Disampaikan Politisi PDI-Perjuangan itu, bahwa pihaknya berkomitmen akan terus memberi keadilan kepada para petani di kabupaten yang berlambang Kuda itu. Termasuk, akan mengawal kasus itu hingga ke ranah Kejari dan pengadilan negeri sekalipun. Karena yang menentukan.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Akan saya kejar ke kejaksaan dan pengadilan. Akan saya pastikan dan akan saya kejar sampai habis hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, adalah bekerja sebagai sopir. Atau, bukan orang pertama dari aksi dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Menyikapi hal itu, Zainal pun enggan berkomentar lebih. Karena, pihaknya belum mengetahui kronologis secara rinci. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai kasus yang dinilai sangat merugikan para petani dan mengikuti fakta-fakta di persidangan. (dan/sit)

“Ada beberapa temuan antara lain, data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani) yang tidak secara keseluruhan petani mendapatkan formasi, karena sinkronisasi dengan NIK, itu menjadi evaluasi ke depan,” ungkap Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang.

Tidak hanya melakukan inspeksi ke sejumlah kios, disela kunjungannya ia juga menyempatkan berbincang dengan petani untuk mengetahui secara langsung keluhan dari para petani. “Ada kejanggalan beli pupuk tidak ada kwitansinya, beli pupuk di atas harga eceran tertinggi, petani tidak tahu dapat pupuk berapa, itu sebagai bahan evaluasi,” terangnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Cak Thoriq juga mengungkapkan, bahwa dari berbagai temuan tersebut, dirinya akan melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk mengurai satu persatu carut marut distribusi pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar pemilik kios melakukan transparansi data terkait alokasi pupuk subsidi yang dapat dibeli oleh petani sesuai dengan data yang ada pada RDKK.

“Terkait distribusi pupuk masih banyak yang harus diurai, itu yang akan dicari titik temunya. Ini yang sedang kami cari bersama Pak Kapolres, sehingga ke depan petani paham bahwa betul ada batasan pupuk subsidi tetapi transparansi harus disampaikan,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jeckson Situmorang, menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan potensi fraud atau penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi tersebut. Dirinya juga mengungkapkan, bahwa Polres Lumajang, berhasil mengungkap penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi.

“Desember lalu, Polres Lumajang melakukan tindakan 10 ton pupuk subsidi. Di mana satu daerah di luar RDKKnya melakukan penjualan, saat ini sedang proses penyidikan,” ujarnya.

Kapolres secara tegas juga menindak siapapun yang melakukan penyelewengan distribusi pupuk. Oleh karenanya ia berpesan agar tidak ada yang main-main dengan pupuk bersubsidi. “Bagi siapapun yang memiliki niat untuk melakukan fraud, segera hentikan, kasihan petani kita,” tegasnya. (kom/adi/gie)

“Terkait pemakaian pupuk, ada dua jenis pupuk bersubdi yakni Urea dan Phonska, yang dianjurkan oleh pemerintah agar digunakan sebagimana mestinya oleh petani,” jelas Bupati Situbondo yang akrab di sapa Bung Karna.

Ditambahkannya, kekurangan pupuk subsidi selama ini, akibat para petani tidak menggunakan pupuk secara berimbang Urea dan Phonska. Padahal, jika petani mau menggunakan pupuk secara berimbang, maka tidak akan ada kekurangan pupuk bersubsidi.

“Pupuk Urea yang disubsidi tahun ini, sejumlah 30.626 ton dan Pupuk Phonska sebanyak 20.889 ton. Total jumlah pupuk bersubdi Urea dan Phonska, ada sebanyak 51.514 ton,” ujar Bung Karna.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pupuk subsidi pada tahun ini ada peningkatan jumlah sebanyak 8.427 ton. “Peningkatan pupuk subsidi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk mengatasi kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Situbondo,” terang Bupati Situbondo.

Jika masyarakat petani benar-benar mau menggunakan pupuk secara berimbang, sambung Bupati Karna, maka pupuk bersubsidi sudah berkecukupan. Tapi, jika masyarakat petani hanya menggunakn pupuk Urea, jelas tidak akan cukup dan tidak ada jalan penyelesaian.

“Untuk itu, saya imbau agar masyarakat petani Situbondo, mau menggunakan pupuk bersubsidi secara berimbang,” imbaunya.

Dirinya juga menegaskan, jika ada kios-kios nakal dalam penjualan pupuk bersubsi, maka izin penjualannya akan dicabut. “Saya berharap, kios-kios penjual pupuk bersubdi agar menjual pupuknya kepada kelompok tani yang sudah ditentukan. Jika kios-kios melanggar ketentuan tersebut, maka izinnya akan kita cabut,” tegas Bung Karna.

Selain menyediakan pupuk bersubsidi, Pemkab Situbondo Situbondo juga menyediakan pupuk gratis jenis Urea sebanyak 30.626 ton dan Pupuk Phonska sebanyak 20.889 ton untuk petani. “Berbagai upaya Pemkab Situbondo untuk mengatasi persoalan pupuk, sudah dilakukan secara profesional dan semoga kebutuhan pupuk bagi masyarakat petani Situbondo tercukupi,” ujar Bupati Karna. (her/gie)

Pada forum koordinasi dan evaluasi antara pemerintah Kabupaten Jombang, dengan para distributor dan para pemilik kios pupuk ini, diharapkan bupati juga mampu mensinergikan pelaksanaan kegiatan distribusi pupuk. “Agar, petani lebih mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, hendaknya keakuratan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun, mencerminkan kebutuhan riil lapangan secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani. Yakni dua bulan sebelum musim tanam dimulai, RDKK yang disusun merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani untuk satu periode tertentu dalam pengolahan usaha taninya,” ujar Bupati Mundjidah.

Untuk tahun ini, tambahnya, distributor pupuk harus dilakukan perbaikan dan pengaturan distribusi yang lebih baik. Titik yang paling rawan adalah pengecer kios ke petani. Hal itu, karena validasi data hingga ke tingkat kelompok harus transparan, didampingi dan ditempelkan di kios atau di kelompok tani. Sehingga, diketahui oleh para petani agar penyimpangan bisa dieliminir.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Pupuk merupakan sarana produksi yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, pemerintah berkepentingan melakukan berbagai regulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyedia pupuk,” jelasnya.

Penyaluran pupuk bersubsidi, inbuhnya, harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Penyaluran pupuk bersubsidi, harus sesuai peruntukannya untuk menghindari penyelewengan dalam distribusi maupun dalam Harga Eceran Tertinggi (HET), sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020, tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Terkait hal itu, semua pihak harus mentaati peraturan yang berlaku dan kita semua berharap semoga dalam proses penyaluran dan pengadaan pupuk bisa berhasil dengan sukses dan lancar sesuai harapan semua pihak yang membutuhkan khususnya petani,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten kota perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). “Ini untuk mengawasi pengadaan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida sampai ke petani. Selain itu untuk memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang, pemanfaatan pestisida yang efektif dan efisien. Diharapkan agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran sesuai komoditas prioritas sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk di Kabupaten Jombang khususnya,” urainya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Suwignyo, menyampaikan, kegiatan ini akan mampu membuat pengelolaan pendistribusian pupuk semakin baik di awal 2023. “Dasar pelaksanaan kegiatan yakni Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk sektor pertanian. Tahun ini distribusi pupuk harus ada perbaikan dan pengaturan distribusi yang lebih baik lagi. Ada sekitar 250 kios yang hadir dan berharap petani akan mampu mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan data yang ada. Sehingga mampu membuat para petani lebih bisa melaksanakan proses tanam dengan baik, tanpa adanya kelangkaan pupuk yang sedang dibutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Much Rony, mengatakan pendistribusian pupuk bersubsidi harus selalu dalam pengawasan. “Pupuk bersubsidi bukan pupuk perdagangan biasa, maka dari itu melibatkan Dinas Perdagangan. Pupuk tersebut diawasi dan mempunyai nilai subsidi besar. Sementara itu, harga pupuk subsidi hanya Rp 115 ribu, sedangkan muncul pupuk non subsidi seharga Rp 500 ribu. Perbedaan harga tersebut, diawasi oleh KP3,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, Kepala Dinas Perhubungan, Budi Winarno, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Suwignyo, Kepala Dinas Pertanian, Much Rony, Ketua Asosiasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Jombang,  250 kios penyalur pupuk hingga perwakilan Poktan dan Gapoktan se-Kabupaten Jombang. (azl/gie)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mewakili Tim KPPP, Arif Firmanto, mengatakan Turba itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Faktanya, dari hasil Turba itu ditemukan ada yang masih belum tergabung dalam kelompok tani.

Dengan itu, lanjut Arif, pihaknya langsung mengarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani. Agar, kedepannya untuk kebutuhan pupuknya bisa tercover oleh pemerintah.

“Memang, setelah kami melakukan Turba itu, ada masyarakat yang masih belum ikut kelompok tani. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terpenuhi kebutuhan pupuknya dan ada juga yang masih baru ikut-ikut kelompok tani. Sehingga, RDKK belum disusun. Itu karena, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus bergabung dengan Kelomppok Tani dengan ketentuan maksimal luas lahan garapan 2 Ha,” tegasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Mengenai keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Arif memastikan, bahwa itu bukan karena terjadinya dugaan permainan. Melainkan, karena kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan pengajuan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Atau, alokasi yang diberikan pemerintah di bawah RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini, terkait dengan kemampuan anggaran.

“Tidak langka, tapi memang kuota itu kurang atau di bawah jauh pengajuan kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pengajuan penambahan pupuk bersubsidi pada 8 Desember 2022, sudah dapat terealisasi. Di kabupaten yang berlambang Kuda Terbang, ini mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton.

Realita ini, tambahnya, adalah bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mengawal pupuk bersubsidi disamping melakukan monitoring. “Tambahan pupuk bersubsidi tersebut, insyaallah akan dapat mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep, untuk tanaman dalam waktu 15 hari ke depan. Dan alhamdulilah, atas petunjuk dari Bapak Bupati untuk mengajukan penambahan pupuk bersubsidi pada tanggal 08 Desember 2022 melalui DKPP pada hari ini tanggal 15 Desember 2022, dapat terealiasasi. Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton,” imbuhnya. (dan/sit/adv)

Kasi Metode dan Informasi Dispertangan Kabupaten Situbondo, M Zaini, mengatakan kegiatan Monev ke distributor dan kios pupuk untuk menyikapi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo. Dari hasil monev tersebut, pihaknya menemukan ada satu kios di wilayah Kecamatan Kendit, yang secara administrasi dan pelaporan penyaluran pupuk subsidi masih kurang tepat dan benar. Itu dikarenakan, banyak kekurangan.

Berikutnya, ujarnya, tidak dapat menunjukkan blangko bukti penjualan dan penyaluran pupuk subsidi. “Adanya persoalan tersebut, Dispertangan Situbondo melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada distributor agar kios pupuk tersebut diberikan surat peringatan (SP),” ujarnya.

Zaini menyampaikan, kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo pada musim tanam (MT) III atau akhir tahun 2022, ini disebabkan adanya kios nakal yang diduga melakukan permainan jual-beli pupuk subsidi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Seperti penjualan pupuk subsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Selanjutnya, ada petani yang terdaftar di e-RDKK akan tetapi di T-Puber, terindikasi ditarik oleh petani lain yang sama-sama masuk di e-RDKK. Hal itu, membuat petani tersebut tidak mengetahui jatah pupuknya dan akhirnya merasa kurang.

“Kebutuhan pupuk bersubsidi di tahun 2022 berdasarkan data e-RDKK Kabupaten Situbondo untuk jenis pupuk subsidi Urea sebanyak 31 ribu ton dan pupuk jenis NPK sebanyak 37 ribu ton. Sampai saat bulan Desember 2022 masih ada sisa kuota pupuk bersubsidi di 17 kecamatan, baik jenis Urea ataupun NPK. Namun ada satu kecamatan yang stok pupuknya jenis NPK sudah kosong, yaitu di Kecamatan Asembagus,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, H Haryadi Tejo Laksono, menjelaskan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun 2023, petani harus mendaftar ke kelompok tani. Dengan persyaratan membawa fotokopi KTP dan bukti kepemilikan lahan maksimal 2 Ha. Sehingga, petani tersebut dapat didaftarkan di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kementerian Pertanian oleh kelompok tani yang dibantu oleh PPL wilayah. Selanjutnya, petani yang mendaftar diinput ke aplikasi E-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2023.

“Alokasi pupuk subsidi tahun 2023 di Kabupaten Situbondo dari Kementerian Pertanian RI dan SK Gubernur Jawa Timur untuk pupuk Urea sebanyak 33.847 ton dan pupuk NPK sebanyak 21.916 ton,” terangnya. (her/gie)

Melalui anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, pihaknya mengatakan agar eksekutif atau dinas terkait harus perlu melakukan monitor di setiap keluhan di masyarakat atau petani. Sebab, pupuk yang sudah disubsidi oleh pemerintah, itu seharusnya meringankan beban bagi para petani.

“Bagi yang jual di atas HET, ini perlu monitor oleh dinas terkait. Kemudian, itu harus ditindak tegas,” ujarnya, Selasa (29/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menurutnya, fenomena seperti ini jangan sampai terulang setiap tahun. “Jadi, setiap ada keluhan dari masyarakat ataupun petani, itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai, petani tersebut kembali mengeluh dengan persoalan yang sama. Sehingga, peran pemerintah itu bisa ternilai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemarin ada keluhan petani membeli pupuk di atas HET dan sekarang itu lagi keluhannya. Itukan lucu jadinya,” imbuhnya.

Juhari berharap, dari semua pihak agar bisa membantu melaporkan jika ada temuan tersebut. Sebab dengan begitu, persoalan di bawah bisa minim dan tidak terbengkalai.

“Jadi, ayolah kita sama-sama membantu agar persoalan ini bisa minim, baik dari teman-teman wartawan ataupun LSM dan juga dari pihak petani. Laporkan saja kios mana itu yang sengaja menjual di atas HET,” jelasnya. (dan/gie)

Dirinya mengaku, kelangkaan dan melambungnya harga pupuk saat ini, sangat mengganggu ketenangan petani. Kerisauan petani itu, juga mengancam pada hasil panen nantinya.

“Harusnya, agar petani tidak bingung, maka ketersediaan pupuk itu disediakan. Tapi yang terjadi, HET yang biasanya sekitar Rp 112.500 untuk pupuk merk Urea dan untuk Phonska itu Rp 115.000, faktanya di lapangan ada yang mencapai Rp 125 ribu hingga Rp 140 ribu. Itupun, barang masih sulit,” ujar Firdaus.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Kondisi ini, tambahnya, bukan hanya berlangsung di musim tanam sekarang. Namun, hampir rutin terjadi di setiap tahun.

“Ini fakta ya. Persolan ini bukan hanya sekali di tahun ini. Namun, sudah merupakan rutinitas bagi petani yang membutuhkan pupuk di setiap tahun,” tambahnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Arif Firmanto, dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa HET pupuk subsidi, harusnya Rp 112.500 untuk Urea dan Phonska Rp 115.000. Karenanya, jika di lapangan ditemukan harganya berbeda, maka bisa segera dilaporkan.

“Jika di bawah terjadi hal seperti itu, maka segera laporkan. Karena, ada sanksi itu nantinya,” papar Arif. (dan/sit)

Saat Rembuk Tani tersebut, para petani menyampaikan keluhan kepada Gus Muhaimin, bahwa mayoritas mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang. Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi, pun langsung ditanggapi dengan bijak oleh Gus Muhaimin untuk nantinya akan dicarikan solusi demi kemaslahatan petani.

“Masalah utamanya masih berkutat pada pupuk. Setelah ini, saya akan menemui Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Kapolri, untuk segera mengatasi siklus rentetan yang tidak segera berhasil diatasi tersebut,” kata Gus Abdul Muhaimin Iskandar.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setiap kali kunjungan ke beberapa daerah, keluhannya masih sama. Yakni, berkutat pada keluhan pupuk.

“Semua petani di Malang mengindikasikan, ada mafia subsidi pupuk. Ini akan saya laporkan ke Kapolri dan instansi terkait, untuk mengatasi dan menindak persoalan tersebut,” terangnya.

Selain masalah kelangkaan pupuk bersubsidi, Gus Muhaimin juga menyoroti berbagai masalah lain. Seperti, keamanan data pribadi yang diduga dibocorkan oleh hacker. (cw1/sit)