Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Ach Faisol, menyampaikan bahwa ada sejumlah elemen yang dilibatkan Pj Bupati Pamekasan, dalam mengatasi persoalan pupuk. “Yang diundang dalam pertemuan ini mulai distributor, kios, Pupuk Indonesia, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), jajaran OPD dan kepala desa. Jadi, ini untuk mensinkronkan berbagai kendala-kendala,” katanya.

Mantan Kepala Dispenduk Capil itu mengatakan, usulan Kades agar masyarakat dilayani secara penuh pada ketersediaan pupuk. Apalagi, dalam menghadapi musim tanam tembakau di masyarakat Pamekasan.

Baca juga :

“Harapan dari kepala desa tadi, itu masyarakat bisa dilayani terkait dengan pupuk. Hanya saja, ini masih dicarikan solusi karena terkait dengan regulasi,” tambahnya.

Faisol menambahkan, prosedur mengurus pupuk dari distributor ke kios, perlu di telaah secara mendalam agar mempermudah masyarakat. “Prosedur mengurusnya itu yang kita telaah lebih jauh. Karena bisa tidaknya solusi yang muncul, itu tergantung regulasi,” tuturnya.

Dirinya juga meminta, agar kios mencatat harga eceran tertinggi (HET) ketika kelompok tani menebus pupuk. Jika lebih, maka harus dengan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Apalagi, HET sudah termaktub pada Permentan Nomor 10 tahun 2022.

“Kalau harganya lebih dari HET, maka itu harus sudah ada kesepakatan-kesepakatan. Semisal minta diantar dan menambah ongkos. Tapi HET tidak boleh lebih. Kami minta agar kios mencatat HET,” tambahnya. (azm/gie)

Diketahui, layanan uji kualitas tanah tersebut menggunakan alat uji tanah atau Jinawi. Jinawi merupakan sistem pintar rekomendasi pemupukan berbasis IoT. Dengan alat ini, mampu melihat kualitas unsur hara makro di dalam tanah secara cepat dan real time, seperti unsur Nitrogen (N), forfor (P), Kalium (K) serta pH tanah.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, mengatakan bahwa alat ini bisa dimanfaatkan petani untuk mengetahui berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan. “Dengan uji tanah ini, maka petani bisa mengetahui kebutuhan pupuk secara tepat sesuai kebutuhan. Sehingga, pupuk yang digunakan tidak berlebihan. Dengan demikian, kuota pupuk subsidi bisa digunakan secara optimal,” kata Ipuk, Kamis (29/02/2024) tadi.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga sempat mencoba langsung alat Jinawi, pada lahan padi milik kelompok tani Tangkai Rotan, Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran. Kesempatan itu, dilakukan bupati saat kegiatan Bunga Desa (bupati ngantor di desa) Rabu (28/02/2024) kemarin.

Baca juga:

Dengan diketahuinya kualitas tanah tersebut, maka dapat ditentukan rekomendasi pemupukan yang sesuai (presisi). Dengan tahu berapa pupuk yang dibutuhkan, maka diharapanka produktivitas tanaman dapat ditingkatkan.

“Silakan petani memanfaatkan layanan uji lahan ini. Sehingga, tahu berapa kebutuhan pupuk yang dibutuhkan. Dengan begitu, tidak membeli pupuk berlebihan, cukup sesuai kebutuhan,” tambah Bupati Ipuk.

Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Arief Setiawan, bahwa layanan ini bisa diakses petani di Banyuwangi. “Layanan ini tidak dipungut biaya. Petani cukup datang ke kantor balai penyuluh pertanian (BPP) untuk mengajukan layanan. Nanti kita yang datang ke sana sesuai jadwal,” kata Arief.

Cara penggunanaan alat uji tanah ini, yaitu dengan ditancapkan ke tanah. Setelah itu, akan muncul hasil analisa kondisi tanah serta rekomendasi pupuk utama yang diperlukan.

“Dengan alat ini pupuk yang diberikan bisa lebih presisi, sesuai dosis. Jadi beli lupuknya sesuai kebutihan saja, rekomendasi dari Jinawi,” kata Arief.

Arief menambahkan, layanan ini adalah upaya untuk menjaga kualitas tanah. Berdasarkan data dinas pertanian, rata-rata kesuburan tanah di Banyuwangi mulai menurun dengan kadar karbon organik berada di bawah 2 persen. Salah satunya disebabkan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam waktu lama.

“Kami juga terus mendorong petani mulai beralih ke pertanian organik. Selain lebih ramah lingkungan, produk hasil pertanian organik memiliki daya jual tinggi,” ujarnya.

Mendukung pertanian organik, Pemkab Banyuwangi telah melakukan berbagai program. Diantaranya, mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik, agen hayati, demplot pertanian organik, hingga memberikan bantuan pupuk organik cair kepada petani.

“Hingga saat ini pupuk organik cair yang kita bagikan mencapai 466.636 liter. Jumlah ini bisa mengcover lahan seluas 83.524 ha,” terang Arief. (kom/sit)

Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini terkait penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dimana sesuai amanat, kelompok tani (Poktan) diwajibkan bisa membuat usulan RDKK dengan benar.

“Untuk penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024, itu ketentuannya harus dilakukan oleh petani secara musyawarah dan dipimpin ketua Poktan dan didampingi PPL,” katanya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut Rony menambahkan, syarat pendaftaran RDKK secara terlampir diantaranya yaitu formulir pendaftaran, fotokopi KTP terbaru, fotocopy KK terbaru, fotokopi bukti kepemilikan atau SPPT PBB baru serta mencantumkan titik koordinat lahan garapan perpetani dengan format desimal degree. “Petani yang berhak menerima pupuk subsidi adalah petani dengan luas lahan paling luas 2 ha setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil dengan lahan paling luas 0,5 ha,” tuturnya

Sesuai Permentan Nomor 10 tahun 2022, paparnya, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan sembilan komoditas. Yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Jadi, petani mendaftar pada ketua Poktan sesuai dengan lokasi lahan garapan berada, paling lambat 31 Agustus 2023.

“Harapan saya, dengan adanya sosialisasi ini petani bisa menerima aturan yang telah dibuat dan bisa memanfaatkan dengan baik dan benar,” paparnya. (azl/sit)

Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadari, mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengungkap kasus dugaan penimbunan pupuk bersubsidi pada Minggu (07/06/2023) lalu. Pengungkapan itu, didapat dari hasil pengembangan laporan dugaan adanya penimbunan. Adapun total yang diamankan, yakni sebanyak 142 karung.

“Dari penyelidikan tersebut, barulah diketahui pupuk itu disimpan oleh seseorang berinisial MK. Sementara dari pemeriksaan, disampaikan bahwa pupuk-pupuk itu diperoleh dari seseorang berinisial A. Yang berangkutan, saat ini masih dalam proses pencarian,” terangnya, Rabu (21/06/2023) tadi.

Baca juga :

AKBP Arsya menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman terkait sisa pupuk yang masih belum ditemukan. Penimbunan itu, dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan pupuk bersubsidi. Sedangkan pupuk yang berhasil diamankan pihak kepolisian tersebut, merupakan pupuk yang berasal dari luar Kabupaten Probolinggo.

“Pupuk yang kami amankan ini berasal dari luar wilayah Kabupaten Probolinggo. Itu dikarenakan, ketersediaan pupuk di sini tidak mencukupi atas kebutuhan petani. Sehingga, ini dijadikan peluang untuk mencari keuntungan dan mencari pupuk dari luar untuk dijual di Probolinggo,” ujarnya.

Dalam kasus tersebut, Polres Probolinggo telah menetapkan satu tersangka berinisial MK, yang merupakan warga Desa Sumberkembar, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Kini, petugas masih terus melakukan pengembangan.

“Atas perbuatannya, MK dikenakan Pasal 23 Ayat 2 dan Ayat 3 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Jo Pasal 8 Ayat 1 Perpu Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, Jo Perpres Nomor 15 Tahun 2011. Ancaman hukuman dua tahun penjara, sehingga tersangka tidak dilakukan penahanan melainkan wajib lapor,” tambahnya. (nun/pix/gie)

Salah satu petani tomat di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Suroso, mengakui sepanjang musim yang tidak menentu ini tanaman tomat sayur di lahan seluas 2 ribu meter persegi miliknya banyak yang rusak. “Karena cuaca sekarang kadang panas dan kadang langsung hujan, jadi membuat tanaman tomat banyak yang rusak bintik-bintik hitam,” terangnya di lahan pertanian Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Minggu (18/06/2023) tadi.

Baca juga:

Rusaknya tanaman tomat tersebut, ujarnya, juga disebabkan karena harga pupuk. Sehingga, berdampak pada tanaman yang mudah diserang hama. Jadi, kian lengkap kondisi saat ini untuk petani tomat.

“Kalau dihitung betul-betul, kenaikan pupuk non subsidi sangat berpengaruh dengan rusaknya tanaman tomat. Intinya, ini sangat memberatkan petani seperti kami,” ujarnya.

Untuk harga pupuk non subsidi sendiri, tegasnya, sebelumnya Rp 10 ribu perkilogram. Namun, kini naik menjadi Rp 20 ribu perkilogramnya. Saat pandemi Covid-19, pupuk non subsidi harganya Rp 400 ribu per sak (50 kilogram). Tapi, sekarang sudah mencapai Rp 800 ribu per sak.

“Sebagai petani, saya berharap seperti harga pupuk juga terus dilakukan pengawasan. Karena, ini dampaknya langsung kepada petani,” ujarnya. (put/gie)

“Kalau menggunakan pupuk urea, maka kualitas dan harganya bisa kurang bagus. Karena, pupuk urea itu hanya menghijaukan daun. Gunakan pupuk organik saja dan NPK, insyaallah buahnya semakin lebat dengan kualitas yang unggul,” kata Bupati Karna.

Sebagai tindak lanjut tersebut, Bupati Situbondo juga meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Situbondo, agar segera memberikan pelatihan pembuatan Pupuk Bokashi melalui PPL yang ada di Kecamatan Sumbermalang. “Bahannya mudah dicari, diantaranya kotoran sapi yang biasa banyak di rumah-rumah. Insyaallah, ini akan segera kita realisasikan,” tambahnya.

Mantan Kadis PUPR Bondowoso ini juga meminta kepada para petani kopi di Kecamatan Sumbermalang, untuk fokus menanam satu jenis kopi. Dengan begitu, hasil yang diperoleh bisa maksimal.

Baca juga :

“Saya lihat tadi, kopi yang ditanam ada jenis Arabika dan Robusta. Sehingga, itu nantinya bisa kurang bagus. Fokus saja kepada salah satu jenis kopi, kalau Arabika ya Arabika semua dan kalau Robusta ya Robusta semua. Pohon kopi, itu juga jangan terlalu tinggi, karena buahnya tidak akan maksimal. Ranting-ranting yang tidak produktif itu juga harus dipotong,” tegasnya.

Ketua Paguyuban Petani Kopi Argopuro Sumber Makmur, Joko Santoso, menyampaikan bahwa dalam satu hektare lahan kopi mampu menghasilkan 20 hingga 25 ton kopi basah. “Rendemen kopi kita ini sudah tidak kalah dengan daerah lain. Dengan daerah Kayumas, ini sudah tidak kalah,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Founder Argopuro Walida, Ahmad Muhlisin, menerangkan bahwa di Kecamatan Sumbermalang ada sekitar 460 petani kopi yang tergabung dalam Paguyuban Petani Kopi Argopuro Sumber Makmur. “Rata-rata kepemilikan lahan perorang itu satu hingga satu setengah hektare,” bebernya.

Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Situbondo, ini mengungkapkan harga kopi Arabika di Kecamatan Sumbermalang mencapai Rp 15 ribu per kilogram untuk kopi basah. “Kalau untuk Robusta, itu Rp 8 ribu perkilogram kopi basah. Alhamdulillah, itu sudah naik semua,” tambahnya. (her/gie)

Salah satu petani pembibitan Jeruk Siam warga Desa Torongrejo, Heni Atmawati (38), menjelaskan bahwa dirinya memilih pembibitan jeruk dari pada produksi karena hasil perputaran uangnya yang lebih cepat. “Saya memang memilih pembibitan jeruk daripada menanam dan panen. Karena, jeruk bisa dirasakan buahnya baru ketika memasuki usia tanam empat tahun. Artinya, itu terlalu lama menunggu juga perputaran uangnya,” terangnya di area pembibitan jeruknya di Desa Torongrejo, Minggu (28/05/2023) tadi.

Untuk saat ini, tambahnya, jumlah bibit Jeruk Siam yang dikembangkan sebanyak 15 ribu bibit yang ditanam dengan sistem dalam polibag. Itu, dikembangkan mulai dari usia harian hingga dua tahun, yang notabene siap tanam.

Baca juga :

Siklus pembibitan, imbuh Heni, diawali dari biji yang semainya kemudian dipindahkan dalam polibag. Selanjutnya, jika sudah cukup umur masa tanamnya, maka dilakukan stek tanaman yang bertujuan untuk pembiakan tanaman melalui potongan.

“Untuk harga perbibit mulai dari Rp 7 ribu hingga Rp 15 ribu dan Rp 20 ribu. Semua, tergantung dari usia tanaman. Di sini, orang mengambil ada yang 500 bibit, 1 ribu bibit sampai 2.000 bibibit. Hari ini saja, ada kiriman Kalimantan dan Bali masing-masing 500 bibit,” tambahnya.

Diakui Heni, sebenarnya saat ini harga pupuk kimia semakin mahal. Salah satu contohnya, pupuk daun harganya Rp 100 ribu perkemasan kecil. Untuk itu, dengan kondisi harga pupuk semakin mahal, sehingga dipilihnya pembibitan daripada menanam hingga panen.

“Merawat jeruk itu tidak mudah sampai pada masa panen, itu harus dikompres dengan pupuk yang bermacam-macam. Tapi, sekarang pupuk harganya mahal. Makanya, saya pilih pembibitan perawatan tidak lama dan perputaran lebih cepat. Peminat bibit Jeruk Siam di wilayah Kota Batu ini banyak. Hampir semua petani jeruk di Desa Torongrejo menanam Jeruk Siam. Selain itu juga di daerah Klerek, Tutup juga sekitar Temas. Pastinya, tanaman Jeruk Siam semakin berkembang di Kota Batu,” jelasnya. (put/gie)

Disampaikan Politisi PDI-Perjuangan itu, bahwa pihaknya berkomitmen akan terus memberi keadilan kepada para petani di kabupaten yang berlambang Kuda itu. Termasuk, akan mengawal kasus itu hingga ke ranah Kejari dan pengadilan negeri sekalipun. Karena yang menentukan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Akan saya kejar ke kejaksaan dan pengadilan. Akan saya pastikan dan akan saya kejar sampai habis hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, adalah bekerja sebagai sopir. Atau, bukan orang pertama dari aksi dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

Menyikapi hal itu, Zainal pun enggan berkomentar lebih. Karena, pihaknya belum mengetahui kronologis secara rinci. Karenanya, pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam mengenai kasus yang dinilai sangat merugikan para petani dan mengikuti fakta-fakta di persidangan. (dan/sit)

“Harapan saya pemerintah harus memberikan solusi dan masyarakat tidak menyerah dengan keadaan ini. Kita harus tetap menjadi petani yang inovatif, yang artinya banyak cara inovasi, semisal dengan menggunakan pupuk organik. Sekali lagi para petani harus terus semangat, petani jangan pasrah dengan keadaan. Kita harus melawan keadaan itu, sehingga kita tetap menjadi pejuang ketahanan pangan,” kata Rahman kepada Memontum.com, Selasa (14/03/2023) tadi.

Rahman menambahkan, ketersediaan Saprodi (Sarana Produksi) juga harus menjadi salah satu perhatian dinas terkait, untuk meningkatkan produksi pertanian. Karena itu, penertiban RDKK sebagai salah satu faktor penunjang ketersediaan kuota pupuk bersubsidi, harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah.

“Karena di bawah masih banyak masyarakat petani yang telah diajukan oleh kelompok tani ke sistem, ternyata banyak yang tidak masuk di sistem. Sehingga, banyak petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi. Ini juga harus menjadi perhatian khusus terkait sistem ini. Terkait gagalnya kelompok tani memasukkan data para petani melalui sistem yang susah masuk di server, itu diketahui misalnya saat Oktober 2022 kita memasukkan ke server dan ternyata di tahun 2023 baru diketahui. Kalau tidak masuk di sistem, sehingga kesempatan petani dalam satu tahun itu tidak mendapat jatah pupuk subsidi,” ujarnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Politisi PKB itu mengungkapkan, memang keluhan ini tidak hanya terjadi di Lumajang. Namun, wilayah lain juga mengeluhkan hal yang sama.

“Jadi, ketika kita bersama-sama memberi masukan kepada pemerintah kabupaten sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat petani, sehingga ini menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan terkait kebutuhan pupuk. Saya sendiri, yang berlatar belakang seorang petani, tahu betul apa yang menjadi keluhan masyarakat kita,” tuturnya.

Kita semua berharap, tambahnya, distribusi pupuk bisa tepat sasaran dan semakin memudahkan pemerintah untuk efektif dan efisien dalam penyaluran pupuk subsidi. Sehingga, bagaimana pemerintah mensinkronkan kondisi ini dengan berbagai kajian untuk mendukung peningkatan produksi pangan yang berujung memberi kontribusi pada ketahanan pangan. “Yang jelas pupuk subsidi itu jangan kurang. Yang kedua, pada saat dibutuhkan ada barangnya di masyarakat,” imbuhnya.

Poin utamanya, kata Rahman, adalah bagaimana petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dan pihaknya berharap bahwa kebijakan yang ada bisa disempurnakan ke depannya. “Karenanya, saya dari dewan akan terus mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga, persoalan pupuk bisa terurai,” tambahnya. (adi/sit)