Keluhan atas kurangnya pelayanan yang baik itu, pun disampaikan Kepala Desa Beji, Deni Cahyono. Menurutnya, sebagai Kades, dirinya banyak menerima unek-unek itu dari warganya. 

Deni menjabarkan, salah satunya kekurang-ramahan itu saat ada salah satu warganya yang mengajukan pemeriksaan rapid test antibodi pada Juli lalu. Warga tersebut, bertanya dan minta surat, untuk keperluan anaknya yang akan kembali ke pondok pesantren (Ponpes).

Namun, permintaan tersebut di tolak Puskesmas Beji, dengan langsung meminta warga itu ke rumah sakit. Lebih lagi, Deni juga menambahkan, jika resepsionis yang ada puskesmas tersebut, juga kurang ramah dalam menyambut pasien yang datang pada saat itu.

“Jadi, warga saya yang minta rapid, akhirnya ke rumah sakit langsung. Karena, dibilangnya sama petugas, mereka tidak bisa. Harusnya, paling tidak dijelaskan dahulu. Bukan langsung mengatakan seperti itu. Tambah lagi, bagian depan (receptionis) kalau nyambut calon pasien yang datang, juga terkesan ketus atau sinis. Harusnya, yang ramah gitu,” ujar Deni, Kamis (14/01) tadi.

Hal sama juga disampaikan perangkat Desa Beji, Irwanto, yang mengaku pihak puskesmas juga menolak permintaan rapid test terhadap anaknya. Padahal, keperluannya juga sama, yakni untuk masuk ke Ponpes.

“Aturan dari pondok harus begitu, jadi saya ikuti sesuai aturan itu. Tapi, sampai di sana (puskesmas) dibentak-bentak sama bagian pelayanan. Padahal, ini berkaitan dengan layanan yang harusnya ramah,” ujar Irwanto.

Dari kejadian itu, dirinya pun memutuskan membawa anaknya ke salah satu rumah sakit yang ada di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. “Biayanya sekitar Rp 250 ribu, seingat saya,” lanjut dia.

Kepala UPT Puskesmas Beji, Muhammad Mufid, menanggapi hal itu, menerangkan bahwa pihaknya mengacu pada Surat Edaran Dinas Kesehatan Kota Batu. Bahwa rapid test antibodi, tidak bisa dihamburkan begitu saja untuk menjaga antara kelancaran pelayanan dan ketersediaan alat.

“Puskesmas hanya bagian pelaksana teknis. Perumus kebijakan ada di Dinkes,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, rapid test anti bodi digunakan untuk studi epidemiologi. Yang difokuskan untuk menilai resiko-resiko dalam skala komunal, bukan perorangan. Baru kemudian, dari penelusuran komunal akan diteruskan dengan Swab jika dibutuhkan.

Lebih lanjut Mufid menjelaskan, saat ini rapid digunakan untuk langkah tracing kasus di lapangan. Semisal terjadi kontak erat dengan terkonfirmasi positif. Karena persoalan dalam menangani wabah.

Untuk layanan rapid test di puskesmas atas permintaan sendiri (APS), tambahnya, dikhususkan kepada kalangan menengah bawah seperti pekerja harian lepas. Pihaknya berpedoman pada SE Dinkes yang diterbitkan sejak awal Juni 2020 lalu.

“Misal tukang bangunan, ojek online. Akan ditanya dulu, pekerjaannya apa. Kedua, dalam konteks mendukung ekonomi, disasar pada PKL atau UMKM. ASN Pemkot Batu yang akan melaksanaan tugas ke luar kota,” papar mantan Kepala Puskesmas Kota Batu itu.

Menurut dirinya, sejauh ini belum ada penarikan tarif di Puskesmas. Berbeda dengan rumah sakit swasta yang menghitung tarif rapid test antibodi. Mulai harga reagen, jasa petugas kesehatan. Di Puskesmas, tidak ada mekanisme semacam itu. Semuanya ditopang dari subsidi pemerintah. “Tarif di Puskesmas itu rata-rata pelayanan kesehatan diberikan secara gratis bagi masyarakat yang memiliki identitas kependudukan Kota Batu. Ada beberapa tindakan yang dikenakan tarif. Namun biaya itu bukan penggantian penuh. Jadi rata-rata 50 persen bahkan 25 persen dari tarif keseluruhan. Kekurangannya ditopang melalui subsidi,” katanya. (cw2/sit)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr Kartika Tri Sulandari, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan bangunan yang baru setahun digunakan itu, justru mengatakan akan melakukan pemantau. Baru kemudian, dilakukan langkah-langkah termasuk soal penganggaran.

“Nanti kita pantau dan segera mungkin akan kita tindaklanjuti,” kata Kartika seraya buru-buru meninggalkan lokasi, Senin (11/01) tadi.

Kepala UPT Puskesmas Beji, dr Muhammad Mufid, saat dikonfirmasi di kantornya, mengatakan tidak tahu menahu terkait kerusakan di tempatnya bekerja.

Dirinya pun, juga tidak tahu apa yang menyebabkan kerusakan jebolnya plafon. Dengan alasanya, dirinya baru menjabat sebagai Kepala UPT Puskesmas Beji, per Agustus 2020.

“Saya baru masuk ke sini Agustus (2020, red), jadi tidak banyak tahu. Rusaknya mulai kapan juga lupa, yang tahu justru Dinas Kesehatan,” ujar Mufid, Senin (11/01).

Saat akan ditanya hal lain, Mufid malah meminta konfirmasi langsung ke dinas. “Kalau saya posisinya di UPT. Publikasi itu dikendalikan dinas. Agar infonya lebih lengkap, ke dinas saja. Dinas selalu paham. Selama ini berjalan, kalau untuk publikasi media yang mengendalikan Dinas Kesehatan,” paparnya.

Mufid kembali menegaskan, jika dirinya tidak tahu penyebab rusaknya langit-langit pada plafon Puskesmas.

“Rusaknya karena apa, juga tidak tahu. Rusaknya sejak kapan, juga tidak tahu. Langkah saya preventif saja. Kan, tidak banyak bocornya hanya beberapa lokasi. Namanya bocor, ya dihindari,” ujarnya enteng.

Sebagaimana diberitakan, ada sebanyak dua ruang berbeda di bangunan yang dikerjakan dan rampung di tahun 2019 itu, mengalami kerusakan pada atap plafon. Akibat kerusakan, juga sempat merusak barang elektronik kantor. (cw2/sit)

Pembangunan kantor yang menelan anggaran sekitar Rp 5,5 Miliar atau Rp 6,2 miliar dari Pagu di tahun 2019 itu, kontan menyisakan lubang menganga di dua ruangan berbeda.

Pertama, atap plafon di ruang staf dengan lebar sekitar 1 meter dan panjang 2 meter. Kejadian tersebut, berlangsung pada 3 Desember 2020. Kemudian, atap plafon di ruang kepala tata usaha, pada Rabu (07/01) sore lalu.

Penjaga UPT Puskemas Beji, Keristio (35), menyampaikan bahwa kerusakan atap plafon diduga karena genteng yang bocor dan membuat air hujan menggenang pada plafon tersebut. Dari situ, diduga air menggenang sehingga mengakibatkan kerusakan alias jebolnya atap.

“Sebelum ambrol, mungkin karena awalnya ada genteng yang bocor. Sehingga, air jatuh ke plafon. Lama kelamaan, atap pun kemudian menjadi jebol. Beruntung, saat kejadian tidak ada korbannya,” kata penjaga UPT, Sabtu (09/01) tadi.

Ambrolnya plafon, kontan membuat sebagian ruang tidak bisa difungsikan. Sementara akibat kejadian itu, membuat alat elektronik UPT, pun rusak karena tertimpa matrial plafon. Sedangkan beberapa ruang lain, diperoleh informasi juga terjadi rembesan saat hujan turun.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, saat dikonfirmasi sangat menyayangkan kejadian itu. Mengingat, perbaikan gedung baru dilakukan di tahun 2019. Artinya, baru setahun digunakan, sudah mengalami kerusakan.

“Tentu saja, saya sangat menyayangkan kejadian di UPT Puskesmas Beji. Apalagi, saat itu anggaran rehabilitasi gedungnya, menelan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Pria yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Batu itu menambahkan, bagaimana sistem perencanaan dan pengawasan selama rehabilitasi gedung dilakukan, layak dipertanyakan. Mengingat, ruangan yang mengalami kerusakan atau jebol, bukan satu titik. Namun, ada di lantai bangunan berbeda.

“Ini perlu dipertanyakan bagaimana perencanaan dan pengawasannya,” tegas Didik.

Sekedar diketahui, untuk rehab bangunannya sendiri, awalnya hanya dua lantai dan kemudian menjadi tiga lantai. Dalam bangunan, dilengkapi dengan sarana tempat ibadah atau mushola.

Sedangkan, UPT Puskesmas Beji, termasuk satu-satunya dari lima puskesmas yang terakreditasi Utama. Sementara sisanya, terakreditasi Madya. (cw2/sit)