Apresiasi RDP diberikan, karena DPRD akhirnya bergerak. Namun di sisi yang lain, kritik tajam ditujukan karena langkah ini dinilai terlambat, terlebih jika akhirnya hanya sebagai formalitas tanpa hasil nyata.

“Bagaimanapun, meski terlambat, tetapi sudah tepat bilamana ada upaya dari DPRD untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang berkompeten dengan perkara penataan kepegawaian di Kabupaten Malang. Namun, rakyat tidak hanya butuh RDP. Sesungguhnya rakyat butuh tindakan berani, berintegritas dan tidak pandang bulu,” kata Wiwid, Selasa (21/04/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pelantikan anak bupati sebagai Kepala DLH, hanyalah puncak gunung es dari banyak permasalahan tata kelola kepegawaian di Kabupaten Malang. Sebab, perlu di ingat bahwa banyak fakta fenomena kepegawaian yang ‘lucu’ dan patut diduga tidak berbasis merit.

“Setidaknya, beberapa hal itu diantaranya seperti pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (sekarang aktif, red) yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lalu, hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama tahun 2024 (Juni, red) yang telah selesai namun diabaikan tanpa kejelasan. Termasuk, job fit yang mengikutkan pegawai mendekati masa pensiun – sebuah prosedur yang tidak logis dan membuang waktu,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, juga Pelaksana Tugas (Plt) berkepanjangan di berbagai dinas, yang itu melanggar batas maksimal yang ditentukan peraturan. Kemudian, pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang tidak mencakup semua posisi yang di-Plt-kan, menunjukkan adanya diskriminasi prosedur. Termasuk, uji kompetensi terhadap pejabat yang sudah menjabat – sebuah prosedur absurd yang hanya dijadikan alat legitimasi, bukan evaluasi sesungguhnya.

“Dari semua proses tata kepegawaian yang menurut kami lucu-lucu dan seperti menunjukkan sistem kepegawaian di Kabupaten Malang, itu tidak memiliki tata rencana yang baik berbasis sistem merit. Maka, dengan ini Lira Kabupaten Malang meminta DPRD, agar jangan jadikan RDP sebagai sandiwara politik. Panggil semua pihak secara transparan,

termasuk Tim Pansel, Baperjakat, BKPSDM, bupati dan siapapun yang terkait dengan tata kelola kepegawaian. Termasuk, buka seluruh dokumen seleksi kepada publik, termasuk hasil uji kompetensi, rekam jejak peserta, serta alasan diabaikannya hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama 2024,” paparnya.

Masih menurut Wiwid, jika dalam proses RDP ditemukan kesalahan masif, sistematis dan terstruktur, hingga terdapat penyalahgunaan wewenang, nepotisme terstruktur dan penghinaan berulang terhadap sistem meritokrasi yang melanggar undang-undang serta merugikan kepercayaan publik, maka Lira mendesak DPRD untuk berani mengambil opsi yang diatur konstitusi. Yakni, menyampaikan usul pemberhentian (impeachment) kepada Bupati Malang, demi menjaga marwah amanat publik terhadap pemerintahan yang bersih, jujur dan benar bekerja untuk rakyat.

“Demikian Lira Kabupaten Malang sampaikan dan dengan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, pers dan organisasi kepemudaan, untuk mengawal jalannya RDP di DPRD. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengorbankan masa depan birokrasi Malang yang bersih, profesional dan berintegritas,” ungkapnya. (sit)

Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengatakan bahwa teguran dari pusat tersebut menjadi salah satu masukan fraksi untuk bergerak. Surat resmi sudah dilayangkan ke Ketua DPRD Kabupaten Malang, agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan segera digelar.

Zulham juga menegaskan, bahwa pengawasan yang dilakukan, bukan karena posisi Bupati Sanusi sebagai kader partai. Melainkan, sebagai wujud tanggung jawab menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Bagi kami, pengawasan bukan sekadar respons atas satu peristiwa, melainkan manifestasi tanggung jawab ideologis dalam menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas,” tegas Zulham, Senin (20/04/2026) tadi.

Mengenai pelaksanaan RDP, Zulham mengatakan, bahwa akan dijadwalkan dalam waktu dekat dengan menghadirkan pimpinan DPRD dan seluruh fraksi, komisi terkait, Baperjakat hingga Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Fraksi PDI-Perjuangan ingin menelisik utuh, proses seleksi dari hulu ke hilir guna memastikan prinsip meritokrasi dan aturan perundang-undangan berjalan. Mengenai hasil RDP, nantinya akan menjadi dasar sikap politik fraksi selanjutnya.

“Kami memastikan akan menelisik secara utuh proses seleksi terbuka JPTP ini. Fokus kami adalah memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Baca juga :

Langkah fraksi ini, ungkap Zulham, membuka ruang pembenahan sistem promosi jabatan di daerah. Tujuannya, agar polemik serupa tidak terulang, Baperjakat dan Pansel JPTP perlu membeberkan seluruh dokumen seleksi secara terbuka dalam forum RDP, mulai dari pengumuman, hasil asesmen kompetensi, rekam jejak, hingga berita acara penilaian akhir.

Ditambahkannya, bahwa DPRD juga akan menggandeng KASN atau Ombudsman, untuk audit independen terhadap proses yang telah berjalan. Di sisi regulasi, Pemkab Malang perlu menyusun aturan teknis yang mewajibkan calon pejabat struktural mempublikasikan LHKPN dan surat pernyataan bebas konflik kepentingan sebelum dilantik.

Partai politik pengusung kepala daerah, pun dituntut konsisten mengedepankan pengawasan substantif, bukan pembelaan politik. Dengan keterbukaan data dan pengawasan berlapis, marwah birokrasi yang profesional dan akuntabel bisa ditegakkan sekaligus memutus mata rantai politik kekerabatan di pemerintahan daerah.

Saat disinggung kemungkinan menghadirkan pihak lain, seperti LSM Lira yang dalam perkara seleksi terbuka (Selter) Pemkab Malang pada Juni 2024 lalu, kini melayangkan gugatan Citizen Law Suit kepada Bupati Malang, BKN, Mendagri dan Menpan RB, dalam perkara Selter tujuh eselon II, Zulham menjelaskan bahwa semua akan dikonfirmasi secara jelas dalam RDP. Pihaknya pun, juga akan mengikuti perkembangan dari proses hukum gugatan yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen itu.

“Kita akan coba tanya seterang-terangnya. Termasuk, kaitan mengenai perkara itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lira Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, saat dikonfirmasi terpisah mengenai rencana RDP Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, berharap agar pemanggilan itu menghasilkan keterbukaan dalam proses pemerintahan di kabupaten. Itu karena, salah satu alasan yang membuat pihaknya melayangkan gugatan, adalah karena tranparansi.

“Kalaupun pada akhirnya Lira turut diundang nantinya, Lira akan siap,” ujar Wiwid.

Sebagaimana diberitakan, anak Bupati Malang, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, per Senin (13/04/2026) lalu. Sebelum dilantik, yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Kepala DLH sekaligus Sekretaris DLH. Posisi tersebut, berlangsung sejak sekitar Maret 2024, sementara pada Juni 2024, berlangsung Selter tujuh pejabat eselon II. Cukup lamanya masa jabatan Plt di satu dinas, membuatnya menjadi pejabat terlama berstatus Plt. (sit)

Disampaikannya, bahwa dalam kerangka good governance, hal ini menjadi ujian terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas dan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Relasi kekerabatan dengan kepala daerah dalam penunjukan pejabat, membuat publik wajar mempertanyakan, apakah proses tersebut bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Nepotisme, meski tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, tetap menjadi persoalan etis serius karena berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengaburkan prinsip keadilan birokrasi. Selain itu, situasi ini mengandung potensi konflik kepentingan, di mana kepentingan pribadi atau keluarga, dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan publik.

Dalam kerangka good governance, ujarnya, konflik kepentingan harus dikelola melalui mekanisme jelas seperti deklarasi terbuka, pembatasan kewenangan, hingga pengawasan independen. Tanpa langkah tersebut, kebijakan berisiko bias dan tidak berpihak pada masyarakat luas.

“Kalau pengelolaan pemerintahan dijalankan dengan prinsip good governance yang ketat, polemik semacam ini tidak akan terjadi,” kata Pietra, Senin (20/04/2026) tadi.

Dirinya menilai, bupati sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab moral untuk memberi teladan. Kepemimpinan yang abai terhadap etika, berpotensi membentuk budaya birokrasi serupa, karena perilaku organisasi cenderung mengikuti arah pimpinannya.

Baca juga :

Dari pengangkatan ini terlihat, bupati membiarkan hal tersebut terjadi dengan dalih kapasitas dan prosedur transparan, padahal desas-desus sudah muncul sejak periode kepemimpinan pertama.

Karier Avi, disebut berkelindan di Dinas Lingkungan Hidup, seolah sudah disiapkan untuk posisi yang kini disandang. Rekam jejaknya menunjukkan tour of duty tidak jauh dari dinas tersebut, tanpa mutasi ke OPD lain untuk menguji kapasitas birokrat.

Langkah bijak yang seharusnya dipilih, ungkapnya, adalah mutasi ke Pemerintah Provinsi. Sehingga, rekam jejak kapasitas lebih teruji, lalu kembali ke Kabupaten Malang setelah masa jabatan bupati berakhir.

Kasus Avi, paparnya, bukan yang pertama di Indonesia. Praktik politik dinasti, sudah lama terjadi. Seperti kala itu, Adlin Tambunan yang dilantik menjadi Wakil Bupati Serdang Bedagai pada Maret 2021, saat ayahnya menjabat Bupati Deli Serdang, atau di Provinsi Banten pada masa Ratu Atut Chosiah.

Menurut Pietra, lemahnya integritas pejabat menjadi akar masalah. Ukuran integritas itu sederhana, yaitu apa yang dilakukan harus sama dengan apa yang diucapkan. Ketika pemimpin tidak mencerminkan hal tersebut, standar moral birokrasi ikut melemah.

“Sebaliknya, konsistensi integritas akan menjadi benteng utama mencegah praktik menyimpang,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Avi sebelum dilantik menjadi Kepala DLH, sebelumnya sebagai Sekretaris DLH sekaligus Plt Kepala DLH sejak sekitar Maret 2024. Sedangkan sekitar Juni 2024, Pemkab Malang menggelar seleksi terbuka (Selter) untuk tujuh posisi eselon II, seperti Kadis, Direktur RSUD hingga Kepala BPBD. (sit)

Sekedar diketahui, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, adalah anak Bupati Malang atau ‘Putra Mahkota’ yang menduduki posisi Sekretaris DLH. Secara bersamaan, atau terhitung sejak Maret 2024, Avi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) di Kepala DLH atau rekor terlama menjabat posisi Plt di satu dinas. Sementara Astri, sebelumnya adalah Sekretaris Disperindag dan Indra, sebelumnya mengisi posisi Camat Pujon.

Selain melantik tiga nama itu, ada total sebanyak 447 pegawai, yang turut dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan. Prosesi pelantikan sendiri, dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Kepala OPD hingga peserta pelantikan dari mulai Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Bupati Sanusi dalam sambutannya, menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan menjadi bagian penataan pemerintahan yang baik. Yang mana, pelaksanaan menggunakan sistem merit.

Baca juga :

Karenanya, tambah bupati, dalam pelaksanaan juga dilakukan pembacaan pakta integritas. “Tadi pembacaan pakta integritas itu harus diikuti semua. Karena pakta integritas itu adalah untuk semua pejabat,” kata Bupati Sanusi.

Masih menurut bupati, bahwa proses atau tahapan pelantikan yang dilakukan secara transparan. Termasuk, tidak ada sistem jual beli jabatan.

“Karenanya kalau ada (jual beli jabatan, red), tolong disampaikan. Karena itu tidak benar. Bahkan kalau perlu, sampaikan juga kepada siapa jual beli itu dilakukan. Kalau perlu, bupati yang mengembalikan uangnya,” ujarnya.

Dengan dilantiknya tiga nama mengisi posisi kekosongan di eselon II, maka sedikitnya ada empat jabatan eselon II yang masih kosong. Empat posisi itu, yakni staf ahli, Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air (PUSDA) dan Inspektorat. (sit)

Sekolah yang berada di Jalan Raya Apel No.61, Semanding, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, ini memang menerapkan Bahasa Inggris, untuk komunikasi sehari-hari. Para siswa SMP Ar-Rohmah Putra, pun sangat antusias mengikuti gelaran yang diadakan selama dua hari, yaitu mulai Senin (31/07/2023) dan Selasa (01/08/2023).

Sekretaris BPBD Jatim, Andhika Nurrahmat Sudigda, dalam kesempatan itu memberikan materi tentang manajemen bencana sekaligus membuka kegiatan ini. “Bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia. Hal ini, disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam. Manusia juga berperan penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda dan dampak psikologis,” jelas Andhika Nurrahmat Sudigda.

Baca juga :

Andhika juga menyampaikan, mengenai bermacam-macam bencana yang terdapat di Jawa Timur. Juga, mengenal karakter skala gempa yang ringan, namun sangat berperan terhadap siklus ke depannya.

Kegiatan SPAB kali ini, difasilitatori oleh Aslichatul Insiyah, Nurul Wachida dan Doddy Prakasa F. Sebanyak 100 orang hadir, sebagai peserta dalam SPAB kali ini. Mereka, berasal dari siswa dan stakeholder sekolah.

Kegiatan ini, juga dihadiri Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) BPBD Jatim, Muhammad Chisjqiel, Kabid PK BPBD Kabupaten Malang, Zainuddin, ‌Kepala SMP Ar-Rohmah Putra, Syarif Hidayatullah dan Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kamilin. (hms/gie)

Ketua Panitia, Baitur Rahman, mengatakan ada beberapa rangkaian kegiatan Go Slides yang digelar selama lima hari atau mulai 6 hingga 10 Juli. Kegiatan itu, mencakup kejuruan pada siswa serta kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Untuk kegiatannya, itu yang terkait dengan kejuruan siswa. Seperti service elektronik gratis dan service handphone gratis. Lalu, juga ada bazar, pengobatan dan check-up gratis, sunat masal gratis, donor darah hingga seminar nasional pencegahan narkoba, seminar teknologi dan pengajian Akbar,” ujarnya, Minggu (09/07/2023) tadi.

Baca juga :

Kepala Sekolah SMK Putra Bangsa, Moh Bain, menambahkan bahwa acara Go Slides itu merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan sejak sekolah berdiri. Biasanya, pelaksanaan digelar dengan biasa saja.

“Acara Go Slides ini pertama kali di acara wisuda ke tujuh. Kalau sejak awal, itu kami biasanya mengadakan dengan kegiatan yang biasa. Namun saat ini dikonsep berbeda,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, ke depan akan melakukan dobrakan kegiatan baru dengan inovasi-inovasi supaya mengikuti modernisasi zaman. Sehingga, kegiatan yang digelar betul-betul memberikan kontribusi yang nyata pada masyarakat sekitar.

“Seperti seminar pencegahan narkoba ini, harapan kami memberikan edukasi pada masyarakat, karena narkoba sangat berbahaya. Semoga, ke depan setiap momen yang diadakan di SMK Putra Bangsa, betul-betul memberikan kontribusi yang nyata pada masyarakat,” paparnya. (azm/sit)