Dalam hal ini, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memiliki berbagai program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang.

“Pemerintah daerah sebenarnya memiliki banyak alat untuk mengatasi ini, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Puspaga harus menjadi tonggak utama dalam membantu keluarga menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat, bukan dengan jalan pintas menikahkan anak yang masih di usia sekolah,” kata Amithya, Selasa (25/02/2025) tadi.

Menurutnya, masih banyak orang tua yang memilih pernikahan dini sebagai solusi. Tentunya, keputusan tersebut justru menempatkan anak pada tantangan yang lebih berat di usia. masih muda.

Baca juga :

“Sebenarnya dengan pernikahan dini yang dijadikan solusi, anak memasuki tantangan yang lebih berat. Dibandingkan jika mereka diarahkan kembali untuk masuk dalam koridor yang benar, bahwa di usia belajar ya harusnya belajar. Bukan menikah,” ujarnya.

Sehingga, dalam hal ini Mia menekankan pentingnya sinergi dari berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini. Termasuk, juga memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

“Pemerintah daerah, PKK, Puspaga, kelurahan hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus bergerak bersama. Puspaga saat ini mulai aktif kembali dan kita harus percaya program ini bisa membantu memutus rantai pernikahan dini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mia juga menegaskan perlunya peta jalan yang jelas untuk mengurangi angka pernikahan dini secara bertahap. “Target kita memang zero pernikahan dini, tapi yang terpenting adalah mengurangi jumlahnya sedikit demi sedikit dengan konsep penyelesaian yang terarah,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa kondisi disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Direncanakan pada tahun 2025 akan lebih gencar untuk di sosialisakan karena itu merupakan salah satu program strategis.

“Puspaga itu sudah ada, tapi memang belum merata di semua kelurahan. Di tahun depan, kami akan lebih gencar mensosialisasikan Puspaga, karena ini merupakan program strategis dari Kementerian PPA,” kata Donny, Selasa (31/12/2024) tadi.

Ditambahkannya, bahwa Puspaga dirancang untuk mengoordinasikan berbagai program, seperti pembentukan posyandu dan PAUD, dengan melibatkan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan. Selain itu, juga akan membantu mendeteksi dan menangani permasalahan keluarga lebih cepat.

Baca juga :

“Misalnya, kasus KDRT yang biasanya baru dilaporkan setelah 1-2 tahun, dapat segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Dalam program Puspaga itu sendiri, nantinya akan dibekali dengan pelatihan dan ilmu untuk menangani berbagai masalah keluarga, termasuk KDRT, bullying dan kekerasan dalam pacaran. Selain itu, Puspaga akan bekerja sama dengan pihak kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan asesmen dan memastikan perlindungan bagi petugas.

“Ada ancaman terhadap petugas saat menangani kasus, seperti yang terjadi di awal tahun di Kelurahan Jatimulyo. Pelaku mengancam petugas, sehingga korban kami tempatkan di save house dan berkoordinasi dengan Polresta untuk pengamanan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) juga menjasi bagian penting dari Puspaga, yang berfokus pada layanan konseling. “PATBM menjadi salah satu program yang harus ada di setiap Puspaga untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban,” ujarnya.

Dengan penguatan program Puspaga di seluruh kelurahan, Donny berharap dapat menekan angka KDRT dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kota Malang. “Kami optimis, dengan dukungan semua pihak, program ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” imbuh Donny. (rsy/sit)