Diketahui, jika belum terbentuknya AKD DPRD hingga saat ini, lantaran masih menunggu surat keputusan pimpinan definitif dari dua partai, yakni PDI-Perjuangan dan Golkar. “Sudah ada dua partai yang menyerahkan daftar nama pimpinan DPRD Trenggalek periode 2024-2029, yakni PKB dan PKS. Sedangkan Golkar dan PDI-Perjuangan, belum menyerahkan,” ungkap Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, saat dikonfirmasi, Selasa (17/09/2024) tadi.

Dirinya menegaskan, belum terbentuknya unsur pimpinan definitif, maka pembentukan AKD dan pembahasan R-APBD 2025 masih belum bisa dilaksanakan. Itu karena, pimpinan sementara yang sedang menjabat sekarang tidak berwenang untuk menetapkan AKD. Pembentukan AKD merupakan ranah pimpinan definitif. Jika merujuk pada regulasi, ada empat tugas pimpinan sementara.

Rinciannya, memimpin rapat dewan, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan definitif. “Penetapan pimpinan definitif belum terjadwal karena serangkaian tahapan sebelumnya juga belum selesai. Sembari menunggu usulan nama calon pimpinan definitif dari partai politik. Utamanya, empat partai politik peraih kursi terbanyak di DPRD Trenggalek. Dan tinggal dua partai saja yang belum menyerahkan usulan nama calon pimpinan. Kita tunggu saja, semoga segera terealisasi,” imbuhnya.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek sementara, Doding Rahmadi membenarkan jika pembentukan AKD masih menunggu unsur pimpinan definitif. Dengan belum terbentuknya AKD, maka pembahasan R-APBD 2025 masih belum bisa dilakukan.

“Kita targetkan bulan ini AKD segera terbentuk agar fungsi dan tugas anggota dewan bisa dimaksimalkan,” tambah Doding.

Selain itu, DPRD Kabupaten Trenggalek juga ada agenda orientasi anggota dewan yang rencananya akan dilaksanakan 8 Oktober mendatang. “Orientasi anggota dewan itu terjadwal dari Provinsi Jatim. Jadi diikuti seluruh DPRD kabupaten dan kota se-Jatim,” katanya.

Disinggung soal tata tertib yang akan dipakai dalam pembentukan AKD, politisi PDIP ini menyampaikan, tata tertib yang digunakan adalah tata tertib lama. “Kita akan pakai tata tertib lama. Selain lebih efektif, pembentukan juga makan waktu. Sekarang sudah di penghujung tahun,” pungkas Doding. (mil/sit)

“Hari ini kita (Banggar, red) melanjutkan pembahasan R-APBD dengan TAPD dan sudah masuk finalisasi. Sesuai dengan ketentuan yakni seminggu sebelum 1 tahun anggaran berakhir maka Raperda tentang APBD tahun 2024, akan kita paripurnakan, Sabtu (25/11/2023) besok. Untuk selanjutnya, dimintakan evaluasi ke Gubernur Jatim,” kata Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Kamis (23/11/2023) siang.

Terkait proyeksi dalam APBD tahun 2024, Samsul menyampaikan dari postur anggaran Rp 1,8 triliun ada kenaikan dari beberapa sektor sekitar Rp 42 miliar. Tidak hanya itu, dalam rapat sebelumnya, Banggar DPRD juga mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan.

“Jadi kita ada kenaikan yang cukup signifikan, karena PAD kita kemarin ada tambahan sekitar Rp 14 miliar dan Rp 42 miliar. Sehingga, total PAD di APBD kita hampir Rp 300 miliar atau tepatnya Rp 298 miliar untuk tahun 2024 nanti,” paparnya.

Baca Juga :

Politisi PKB ini mengatakan, dalam rapat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024, juga disinggung terkait hilangnya Jembatan Munjungan oleh salah satu anggota Banggar. “Jadi bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Munjungan memang perlu tindakan preventif. Diketahui pasca bencana tersebut ada beberapa infrastruktur yang belum dibenahi,” jelas Samsul.

Terkait infrastruktur jembatan di Munjungan yang terdampak bencana beberapa waktu lalu, Pemerintah Daerah sudah melakukan pencegahan dini agar tidak mengalami kerusakan yang cukup besar. “Untuk itu kita dorong kepada TAPD agar ada rasionalisasi kegiatan di Dinas PUPR yang mana hasil rasionalisasi itu nantinya digunakan untuk kegiatan pembangunan penyangga jembatan kurang lebih sekitar Rp 500 juta,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, pasca bencana yang terjadi di Kecamatan Munjungan kemarin, bisa segera teratasi step by step. Karena harapan Pemerintah Daerah untuk mencari dana dari Pemerintah Pusat belum terlaksana sampai saat ini.

“Oleh sebab itu kita dorong, dana dari APBD tahun 2024 agar lebih diprioritaskan ke pencegahan (preventif) supaya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” papar Samsul. (mil/sit)

“Hari ini kita melanjutkan pembahasan R-APBD tahun 2024, yang mana masih menyoal tentang PAD. Jika kemarin kita mengundang beberapa OPD penghasil seperti PT Jwalita Energi Trenggalek (JET), maka hari ini kita mengundang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Daerah (BPD),” katanya saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (20/11/2023) siang.

Untuk PDAM, pihaknya ingin meminta support sejauh mana progres pendapatan yang dihasilkan utamanya pasca adanya penyertaan modal sebelumnya. “Alhamdulillah, dari tahun kemarin progresnya cukup lumayan dan sudah mempunyai laba (keuntungan) sekitar kurang lebih Rp 100 juta pertahun. Kita juga tahu, bahwa PDAM ini bukan sekedar profit oriented tetapi lebih fokus pada orientasi sosial. Dalam hal ini kita juga hanya mendorong agar pelayanan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bisa dimaksimalkan,” ujarnya.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Banggar DPRD juga melakukan evaluasi dan melihat lebih detail besaran saham yang dilakukan pada sektor bank daerah atau BPD. Yang mana, Pemerintah Daerah telah memiliki saham sebesar Rp 50 miliar.

“Tadi kita juga mengorek terkait saham-saham di Bank Daerah, yang mana nominalnya sampai saat ini kurang lebih Rp 50 miliar. Dan dari jasa giro juga mengalami progres setiap tahun, maka Banggar DPRD juga ingin mengetahui progres tersebut,” tambah Samsul.

Politisi PKB ini menambahkan, jika banyak yang prihatin bahwa pada fiskal daerah saat ini tengah terseok-seok. “Karena kita yakin fiskal kita dari tahun ke tahun terseok-seok, makanya kita harus lebih mempertajam pembangunan yang ada di Kabupaten Trenggalek ini,” imbuhnya.

Disinggung terkait target pembahasan R-APBD ini, Samsul menyebut akan ngebut menyelesaikannya. “Target pembahasan R-APBD ini bisa selesai 1 Minggu sebelum bulan November berakhir. Tapi seiring perjalanan pembahasannya, kita akan selesaikan terlebih dahulu di sektor PAD. Untuk rapat kerja selanjutnya, akan kita bahas terkait belanja dan lain sebagainya,” papar Samsul.

Dengan kerja maraton ini, ujarnya, nantinya diharapkan pembahasan R-APBD bisa segera selesai dan bisa disahkan tepat waktu. (mil/sit)

Sementara, untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.2.951.786.953.000 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp.1.668.244.736.765 dan belanja langsung sebesar Rp.1.283.542.216.235. Dengan begitu APBD 2019 mengalami defisit sebesar 12 milyar 500 juta rupiah.

Penandatanganan R-APBD 2019 yang disetujui oleh DPRD Lamongan oleh Wakil Ketua DPRD I, H. Abdul Ghofur disaksikan Bupati Lamongan yang didampingi Wakil Bupati Dra. Hj. Kartika Hidayati dan Sekretaris Dewan, Drs. H. Aris Wibawa, MM

Selain itu juga ada Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.37.550.000.000 dan Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.25.050.000000. Sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp.12.500.000.000.

Disetujuinya R-APBD 2019 ini setelah dilakukan beberapa tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) mulai dari penyampaian nota keuangan APBD 2019, pandangan umum fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2019 yang kemudian dijawab oleh eksekutif.

Penyerahan berkas R-APBD 2019 yang disetujui oleh DPRD Lamongan

Sedangkan, beberapa Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019, diantaranya datang dari Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Nahdliyah Kartika Agustin.

Dalam pandangan Fraksi Partai Demokrat Pemerintah Daerah diharapkan untuk meningkatkan pola kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).