“Aset Pemkab Banyuwangi bisa digunakan untuk bangunan Kantor KMP, guna percepatan program ekonomi kerakyatan. Ini bentuk dukungan Pemkab Banyuwangi terhadap program prioritas Presiden,” kata Bupati Ipuk, Jumat (02/01/2026) tadi.

Salah satu bukti itu, yakni bangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Karangrejo, yang menempati lahan milik Pemkab, yang berada di area Kantor Kelurahan Karangrejo. Groundbreaking pembangunan kantor koperasi desa tersebut dilakukan Bupati Ipuk bersama Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol (Arm) Triyadi Indrawijaya di area Kantor Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Rabu (31/12/2025) lalu.

Baca juga :

“Saat ini juga ada desa yang sudah mengajukan penggunakan aset Pemkab untuk pembangunan KMP,” tambah Bupati Ipuk.

Dandim Banyuwangi, Letkol (Arm) Triyadi, berterima kasih atas dukungan Pemkab Banyuwangi dalam proses pembangunan KMP. Groundbreaking tersebut merupakan titik ke 82 yang difasilitasi Kodim bersama Pemkab dan pemerintah desa.

“Dukungan Pemkab dan desa sangat bermanfaat dalam percepatan pembangunan fisik KMP di Banyuwangi terutama terkait kesediaan lahan. Kami targetkan sampai akhir Januari 2026, ada tambahan 6 Kantor KMP baru yang berdiri,” katanya.

Ditambahkan Dandim, proses pembangunan akan dilakukan dengan konsep karya bakti padat karya, dengan melibatkan masyarakat sekitar agar keberadaan koperasi juga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Untuk material bahan baku pembangunan juga dibeli dari toko bangunan di sekitar koperasi dibangun,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan program hibah daerah Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan melalui Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Malang. Program tersebut, diikuti seluruh pengurus KKMP dari 57 kelurahan dan akan berlangsung selama tiga hari, atau hingga Rabu (15/10/2025) lusa.

“Ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh para pengurus koperasi. Alhamdulillah, Diskopindag melalui Dekopinda sudah menganggarkan pelatihan selama tiga hari. Mereka akan dilatih langsung oleh narasumber yang kompeten,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa pelatihan itu penting agar para pengurus dapat memahami cara mengoperasionalkan koperasi sesuai ketentuan. Materi pelatihan juga menghadirkan perwakilan Bank Himbara dan Dekopinda, yang memberikan pendampingan terkait manajemen usaha hingga kerja sama dengan sektor swasta.

Baca juga :

“Setelah tiga hari ini, harapannya mereka sudah paham apa yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana mengelola dana, menentukan bidang usaha, sampai proses penganggarannya. Setiap kelurahan pasti punya karakteristik berbeda, ada yang bergerak di usaha sembako, LPG, atau bidang lainnya,” jelasnya.

Nantinya, ujar wali kota, setiap koperasi Merah Putih mendapat plafon maksimal hingga Rp 3 miliar. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

“Mereka tidak serta-merta menerima Rp 3 miliar. Semua disesuaikan dengan kemampuan koperasi dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman. Pelatihan ini juga untuk melatih mereka agar bisa mengukur kemampuan finansialnya,” tuturnya.

Terkait kesiapan pengurus, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa para pengelola KKMP sudah memiliki kapasitas, namun membutuhkan penguatan agar operasionalnya berjalan sesuai aturan. “Bukan belum mampu, tapi mereka menunggu pelatihan ini agar tidak salah langkah. Kami yakin, setelah memahami operasionalnya, mereka bisa bergerak cepat. Targetnya, dalam satu tahun koperasi sudah bisa mandiri,” tegasnya.

Selain peningkatan SDM, Pemkot Malang juga siap mendukung kebutuhan infrastruktur koperasi di tingkat kelurahan. “Kalau ada kebutuhan prioritas yang belum bisa ditangani koperasi, nanti pemerintah siap membantu. Karena keberhasilan program ini harus didukung bersama,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kehadiran pimpinan daerah ini, menjadi bukti nyata bahwa Lumajang siap menjadi daerah penggerak koperasi desa yang progresif dan inklusif. “Program ini adalah langkah strategis yang sangat kami apresiasi. Lumajang siap menjadi bagian dari gerakan besar koperasi nasional yang mengedepankan kemandirian dan keadilan ekonomi berbasis desa,” kata Wakil Bupati Yudha.

Menurutnya, peluncuran Kopdeskel Merah Putih sejalan dengan visi pembangunan yang telah dijalankan di Lumajang. Yakni, memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi, BUMDes dan pemberdayaan UMKM.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menilai, koperasi yang kuat akan menjadi penopang utama pembangunan desa berkelanjutan. Kabupaten Lumajang sendiri, selama ini dikenal aktif dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal. Bahkan, banyak desa telah menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan semangat koperasi, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok usaha bersama, hingga digitalisasi pemasaran produk lokal.

Wabup Yudha pun menegaskan, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam pengelolaan koperasi. “Koperasi tidak cukup hanya dibentuk, namun juga harus dikelola secara modern, akuntabel dan mampu menjawab tantangan zaman,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan modal sosial yang kuat dan semangat gotong royong yang mengakar, Lumajang optimistis mampu menjadi salah satu daerah yang paling siap dan paling progresif dalam implementasi Kopdeskel Merah Putih. “Kami tidak ingin sekadar menjalankan program. Kami ingin menciptakan dampak nyata: ekonomi desa tumbuh, masyarakat berdaya, dan Lumajang ikut memperkuat fondasi ekonomi nasional,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, menyatakan dukungan penuh dari sisi regulasi dan penganggaran. Dirinya menyebut koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat yang perlu didukung lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

“Kami siap memperkuat landasan hukumnya di daerah, termasuk membuka ruang lebih besar dalam APBD untuk mendukung koperasi desa yang produktif dan inovatif,” ungkapnya.

Peluncuran Kopdeskel Merah Putih dinilai menjadi momen bersejarah dan titik balik bagi desa-desa di Lumajang untuk bangkit secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Lumajang melihat, inisiatif ini sebagai peluang emas untuk memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dan membangun jejaring dagang antar desa secara nasional.

Koperasi bukan lagi sekadar pilihan alternatif, tapi telah menjadi jalan utama menuju kedaulatan ekonomi dari desa. Dan Lumajang, dengan seluruh potensinya, siap mengambil peran sebagai lokomotif perubahan itu. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan kegiatan secara nasional ini, juga diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang. Khusus Kabupaten Malang, kegiatan digelar di Desa Randugading, Kecamatan Tajinan.

Peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto, mengibaratkan koperasi seperti lidi. Satu lidi menurutnya memang tidak berarti, namun jika ratusan lidi dijadikan satu maka akan menguatkan perekonomian.

“Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah,” kata Presiden RI.

Bahkan, Presiden Prabowo mengibaratkan bahwa pihak yang kuat, tidak mau berurusan dengan koperasi. Mereka, akan lebih memilih untuk membuat perusahaan.

Baca juga :

“Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat menjadi anggota koperasi pun tidak mau, kalau sudah kuat sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, maka yang dia bikin itu PT. Dia bikin holding, incorporated, corporation dan bla bla bla,” ujarnya.

Padahal, menurut Presiden RI, koperasi bisa memperkuat ekonomi. Dirinya lantas mengibaratkan, koperasi seperti lidi yang akan berguna jika jumlahnya ratusan.

“Jadi dari lemah, lemah, lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Presiden RI.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, berharap melalui Peluncuran 80 ribu Kopdeskel (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih ini perekonomian kerakyatan pedesaan bisa bergerak cepat. Sesuai dengan arahan Presiden RI, Koperasi Merah Putih ini menjadi distributor baik dari masyarakat ke pusat maupun dari perkotaan ke pedesaan.

“Penyaluran produksi pertanian di daerah nantinya bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pendistribusian seperti pupuk maupun Gas LPG bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat,” ungkap Bupati Malang.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa Traktor Roda 2 kepada Kelompok Tani Srigading I, Desa Randugading, Kecamatan Tajinan. Bantuan ini, diserahkan secara simbolis oleh Bupati Malang kepada Kepala Desa Randugading. (kom/mlg/gie)

Wali Kota Wahyu menyampaikan, bahwa peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP) ini menjadi tonggak penting penguatan ekonomi mikro berbasis potensi lokal di tiap kelurahan dan desa. Tentu, dirinya menyambut baik penguatan kelembagaan koperasi yang telah berbadan hukum melalui notaris dan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Koperasi Merah Putih sudah dijalankan di beberapa daerah. Di Kota Malang, sudah ada yang berjalan di Kelurahan Bumiayu dengan omset Rp 175 juta dari unit usaha sembako dan simpan pinjam. Jumlah anggotanya mencapai 130 orang,” jelas Wali Kota Wahyu.

Untuk saat ini, tambahnya, KMP di Kota Malang sudah terbentuk di 57 kelurahan. Ke depan, koperasi ini akan diarahkan untuk bersinergi dengan BUMN seperti Pertamina, Bulog dan PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk unit usaha yang dikembangkan, mencakup LPG, beras, sembako, hingga klinik dan apotek, termasuk juga menyesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di tiap kelurahan.

Baca juga :

“Harapannya di Koperasi Merah Putih ini harga lebih murah, karena tujuannya untuk memotong mata rantai dan dapat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal ini, Wali Kota Wahyu menargetkan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus dan pengawas koperasi dapat digelar awal Agustus 2025. “Kami akan Bimtek dulu karena latar belakang pengurus beragam, ada yang belum punya pengalaman di koperasi. Setelah itu baru kami lanjutkan dengan koordinasi pendanaan dan sinergi dengan DPRD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pelatihan akan melibatkan 57 koperasi KMP di Kota Malang, bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). “Kami akan satukan pelatihan untuk pengurus dan pengawas koperasi. Fokusnya pada kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, termasuk teknis pelaksanaan unit usahanya,” ucap Eko.

Terbentuknya Koperasi Merah Putih ini, menurutnya untuk memotong mata rantai distribusi agar harga lebih murah dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Termasuk juga akan bersinergi dan berkolaborasi dengan koperasi-koperasi lainnya.

“Kita tidak ada kompetisi dengan koperasi lainnya. Tapi akan bersinergi, berkolaborasi menjadi kekuatan sendiri dari ekonomi mikro untuk KMP,” imbuh Eko. (pro/rsy/sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menekankan pentingnya pelaksanaan KMP agar tidak hanya sebagai formalitas saja. Namun, diharapkan koperasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat secara langsung, dengan menyesuaikan model usaha berdasarkan potensi masing-masing wilayah.

“Esensinya KMP ini memang untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Maka pengelolaannya harus disesuaikan dengan kondisi eksisting dan potensi yang memang sudah ada di kelurahan,” ujar Mia, Selasa (08/07/2025) tadi.

Mia juga mencontohkan, salah satunya seperti di Kelurahan Sanan yang dikenal sebagai sentra tempe dan keripik tempe. Keberadaan KMP di sana, menurutnya bisa diarahkan untuk menyokong para pelaku usaha yang masih membutuhkan dukungan pendanaan maupun pembinaan lanjutan.

“Saya yakin tidak semua pelaku usaha tempe di Sanan sudah terjangkau pembinaan. Nah, koperasi baru seperti KMP bisa menyasar yang masih perlu dibantu. Kita tinggal lihat dampaknya terhadap usaha yang sudah ada,” katanya.

Baca juga :

Terkait dengan pendanaan KMP, menurutnya Pemkot Malang telah mengalokasikan dana dari APBD 2025 untuk pembentukan legalitas dengan masing-masing Rp 2,5 juta per kelurahan. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan notaris dan proses administrasi lainnya.

“Untuk pembiayaan di tahun ini, sudah kami alokasikan untuk notaris dan legalitas KMP. Itu sudah selesai. Harapan kami, nanti untuk permodalan bisa disokong oleh pemerintah pusat, agar APBD hanya fokus pada administrasinya saja,” ucapnya.

Mia juga mengapresiasi fleksibilitas kebijakan yang memperbolehkan pembentukan KMP melalui koperasi eksisting, menghidupkan koperasi yang lemah, atau mendirikan koperasi baru. Salah satunya telah diterapkan di Kelurahan Bumiayu, yang memanfaatkan koperasi lama yang sudah berjalan.

“Keberhasilan KMP akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas pengurus serta kemampuannya dalam memahami potensi wilayah masing-masing. Bahkan, ketika kami mengumpulkan seluruh kecamatan dan kelurahan, sudah kami sampaikan agar pengurus bisa memperkuat identitas atau karakteristik dari wilayah masing-masing,” lanjutnya.

Menanggapi isu bahwa KMP dianggap sebagai proyek politik pasca Pilkada, Mia memilih untuk menilai kinerja pengurus koperasi berdasarkan hasilnya, bukan proses penunjukannya. “Pilihan atau tidak, yang penting kan nanti kerjanya beres. Semua pengurus pasti mendapatkan peningkatan kapasitas, meskipun mereka sudah punya pengalaman. Itu akan kami pantau terus. Program ini tidak bisa kami lepas begitu saja,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Di Kota Malang sendiri, legalitas Koperasi Merah Putih di 57 kelurahan telah dirampungkan per 12 Juni 2025 lalu. “Memang perintahnya untuk pembentukan Koperasi Merah Putih inikan harus cepat. Bahkan, di bulan Juni ini harus selesai,” tegas Eko, Kamis (19/06/2025) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pembentukan koperasi merupakan tahap awal yang wajib dilaksanakan. Untuk memastikan kapasitas dan kesiapan anggota, nantinya akan dilaksanakan pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek).

Baca juga :

“Masalah koperasi itu dibentuk dulu. Memang perintahnya harus cepat. Nanti kalau belum mampu di bidangnya akan kita lakukan Bimtek atau pelatihan,” tambahnya.

Saat disinggung terkait jadwal pelatihan, Eko mengaku bahwa masih belum dilaksanakan, namun sudah direncanakan. Dia memastikan bahwa setelah lembaga koperasi terbentuk secara administratif, tahapan peningkatan kapasitas akan segera menyusul.

“Untuk Bimtek belum, tapi dibuat dulu lembaganya. Sudah clear 100 persen. Nanti juga akan ada diklat mengenai pelatihan koperasi lah pokoknya,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Diuraikan Wawali Ali, dari total 57 koperasi yang diajukan, hampir 50 di antaranya telah menyelesaikan proses legalitas. Sisanya masih dalam tahap percepatan pemberkasan menjelang tenggat waktu yang telah ditentukan.

“Targetnya tanggal 5 Juni ini sudah selesai. Berkas persyaratan dari pengurus sudah lengkap dan Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) terakhir juga sudah dilakukan,” kata Wawali Ali, Selasa (03/06/2025) tadi.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa dalam proses musyawarah sebelumnya, telah dihadirkan notaris secara langsung untuk mempercepat pemberkasan dan validasi dokumen. Muskel terakhir yang dilaksanakan pada 28 hingga 29 Mei 2025 kini masih dalam tahap proses finalisasi.

“Sebagai bentuk percepatan, Pemkot Malang telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus sejak 20 Mei 2025. Satgas ini melibatkan perangkat kelurahan, RT/RW, dan unsur masyarakat setempat dalam menentukan struktur kepengurusan koperasi,” tambahnya.

Lebih lanjut Wawali Ali juga mengatakan, bahwa semua usulan itu berasal dari warga, seperti nama-nama koperasi dan pengurus. Pemkot Malang menurutnya hanya memfasilitasi dan akan terus melakukan evaluasi sampai akhir tahun.

“Semua usulan kan dari bawah, nama-nama bukan dari kita tapi dari sana (masing-masing koperasi), ada penunjuk langsung. Tapi evaluasi tetap kita lakukan terus sampai akhir tahun mendatang,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Mengenai kepastian rencana ini, disampaikan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, seusai memimpin rapat penggeseran anggaran untuk pembangunan insfrastruktur jalan di pedesaan yang berlangsung di Room Intelligence Pemkab Situbondo, Jumat (23/05/2025) tadi.

“Persolan keterlambatan pembayaran gaji karyawan eks Prusda Pasir Putih selama satu bulan, pasti kita selesaikan. Karena bagaimanapun, kasihan mereka. Hampir setiap hari kita koordinasi untuk menyelesaikan persolan tersebut,” kata Mas Rio-sapaan Bupati Situbondo.

Mas Rio menambahkan, keputusan pembayaran gaji bagi karyawan eks Prusda Pasir Putih, akan diambil dalam waktu dekat. “Saya minta kepada dinasnya paling cepat Senin dibayarkan. Karena kita sudah punya keputusan untuk membayar mereka,” tegas Mas Rio.

Tidak hanya itu, dirinya juga menjelaskan, bahwa keterlambatan dalam pembayaran gaji kepada karyawan eks Prusda Pasir Putih, bukan disengaja. Tetapi, dengan beberapa pertimbangan, seperti kemungkinan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebab bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Baca juga :

“Apabila kita tidak berhati-hati dalam memberikan gaji tersebut, maka berbenturan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 dan kita pasti menjadi temuan BPK RI. Tapi, apapun yang terjadi kita harus membayar gaji mereka,” tambah Mas Rio.

Bahkan, sambung Mas Rio, gaji mereka dari Januari, Februari dan Maret, itu sudah pasti menjadi temuan BPK. Namun demikian, Pemkab Situbondo tetap mengutamakan kesejahteraan para pekerja dan siap menerima konsekuensi administratif demi memenuhi hak-hak karyawan tersebut.

“Langkah terburuk pembayaran gaji karyawan eks Prusda Pasir Putih, itu yakni adanya temuan BPK. Tapi mau gimana lagi, mereka karyawan eks Prusda Pasir Putih, yang gajinya harus di bayarkan. Toh Pemkab Situbondo juga mendapat penerimaan keuangan dari pengelolaan Wisata Pasir Putih tersebut,” tambah Mas Rio.

Terkait dengan solusi jangka panjang karyawan Wisata Pantai Pasir Putih, Mas Rio mengatakan bahwa ada dua skema yang sedang dikaji. Diantaranya, sistem outsourcing dan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Akan tetapi, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.

“Jika menggunakan skema outsourcing, maka akan ada kendala. Sebab, skema outsourcing itu hanya untuk tenaga kebersihan, sopir dan penjaga malam. Lalu bagaimana dengan manajerialnya? Maka butuh juga diselesaikan. Atau solusi kedua, yakni mendirikan BLUD, seperti Wisata Madang Maning di Daerah Purwokerto, Jawa Tengah,” terang Mas Rio. (her/sit)