Ketua DPRD Kota Malang, Amityha Ratnanggani Sirraduhita, saat dikonfirmasi tidak bisa menutupi kekecewaannya. Menurutnya, absennya Sekda membuat pembahasan strategis menjadi tidak optimal.

“Kita menunggu dari ketua timnya, tetapi hari ini beliau tidak hadir. Diwakilkan oleh Plt Asisten,” ujar Mia-sapaannya, usai rapat.

Mia menegaskan, Sekda selaku ketua tim seharusnya menyampaikan dengan jelas roadmap penanganan bencana. Mulai dari pra, saat kejadian, hingga pasca bencana. Apalagi, Kota Malang kini berhadapan dengan intensitas banjir yang semakin sering terjadi.

“Kami berharap, beliau bisa memaparkan apa konsep penanganannya. Jangka pendek, jangka panjang, apa yang dibutuhkan Kota Malang. Beliau inikan dirijennya, yang mengorkestrasi semuanya,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Mia juga menegaskan bahwa ada beberapa rekomendasi dari DPRD untuk penanganan jangka pendek. Diantaranya, normalisasi drainase, pembersihan saluran air, serta penanganan cepat pascabencana.

Baca juga :

Selain itu, DPRD meminta Pemkot Malang untuk memetakan collateral damage dan rencana revitalisasi infrastruktur yang rusak akibat bencana. Tanpa arah kebijakan jelas, menurutnya Kota Malang akan mengulang kesalahan yang sama setiap tahunnya.

“Kalau tidak dipakai pemetaannya, ya tahun depan kita hanya mengulang. Dan biayanya pasti semakin besar,” katanya.

DPRD juga menilai penanganan banjir selama ini kurang efektif. Beberapa wilayah dilaporkan mengalami banjir hingga tiga kali dalam dua bulan.

“Berarti ada yang salah dengan program dan kebijakan kita. Itu yang harus diperbaiki,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Asisten 1, Suparno, menjelaskan kondisi objektif penyebab banjir di Kota Malang. Mulai dari curah hujan ekstrem akibat badai siklon, alih fungsi irigasi menjadi drainase, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga hilangnya lahan resapan.

“Setiap jengkal tanah di kawasan padat sudah berubah menjadi permukiman, membuat air tak lagi punya ruang untuk meresap. Sehingga mitigasi jangka pendek dapat dilakukan melalui biopori dan sumur resapan, sementara penataan pascabencana akan dibahas lebih lanjut lintas sektor,” imbuh Suparno. (rsy/sit)

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa kunjungan ini untuk menyerahkan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 11 warga di Desa Dukuh Klopo, Kecamatan Peterongan. “Penyerahan sertifikat dilakukan secara door to door dengan tujuan agar saya dapat mendengar langsung cerita masyarakat dalam proses pendaftaran tanah serta memastikan tidak ada Pungli,” ujarnya.

Dalam kesempatan Raker itu, juga ada pemberian delapan sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diserahkan di Pendopo Kabupaten Jombang. Penyerahan sertifikat aset, bertujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah atau aset instansi. Terlebih, tanah-tanah tersebut akan diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat Jombang seperti Pasar Baru Jombang, area relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dan jalan.

Baca juga:

“Terkait pendaftaran tanah-tanah aset, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo, bahwa penertiban administrasi tata kelola aset instansi untuk menghindari terjadinya konflik antar warga dengan pemerintah atau warga dengan BUMN. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat menjaga asetnya masing-masing, serta memanfaatkannya dengan baik,” tambahnya

Dalam kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga meresmikan Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Peresmian berlangsung di Desa Plandi, Kecamatan Jombang.

Pembangunan Gedung Arsip sebagai implementasi atas pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) oleh Kementerian ATR/BPN bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Pengarsipan data pertanahan merupakan hal yang sangat krusial. Arsip pertanahan merupakan data hidup. Dimana sepanjang tanah masih ada, maka arsip tersebut penting dan sangat dibutuhkan. Pengarsipan yang baik bermanfaat dalam meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan, praktik-praktik mafia tanah dan menghindari terjadinya kehilangan dokumen-dokumen pertanahan akibat keadaan force majeure (seperti kebakaran, kebanjiran, dan beberapa lainnya),” ungkapnya.

Ditempat sama, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab menyampaikan terima kasih atas kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN. Dirinya berharap kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN menjadikan Kabupaten Jombang makin berkah dan barokah. “Tadi Menteri ATR/Kepala BPN juga sudah menyerahkan sertifikat secara door to door. Hal tersebut sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Jombang. Apalagi menteri juga menyerahkan secara langsung kepada masyarakat. Sekaligus mendengarkan langsung cerita dari masyarakat,” jelasnya.

Seorang warga Dusun Kapas, Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, Suryani, mengungkapkan rasa kebagaian. Dirinya pun merasa senang mendapatkan sertifikat.

“Karena saya takut hutang, maka sertifikat tidak saya pinjamkan ke Bank. Sertifikat akan saya simpan dengan aman di rumah,” ujarnya.

Perlu diketahui, Menteri ATR/Kepala BPN diakhir kunjungannya juga menyerahkan 19 sertifikat tanah wakaf kepada 9 penerima di Desa Sukoiber. Adapun kegiatan ini, sejalan dengan program Kementerian ATR/BPN, yaitu Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren, yang bertujuan menjamin keamanan dan kenyamanan tiap-tiap umat beragama dalam melakukan ibadah. (azl/gie)

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, mengatakan bahwa pemanggilan tiga OPD ini untuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022. “Secara global kami lakukan evaluasi sesuai apa yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi beberapa waktu lalu,” ungkapnya, Rabu (05/07/2023) tadi.

Dari tiga OPD yang diundang, paparnya, semua dilakukan evaluasi. Karena, menurut pandangan Komisi IV DPRD, ada beberapa catatan janggal atas beberapa temuan pada hasil evaluasi yang disampaikan masing masing OPD.

Seperti pada Dinkes, tentang pemberian makanan tambahan (PMT) yang diperuntukkan pada Balita dan ibu hamil, itu belum bisa tertangani karena Juknisnya belum bisa dipastikan. Sehingga, hanya dianggarkan sedikit.

“Pada tahun lalu dianggarkan sebesar Rp 1 miliar. Namun tahun ini, hanya di anggarkan Rp 100 juta saja. Dinkes memprediksi, bahwa akan ada anggaran dari DAK pada APBD perubahan sebesar Rp 5 miliar. Sehingga, mereka berharap Juknis segera turun di Februari, untuk bisa dieksekusi. Namun kenyataannya, Juknis mundur dan belum bisa dieksekusi,” jelas Sukarudin.

Dengan adanya kepastian Juknis ini, Komisi IV khawatirkan stunting akan naik kembali. Mengingat, rencananya anggaran ini diperuntukkan pada anak-anak gizi buruk dan ibu hamil yang berpotensi Stunting.

“Diperkirakan Juli Juknis turun, maka sebaiknya diantisipasi. Walaupun, dari pusat dapat anggaran sharing, APBD harus tetap menyediakan untuk ketersedian di awal,” imbuhnya.

Baca juga :

Sukarudin juga menyayangkan, adanya temuan BPK soal pembangunan RS Panggul tahun 2018. Dimana itu, merupakan bangunan pertama yang bermasalah dengan adanya klaim besar terhadap rekanan, namun belum dibayarkan oleh rekanan hingga saat ini.

“Sampai saat ini, itu masih banyak yang nunggak dan belum lunas. Sehingga, tetap ada temuan tagihan dan bahkan telah ada peringatan, secara administrasi kesalahan ada pada rekanan,” kata Sukarudin.

Tidak hanya itu, Politisi PKB ini juga mengulas masalah lain, yang kaitannya dengan data orang yang meninggal. Yang mana, ada pada perbedaan data tentang orang meninggal. Dimana masih ada orang meninggal yang diminta iuran BPJS.

“Masalah ini, itu karena masyarakat enggan melaporkan bahwa keluarganya meninggal. Untuk itu, perlu adanya penyelesaian dengan cara duduk bersama antara dinas terkait. Kalau solusi kami, bila Dinas Kesehatan mengetahui ada orang yang meninggal, maka harus segera menonaktifkan BPJS-nya,” tuturnya.

Untuk RSUD, imbuhnya, ada masalah pengadaan obat dan Alkes sekitar Rp 5 miliar. Mestinya, pada saat APBD berikutnya dianggarkan untuk dipakai. Hasil klarifikasi pihak RSUD, itu menyatakan ada Silpa Rp 5 miliar dan akan dipakai belanja di tahun berikutnya. Dengan bahasa di PAK, maka akan dianggarkan kembali dan katanya sudah konsultasi ke Bakeuda tidak masalah.

“Seharusnya hal tersebut tidak boleh. Mestinya, APBD 2023 tetap sesuai kebutuhan. Solusinya kalau tidak ada uang dijadikan Silpa untuk digunakan pada perubahan anggaran,” papar Sukarudin.

Dirinya menambahkan, pada Dinas Pendidikan ada masalah soal Silpa DAK pembangunan sekolah. Yang mana, untuk Dinas Pendidikan ada Silpa DAK fisik pada SD dan SMP juga pada pendidikan paling bawah sekitar Rp 10 miliar.

“Tidak dapat dieksekusinya pembangunan karena status tanah sekolah, maka anggaran Rp 10 miliar ini kembali ke pusat dan bukan ke daerah,” tambahnya. (mil/sit)

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendy menyampaikan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan sektor ekonomi kreatif, merupakan instrumen yang efektif bagi pengembangan ekonomi daerah.

“Saat ini Presiden RI telah mencabut status pandemi Covid-19. Namun, sakitnya masih terasa yaitu di sektor ekonomi kita. Oleh sebab itu, mari kita berkolaborasi mengembangkan ekonomi kreatif, karena sektor ini terbukti efektif memulihkan ekonomi nasional,” jelas Ketua APKASI Korwil Jawa Timur, Hendy Siswanto.

Baca juga:

Pria yang juga Bupati Jember itu mengingatkan kepada seluruh bupati se-Jawa Timur, bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah. Antara lain sebagai fasilitator, regulator dan motivator bagi masyarakat daerahnya masing-masing.

“Oleh karenanya, tanpa kita melakukan kolaborasi dan sinergi, maka akan sulit rasanya kalau kita hanya berdiri di dalam kabupaten kita sendiri,” lanjutnya.

Hendy Siswanto juga menyampaikan, hasil dari rapat kerja yang berlangsung selama dua hari ini. Nantinya, hasil itu akan direkomendasikan kepada pemerintah pusat.

Dalam rapat kerja APKASI Korwil Jawa Timur, turut hadir Wakil Gubernur Jatim, H Emil Elestianto Dardak, Sekjen APKASI yang juga Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan dan seluruh bupati se-Jawa Timur. (kom/rio/gie)

“Hari ini kita memanggil pihak Rumah Sakit Panggul, dalam kaitannya dengan akan dibukanya pelayanan di sana. Sebelumnya, Komisi IV sudah melakukan sidak dan ternyata gedung yang dibangun masih perlu adanya pembenahan. Contohnya, Ruang Poli Umum yang menurut pandangan kita tidak layak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin.

Tidak hanya itu, Komisi IV juga meminta adanya pembenahan untuk ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RS Panggul. Diharapkan, beberapa ruangan-ruangan tersebut dibenahi agar dalam memberikan pelayanan kesehatan, nanti akan lebih maksimal dari segi sarana prasarana.

Kemudian, tambahnya, terkait Sumber Daya Manusia (SDM), dari laporan Direktur rumah sakit mengatakan masih sangat kurang. Meski demikian, dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, menyampaikan jika dirasa cukup untuk dua dokter spesialis.

“Dua dokter spesialis ini adalah spesialis anak dan spesialis dalam. Dan keinginan kita (Komisi IV), sedikitnya ada empat dokter spesialis di rumah sakit itu,” imbuhnya.

Baca juga :

Harapannya, dengan adanya SDM yang mumpuni dalam fasilitas kesehatan, tentu akan memberikan kesan baik bagi masyarakat yang datang. Namun, jika tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni, dibukanya rumah sakit Panggul ini akan terkesan dipaksakan.

“Tadi kita meminta kepada Dinas Kesehatan, Bakeuda dan OPD lain untuk melihat langsung di sana. Apakah rumah sakit Panggul ini benar-benar bisa dibuka pada Agustus mendatang. Pada prinsipnya, kita ingin sebelum dibuka, rumah sakit itu sudah cukup memadai dari segi apapun. Kalaupun membutuhkan biaya, bisa dianggarkan pada perubahan anggaran tahun ini,” tambah Sukarudin.

Sebenarnya, tambahnya, untuk progres anggaran yang direncanakan sudah terpenuhi 100 persen. Tetapi, tidak untuk sarana prasarananya. Maka untuk anggaran di tahun 2023, masih berproses.

“Intinya, jika rumah sakit Panggul siap dibuka, Komisi IV meminta agar bekerjasama dengan BPJS. Mengingat 70 persen pasien itu dipastikan menggunakan BPJS,” tegas politisi PKB ini.

Terkait tercukupinya kebutuhan dokter spesialis, Sukarudin meminta sedikitnya harus ada empat dokter. Banyak tidaknya dokter spesialis, itu juga tergantung pada anggaran yang ada. Jika memang dibutuhkan, rumah sakit Panggul bisa menggunakan pinjaman BLUD. Hanya saja, apakah itu dirasa perlu akan ada jawabannya usai sidak bersama eksekutif dalam waktu dekat.

“Jadi nanti akan kita ketahui, apakah rumah sakit ini bisa dibuka hanya dengan dua dokter spesialis saja atau tidak,” ujarnya. (mil/sit)

Dikonfirmasi usai memimpin rapat, Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa dalam kesempatan itu pihaknya melakukan evaluasi beberapa kegiatan yang salah satunya membahas mengenai sejumlah aset yang belum termanfaatkan dengan baik. “Dalam rapat tadi, kita (Komisi II) mempertanyakan belum termanfaatkannya bangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang ada di Kecamatan Watulimo. Seperti yang diketahui, jika rusunawa itu sudah dibangun sejak tahun 2016 lalu dan sampai saat ini belum termanfaatkan dengan baik,” ungkapnya, Senin (22/05/2023) siang.

Obeng-sapaan akrabnya menyampaikan, jika bangunan Rusunawa itu bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat. Meski demikian, lahan Rusunawa itu milik Pemerintah Daerah.

“Itu memang bangunan dari pemerintah pusat dan peruntukannya untuk para nelayan yang ada di Pantai Prigi. Sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik,” tegas Obeng.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Oleh sebab itu, ini salah satu tugas Pemerintah Daerah agar supaya memfasilitasi penduduk daerah Prigi, bagaimana mereka mau menempati Rusunawa itu atau memanfaatkan bangunannya dengan baik. Seperti yang disampaikan dalam rapat kali ini, Bagian Aset belum bisa menyampaikan kendala belum termanfaatkan bangunan Rusunawa tersebut. Karena dalam rapat itu, baru ada klarifikasi ke beberapa Asisten dan juga Bagian Aset.

“Terkait kendala mengapa masyarakat masih belum mau menempati, kita masih mencari tahu atau mengklarifikasi Bagian Aset Pemkab Trenggalek,” kata Obeng.

Pada intinya, bangunan sebesar itu dengan biaya yang tidak sedikit, harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, jelas mubazir bangunan yang sudah dibantu oleh Pemerintah Pusat.

“Makanya ini kita ingatkan kembali, karena sudah sekian lama belum ada yang menempati Rusunawa ini. Dan jika bangunan itu dibiarkan, maka akan rusak parah dan nanti tidak bisa dimanfaatkan dengan baik,” imbuhnya.

Saat ini, pihaknya hanya mendorong Pemerintah Daerah untuk sesegera mungkin mengambil teknis bagaimana aset itu termanfaatkan dengan baik. “Jadi, kalau ingin aset tersebut tidak terbengkalai maka jika plan A belum sukses, maka harus melakukan plan B,” terangnya.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, agar para nelayan yang mau menempati Rusunawa tersebut bukan khusus yang para nelayan yang menempati tanah aset itu. “Pada dasarnya kami sudah sering mengingatkan, tapi Pemkab bersikukuh pada orang-orang yang menempati tanah aset daerah. Padahal mereka susah untuk dipindah ke Rusunawa itu,” papar Obeng.

Masih terang Mugiyanto, tidak hanya menyoroti soal belum termanfaatkannya Rusunawa di Kecamatan Watulimo. Pihaknya juga menyoal bangunan yang ada di Dinas Kesehatan, yang dibangun sejak tahun 2018-2019. Informasinya, sampai saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik karena belum tahap finishing dan tinggal kesempurnaan.

“Jadi kami mengingatkan, perencanaan pada Pemerintah Daerah itu harus berkelanjutan. Sehingga bangunan-bangunan itu bisa dimanfaatkan segera dari pada rusak dan sia-sia,” paparnya. (mil/sit)

“BKMT adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah agama. Kenapa kita berkecimpung di penanggulangan dan pencegahan Narkoba, karena jaringan BKMT dari tingkat RT hingga tingkat pusat tertata dengan baik,” kata Ketua BKMT Jatim.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba diharapkan ada di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sehingga, Jawa Timur bisa bersih dari Narkoba.

“Dengan terbentuknya Satgas, harapan kami Jawa Timur bersih dari Narkoba,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengapresiasi BKMT Jatim, yang telah mengukuhkan Satgas Penanggulangan dan pencegahan Narkoba di Kabupaten Situbondo. “Narkoba saat ini bukan hanya menjadi persoalan orang dewasa. Tetapi anak-anak kita, sudah banyak yang kecanduan dengan Narkoba. Salah satu contoh, di desa saya anak kelas 3 sudah kecanduan Narkoba. Bayangkan, dalam satu hari dia berani mengkonsumsi 40 butir pil (terlarang, red)” jelas Bupati yang akrab di sapa Bung Karna.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut Bung Karna mengatakan, jika pendidikan agama tidak dilakukan sedini mungkin, maka anak-anak sebagai penerus bangsa masa depannya akan hancur. “Oleh karena itu, dengan dikukuhkannya Satgas Penanggulangan Narkoba, saya sangat mengapresiasi BKMT Jawa Timur. Karena saya tidak ingin di Kabupaten Situbondo, akan tumbuh dan berkembang orang-orang pecandu Narkoba,” ujar Bupati Situbondo.

Ditambahkannya, bahwa BKMT bisa bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Situbondo. Dimana Wakil Bupati Situbondo, sebagai Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Situbondo. “Silahkan pengurus Satgas Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba BKMT, bersinerhritas dengan pengurus BNNK Situbondo. Saya akan mensupport secara maksimal yang berkaitan dengan pencegahan narkoba ini,” tambahnya.

Pencegahan Narkoba, sambung Bupati Karna, sangat penting karena menyangkut masa depan anak-anak sebagai penerus pemimpin bangsa. “Bagaimana anak-anak kita akan cerdas dalam berpikir dan menjadi penerus bangsa, kalau dicekoki dengan Narkotika. Untuk itu, berkaitan dengan pencegahan Narkotika, akan kami suport sepenuhnya,” paparnya. (her/sit)

“Hari ini kita panggil OPD mitra Komisi I dan membahas pelaksanaan kegiatan. Baik yang sudah dilaksanakan di tahun 2022, maupun yang akan dilaksanakan tahun ini. Kita tidak ingin Silpa di tahun 2023 tinggi, seperti yang terjadi di tahun kemarin. Karena, masih banyak infrastruktur kita yang rusak serta masyarakat banyak yang mengeluhkan,” ucap Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Alwi Burhanuddin, Rabu (03/05/2023) tadi.

Dikatakan Alwi, pembahasan ini merupakan langkah awal agar kedepannya perencanaan dan pelaksanaan bisa sejalan. Sehingga, tidak ada lagi anggaran yang tidak terserap nantinya.

“Kalau ditanya penyebab dari Silpa tinggi adalah belanja gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Belanja modal di beberapa OPD. Namun, OPD yang dimaksud bukan leading sektor Komisi I, tapi kita meminta perencanaannya untuk diperbaiki sehingga perencanaannya bisa direalisasikan,” imbuhnya.

Dirinya menegaskan, siapa yang bertanggungjawab terkait tingginya Silpa. Apakah Bappeda atau Pemerintah Daerah. Pihaknya menekankan kepada Bapeda, agar dalam membuat perencanaan bisa direalisasikan. Dan jangan membuat perencanaan yang justru tidak bisa direalisasikan.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Untuk prioritas perencanaan tahun 2023, sesuai penjelasan dari Bapeda tadi. Bupati Trenggalek running memprioritaskan pada infrastruktur, penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting. Akan tetapi kita lihat saja nanti di lapangan apakah penanganan infrastruktur bisa tertangani lebih cepat,” terang Alwi.

Untuk prioritas insfrastruktur, sambungnya, peningkatan jalan Ngampon-Sukosari, jembatan Plengkung Bendo. Serta pelebaran jalan lintas selatan (JLS) menuju pelabuhan niaga, karena rencananya ada kapal kapal besar yang singgah sehingga membutuhkan akses jalan lebar tapi anggarannya dari APBN.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, menyoroti tentang tambang galian C karena dinilai sangat memberikan kontribusi penyebab kerusakan jalan yang sangat signifikan.

“Kita ingin sesuai metrik volume. Jangan sampai, tonasenya besar tapi tidak sesuai laporannya. Karena dia sistemnya melaporkan sendiri, menambang berapa dan membayar berapa. Kita ingin, laporannya sesuai jangan sampai mereka menambang 100 kubik yang dilaporkan 10 kubik, jangan sampai itu terjadi,” ujarnya.

Terkait target PAD Kabupaten Trenggalek, Politisi PKS ini menyebut dari minerba sebesar Rp 1,4 miliar. “PAD kita dari minerba sekitar Rp 1,4 miliar. Tetapi di tahun 2022 kemarin, masih mencapai Rp 1,1 miliar. Ke depan kita akan melakukan sidak ke lokasi tambang agar PAD itu bisa tercapai,” papar Alwi. (mil/sit)

Disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohammad Solikin, bahwa saat ini kasus stunting mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan, menurut Dinas Kesehatan (Dinkes) pada data bulan timbang tahun 2021-2022, mengalami penurunan dari 13,55 persen menjadi 10,23 persen.

“Data terakhir yang saya peroleh sudah mencapai 9, 78 persen. Mudah-mudahan, ini dapat dipertahankan dan sesuai target Mas Bupati yaitu 1 digit stunting tahun 2024,” tegas Solikin, saat membuka Rapat Kerja (Raker) Daerah Program Bangga Kencana di Gedung Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Kamis (06/04/2023) tadi.

Dalam Raker itu, hadir sejumlah mitra kerja, seperti dari TNI dan Polri, OPD terkait hingga TP PKK Kabupaten. Sedangkan untuk nara sumber, dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Polres Kediri Kota dan Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Dijelaskan Sekda Solikin, bahwa pelaksanaan ini sangat penting. Karena, banyak melibatkan sejumlah pihak, yang itu erat kaitannya dalam penurunan angka stunting.

“Harapannya, dengan kegiatan ini bisa menjadi acuan sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, penurunan stunting serta upaya perlindungan perempuan dan anak-anak. Sehingga, jika kita memiliki generasi yang kuat dan cerdas serta didukung dengan keluarga yang kuat, maka itu adalah modal dasar untuk membangun ketahanan nasional,” papar Solikin.

Ditekankan oleh Sekda Solikin, hal yang tidak kalah penting dari stunting adalah pekerjaan rumah, yaitu dalam melindungi perempuan dan anak. Solusi dari DP2KBP3A membuat inovasi layanan aduan Sanak, yang bisa diakses melalui WhatsApp.

“Untuk menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak, DP2KBP3A juga telah memiliki layanan aduan Cafe Sahabat Anak dan Keluarga (Sanak). Kini, layanan online ‘Sanak’ bisa diakses melalui WhatApp,” terant Solikin. (kom/pan/sit)