Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa perubahan lokasi dilakukan setelah lahan sebelumnya, atau di wilayah Buring, diketahui berstatus lahan hijau. Sehingga, lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pembangunan.

“Lahan yang kami tetapkan sekarang berada di Arjowinangun, tepatnya di Babatan. Itu sebagai pengganti lokasi di Buring karena statusnya lahan hijau,” jelas Subkhan, Selasa (07/04/2026) tadi.

Menurutnya, Pemkot Malang mencari alternatif lahan aset milik Pemda yang memiliki status legal, untuk pembangunan fasilitas pendidikan permanen. Hingga saat ini, progres pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, proyek Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian yang seluruh pembangunannya menjadi kewenangan pusat.

“Kementerian PU yang membangun, Kemensos sebagai pengguna, sementara kurikulumnya diatur Kemendikdasmen. Jadi semuanya dari pusat, kami masih menunggu keputusan,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk kepastian waktu pembangunan, pun belum dapat dipastikan, lantaran proposal awal yang diajukan sebelumnya masih menggunakan lokasi lama di Buring sehingga harus diperbarui. Meski begitu, program Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah berjalan melalui fasilitas sementara yang berada di Politeknik Kota Malang (Poltekom).

“Kalau nanti sudah dibangun permanen di Arjowinangun, maka yang di Poltekom akan dipindahkan ke sana,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa lahan baru di kawasan Arjowinangun memiliki luas sekitar 6,7 hektare, lebih kecil dibandingkan lahan Buring yang mencapai sekitar 8,9 hektare. Namun, dinilai memenuhi syarat pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi pembangunan telah diajukan ke pemerintah pusat. “Semua persyaratan sudah kami ajukan. Yang jelas tahun ini masuk program, tetapi kapan mulai dibangun kami masih menunggu tahapan dari pusat,” ujar Donny.

Dirinya menyebut, Sekolah Rakyat permanen di Arjowinangun diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). (rsy/sit)

Berdasarkan data BPJS, di Malang Raya total peserta yang dinonaktifkan mencapai 125 ribu orang. Rinciannya, Kota Malang sebanyak 9.920 peserta, Kota Batu 3.974 peserta dan Kabupaten Malang 112.140 peserta.

Meski angka itu sudah diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku belum menerima data resmi rinci dari pemerintah pusat terkait jumlah pasti warga Kota Malang yang dinonaktifkan. “Belum ada surat secara resmi berapa angka yang dinonaktifkan di Kota Malang. Tetapi, BPJS yang tidak aktif itu nanti kita petakan dulu. Kita sudah koordinasi dengan Dinsos dan BPJS. Berapa yang dinonaktifkan dari PBI pusat di Kota Malang masih menunggu data resmi,” ujar Husnul, Rabu (18/02/2026) tadi.

Namun, Husnul menegaskan perhatian utama pemerintah daerah adalah memastikan pelayanan bagi pasien dengan kebutuhan medis rutin tetap berjalan. Terutama, penderita penyakit kronis seperti gagal ginjal yang harus menjalani hemodialisis (cuci darah).

Baca juga :

“Kasus yang rutin seperti HD itu harus tetap dilakukan. Layanan tidak boleh berhenti. Nanti kita diskusikan bersama untuk reaktivasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, juga meminta waktu untuk memastikan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. “Saya minta waktu untuk segera konfirmasi supaya tidak terjadi misinterpretasi informasi,” ucap Erik.

Pemkot Malang saat ini tengah melakukan verifikasi dan validasi data peserta nonaktif. Sejumlah faktor diduga menjadi penyebab penonaktifan, seperti data ganda, perubahan status ekonomi, atau peserta yang telah meninggal dunia.

“Kami lakukan verifikasi lapangan karena mungkin ada data rangkap atau yang bersangkutan sudah meninggal,” imbuhnya.

Peserta yang dinonaktifkan akan dikelompokkan sesuai penyebabnya, untuk menentukan langkah penanganan. Termasuk, kemungkinan pengaktifan kembali bagi warga yang benar-benar membutuhkan. (rsy/sit)

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim. Menurutnya, untuk revitalisasi tersebut akan mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai TK, SD, SMP hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

“Untuk 2026, jumlahnya cukup besar, sekitar 49 sekolah. Ini dari kementerian, karena kemampuan APBD kita terbatas,” ujar Adhim-sapaannya, Sabtu (13/12/2025) tadi.

Disebutkannya, bahwa revitalisasi pada tahun 2026 akan difokuskan pada sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Termasuk pembangunan maupun perbaikan ruang kelas, perpustakaan, serta fasilitas sanitasi seperti toilet.

“Jadi untuk penentuan sekolah penerima program dilakukan berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diisi langsung oleh masing-masing sekolah. Dari situ akan terlihat kebutuhan, apakah ruang kelas, toilet, atau perpustakaan,” jelasnya.

Baca juga :

Apabila ditemukan ketidaksesuaian standar, seperti rasio kamar mandi dengan jumlah siswa, pemerintah pusat akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan sekolah. “Kalau tidak punya perpustakaan, akan memberikan perpustakaan. Jadi, akan seperti itu,” tambahnya.

Adhim menegaskan, bahwa seluruh program revitalisasi sekolah tahun 2026 tersebut bersumber dari APBN. Setiap sekolah menerima anggaran yang berbeda, tergantung jenis pekerjaan dan tingkat kerusakan bangunan.

“Anggarannya tidak sama. Ada yang hanya toilet, ada yang ruang kelas dan perpustakaan. Semua tergantung kondisi sekolah,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kementerian juga menggandeng fasilitator dari perguruan tinggi, seperti Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang (Polinema), ITN, hingga UMM, untuk mendampingi perencanaan dan penyusunan RAB.

Lebih lanjut, di tengah keterbatasan APBD, Disdikbud Kota Malang juga akan tetap membuka peluang keterlibatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung perbaikan sarana pendidikan. “CSR tetap kami gandeng. Kami tawarkan sekolah-sekolah yang membutuhkan, meskipun realisasinya memang belum banyak,” imbuh Adhim. (rsy/sit)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menjelaskan bahwa bangunan gedung yang dinilai mengalami kerusakan berat, akan diratakan dan dibangun kembali. Dari tiga gedung yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kediri, seperti Gedung Kantor DPRD bakal dirobohkan.

“Karena dari Kementerian PU akan diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami (pemkab, red). Kalau ada penghapusan aset, (berarti) maka akan ada bangun baru dna itu yang kami akan diskusikan dengan pimpinan DPRD,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, seusai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, melihat dari dekat gedung milik Pemkab Kediri yang mengalami kerusakan, Minggu (14/09/2025) tadi. 

Dengan kondisi Kantor DPRD yang harus dirobohkan, tambahnya, maka lokasi pembangunan yang baru pun belum diketahui pasti. Pembangunan akan tetap berada satu komplek dengan Kantor Bupati, atau dibangun di tempat lain.

“Kalau rencana pindah atau tidak, keputusannya ada di pimpinan DPRD. Jadi, keputusan bukan di kami, yang ada di eksekutif,” tambah Mas Dhito.

Baca juga :

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU diminta segera membantu melakukan perbaikan fasilitas umum yang terdampak aksi. Untuk proses perbaikan gedung, itu akan dikerjakan oleh Kementerian dan dilakukan secepatnya supaya jalannya pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Kita kerjakan full,” ungkapnya.

Bangunan-bangunan yang terdampak aksi pada akhir Agustus, itu akan dilakukan penanganan sesuai tingkat kerusakan. Untuk Kantor DPRD, karena kerusakan dinilai parah, maka akan dirobohkan dan dilakukan pembangunan ulang.

“Kantor dewan itu musti kita robohkan. Kita bangun ulang dari nol, sedangkan yang lain kalau bisa rehab. Tetapi kalau tidak bisa, ya kita robohkan,” urainya.

Sekedar diketahui, dalam kejadian unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah, Kabupaten Kediri merupakan salah satu yang terparah mengingat bangunan yang terdampak cukup banyak. Adapun anggaran untuk proses rehabilitasi dan pembangunan gedung yang mengalami kerusakan milik Pemkab Kediri tersebut, sekitar Rp 100 miliar. (pan/gie)

Bukan tanpa sebab, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, datang untuk berkunjung ke PLN Pusat. Itu karena, tengah memperjuangkan nasib wong cilik.

Baca juga :

“Alhamdulillah, kami berkesempatan bersama dengan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra, ke Direktur Distribusi PLN Pusat, Adi Priyanto, di Jakarta. Kami memperjuangkan dan mengajukan sekitar 7 ribu warga Jember yang tidak mampu dan tidak punya saluran listrik. Kami mengajukan pemasangan listrik gratis ke PLN,” tegas Gus Fawait.

Pihaknya bersyukur, dalam pengajuan tersebut direspons positif oleh jajaran PLN Pusat. Selanjutnya, pihak PLN segera melakukan tindak lanjut. Mulai memverifikasi data penerima hingga segera melakukan pemasangan ribuan token listrik gratis.

“Kami memperjuangkan kebutuhan dasar. Kebutuhan listrik ini sangat diperlukan masyarakat Jember untuk menunjang kehidupan sehari-hari,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Dalam kesempatan itu, tidak ketinggalan dirinya mengajak seluruh anggota Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi), untuk memperkuat soliditas dalam membangun kampung halaman. Itu karena, kebersamaan seluruh komponen menjadi kunci penting membangun daerah di tengah efisiensi dan ekonomi global yang tidak menentu.

“Mungkin ini ‘rezeki’ saya. Di periode pertama ada Covid-19, di periode kedua ini ada efisiensi anggaran dan ekonomi global yang tidak menentu. Untuk bisa mengatasi ini semua, tidak lain harus jalin solidaritas,” kata Bupati Ipuk.

Solidaritas dengan kampung halaman, tambah Bupati Ipuk, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, dengan turut mempromosikan Banyuwangi di daerah rantaunya masing-masing. Hal tersebut, pastinya akan mendorong orang untuk datang ke Banyuwangi, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian lokal.

“Terima kasih telah menjadi influencer untuk mempromosikan Banyuwangi dengan penuh kebanggaan,” tambah Bupati Ipuk, di hadapan ratusan warga Banyuwangi yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa dirinya yakin dengan tagline ‘Seduluran selawase’ yang menjadi filosofi Ikawangi, akan mampu membawa nama harum Banyuwangi di seluruh Indonesia. “DNA masyarakat Banyuwangi ini adalah kreativitas. Jadi, saat tinggal dimanapun, pasti mereka bisa hidup dan mengambil peran,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan sesepuh Ikawangi, Arief Yahya, meyakini dengan solidaritas dan kekompakan antar warga Banyuwangi di perantauan dan pemerintah daerah di Banyuwangi akan memberikan dampak positif bagi semua. Dua hal tersebut, akan saling mempengaruhi.

“Jika Banyuwangi semakin maju dan keren, kami yang di sini akan semakin bangga. Berbagai capaian dan prestasi yang diraih Banyuwangi adalah kebanggaan bagi warga Banyuwangi dimanapun,” kata pria yang juga Menteri Pariwisata Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019.

Salah satunya, tegas Arief, Pemkab Banyuwangi menjadi daerah yang memiliki kinerja terbaik tersebut berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Halal bihalal Ikawangi Pusat sendiri, merupakan acara tahunan yang selalu berlangsung meriah. Sejumlah tokoh nasional berdarah Banyuwangi, juga tampak hadir. Seperti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2022-2024, Abdullah Azwar Anas, Menteri Pariwisata 2014-2019 Arief Yahya, Bambang Sugiyono (sesepuh Ikawangi), Komjen Pol Susno Duadji (Kabareskrim RI 2008-2009) dan beberapa tokoh lain.

Halal bihalal tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai tampilan seni tradisi Banyuwangi. Mulai tari gandrung, jaran goyang, jaranan butho hingga kuntulan. Aneka kuliner khas bumi Blambangan juga menjadi hidangan para pengunjung. Seperti rujak soto, pecel rawon dan aneka kudapan lainnya. (kom/bwi/sit)

Plt Kepala Dinas (Kadis) DPMD Pamekasan, Kusairi, mengatakan bahwa belum pastinya gelaran Pilkades serentak Pamekasan, karena masih belum adanya PP. Karenanya, pihaknya masih menunggu untuk aturan itu.

“Kapan pastinya pelaksanaan Pilkades serentak, itu masih menunggu PP,” kata Kusairi, seusai rapat bersama Komisi 1 DPRD Pamekasan, Senin (21/04/2025) tadi.

Mantan Kadisporapar itu juga berharap, agar PP tersebut bisa segera turun dari pemerintah pusat. Terlebih, banyak pula sejumlah pihak, yang sudah mempertanyakan jadwal pasti pelaksanaan Pilkades Pamekasan.

“Banyak pertanyaan sama dari masyarakat, kapan kepastian rencana Pilkades. Karenanya, kami juga berharap mudah-mudahan sesegera mungkin PP itu keluar,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan, Lutfi, mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak Pamekasan akan digelar. Hanya saja, untuk kepastiannya memang sedang menunggu PP. Karenanya, untuk sementara dilakukan rapat persiapan gelaran Pilkades Pamekasan. Sehingga, ketika PP turun, maka tinggal berjalan.

“Persiapan Pilkades jadi, namun harus menunggu PP. Kalau PP sudah turun, maka nanti bisa dilaksanakan,” ujarnyanya.

Sekadar diketahui, ada sebanyak 15 desa, yang saat ini dijabat oleh Pj dan harusnya masuk dalam Pilkades serentak tahun 2025. Sejumlah desa itu, yakni seperti di Kecamatan Proppo, ada Desa Toket, Billa’an, Panaguan dan Desa Pangbatok. Kecamatan Pademawu, Desa Jarin dan Desa Pademawu Barat. Kecamatan Palengaan, Desa Kacok, Banyupelle dan Desa Palengaan Laok.

Kemudian di Kecamatan Pegantenan, ada Desa Bulangan Haji dan Desa Ambender. Kecamatan Batumarmar, Desa Bangsereh, Tamberu dan Desa Bujur Tengah. Kecamatan Pasean, Desa Tagangser Daja. (azm/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa pemangkasan ini meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 25 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang infrastruktur senilai Rp 12 miliar. Hal ini, merupakan kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025.

“Semuanya terkait dengan infrastruktur jalan. Pemangkasan ini berdampak pada sejumlah proyek yang sebelumnya telah direncanakan,” ujar Dandung, Sabtu (15/02/2025) tadi.

Dandung juga menyampaikan bahwa pemangkasan DAK akan berdampak pada perbaikan ruas jalan, diantaranya Jalan Simpang LA Sucipto, Jalan Rajasa, Jalan Raya Pasar Induk Gadang dan Jalan Gadang Bumiayu. “Sementara itu, pemangkasan DAU akan berpengaruh terhadap perbaikan insfrastruktur di Jalan Bromo, Jalan Wilis, Jalan Retawu, Jalan Bondowoso, Jalan Gede, Jalan Raya Arjowinangin, Jalan Peltu Suhono, Jalan Niaga, Jalan Sonokembang dan Jalan Raya Janti,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Dandung juga menegaskan, jika terdapat efisiensi dalam anggaran DPUPRPKP, maka dana yang tersisa berpotensi dialihkan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak. Namun, keputusan akhir akan mempertimbangkan skala prioritas.

“Kalau ada peralihan anggaran, kita lihat dulu prioritasnya. Jangan sampai hanya sebagian ruas jalan yang diperbaiki. Jika dialihkan, maka harus bisa menuntaskan satu ruas jalan secara penuh,” lanjutnya.

Meski sejumlah proyek terancam tertunda, Dandung memastikan anggaran perbaikan jalan yang rusak atau bergelombang tetap tersedia dalam dana insidentil APBD Kota Malang 2025.

“Jadi untuk yang menggunakan DAK dan DAU itu jalan-jalan yang sudah diprogramkan. Sementara perbaikan insidentil tetap dibiayai melalui APBD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengonfirmasi bahwa pemangkasan dana transfer ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan terkait pengurangan DAU dan DAK. “Totalnya mencapai Rp 37,49 miliar, seluruhnya berada di DPUPRPKP. Untuk Kota Malang, dana transfer berkurang dari DAU yang ditentukan serta DAK bidang jalan,” imbuh Subkhan. (rsy/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa program MBG merupakan kebijakan prioritas yang harus segera dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kami sudah siapkan anggaran, tetapi masih menunggu juknis dari pusat. Ini penting agar standar pembiayaan dan standar makan bergizi sesuai aturan, sehingga program tepat sasaran,” kata Pj Wali Kota Iwan, Rabu (15/01/2025) tadi.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa anggaran untuk program MBG belum dipetakan secara spesifik. Karena nomenklatur dan detail programnya masih belum jelas. Namun, anggaran sudah disiapkan agar bisa segera digunakan, begitu Juknis keluar.

Baca juga :

“Ini tinggal dialokasikan kemana, apakah melalui Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan. Sehingga nomenklatur program harus jelas agar sesuai aturan. Ini yang sedang kami koordinasikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, saat disinggung terkait dengan lambatnya Juknis dari Pemerintah Pusat, Iwan menyampaikan bahwa Juknis bukan hanya mengatur mengenai makanan bergizi saja. Namun juga mekanisme, penyaluran, hingga sinergi dan kolaborasi semua pihak.

“Mungkin tidak lama lagi karena sudah ada beberapa pembahasan. Kota Malang siap bergerak begitu nantinya ada arahan yang jelas,” tambahnya.

Sembari menunggu Juknis tersebut, menurutnya Kota Malang telah melaksanakan uji coba program MBG tersebut dengan melalui kerja sama Corporate Social Responsibility (CSR) dari Gojek. Itu telah berlangsung sejak 2024 dan berjalan kembali pada awal tahun 2025 ini.

“Artinya ini sebagai proses pembelajaran untuk implementasi terhadap kebijakan makan bergizi. Sehingga pada saat nanti kami terapkan dari APBD Kota Malang, kami punya pengalaman di dalam penerapan. Namun kami ingin bergerak melangkah dengan tepat apabila ada petunjuk teknisnya, supaya tepat sasaran,” imbuh Iwan. (rsy/sit)