Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan melalui inovasi tersebut puskesmas menyediakan papan-papan penanda yang dilengkapi huruf braille untuk memandu para penyandang disabilitas netra, yang ingin menyampaikan keluhan terkait layanan. “Kami ingin saudara-saudara kita disabilitas, juga semakin mudah mengakses layanan pengaduan. Ini yang coba kita rintis lewat pengaduan berbasis braille di Puskesmas Janti,” jelas Sutiaji pada dewan juri kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Kementerian PAN-RB Tahun 2022, secara daring dari Bandar Lampung, Jumat (27/05/2022) tadi.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Selain itu, terangnya, dengan mengakses QR Code khusus, pengguna layanan akan diarahkan pada website dan prosedur lanjutan. Itu dapat diakses dengan suara melalui setting smartphone, yang digunakan dan atau aplikasi tambahan bagi penyandang disabilitas netra.

“Puskesmas sebagai FKTP punya peran penting kesehatan dan penyehatan masyarakat. Di Puskesmas Janti, rata-rata 150 pasien per hari dan tentu dalam prosesnya, menjadi komitmen kami bahwa layanan pengaduan di era digital harus beradaptasi. Termasuk Kota Malang harus makin ramah disabilitas,” tambah Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Janti, Endang Listyowati SKep Ners MMKes, menuturkan bahwa terobosan pengaduan dengan huruf braille tersebut sudah dirintis sejak tahun 2021 lalu. “Kami coba hadirkan fitur ini agar menambah kemandirian penyandang disabilitas yang datang ke Puskesmas Janti. Pendampingan disiapkan dan sejauh ini responnya baik,” terang Endang.

Inisiatif sarat pesan inklusivitas layanan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengembangan dari inovasi Braille E-Ticket and Extraordinary Access for Visual Disabilities (BREXIT) yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 dan sempat meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional 2020. Tak hanya itu, pihaknya akan terus memperkuat respons pengaduan via kanal media sosial bagi masyarakat umum dan pengaduan itu telah terintegrasi dengan sistem nasional SP4N LAPOR! sehingga lebih akuntabel dan terukur.

“Persentase penyelesaian pengaduan berhasil ditingkatkan dari 78 persen di tahun 2019 menjadi 100 persen di tahun 2020 dan 2021. Untuk kecepatan waktu respons, 72,2 persen dituntaskan dalam waktu maksimal dua hari kerja,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam kompetisi P4 Tahun 2022, dua Unit Pelayanan Publik (UPP) dari Kota Malang, yakni Puskesmas Janti dan Perumda Tugu Tirta lolos ke tahap evaluasi lanjutan bagi 51 besar peserta dari seluruh Indonesia. (hms/cw2/sit)

Dia menedapat penghargaan karena telah aktif melaksanakan penjemputan dan pemindahan pasien terdampak covid 19 dari rumah untuk dibawa ke Safe House maupun ke rumah sakit lapangan.

Tak tanggung-tanggung selama ini sudah 105 pasien Covid-19 yang sudah diantar Safe House untuk menghindari klaster keluarga.

Selain itu, Kombes Pol Dr Leonardus juga memberikan piagam penghargaan kepada 19 anggotanya yang berprestasi baik dalam peningkatan pelayanan maupun mengungkap kasus kejahatan.

“Saya mengucapkan selamat kepada 19 orang anggota Polresta Malang Kota, yang berprestasi dan saat ini menerima piagam penghargaan. Serta saya ucapkan selamat kepada Ibu Endang listyawati, kepala Puskesmas Janti, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang telah aktif melaksanakan penjemputan dan pemindahan pasien terdampak Covid-19 lebih dari 105 orang pasien dari rumah ke Safe House maupun ke RSL,” ujar Kombes Pol Leonardus.

Baca juga: Berikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, Polresta Malang Kota Raih Penghargaan Kemenpan-RB

Pigaknya juga kembali menginggatkan kepada anggotanya untuk selalu disiplin dan terus meningkatkan pelayanan.

“Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dalam setiap langkah dan tindakan kita. Jangan sekali-sekali mencoba, mendekati ataupun bermain-main dengan narkoba. Tingkatkan kedisiplinan pribadi dan kesatuan sebagai benteng untuk mencegah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan nama baik pribadi keluarga, dan kesatuan, tetap laksanakan protokol kesehatan antara lain wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas di tempat umum,” ujar Kombes Pol Dr Leonardus.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Janti, Endang Listyawati mengatakan bahwa pihaknya sangat mengpresiasi atas penghargaan ini.

“Saya merasa senang atas perhatian ini. Apa yang saya lakukan ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan dalam masa pandemi Covid-19. Terimakasih kepada bapak Kapolresta Malang Kota dan jajarannya. Saya berterimakasih juga kepada Kapolsek Sukun yang tidak kenal lelah dalam membantu kami, memberikan suport kepada pasien Covid-19,” ujar Endang usai acara. (gie)

Seperti Puskesmas Janti, Kecamatan Sukun, contohnya sudah mengantongi mekanisme pelayanan vaksinasi. Kepala Puskesmas Janti, Endang Listyowati, S. Kep., Ns. MM.,Kes, mengatakan bahwa teknis vaksinasi sudah dirancang oleh pihaknya.

“Selain rencana lokasi vaksinasi yang nantinya akan terpisah dengan layanan umum biasa, kami sudah menyiapkan mekanisme pelaksanaannya. Itu hasil dari pelatihan tenaga kesehatan (nakes) kami berkaitan dengan vaksinasi Sinovac,” ungkapnya.

Dijelaskan Endang, akan ada empat meja yang disiapkan untuk vaksinasi. Pertama meja pendaftaran, kemudian meja screening, selanjutnya meja vaksinator, dan yang terakhir adalah meja evaluasi.

“Sesuai arahan dari pusat, sasaran vaksinasi sehari 30 orang. Pelaksanaan seminggu 2 kali, insyaallah di hari Selasa dan Rabu,” paparnya.

Berkaitan dengan 4 meja vaksinasi, Ketua Tim Pelaksana Vaksinasi, Kartika Ekapaksi, AMD., membeberkan bahwa tidak harus nakes yang bertugas di keempat meja tersebut. “Meja pertama pendaftaran itu bisa non-nakes, seperti administrasi. Kedua, screening itu harus nakes, dokter atau perawat, selanjutnya meja vaksinator juga harus nakes yang berwenang memberikan vaksin.

Terakhir, meja evaluasi bisa tenaga kesehatan lainnya seperti nutritionist atau sanitarian,” paparnya.

Ketika pasien datang, lanjut Kartika, di meja pertama harus menunjukkan undangan elektronik vaksinasi. Kemudian menuju meja dua untuk screening, dimana akan diberi 16 indikator pertanyaan dari BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) yang berhubungan dengan penyakit penyerta atau kondisi khusus calon penerima vaksin.

“Saat pasien datang dilihat juga kondisi klinisnya, seperti tekanan darah, suhu, dan nadi. Tidak semua datang langsung divaksin,” imbuhnya.

Berdasarkan keterangan Kartika, selama ini vaksinasi atau imunisasi pada umumnya memiliki 2 gejala, ringan dan sedang. Gejala ringan mencangkup pusing, demam, nyeri, atau bengkak di area bekas suntikan. Sedangkan gejala berat bisa sampai sesak nafas, pingsan, bahkan kejang-kejang. “Gejala atau efek samping itu muncul karena pasien alergi terhadap salah satu komponen vaksin,” pungkasnya.

Oleh karena itu setelah proses vaksinasi ada meja evaluasi, berfungsi untuk menunggu reaksi vaksin terhadap tubuh pasien. Pasien tidak boleh minggalkan puskesmas hingga 30 menit setelah vaksinasi. “Setelah itu baru mendapat kartu vaksinasi dan boleh pulang,” katanya.

Jika terjadi reaksi atau gejala berat, diakui Kartika pihaknya sudah siap sedia shock anaphylactic kit. “Kita setiap pelaksanaan imunisasi atau vaksinasi di posyandu, puskesmas, saat BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) sedia shock anaphylactic kit untuk antisipasi pasien yang menunjukkan gejala berat setelah mendapat vaksin. Begitu juga nanti ketika vaksinasi Sinovac, kita juga pasti sudah sediakan shock anaphylactic kit untuk jaga-jaga. Tapi selama ini alhamdulillah, shock anaphylactic kit kami tidak pernah terpakai dan jangan sampai lah,” jelasnya.

Rencana di Puskesmas Janti sendiri akan dilaksanakan 2 sesi untuk vaksinasi sinovac. Sesi 1 pukul 08.30-09.30 dan sesi 2 pukul 10.00-11.30.

“Ada imbauan dari Kemenkes supaya pelaksanaan vaksinasi sinovac ini tidak mengganggu layanan di puskesmas pada umumnya,” tutupnya. (cw1/ed2)

Puskesmas yang mensosialisasikan terkait hidup sehat ditengah pandemi pada mereka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau penyandang tunanetra. Total ada 105 penyandang tunanetra yang terdiri dari 72 siswa dan 33 siswinya.

“Rapid test ini akan dilakukan bertahap, hari ini sekitar ada 25 orang. Mereka ini berasal dari seluruh jawa timur, jadi nanti kita adakan lagi 30hari kemudian. Karena kita harus mematuhi peraturan pemerintah jadi kita harus menunggu hasil dari yang 25 orang ini nanti,” ujar Kasi Pelayanan UPT RSBN Malang Bambang Oetoyo.

Puskesmas Janti yang telah bekerjasama dengan RSBN untuk melaksanakan rapid test. Peralatan disupply oleh Pemprov Jatim. Khusus hari ini, dilakukan rapid test kepada para penyandang tunanetra. Penyandang tunanetra disebut pihak puskesmas berpotensi dan mudah tertular. Karena aktifitas mereka yang harus menyentuh dan meraba.

“RSBN sudah bekerjasama dengan pihak Puskesmas Janti sejak dulu. Jadi kita diminta tolong untuk jadi pelaksana rapid test sekarang ini (15/7/2020),” ujar Kepala Puskesmas Endang.

Kegiatan sosialisasi pun, sudah rutin sebulan dua kali dilakukan sejak sebelum adanya Covid 19. Termasuk dari penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, jadi kegiatan seperti ini akan selalu dilakukan terus untuk kedepannya juga.

“Sebelumnya juga 54 karyawan UPT RSBN juga dibantu rapid test oleh kami dan alhamdulilah hasilnya melegakan karena semuanya non reaktif,” tutupnya. (mg1/yan)

Setelah diterima oleh Walikota Sutiaji, Tim bergerak secara bersamaan ke Puskesmas Janti (10/8/2019). Serius meneliti sarana dan prasarana pendukung layanan disabilitas serta tools inovasi Brexit, Prof Zuhro dan Tim aktif komunikasi dengan pasien disabilitas selaku user Brexit dan juga dengan kru Puskesmas Janti.

“Saat paparan oleh Walikota dulu (12/7/2019), kami perhatikan koq sederhana banget. Tapi ternyata setelah hari ini kami lihat secara langsung, bukan sederhananya inovasi itu yang membuat nilai lebih dari Brexit, tapi mampu menghantarkan kemandirian kelompok disabilitas, itu yang menjadi poin lebih. Dan itu nampak mulai dari datang, mendaftar, mengambil resep hingga pulang mereka mandiri. Ini unik dan belum ada di daerah lain. Apalagi ada daerah lain yang mereplilasi, artinya ada kesinambungan dan dapat diterapkan. Justru akan jadi pertanyaan bila inovasi tersebut ternyata hanya bisa (berlaku) di daerah itu saja. Ini poin lebih Brexit, “ujar Siti Zuhro, yang juga alumni Universitas Jember, disela sela kunjunga.

Hal senada diutarakan Walikota Sutiaji. “Inovasi Brexit memberikan langkah terobosan kemudahan pelayanan kepada kelompok disabilitas tuna netra.

“Ada lebih 150 saudara saudara kita tuna netra yang menggunakan pelayanan kesehatan di Puskesmas Janti, yang selama ini selalu dipandu pendamping untuk berkomunikasi dengan petugas. Kini dengan Brexit, saudara saudara tuna netra bisa secara mandiri dari masuk puskesmas, mendaftarkan untuk pemeriksaan, hingga pengambilan obat hingga membaca tutorial resep obat. Pada setiap counter layanan juga telah disediakan media bantu komunikasi braille, “jelas Sutiaji, Walikota Malang kepada Tim Validasi Top 45 Sinovik 2019.

Ditambahkan Pak Aji, demikian Walikota Malang biasa disapa, bahwa Brexit merupakan wujud komitmen kota Malang atas layanan yang tidak disparitas, tidak diskriminatif dan wujud komitmen kuat keberpihakan kepada kelompok kelompok minoritas pada khususnya kaum disabilitas.

Fira, inovator Brexit yang juga tenaga fungsional farmasi pada Puskesmas Janti, menginformasikan daerah lain yang mereplikasi, antara lain kota Bandung dan ditegaskannya bahwa Puskesmas Janti sudah sering dikunjungi daerah daerah lain untuk studi tiru. “Inovasi ini sendiri kita kembangkan sejak tahun 2017, “tutur Fira.

Kemudahan layanan dari Brexit, menurut Kepala Puskesmas Janti, Endang Listyowati, menjadikan kunjungan warga tuna netra semakin tinggi. “Bukan semata berobat, tapi juga menggambarkan kesadaran hidup sehat juga bergerak selaras dengan kehadiran Brexit,” tambahnya.

Nampak ikut mendampingi kunjungan Tim Validasi, selain Walikota, nampak ikut hadir Ketua TP PKK Kota Malang Widayati Sutiaji, Sekkota Wasto, Asisten Administrasi Umum Nuzul Nurcahyo, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Pranoto, Kabag Organisasi Dwi Rahayu, Kabag Humas Widianto beserta tim Organisasi dan humas kota Malang. (hms/yan)