Wabup Trenggalek turut menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran dan juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Trenggalek, karena menurutnya ini tidak hanya capaian pemerintah melainkan capaian dari seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek. “Terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, pihak-pihak terkait dan tentunya seluruh masyarakat Trenggalek yang telah mendukung upaya pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak. Tentunya PR kita masih banyak dan kami membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak,” ucapnya seusai menerima penghargaan, Senin (24/07/2023) siang.

Dirinya berharap, kedepannya Kabupaten Trenggalek bisa masuk kategori utama. Mengingat, target tersebut merupakan bentuk komitmen dari Bupati Trenggalek untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

Baca juga:

“Kita semua tahu komitmen Bupati Trenggalek dalam mewujudkan Trenggalek sebagai Kabupaten Trenggalek Anak sangat tinggi. Makanya, pencapaian ini bisa menjadi motivasi semua pihak untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang benar-benar memperhatikan anak,” terang Wabup Syah.

Suami Fatihatur Rohmah ini juga berharap agar kedepan anak-anak di Kabupaten Trenggalek selalu terpenuhi hak-hak dasarnya dan juga terlindungi semua permasalahannya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati, menambahkan bahwa penghargaan KLA untuk Kabupaten Trenggalek ini bukan kali pertama. Seingatnya penghargaan ini adalah penghargaan ke delapan yang di terima Trenggalek.

“Ini adalah penghargaan ke delapan yang diterima. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak akan sia-sia bila masyarakat secara keseluruhan tidak ikut mengawal. Percuma bila perda-perda kita susun namun masyarakat tidak mendukung upaya pemerintah,” kata Ratna.

Dicontohkannya, seperti adanya Peraturan Daerah kawasan tanpa asap rokok. Apakah semua orang sudah mematuhi. Ini contoh kecil upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada anak. Akan tetapi, kadang masyarakat itu abai akan hal tersebut.

“Kita sudah membuat Perda Kabupaten Layak Anak. Kemudian komitmen untuk menurunkan jumlah perkawinan usia anak dan masih banyak regulasi yang lainnya. Semua tujuannya memberikan perlindungan kepada anak. Terus ada juga pusat pembelajaran keluarga yang berfungsi memberikan edukasi pola pengasuhan yang benar dan sebagainya,” jelasnya

Menurutnya, satu bukti yang bisa dirasakan saat ini ada banyak penurunan jumlah angka perkawinan usia anak yang cukup signifikan. Tahun 2021 angka perkawinan anak ini mencapai angka 7,8, sedangkan di tahun 2022 bisa turun menjadi 3,5.

Semua ini, sambungnya, dicapai melalui komitmen bersama bukan hanya dicapai oleh Dinas Sosial PPPA saja. Sudah ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, tokoh agama, pengadilan agama dan beberapa pihak terkait lainnya. Semuanya sepakat untuk membuat SOP perkawinan usia anak.

Setiap anak yang mau menikah dengan alasan apapun itu wajib dilakukan assesment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang diasuh oleh psikolog dari Dinas Sosial. Kemudian kepala desa boleh mengeluarkan formulir N1 kalau sudah ada rekomendasi dari Puspaga. Upaya ini dirasa cukup sangat efisien mencegah perkawinan anak.

“Kalau dulu masyarakat merasa dihalang halangi dan sekarang tidak. Dengan perlakuan ini para orang tua sudah banyak yang sadar bawasannya undang-undang perkawinan anak menetapkan batas usia minimal diperbolehkan dalam perkawinan itu 19 tahun. Mereka sadar untuk dicukupkan dulu usia yang diperbolehkan,” papar Ratna. (mil/sit)

“Raihan penghargaan tersebut merupakan satu bukti komitmen yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo bersama stakeholder dan pihak terkait lainnya, untuk terus melakukan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-haknya. Dan ini merupakan kolaborasi bersama sehingga Kabupaten Situbondo meraih penghargaan KLA kategori Nindya berturut-turut selama 2 tahun,” kata Bupati Karna Suswandi, Senin (24/07/2023) tadi.

Pemkab Situbondo, tambahnya, akan terus meningkatkan komitmen untuk meningkatkan hak-hak anak. “Kami akan teruskan dan meningkatkan kolaborasi, agar di tahun 2024 dan seterusnya kita bersama-sama bisa semakin memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak,” tambahnya.

Untuk mencapai kategori KLA yang lebih tinggi lagi, sambung Bupati Karna, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan semua elemen, dalam menyamakan dan memperkuat perspektif. Sehingga, semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang sama, dalam mewujudkan KLA yang lebih tinggi. Serta, terus melakukan sosialisasi maupun pendampingan dan advokasi tentang ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Program KLA.

Baca juga:

“Kami ucapkan terima kasih atas sinergi yang telah dilakukan bersama, pemerintah dengan masyarakat, forum anak, akademisi, swasta dan unsur lain, juga rekan-rekan media yang ikut mensosialisasikan Program Kabupaten Layak Anak. Ke depan, Pemkab Situbondo akan menjalankan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor. Mulai dari sektor kewilayahan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pendampingan hukum, hingga peribadatan di rumah ibadah,” jelasnya.

Anugerah KLA Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Padma Semarang ini, juga mengundang para gubernur penerima penghargaan Provinsi Layak Anak dan para bupati yang mendapat Piala KLA kategori Nindya dan Utama. “Ada 24 indikator penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah dipenuhi semua oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo. Dan kita akan terus berupaya meningkatkan kepedulian terhadap hak-hak anak,” tutur Bupati Situbondo yang akrab di sapa Bung Karna.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 kabupaten/kota, yang terdiri dari 19 kategori Utama, 76 kategori Nindya, 130 kategori Madya, dan 135 kategori Pratama. Penghargaan Provila pun turut diberikan kepada 14 provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan kabupaten/kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA. (her/gie/adv)

General Manager Pertamina yang diwakili Sales Branch Manager II Malang, Andi Reza Ramadhan, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kapolres Probolinggo, AKBP Teuku Arsya Khadafi beserta Pidter Satreskrim, Iptu Hario Feri Dias Atmaja dan anggotanya.

Kapolres Probolinggo, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih terhadap pihak Pertamina, yang memberikan apresiasi tersebut dan mendukung pihaknya untuk terus berupaya semaksimal. Termasuk, nantinya dalam mengawal kasus-kasus di wilayah hukumnya.

“Polri bersama pemangku kepentingan lain akan melakukan pengawasan hingga penindakan hukum, jika ditemukan adanya tindakan penyelewengan BBM bersubsidi dan LPG subsidi,” katanya, Jumat (21/07/2023) tadi.

Baca juga:

Sementara itu, perwakilan PT Pertamina Sales Branch Manager II Malang, Andi Reza Ramadhan, menyanpaikan terima kasih atas terungkapnya kasus penimbunan BBM yang meresahkan masyarakat. Termasuk, sangat mendukung langkah pengawalan pendistribusian BBM.

“Kami sangat mendukung penuh Polres Probolinggo, yang telah mengungkap kasus penimbunan BBM ini. Kami juga meminta kepada pihak kepolisian, untuk terus mengawal pendistribusian BBM bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” katanya. (nun/pix/gie)

Adalah Kelurahan Kebonsari Kulon, yang berhasil menduduki pelaksana terbaik ketiga dalam 10 Program Pokok PKK Tahun 2023, dalam Kategori Kelurahan. Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, pun menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Puncak Peringatan BBGRM ke 20 dan HKG PKK Ke 51 Provinsi Jatim di Pendopo Ronggo Djomeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Minggu (16/07/2023) malam.

“Alhamdulilah, tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Pendopo Ronggo Djomeno, Caruban, Kabupaten Madiun, TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berhasil meraih Juara III Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Provinsi Jatim tahun 2023,” kata istri Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/07/2023) tadi.

Dirinya juga sangat mengapresiasi, TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon atas upaya dan kerja samanya selama ini. “Sempat gagal tahun kemarin, tapi tidak menyurutkan asa dan terus lebih bersemangat lagi. Para kader pantang menyerah dan terus berusaha memberikan terbaik,” jelasnya.

Kategori kelurahan terbaik satu diraih oleh Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sedangkan kategori terbaik kedua diraih Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan terbaik ketiga diraih Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Ketua TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon, Jita Olisa, membeberkan bahwa setiap Pokja di TP PKK Kebonsari Kulon mempunyai inovasinya masing-masing. Dirinya menceritakan bahwa Pokja 1 mempunyai inovasi, antara lain, Kegiatan Jumat Berkah (KJB), Difabel Terampil (pemberdayaan disabilitas dengan keterampilan), dan Ngejuz Melon (mengaji 1 minggu 1 juz bersama masyarakat Kebonsari Kulon).

Baca juga :

Pokja 2 mempunyai inovasi antara lain, Latih Dalang (pelatihan daur ulang bersama lembaga pendidikan), Gemmbuk (gemar membaca dengan menuntaskan 1 minggu 1 buku), dan Warung PKK Online. Sedangkan Pokja 3 ada dua inovasi yang diusung, yakni Kampung Edukasi Lingkungan dan Bank Sampah Berkah Bersama TP PKK Kebonsari Kulon.

Dua inovasi juga diusung oleh Pokja 4, antara lain Si Doraemon (aksi donor darah bersama masyarakat Kebonsari Kulon) dan Gerak Sampan Posyandu (gerakan ibu Balita membawa sampah ke Posyandu).

“Rata-rata setiap inovasi sudah berlangsung sekitar satu tahun bahkan ada yang dua tahun, namun tetap berjalan sampai saat ini,” beber wanita yang juga istri dari Lurah Bonsakul (akronim Kebonsari Kulon) ini.

Wanita yang kesehariannya mengurus rumah tangga ini juga sangat berterimakasih kepada TP PKK Kota Probolinggo yang sudah mendampingi dan dengan sabar melakukan pembinaan kepada Kelurahan Kebonsari Kulon. “Harapan ke depannya semoga TP PKK Kota Probolinggo bisa lebih baik lagi dan bisa meraih kembali penghargaan ini tahun depan,” harap Jita.

Diketahui, penilaian lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK adalah agenda rutin yang diadakan oleh TP PKK Provinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk mengukur ketercapaian Program Tim Penggerak PKK di daerah. Lomba ini dilaksanakan terpadu bersama dengan penilaian kelurahan/desa terbaik.

Lomba ini diikuti oleh seluruh TP PKK Kota dan Kabupaten se Jawa Timur. Diawali dengan penilaian administrasi mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan kemudian diambil 3 terbaik yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian lapang oleh Tim Penilai gabungan dari TP PKK Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur. Indikator dalam lomba ini adalah sinergitas kegiatan dan dan kesinambungan mulai dari TP PKK kota/kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. (kom/pix/gie)

Mustaqim menjelaskan, bahwa kerja sama dan sinergisitas yang dibangun pemerintah di tingkat desa sangatlah penting. Hal tersebut, diimplementasikan sangat baik oleh Tiga Pilar Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro.

Sinergisitas yang terjalin antara Pemerintah Desa Sumbermujur, Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat, dinilai sangat baik. Oleh karena itu, Polri memberikan penghargaan Juara I untuk Lomba Tiga Pilar Desa di Tingkat Nasional.

“Rabu (12/07/2023) kemarin, Tiga Pilar Desa Sumbermujur dan Tiga Pilar (Pemda, TNI, Polri) Kabupaten Lumajang sebagai pembina diundang untuk menerima trofi penghargaan Juara I, yang diberikan di Markas Besar Polri di Jakarta,” ujarnya.

Baca juga:

Mustaqim menambahkan, penghargaan tersebut diterimakan kepada Kepala Desa Sumbermujur, Yayuk Sri Rahayu, Bhabinkamtibmas, Yayong Pamoko dan Babinsa, Serda Turmuzi, yang disaksikan langsung Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Dandim 0821 Lumajang, Letkol Czi Gunawan Indra dan Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jeckson Situmorang.

“Penghargaan ini merupakan wujud sinergisitas yang baik dalam membangun masyarakat, sekaligus menjaga kondusifitas dan keamanan. Harapannya, ini juga bisa diimplementasikan oleh desa-desa yang lain untuk menciptakan kestabilan sosial dan keamanan wilayah,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Novandy Helda Prasetya, menerangkan bahwa keberhasilan dalam ajang ini adalah wujud terjalinnya sinergisitas yang baik antara pemerintah, TNI dan Polri dalam mewujudkan stabilitas keamanan. Sehingga, dalam Lomba Tiga Pilar, Kabupaten Lumajang dinobatkan sebagai juara satu tingkat Nasional.

“Kabupaten Lumajang mendapatkan penghormatan dari institusi Polri, yaitu juara nasional yang diraih oleh Desa Sumbermujur dalam bidang sinergisitas Tiga Pilar,” jelasnya.

Menurutnya, penghargaan tersebut tidak akan diterima tanpa kerja keras dan kekompakan dari semua pihak. “Jadi penghargaan ini bukan hanya untuk tiga pilar saja namun menjadi milik seluruh elemen masyarakat Desa Sumbermujur yang mau bersama-sama mewujudkan situasi Kamtibmas,” ungkapnya. (kom/adi/gie)

Penghargaan tersebut, diserahkan oleh Ketua Dekopin RI, Sri Untari Bisowarno, kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, M Hidayat, yang hadir mewakili Bupati Malang serta disaksikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Disampaikan Bupati Malang, bahwa selama ini, Pemerintah Kabupaten Malang telah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi UMKM dengan melakukan upaya pembinaan dan pendampingan. Juga pengawasan terhadap koperasi dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Malang.

“Agar UMKM di Kabupaten Malang dapat mencapai hasil yang baik, pertama dengan menghidupkan kembali KUD yang ada di Kabupten Malang, kedua dengan pembenahan internal SDM yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM dan ketiga meningkatkan UMKM melalui Koperasi yang ada di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Pihaknya mengucapkan terima kasih ke beberapa pihak, yang selama ini telah membina koperasi dan turut berkontribusi pada pengembangan UMKM. Perlu diketahui, selama kepemimpinan Bupati Malang, HM Sanusi, jumlah UMKM di Kabupaten Malang terus meningkat. Hingga Juni 2023, terdapat 1.010 koperasi aktif yang terus diberikan pendampingan.

“Penghargaan yang telah diraih ini sejatinya merupakan wujud kerja keras jajaran pemerintah daerah bersama seluruh koperasi di Kabupaten Malang. Saya berharap melalui pembinaan, akses pembiayaan dan pendampingan untuk mendapatkan legalitas formal. Ke depannya akan mampu mengantarkan UMKM Kabupaten malang naik kelas, dan menjadi wirausaha murni yang mampu memberikan sumbangsih kepada income perkapita secara nasional,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, M Hidayat, menambahkan bahwa pihaknya selaku leading sector akan terus berusaha mendukung kerja dan kinerja Bupati Malang. “Khususnya dalam hal upaya pemberdayaan, kelembagaan dan pengawasan secara spesifik dengan UMKM agar bisa naik kelas,” ujarnya. (pro/gie)

Mas Dhito mengatakan, dengan penghargaan tersebut pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan koperasi di Kabupaten Kediri. “Penghargaan ini tidak semata untuk saya pribadi. Akan tetapi, ini penghargaan untuk para penggerak koperasi, mulai dari unsur dinas, UMKM, juga masyarakat Kabupaten Kediri,” kata Mas Dhito.

Di Kabupaten Kediri hingga Juni 2023, tambahnya, terdapat 844 koperasi aktif yang terus diberikan pendampingan. Koperasi yang ada, terus didorong untuk pengembangan digitalisasi koperasi dengan Sappakop (Sistem Aplikasi Pelaporan dan Pengawasan Koperasi).

Baca juga :

Sappakop sendiri, terang Mas Dhito, merupakan pembuatan website sarana komunikasi secara elektronik antara koperasi serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. “Termasuk, juga adanya koperasi milenial yang dikelola oleh anak-anak muda milenial dengan sektor usaha kekinian,” tambahnya.

Dalam acara peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-76 itu, hadir pula Wakil Ketua MPR sekaligus Penasehat Dekopin, Fadel Muhammad, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Kepala BNPB Suharyanto serta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Ketua Umum Dekopin, Sri Untari Bisowarno, mengatakan bahwa terdapat serangkaian agenda dalam perayaan HUT Koperasi di tahun 2023 ini. Seperti, ziarah makam Bung Hatta, pameran hingga seminar.

Pihaknya berharap, puncak peringatan hari koperasi ini bisa menggaungkan semangat berkoperasi sebagai soko guru ekonomi nasional. “Harapan kita, kita bersatu bersama-sama di Ibu Kota Jakarta, ini adalah untuk menggaungkan semangat berkoperasi,” paparnya. (kom/pan/sit)

Dimana, salah satu kebijakan yang mencolok, yaitu dimana toko swalayan berjejaring di Trenggalek harus berdiri di atas koperasi. Artinya, kebermanfaatan toko berjejaring ini bisa dirasakan oleh banyak orang (anggota koperasi) dan tidak memperkaya satu orang saja.

Bekerjasama dengan majalah PELUANG Dekopin sendiri mencoba memberikan penghargaan kepada insan koperasi, khususnya bagi mereka yang secara nyata telah membina dan mengembangkan koperasi di Indonesia. Kemudian, berdasarkan dari hasil seleksi panitia bersama, Bupati Trenggalek mendapatkan penghargaan sebagai Pembina Koperasi Andalan.

Baca juga :

Penghargaan untuk kepala daerah muda ini sendiri, diserahkan langsung oleh Sri Untari Bisowarno, Ketua Umum Dekopin pada puncak acara peringatan Hari Koperasi Indonesia Ke-76 di Gedung Tenis Indoor GBK Senayan, Jakarta.

“Terima kasih kepada semua insan koperasi di Trenggalek, karena telah membawa koperasi-koperasi semakin baik. Koperasi kita yang sehat dan aktif, juga tumbuh dan kita cuma bersyukur karena salah satu kebijakan kita salah satunya seperti Indomaret dan Alfamart harus berkoperasi. Itu juga bisa mendorong akselerasi pemerataan ekonomi,” kata Bupati Trenggalek, Rabu (12/07/2023) tadi.

Suami Novita Hardiny ini menuturkan, ada beberapa PR yang harus dilakukan dalam rangka menumbuhkan koperasi agar bisa bersaing dengan korporasi. “PR kita, seperti yang pak menteri bilang sekarang ada konsep koperasi multi pihak. Semoga nanti itu bisa terwujud. Jadi semangat koperasi tidak kalah semangat dengan korporasi,” terangnya. (mil/sit)

Hasil ini, pun selaras dengan akselerasi pembangunan keluarga di Kabupaten Lamongan, yang terus ditingkatkan. Mulai dari dukungan anggaran, inovasi kesejahteraan keluarga, serta tiga dimensi iBangga (Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan) yang telah terlaksana dan linier dengan 11 program prioritas seperti Yakin Semua Sejahtera (YSS), 100 persen Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, hingga program beasiswa Perintis bagi anak dari keluarga kurang sejahtera mulai jenjang sekolah dasar hingga jenjang sarjana.

Penyerahan penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, kepada Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam acara Pembukaan Kongres Perempuan dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Ke-30 Tahun 2023 di salah satu hotel di Surabaya, Senin (26/06/2023) tadi.

Sekda Adhy Karyono mengatakan bahwa lomba iBangga Award yang diinisiasi DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, ini merupakan kegiatan yang pertama kali diselenggarakan. Bahkan, belum pernah ada sebelumnya, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional di Indonesia.

Baca juga :

“Jawa Timur pada tahun 2023, ini menjadi provinsi yang pertama melaksanakan lomba iBangga Award dan sangat diapresiasi dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.

Lebih lanjut Ardi Karyono menyampaikan, bahwa pembangunan keluarga sejatinya berakar dari peran perempuan, keberadaannya dalam keluarga sangatlah penting. Tidak hanya menjadi ibu, nenek, anak, saudara dan lainnya, lebih dari itu, perempuan berperan menjadi pilar keluarga. 

“Banyak isu strategis yang mengemuka terkait perempuan. Seperti perkawinan anak, perkawinan anak itu melanggar hak-hak seorang anak. Perlindungan perempuan dan anak perlu kita tingkatkan kembali, karena masih banyak diskriminasi yang terjadi. Apalagi, sekarang sedang marak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO,” imbuhnya.

Plt Kepala DP3AK Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menambahkan bahwa iBangga Award merupakan perlombaan kali pertama di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Dimana, bertujuan untuk mempromosikan pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat melalui pembangunan keluarga.

“iBangga diharapkan mendorong komitmen pemerintah dan institusi lain dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga di daerah,” terangnya. (zen/sit)