Penyelasan itu, salah satunya disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori. Politisi PKB ini menyayangkan sikap Dinkes Pemkab Sidoarjo saat berencana menjadikan Puskesmas Sidodadi menjadi ruang perawatan isolasi pasien Covid-19 justru ditentang dan ditolak masyarakat sekitarnya dengan membentangkan sejumlah spanduk kekecewaan.

“Pemerintah Daerah seharusnya mengadakan sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat Desa Sidodadi. Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 seharusnya menjelaskan soal Standar Opersional Prosedur (SOP) penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sampai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) agar masyarakat paham,” katanya, Rabu (1/4/2020).

Lebih jauh, politisi senior asal Tulangan ini memaklumi reaksi warga Desa Sidodadi terutama yang berdekatan langsung dengan Puskesmas Sidodadi. Apalagi, warga belum memahami sama sekali penanganan pasien Covid-19 itu.

“Kami memaklumi reaksi warga yang menolak itu. Karena mungkin warga tidak paham SOP penanganan. Ditambah informasi di Medsos yang tidak proporsional hingga warga merasa ketakutan,” ungkapnya.

Bagi pria yang akrab dipanggil Cak Dam ini, untuk menangani wabah virus Corona (Covid-19l ini tidak dapat dilakukan sendiri. Hal ini perlu kerjasama semua pihak untuk meemberikan pencerahan yang baik dan benar terkait dengan penunjukan Puskesmas Sidodadi sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 itu.

“Kami juga berkeyaninan pemerintah tidak akan sembarangan dalam menangani serta menanggulangi wabah ini. Kami minta pemerintah menggandeng semua pihak yang ada untuk memberikan pemahaman ke masyatakat,” pintahnya.

Kendati demikian, Cak Dam tetap mengapresiasi kinerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Menurutnya saat ini persoalan bukan pada anggaran yang tersedia. Akan tetapi lebih pada kelangkaan alat dan bahan yang dibutukan. Termasuk masker N95 dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis.

“Kami minta masyarakat untuk mematuhi semua aturan dan himbauan serta saran dari pemerintah. Kinerja Gugus Tugas selama ini dalam penanganan Covid-19 sudah maksimal,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan Warga Sidodadi, Kecamatan Candi, Sidoarjo menggelar aksi di depan Puskesmas Sidodadi yang akan dijadikan sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

Warga menolak Puskesmas Sidodadi sebagai tempat isolasi pasien Covid 19 lantaran puskesmas sangat dekat dengan pemukiman warga. Warga merasa ketakutan tertular wabah virus Corona itu.

BACA : Warga Tolak Puskesmas Sidodadi Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Salah seorang warga setempat Muhamad Irjik mengaku warga menolak Puskesmas Sidodadi sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Baginya warga Desa Sidodadi belum mendapat sosialisasi dari pemerintah daerah atau pemerintah desa.

“Aksi warga ini sepontan karena merasa takut tertular virus Corona. Masyarakat taunya dari media. Setahu saya memang belum ada sosialisasi sama sekali,” tandasnya. Wan/yan

Sejumlah spanduk penolakan itu, diantaranya Jangan Bunuh Kami Dengan Wabah Corona, Isolasi Pasien Covid-19 Jangan Di Desa Kami (Sidodadi), Warga Sidodadi Menolak Puskesmas Akan Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Covid-19, Ojo Digawe Panggon Isolasi Corona, Warga Sidodadi Emo Dadi Sarang Corona, Ojok Isolasi Nak Kene dan Warga Sidodadi Menolak Isolasi Pasien Covid-19.

TOLAK – Puluhan warga Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Sidoarjo membentangkan sejumlah poster penolakan Puskesmas Sidodadi dijadikan ruang perawatan isolasi korban Covid-19, Selasa (31/3/2020)

“Warga jelas menolak rencana menjadikan puskesmas jadi tempat rujukan pasien Covid-19 itu. Karena puskesmas lokasinya di dekat perumahan warga padat penduduk,” ungkap salah seorang warga yang memasang spanduk penolakan, Selasa (31/3/2020).

Sementara Kades Sidodadi, Karnoto menegaskan aksi penolakan warga itu aksi spontan. Pihaknya tidak bisa melarang karena warga juga khawatir jika puskesmas dijadikan ruang perawatan dan isolasi.

“Semua (penolakan) itu aspirasi warga. Kami tak bisa intervensi (menghalangi),” tandasnya. Wan/yan