katanya .

Lebih lanjut Soedikman menyebut memandang perlu pihak PUPR meninjau serta membangun kembali TPT tersebut,” Saya harap pihak Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo datang melihat kondisi sebenarnya dan membangun kembali dengan kualitas yang baik agar warga tidak salah persepsi dengan pembangunan yang dilaksanakan desa,” ujarnya.

Baca : Genap Setahun, Proyek TPT Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo Ambruk

Ungkapan kecewa juga terlontar dari tokoh masyarakat Desa itu. Sudarsono Seksi Pembanguman LPMD menuturkan jika melihat kondisi kerusakan seperti itu, sepertinya pondasinya kurang dalam dan campuran beton cornya juga buruk.

“ Dengan pola pengerjaan seperti itu, masyarakat disisni pasti tidak menghendaki. Jadi lebih baik dibangun kembali dengan pengawasan yang lebih teliti, ” pungkasnya. (par/yan)

TPT yang dibangun pada pertengahan tahun 2018 itu kini pada satu titik ruas ambruk . Kondisi ambruk dan hancur sepanjang kurang lebih 3 M . Namun disisi kanan kirinya terjadi patahan dan penurunan masing masing kurang lebih sepanjang 4 M.

Dari kondisi kerusakan di lokasi tak menunjukkan adanya penyebab dari benda atau roda mobil yang menyebabkan TPT itu hancur. Namun melihat dari adanya patahan dan menurunnya ruas pasangan TPT mengindikasikan kurang bagusnya pondasi dan campuran betonnya. Disisi utara dari ruas TPT yang dikerjakan tahun 2018, juga ada ruas TPT yang dibangun tahun 2017 namun kondisinya tetap baik.

Syamsul Huda, perangkat Desa Jedong Cangkring menyatakan bahwa kerusakan TPT itu tak ada kaitannya dengan truk pengangkut tebu yang ada di sebelah lokasi . Pasalnya seminggu yang lalu ketika dia melaksanakn tugas membuat titik batas desa menyatakan tidak ada kerusakan apapun sementara kegiatan tebang tebu sudah usai .

” Seminggu yang lalu saya lewat situ, tidak ada TPT di lokasi itu yang jebol. Dan tebang tebu sudah rampung dan tak ada kegiatan apapun disana ,” jelasnya. (par/yan)

Memontum Sidoarjo – Polemik surat Kepala Bidang Pembangunan dan Tata Ruang PUPR Sidoarjo Ir Bambang Tjatur Miarso MT akhirnya masuk ke meja Kepala Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo Ir Sigit Setiyawan MT. Itu, setelah Surat Bambang Tjatur bocor ke media dan dijadikan sandaran Pokja ULP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Sidoarjo, untuk melakukan tender ulang proyek pemeliharaan avor Wilayut senilai Rp 2 M.

Dijelaskan Bambang, surat itu mestinya tidak untuk dikonsumsi publik. Pasalnya surat dinas itu hanya untuk antar SKPD, PUPR dan ULP. Menurutnya, surat yang dikirimkan merupakan surat jawaban atas pertanyaan ULP terkait dengan analisa kerja alat dalam lelang avor Wilayut. Pertanyaan analisa kerja itu dijawab berdasar Kepmen dan UU Ketenagakerjaan.

Atas polemik itu, Kepala Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo Ir Sigid menegaskan jika surat Kabid Pembangunan dan Tata Ruang kepada ULP sudah benar. “ Prosedur dan mekanisme sudah benar. Termasuk dasar memberikan analisa atas pertanyaan ULP,” terang Sigid.

Menurut Sigid, tak ada yang salah dengan surat pak Bambang yang dikirimkan ke Pokja ULP.” Surat yang dibuat pak Bambang selaku PPKom sudah benar. Karena mengacu pada Kemen PUPR dan UU ketenaga kerjaan. Kami tidak tahu apa yang menjadi dasar peserta lelang avor Wilayut menghitung jam kerja alat seperti itu ,” terangnya.

Memang , jawaban Kabid Pembangunan dan Tata Ruang bertolak belakang dengan hitungan rekanan yang mengikuti tender itu diluar kewenangan PUPR. Pasalnya surat itu untuk mempertegas analisa hitungan tenaga kerja alat yang menjadi silang sengketa antara Pokja ULP dengan rekanan yang mengkuti lelang tender avor Wilayut.

“ Jawaban pak Bambang merupakan koordinasi antara pak Bambang selaku PPKom dengan Pokja ULP dan perlu diketahui Pojka satu dengan Pokja yang lain, pola kerjanya berbeda-beda. Ada yang selalu koordinasi dengan PPKom dan ada yang mengambil keputusan sendiri,” tutupnya. (wan/fan/yan)

“Langsung saya perintahkan rekanan memperbaikinya. Sekarang saya tunggu hingga materialnya datang. Kami minta diperbaiki seluruhnya,” terang

Kabid Operasional dan Pemeliharaan Air dan Patusan, Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, Agus Hidayat kepada Memo X, Kamis (26/4/2018).

Menurut pria yang akrab dipanggil Agus ini, plengsengan ambrol karena terkena ponton yang masuk ke Sungai Kedungan untuk melaksanakan pengerukan. Pengerukan sungai itu, untuk mengurangi banjir yang ada di Desa Wunut, Candipari dan Desa Sawahan. Normalisasi itu, dilakukan mulai Sungai Ketapang hingga jembatan Sungai Desa Lajuk, Kecamatan Porong.

“Normalisasi ini untuk menampung tingginya debit air. Anggarannya swakelola dinas karena menggunakan alat (ponton) dan pengemudi dari dinas. Kami tinggal menyediakan solar saja,” tegasnya.

Proyek peningkatan Afvoer Kedungan dilaksanakan Tahun 2017 kemarin. Namun baru beberapa bulan proyek normalisasi plengsengan itu ambrol.

Sementara di lokasi ambrolnya plengsengan itu ada Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Satuan Reskrim, Polresta Sidoarjo, Iptu Hari S dan anak buahnya. Dirinya mengaku hanya mengecek proyek itu.

“Ini masih dalam pemeliharaan. Penyidik belum bisa masuk. Saya hanya mengecek saja hari ini,” pungkasnya. (wan/yan)

Seperti pada pelaksanaan proyek saluran tersier di wilayah Kecamatan Balongbendo. Diduga karena jauh dari jangkuan, pekerja bangunan mencampur agregatl/luluh dengan cara manual. Padahal disebelahnya disiapkan mesin molen, namun mesin molen itu dibiarkan tengkurap alias hanya dibuat pajangan.

Ketua LSM JCW Sigit Imam Basuki ST menyayangkan teknis kerja yang dlakukan kontraktor pelaksana. Harusnya campuran itu tidak diaduk dengan cara manual seperti itu.

Padahal mesin molen sudah disiapkan namun dibiarkan tengkurap. “ Ini keterlaluan, terlebih proyek ini merupakan proyek Jasmas yang manfaatnya ditunggu masyarakat ,” katanya.

Kalau dikerjakan dengan cara begini, lanjut Sigit maka proyek itu tak akan berumur lama. “ Kami heran mengapa pengawas PUPR selonggar itu. Termasuk konsultan pengawas. Apa mereka tidak takut mengalami hal yang sama seperti kasus lintasan sepeda ekstrem lingkar timur,” katanya.

Atas kejadian ini, lanjut Sigit, pihakya mendesak kepada PPKom Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo untuk lebih ketat mengawasi proyek yang dibiayai APBD. Seperti proyek Jasmas saluran air di Balongbendo “ Kalau perlu, pekerjaan pasangan yang sudah beberapa meter dibongkar saja. Ini sekaligus menjadi sok terapy kepada kontraktor pelaksana agar tidak bekerja dengan seenaknya,” tutupnya. (par/yan)

 
Memontum Sidoarjo — Mati satu tumbuh seribu. Itulah pepatah yang tepat bagi Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo mengatasi kerusakan jalan. Bagiamana tidak ! Ketika satu titik kerusakan diperbaiki, ratusan yang lain bermunculan.

Seperti yang terjadi belakangan ini. Ketika kerusakan ruas jalan jalan lingkar timur Kota Sidoarjo ditangani, setelah sebelumnya Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Jalan Lingkar Timur, Selasa (27/02/2018). Indikasi kerusakan jalan di beberapa ruas yang lain bermunculan.

Seperti yang terjadi di ruas jalan Jabon-Telocor yang belakangan ini sedang dilakukanpengurukan lahan untuk industri. Mobilasasi pengurukan dengan ratusan kendaraan berat di lahan tambak Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon.

Jauhnya jangkauan dari Kabupaten menyebabkan pengurukan ini lolos dari pengawasan. Apalagi, pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah kabupaten tak berani bersuaran di era reformasi, dengan dalih itu urusan kabupaten.

Seperti dinyatakan Kades Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Fajar Sodiq. Ketika dikonfirmasi menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan, terkait proyek pengurukan dan bangunan di lahan tambak Desa Kalisogo.

“ Desa tidak pernah mendapat pemberitahuan ijin pengurukan. Tahunya itu masuk kawasan industri yang menjadi kewenangan Kabupaten. Kami memang pernah diundang Dinas Perijinan Kabupaten Sidoarjo yang membahas jika tata ruang kawasan Tambak Kalisogo masuk kawasan industri,”terangnya.

Karena kawasan yang diuruk itu masuk kawasan industri, lanjut Sodiq, pemerintah desa bisa berbuat apa ? Apalagi jaman sekarang seperti ini . “ Ini sudah menjadi urusan Kabupetan, desa tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.

Karena lepasnya pengawasan inilah, rusa jalan Jabon-Telocor dimbang kehancuran sama seperti di ruas jalan lingkar timur Sidoarjo kota. Kepala Dinas PUPR Pemkab Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan menegaskan bakal segera bertindak terkait kerusakan Jalan Lingkar Timur itu. Pihaknya mengaku secepatnya juga bakal berkoordinasi dengan para pengembang itu.

“Beberapa kerusakan Jalan Lingkar Timur sudah didata untuk segera diperbaiki. Dari sembilan pengembang, hanya tujuh pengembang yang sedang melakukan kegiatan pembangunan,” tandasnya. (gus/wan/nay)