Jalan berlubang ini dikeluhkan warga, karena seringkali menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keluhan warga tersebut diposting melalui media sosial yaitu Facebook, sehingga mudah saja menjadi viral.

“Pemerintah melalui Dinas PUPR, melakukan tambal sulam di sejumlah ruas jalan yang berlubang dan membahayakan pengendara,” ujar Bupati Situbondo, H Karna Suswandi, yang akrab di sapa Bung Karna saat meninjau langsung proses tambal sulam di Jalan Argopuro, Situbondo, Sabtu (06/03) tadi.

Tambal sulam jalan berlubang dilakukan di sepanjang Jalan Argopuro, yang merupakan ruas jalan Basuki Rahmad – Jalan Pemuda. Ada sekitar lima titik jalan raya yang berlubang cukup besar di jalur tersebut, yang mengalami kerusakan sangat parah.

“Masyarakat harus tahu, bahwa yang bisa kami perbaiki hanya jalur Kabupaten. Kalau jalur provinsi atau pun nasional di sepanjang jalan pantura, itu adalah kewenangan pusat, jadi kita hanya bisa mengusulkan,” bebernya.

Bupati yang baru saja dilantik ini mengaku, jika pemerintah berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan pelayanan aktif, kreatif, efektif, efisien dan memuaskan yang disingkat, Pakem.

“Tagline kami pelayanan pakem, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Situbondo,” ucapnya.

Baca Juga : Respon Program Pakem Bupati, DPUPR Situbondo Buat Quick Response

Bung Karna mengajak masyarakat untuk tetap waspada saat melintas di jalur Pantura Situbondo, sebab jalan berlubang dan bergelombang, masih saja banyak ditemui di berbagai tempat.

“Lebih waspada kalau melintas di jalur pantura. Karena tidak semua jalan bisa kami perbaiki hari ini. Selain anggaran kita sangat minim, juga menjadi tanggung jawab Pemprov dan pemerintah pusat,” kata Bung Karna mengakhiri.

Sementara menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo, H Gatot Siswoyo ST, bahwa ia mendampingi Bupati Situbondo menambal sulam jalan raya yang berlubang atau rusak parah.

“Anggaran kita sangat minim, jadi untuk sementara waktu, kita tambal sulam pada bagian ruas jalan yang rusak parah,” ujar Kepala DPUPR saat mendampingi Bung Karna. Tambal sulam jalan dilakukan di ruas Jalan Basuki Rahmad – Pemuda (Argopuro). Perbaikan jalan berlubang akan dilanjutkan besok, di Jalan Cenderawasih dan sekitarnya. (her/ed2)

Ketua umum Lembaga Sarekat Muda Pro Demokrasi (SM PRODEO) Nuril Ulum, usai mengantarkan surat somasi ke Bawaslu Kabupaten Situbondo saat ditemui wartawan Memontum.com / Memo X Group mengatakan, somasi ini dilakukan karena Bawaslu terkesan melakukan pembiaran terhadap seorang ASN yang mendeklarasikan diri sebagai Bacabup pada Pilkada Situbondo 2020.

Nuril Ulum ketua umum Lembaga Sarekat Muda Pro Demokrasi (SM PRODEO) saat melayangkan surat Somasi ke Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo. (im)

”Padahal, sesuai Surat Edaran Bawaslu Kabupaten Situbondo yang berisi 7 poin, salah setunya berbunyi ASN aktif dilarang mendeklarasikan diri sebagai bacabup. Sayangnya, Bawaslu terkesan membiarkan pelanggaran oleh ASN bernama Drs H Karna Suswandi MM,” ujar Nuril Ulum, Minggu (1/3/2020) pagi.

Menurutnya, Drs H Karna Suswandi MM masih aktif menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lumajang. Selain melakukan deklarasi, ASN itu juga sudah menyebar baliho atau banner bergambar dirinya sebagai cawabup. Bahkan, baliho dan gambar dirinya sebagai bacabup itu sudah terpasang pada sejumlah pelosok desa di 17 Kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo.

“Oleh karena itu, saya berharap Bawaslu Situbondo menindak tegas ASN yang telah melanggar UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, UU nomor 10 tahun 2016 tentang tentang Pilgub, Bupati dan Wali Kota, PP nomor 53 tentang disiplin PNS, serta Perbawaslu nomor 6 tahun 2018. Jangan justru terkesan melakukan pembiaran,” bebernya.

Ditambahkan Nuril Ulum, pihaknya sengaja melakukan somasi kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo, agar pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Situbondo yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang 23 September mendatang berjalan secara demokratis.

”Sehingga Pilbup Situbondo menghasilkan pemimpin yang amanah. Selain itu, saya berharap ke depan Bawaslu Situbondo bekerja dengan profesional,” pungkasnya.

Sementara itu, Slamet, komisioner Bawaslu Kabupaten Situbondo Divisi Sengketa mengatakan, secara kelembagaan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan semua pimpinan Bawaslu Kabupaten Situbondo.

“Untuk menanggapi adanya surat somasi dari Lembaga Sarekat Muda Pro Demokrasi tersebut, kami akan mengkaji somasi tersebut melalui rapat koordinasi dengan semua komisioner Bawaslu Situbondo, yang akan dilaksanakan pada Senin (02/3/2020) besok,” ujar Slamet. (im/yan)