Dikatakan Menkeu, penegakan hukum yang konsisten akan menjadi fondasi yang luar biasa penting dan kuat bagi pengembangan sektor keuangan serta pembangunan ekonomi. “Tidak ada negara yang bisa menjadi negara kaya dan maju, kalau sektor keuangannya tidak berkembang. Tapi, sektor keuangan hanya bisa berkembang, kalau ada kepastian hukum dan adanya kepastian dari sisi regulasi,” ujar Menkeu saat menjadi pembicara dalam Rakernis Bareskrim secara virtual pada Selasa (14/03/2023).

Oleh karenanya, Kemenkeu terus mendukung institusi Polri agar bisa berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan serta kepastian berusaha. Dalam 10 tahun terakhir, Polri merupakan salah satu instansi yang mendapatkan dukungan penuh dari APBN.

“Jadi kalau kita lihat kenaikan dari anggaran Kepolisian Republik Indonesia telah diharapkan bisa mewujudkan kepolisian yang profesional dan bisa bersikap dan melaksanakan tugas secara presisi seperti yang digariskan oleh pimpinan kepolisian,” ungkap Menkeu.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Anggaran kepolisian dialokasikan dalam rangka menjamin profesionalisme, peningkatan kualitas peralatan, serta perbaikan berbagai sarana dan prasarana yang jauh lebih maju pada saat ini. “Di dalam beberapa Rapim Polri saya selalu menyampaikan, bahwa kepolisian itu saya ibaratkan kendaraan. Bahan bakarnya sudah diisi secara full tank dan diharapkan akan tancap gas dan mengemudi dengan presisi,” kata Menkeu.

Menkeu mengungkapkan, Indonesia saat ini menjadi tempat destinasi dari berbagai event-event internasional seperti G20, Piala Dunia U-20, MotoGP Mandalika, bahkan konser Blackpink yang menarik antusiasme luar biasa besar dari masyarakat.

“Ini semuanya hanya bisa berjalan kalau ekonomi kita stabil, masyarakat sudah membaik posisi ekonominya, sehingga mereka bisa menikmati berbagai event-event internasional namun yang sangat penting adalah karena keamanan dan dari sisi stabilitas di Indonesia berjalan dengan baik,” papar Menkeu.

Sebagai penutup, Menkeu menyampaikan harapan agar transformasi Polri untuk menjadi instansi yang diakui, dipercaya, dan dihormati akan terus berjalan secara baik. “Kami akan terus bersama-sama dengan kepolisian untuk terus membangun stabilitas keamanan negara secara kondusif melalui peran kita dalam mendukung kepolisian dari sisi anggaran,” tambahnya. (kom/keu/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan jika gelaran tersebut tentunya sebagai penguatan Dewas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentu, dengan sikap profesionalisme harus terus dikuatkan.

“Tentunya harus tetap profesional dan harapannya juga ada penguatan. Kemudian, juga saling sharing (berbagi, red) pengalaman kepada Perumda lain agar bisa saling mengisi dan menerapkan di daerah masing-masing,” kata Wali Kota Sutiaji.

Senada dengan itu, Ketua Dewas Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan jika dalam Rakernis tersebut dari masing-masing direksi memaparkan trobosan dan inovasi. Dengan harapan, ke depan nantinya bisa diterapkan di daerah lain.

“Jadi dalam Rakernis kita berbagi pengalaman dan sifatnya umum. Dalam Rakernis ini juga tidak hanya in class tapi juga out class. Datang di tiga lokasi, pertama di PDAM Kota Surabaya, kemudian PDAM Kabupatan Pasuruan, dan PDAM Kota Malang,” ujar Handi.

Ditambahkan Handi, jika yang menjadi bahan evaluasi di PDAM Tugu Tirta Kota Malang, yakni masalah rencana Restrukturisasi (manajemen organisasi perusahaan) Dewas. Untuk saat ini, hal tersebut sedang dilakukan kajian akademis.

Baca juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

“Saat ini sedang dilakukan kajian akademis terkait dengan rencana restrukturisasi, sehingga itu nanti akan ada pendampingan organisasi yang dampaknya akan semakin mensolidkan Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Itu tidak berimbas pada layanan, justru akan berdampak pada beberapa bagian yang kosong sehingga banyak fungsi yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asdepamsi, Dody Rosyadi, mengatakan jika dalam Rakernis tersebut tidak membahas mengenai organisasi perusahan. Sebab, di masing-masing daerah menurutnya berbeda. “Jangankan organisasinya, istilahnya pun sudah berbeda. Ada yang namanya manajer, kemudian ada yang kepala cabang dan ini masih belum sama. Karena peraturannya juga belum rampung, masih dibahas ditingkat pusat, tidak penting itu,” katanya.

Bagi Doddy, saat ini yang paling penting yakni meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Terlebih, pihaknya juga mengapresiasi Pemkot Malang dalam melayani masyarakat Kota Malang dan efisien dalam penggunaan anggaran.

“Tidak semua kepala daerah seperti Wali Kota Malang, karena Pak Sutiaji ini salah satu kepala daerah yang concern atau fokus dalam pemenuhan kebutuhan air minum,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang menjadi salah satu perusahaan air minum di Indonesia yang jumlah non revenue water (NRW) nya terbilang kecil, yakni di bawah 20 persen. (hms/rsy/sit)

“Rakernis Baharkam Polri ini sebagai bentuk kesiapan Polri beserta jajaran dalam pengamanan Pilkada Serentak dan PON XX Tahun 2020 di Papua. Kami persiapkan sejak dini segala upaya pengamanan agar situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Sekaligus mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Maju,” terang Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Selasa (10/3/2020).

CEK SARANA – Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengecek sarana dan prasarana anggota sebelum membuka acara Rakernis Baharkam Polri 2010 di Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo, Selasa (10/03/2020)

Gatot menguraikan Rakernis ini mengusung tema Baharkam Polri Beserta Jajaran Siap Mengamankan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan PON XX Tahun 2020 serta Memelihara Kamtibmas Guna Mendukung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju.

“Karenanya, semua dipersiapkan secara matang termasuk soal pemetaan potensi yang ada,” ungkapnya.

Sementara Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerangkan rakernis dihadiri 390 peserta dari 34 Polda dan berbagai unsur terkait. Rakernis ini dalam rangka menyelaraskan pemahaman para direktur jajaran Baharkam kewilayahan dalam mendukung implementasi kebijakan dan strategi Polri tahun 2020. Sekaligus diisi dengan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri.

“Baharkam Polri merupakan satuan kerja yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri,” tegasnya.

Dengan kekuatan yang ada, kata Agus Baharkam Polri siap mengamankan Pilkada Serentak 2020, PON XX Papua, mendukung pembangunan nasional, antisipasi bencana alam dan karhutla, serta mengamankan lima program prioritas kerja Presiden. Yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, memangkas kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Kami berharap, rakernis ini dapat dimanfaatkan seluruh jajaran untuk menyamakan persepsi dalam memberikan kontribusi bagi terpeliharanya Kamdagri dan tercapainya misi Kapolri melakukan penguatan harkamtibmas, peningkatan kualitas SDM dan pengawalan proyek insfrastruktur nasional,” tandasnya.

Dalam Rakernis Baharkam Polri di Pusdik Sabhara Porong, Sidoarjo akan berlangsung hingga 13 Maret 2020. Dijadwalkan akan dihadiri sejumlah narasumber. Antara lain Menteri KKP, Wamen BUMN, Komisaris Utama Pertamina, Kepala Bulog, Dirjen Bea Cukai serta succes story dua kepala desa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dan seorang Bhabinkamtibmas dari Polda Sumatera Utara yang berhasil membina kelompok petani sayur dan nelayan dengan perdagangan online yang mempekerjakan kaum difabel, mantan preman dan eks narapidana. Wan/yan

Dalam Rakernis yang berlangsung di Aula Favehotel Sidoarjo ini dihadiri Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Komisioner Bawaslu Kabupaten, Koordinator Sekretariat Kabupaten, Staf Sekretariat Kabupaten dan Kordiv SDM serta Kordiv Pengawasan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo.

“Rakernis ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan laporan akhir hasil pengawasan yang dilakukan secara berjenjang. Ini seebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan selama pengawasan Pemilu kemarin,” terang Koordinator PHL Bawaslu Sidoarjo, Mohammad Rasul kepada Memo X, Selasa (25/06/2019) petang.

Lebih jauh, Rasul menguraikan masa tugas Panwaslu Kecamatan (Panwascam) bakal segera berakhir. Begitu juga dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Karena itu, menjadi penting untuk menyusun laporan akhir.

“Laporan hasil pengawasan Pemilu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas amanah yang diemban selama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Rasul memastikan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan akhir itu. Oleh karenanya Panwaslu Kecamatan dihadirkan agar dapat menyampaikan secara langsung soal sejumlah ketentuan sesuai surat edaran Bawaslu RI.

“Agar semua laporan itu seusai dengan kondisi di lapangan saat Pemilu kemarin,” tandasnya. (Wan/yan)