Vaksinasi PMK sendiri, merupakan bagian dari program bantuan vaksin gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sementara kegiatan vaksinasi ini, dipandu oleh Kepala UPT Puskeswan Diperta Kabupaten Probolinggo, drh Aulia Khusumastutik, didampingi oleh Medik Veteriner Muda, drh Machrus, dokter hewan Kecamatan Krucil serta petugas teknis setempat.

Kepala Diperta Kabupaten Probolinggo, Arif Kurniadi, melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, drh Nikolas Nuryulianto, menyampaikan vaksinasi kali ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani penyakit yang dapat berdampak besar pada sektor peternakan di Jawa Timur. “Untuk vaksinasi PMK kali ini, kami mendapatkan bantuan vaksin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 150 botol yang masing-masing berisi 50 ml. Untuk sapi dosisnya sebanyak 2 ml sehingga untuk 150 botol ini sama dengan 3.750 dosis,” katanya, Kamis (13/02/2025) tadi.

Niko menerangkan, Pemprov Jawa Timur untuk vaksin PMK tahun 2025 adalah vaksinasi PMK berbasis desa. “Artinya semua ternak di wilayah desa yang rentan PMK divaksin, baik sapi, kambing, domba dan babi. Tidak melihat sapi saja, tetapi semua ternak rentan PMK divaksin,” jelasnya.

Baca juga :

Menurut Niko, program ini merupakan bagian dari kebijakan Pemprov Jawa Timur yang menargetkan vaksinasi untuk seluruh ternak rentan PMK di tiap desa. “Keberhasilan vaksinasi PMK ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan efektif terhadap penyebaran PMK,” terangnya.

Dalam pelaksanaannya, petugas telah berhasil melakukan vaksinasi pada 54 ekor sapi dan memberikan pengobatan pada 78 ekor sapi serta 19 ekor kambing dan domba. Selain itu, dilakukan juga kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di empat lokasi berbeda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi PMK.

“Vaksinasi PMK ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada ternak yang sehat, tetapi juga untuk membangun antibodi pada ternak rentan PMK. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut dan masyarakat semakin aktif dalam melibatkan ternaknya untuk divaksinasi,” ungkapnya.

Dengan adanya vaksinasi PMK gratis ini, Niko berharap dapat menurunkan risiko penyebaran PMK di sektor peternakan. Sekaligus melindungi kesehatan ternak yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga peternak di Kabupaten Probolinggo. “Kami mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam setiap program vaksinasi PMK guna menciptakan peternakan yang sehat dan produktif,” ujarnya. (kom/pro/gie)

“Saya mendengar, banyak sapi milik warga hampir memiliki gejala yang serupa dengan penyakit PMK itu. Maka, saya meminta kepada dinas terkait untuk proaktif. Apalagi, menjelang Idul Adha,” ujarnya.

Politisi Partai Demokat itu mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, agar bergerak cepat memfungsikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk mengatasi PMK. Dirinya menginginkan, penanganan wabah ini tidak hanya dilakukan di ruang-ruang rapat.

“Saya belum melihat Puskeswan di Sumenep difungsikan dengan baik. Kalau tidak keliru di Pamolokan, itu tidak difungsikan dengan benar. Dinas terkait mestinya panggil anak buahnya, fungsikan Puskeswan itu,” desaknya.

Indra menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan adalah dengan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan, terutama mendekati Idul Adha. Adanya peningkatan derajat kesehatan hewan yang terpenuhi, menurutnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Optimalisasikan Puskeswan, tingkatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Ini harus menjadi upaya serius yang mesti segera dikerjakan DKPP,” tegasnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kemudian terkait koordinator penyuluh di tiap kecamatan, pihaknya meminta agar DKPP segera menerjunkan dan memantau masyarakat dengan melibatkan para kelompok tani. Dimana , kelompok tani ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi etalase kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian. Namun juga berkaitan dengan peternakan.

“DKPP Sumenep perlu memanggil penyuluh di setiap kecamatan agar berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa-desa itu. Memantau perkembangan hewan ternak yang ada di desa terutama sapi agar ditangani,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, ada tindak lanjut dari dinas terkait secepatnya terkait penanganan kesehatan sapi. “Saya melihat hingga detik ini tidak ada tindak lanjut sama sekali. Jangan hanya rapat di atas meja saja, tetapi tidak bisa diaplikasikan secara nyata dalam masyarakat. Informasi dari masyarakat,  ada sapinya yang terkena PKM tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait,” paparnya.

Selain itu, Indra menambahkan masyarakat  juga tidak usah sungkan menyampaikan keluhannya kepada dinas terkait. Jika misalkan sungkan melaporkan gejala PMK, bisa melalui perwakilan koordinator penyuluh di kecamatan.

“Sampaikan ke penyuluh yang ada di kecamatan kalau ada gejala seperti itu. Jangan diam. Yang terpenting dalam hal ini khususnya DKPP harus lebih proaktif dan antisipatif,” urainya. Sementara itu, Kepala DKPP Sumenep, Arief Firmanto ketika dikonfirmasi belum ada direspon, baik melalui sambungan telp maupun pesan WhatsApp. (dan/gie)