Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, dalam sambutannya mengatakan mengenai fakta-fakta mengkhawatirkan tentang kecelakaan di tahun 2023. Data yang disampaikan, tercatat lebih dari 560 kejadian kecelakaan dengan 101 orang tewas dan 762 orang mengalami luka.

Angka ini, paparnya, bukan hanya sekadar statistik. Tetapi juga, menggambarkan betapa pentingnya upaya bersama dalam melindungi nyawa masyarakat. Apalagi, korban kecelakaan adalah usia produktif. Sehingga, berdampak serius pada aspek sosial dan ekonomi.

“Hasil dari penelitian, kejadian Laka Lantas juga didominasi oleh pengendara yang tidak terampil, tidak tertib dan kecepatan tinggi,” kata Kapolres Malang.

Baca Juga :

Dari fakta-fakta itu, Kapolres pun mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bergandengan tangan dalam menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Malang. Melalui Rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan manajemen keselamatan berlalu lintas, sinergi lintas sektoral, serta mengembangkan kapasitas petugas dan komunitas pendukung.

“Marilah kita bekerjasama untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Kadinkes Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, menyambut baik upaya yang diambil oleh Polres Malang. Dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas inisiatif Rakor ini.

“Terima kasih kepada Kapolres Malang yang sudah membuat forum ini. Semoga dengan adanya forum ini kita bisa melakukan evaluasi program,” kata Wijanto.

Ditambahkannya, bahwa Rakor ini menjadi langkah nyata dalam menjaga keselamatan masyarakat Kabupaten Malang. Dengan upaya bersama dan sinergi lintas sektoral, diharapkan angka fatalitas akibat kecelakaan dapat ditekan dan memberi manfaat bagi masyarakat. (sit)

Kapokdos STTAL, Kolonel Laut (P) R Bambang Ispri, mengatakan bahwa rapat kordinasi ini dilaksanakan untuk memantapkan P5. Pada kegiatan ini, juga melibatkan TNI, Kodim 0823 Situbondo dan Polri, khususnya Polres Situbondo.

“Sebab, P5 merupakan salah satu Kurikulum Merdeka yang harus dilaksanakan kepada pelajar SLTA,” jelas Bambang Ispri.

Ditambahkannya, bahwa SMAN 1 Situbondo merupakan salah satu sekolah binaan STTAL Surabaya. Sehingga, diharapkan mampu mengaplikasikan secara konkrit tentang P5. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Baca juga :

Dengan dilaksanakan Kurikulum Merdeka P5, ujarnya, maka pelajar bisa mengamalkan secara konkrit Pancasila dan mampu membangun jiwa gotong royong serta saling hormat menghormati dengan orang yang lebih tua. “Semoga Kurikulum Merdeka P5 ini mampu diaplikasikan secara nyata oleh pelajar SMAN 1 Situbondo, sesuai dengan ideologi Bangsa Indonesia yakni Pancasila. Sebab, SMAN 1 Situbondo menjadi pilot project dari Kurikulum P5. Untuk itu, dari sekitar 700 pelajar baru bisa mengamalkan P5 dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, KBO Binmas Polres Situbondo, Ipda Lis Qurrahman, menambahkan jika kolaborasi membangun karakter para pelajar melalui Kurikulum Merdeka P5, ini digagas dan atau dilaksanakan oleh STTAL Surabaya di SMAN 1 Situbondo. Tentunya, ini merupakan langkah yang tepat untuk mengajak para pelajar mengamalkan Pancasila, di tengah-tengah kehidupan yang serba canggih di zaman modern ini.

“Kami siap mendukung Kurikulum Merdeka P5 yang dilaksanakan STTAL Surabaya di SMAN 1 Situbondo,” ujarnya.

Kepala SMAN 1 Situbondo, Mila Sughesti, mengatakan bahwa untuk penguatan P5 ini mengambil tema ‘Bhineka Tungkal Ika, Bangun Jiwa dan Raganya serta Rekayasa Teknologi Untuk Membangun NKRI’. Dalam pelaksanaan ini, pelajar juga dikenalkan dengan berbagai matra. Sehingga, siswa tidak hanya mengenal satu matra TNI AL. Namun, siswa bisa mengenal matra TNI AD dan kepolisian yang ikut berkolaborasi dalam kurikulum Merdeka P5 di SMAN 1 Situbondo.

“Melalui kolaborasi ini, siswa akan memahami atau mengenal lebih dekat NKRI. Dengan demikian, anak-anak didik di SMAN 1 Situbondo akan semakin mendalami nilai-nilai budaya NKRI,” tambahnya. (her/gie)

Dalam Rakor tersebut, Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menjelaskan bahwa pasca terjadinya bencana tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat melakukan asesmen dampak termasuk penanganan keselamatan jiwa. Termasuk, juga menyampaikan mengenai sejumlah kebutuhan dasar para pengungsi di beberapa titik, yang sudah dan telah terpenuhi.

“Dari semua penanganan ini, kami Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak bisa menuntaskan secara keseluruhan. Kami perlu intervensi BNPB dari penanganan beberapa rekontruksi di Lumajang pasca bencana longsor dan lahar dingin,” ujarnya.

Bupati memaparkan, bahwa ada lima jembatan yang rusak akibat bencana lahar dingin Gunung Semeru. Diantaranya, jembatan penghubung Desa Kloposawit dengan Tumpeng, Jembatan Kaliregoyo penghubung Desa Jugosari dengan Dusun Kebondeli Selatan, Jembatan penghubung Lumajang, -Malang, Jembatan Limpas penghubung Desa Tumpeng dan Desa Nguter, serta Jembatan Kalibiru penghubung Desa Sidomulyo dengan Desa Pronojiwo.

“Untuk jembatan, ada lima yang sedikitnya rusak,” paparnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekda Provinsi Jatim, Adhy Karyono, juga menerangkan bahwa untuk mempercepat penanganan perlu sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. “Fokus kita adalah menyelesaikan infrastruktur, penanganan keselamatan manusianya sudah tertangani dan tinggal dibagi saja pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Lumajang. Nanti berbuat apa untuk menyelesaikan infrastrukur yang perlu ditangani dengan cepat,” terangnya.

Sementara itu, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, mengapresiasi langkah cepat dan tepat yang dilakukan Pemkab Lumajang bersama Pemprov Jawa Timur, dalam penanganan tanggap darurat bencana longsor dan lahar dingin. “Penanganan darurat sudah dilakukan dengan baik dan benar. Meminimalisir dampak korban dan yang terdampak tidak bertambah menderita. Artinya, terkait dengan penanganan pengungsi sudah tertangani dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Fajar Setyawan juga menyampaikan bahwa infrastruktur vital yang rusak akibat bencana tersebut akan segera ditangani. Seperti halnya, jembatan penghubung Lumajang-Malang yang terputus material lahar dingin, akan segera dibangun secara permanen dalam waktu dekat.

“Segera mulai dilakukan pembangunan jembatan permanen yang membutuhkan waktu sekitar empat bulan,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Atas kejadian tersebut, Ketua Keluarga Besar Indonesia Timur Bersatu Malang Raya, Moses Christian, mengatakan jika pihaknya akan memasrahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwajib. Pihaknya hanya bisa mengimbau, kepada para anggotanya untuk menahan diri.

“Untuk semuanya, tolong menahan diri. Menahan supaya tidak ada lagi keramaian-keramaian. Kami pasrahkan semua kepada aparat terkait untuk bekerja. Kami berdoa supaya segera ditangkap pelakunya,” kata Christian, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kemudian, dikatakannya jika kejadian yang belakangan ini terjadi, menurutnya adalah spontanitas yang dipengaruhi akibat minuman keras (Miras). Karena itu, akan dilakukan antisipasi dan minimalisir kejadian-kejadin tersebut.

“Kita sudah minimalisir tawuran dengan mereka sendiri. Sudah kita antisipasi dan minimalisir. Ke depan koordinasi dengan aparat supaya adik-adik beli miras jangan dikasih. Dari daerah yang didatangkan untuk dijual di sini kita akan minimalisir,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menyatukan para anggotanya dalam organisasi yang dimiliki. Terlebih, mereka adalah mahasiswa yang dituntut untuk belajar dan menimba ilmu.

Baca juga :

“Saya harap mereka bisa mengatur dan menempatkan diri, dimana mereka tinggal supaya dekat dengan masyarakat. Mereka di sini sekolah, tidak semua orang timur di sini melakukan ini. Jangan anggap kelakukan semua orang timur di sini bermasalah,” lanjutnya.

Lebih lanjut pihaknya juga akan memberikan advokasi, kepada keluarga korban. Dimana telah disiapkan sembilan penasehat hukum untuk melakukan pendampingan terhadap kasus tersebut, mulai dari awal sampai akhir di penyidikan nanti.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengimbau kepada seluruh warga Kota Malang untuk selalu waspada pada bola liar ataupun hoaks. Selain itu, pihaknya juga mempercayakan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk segera melakukan pengurusutan dan tindakan tegas.

“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini persoalan sudah clear, tidak ada masalah apa-apa. Artinya, kejadian kemarin kita serahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwajib. Tentu kami memohon kepada pihak berwenang untuk segera diusut, dan segera ada tindakan tegas,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Pihaknya juga mengapresiasi kepada keluarga dari Indonesia Timur, yang berencana memberikan pendampingan dan advokasi kepada korban pembunuhan tersebut. “Mudah-mudahan ini menjadi keniscayaan bagi mereka dan saya penuh keyakinan bahwa masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang damai, sejuk, ramah, dan kami menunjukkan salam satu jiwa, bahwa jiwa kita adalah satu Indonesia,” imbuhnya. (rsy/sit)

Rakor ini dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin (26/06/2023) siang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Malang, Direktur Bank Jatim di wilayah Malang Raya, camat se-Kabupaten Malang, lurah/Kades se-Kabupaten Malang serta operator kelurahan/desa. 

Setelah meraih predikat UHC sejak tanggal 26 Februari 2023 lalu, Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya untuk melakukan akselerasi. Hal itu demi tercapainya suatu keadaan dimana setiap masyarakat dapat menerima layanan dasar berupa jaminan kesehatan, tanpa adanya kekhawatiran finansial dalam mengaksesnya.

“Alhamdulillah, berbagai upaya yang telah dilakukan, telah mendapat respon yang positif dari masyarakat. Dimana berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, sampai dengan tanggal 1 Juni 2023, cakupan kepesertaan masyarakat di Kabupaten Malang dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah mencapai angka 98,70% atau sekitar 2. 618. 710 jiwa,” jelas Bupati Malang.

Untuk itu, guna pemantapan sekaligus percepatan untuk mencapai target 100% UHC, maka pada hari ini dilakukan rapat koordinasi verifikasi dan validasi data UHC, dengan penguatan peran seluruh stakeholders dari tingkat Kabupaten Malang, sampai tingkat desa. Dalam rangka sinkronisasi program lintas sektor, dan multi pihak, sehingga akan ada sinergi dalam implementasi UHC di Kabupaten Malang.

Baca juga :

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Bupati Malang. “Perlu menjadi perhatian kita bersama, di antaranya yakni pembiayaan kesehatan masyarakat oleh daerah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah. Diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu. Sedangkan bagi masyarakat mampu dan bukan pekerja, diharapkan mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri,” urainya.

“Guna mendukung proses verifikasi dan validasi data UHC, tentu dibutuhkan data kependudukan yang valid. Sebagai acuan guna menjaga keberlangsungan program agar dapat diselenggarakan dengan lebih optimal dan juga efektif,” ujar Bupati Malang.

Mengingat data kependudukan yang sangat dinamis, maka update data UHC real time secara berkala menjadi sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu, sangat diharapkan agar tim tingkat desa di Kabupaten Malang dapat berperan aktif untuk membantu sekaligus memastikan agar segmen masyarakat di wilayahnya sudah terdaftar sebagai peserta.

“Selain itu, update data masyarakat yang sudah meninggal dan pindah dari Kabupaten Malang, harapannya juga dapat dioptimalkan bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga tidak ada pembiayaan daerah yang kurang tepat, dan efisiensi anggaran juga dapat dilakukan,” tambah Bupati Malang.

Selanjutnya, selain verifikasi dan validasi data UHC, rapat koordinasi pada hari ini juga membahas tentang digitalisasi perbankan yang perlu untuk diupayakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa di wilayah Kabupaten Malang. “Berkaitan dengan hal ini, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang bersama Bank Jatim telah berkomitmen untuk membantu pemerintah desa, melalui kolaborasi dan kerja sama, yang mana pada hari ini dapat kita wujudkan bersama,” tambahnya. (pro/gie)

Dalam Rakor itu, membahas seputar rancangan program kerja juga strategi ke depan dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Jember. Sedikitnya ada 16 OPD di lingkup Pemkab Jember, yang turut dilibatkan dalam mendukung program yang telah dicanangkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, Suprihandoko, menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai wujud pelaksanaan dalam percepatan penurunan angka stunting. “Tujuan dari pertemuan ini sebagai media komunikasi strategi dalam penurunan stunting. Menyusun rencana kerja antar OPD dan juga menyatukan komitmen bersama dalam penanganan stunting,” ungkap Suprihandoko.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember, Gus Firjaun, berpesan agar seluruh OPD bisa bersatu padu dalam menurunkan angka stunting. Karena untuk target, bisa di bawah angka 14 persen.

Baca juga :

“Target prevalensi stunting agar bisa turun di angka 14 persen. Syukur-syukur di tahun 2023, bisa hingga 20 persen,” kata Wabup Jember.

Melalui semangat kebersamaan, diharapkan tidak ada kasus new zero stunting di Kabupaten Jember. Tak hanya itu, tiap OPD berperan untuk mensinergikan program unggulan dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Semua yang terlibat, diharapkan bisa memahami dan komunikatif terkait tugas dan langkah yang harus dijalankan. Dengan memahami tugas, menjadikan jumlah perhitungan angka sunting dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sama. Dan juga kebijakan yang diambil dari TPPS agar Jember bisa zero new stunting,” paparnya.

Dalam Rakor tersebut, juga dijelaskan mengenai lima pilar strategi pencapaian sasaran dan target percepatan penurunan stunting. Ke lima pilar tersebut adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Serta, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi. (kom/rio/gie)

“Fenomena El-Nino dapat mempengaruhi inflasi. Maka dari itu, kita harus punya strategi untuk menghadapi dan mengantisipasi. Selain itu, diperlukan adanya diskusi dan koordinasi untuk menjaga angka inflasi,” kata Bupati Jember, Hendy Siswanto.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Pemkab Jember akan terus memantau sektor apa saja yang mempengaruhi inflasi. Karena, untuk mencegah kenaikan harga, itu akan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Karenanya, pihaknya bersama Forkopimda, akan terus mengawal kegiatan Rakor Inflasi.

Bupati Hendy dalam kesempatan itu juga mengamati, mengenai harga bahan pokok di lapangan. Terutama, melakukan Sidak di pasar untuk memastikan bahwa harga bahan pokok tetap stabil.

Bahkan, urai Bupati Hendy, Pemkab Jember juga berupaya mengadakan pasar murah. Dimana tujuannya, untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat khususnya di Jember. (kom/rio/gie)

Disampaikan Sekda Agus Triyono, bahwa kini pengolahan data Regsosek telah melewati beberapa tahapan. Saat ini, tahapan pengelolaan data Regsosek akan memasuki tahap integrasi data agar data dapat diolah dan diperingkat. Yakni, sesuai tingkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan sebagai sumber data program-program perlindungan sosial.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini bertujuan untuk pemutakhiran data yang terintegrasi pemetaan penerima manfaat yang terpusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Lumajang, Muji Setyo, mengatakan bahwa tahapan tersebut membutuhkan pemeriksaan kembali dari sejumlah pihak. Termasuk, para Ketua RT dan RW di tingkat desa yang dikoordinir oleh masing-masing kepala desa.

Untuk Rakor kali ini, ujarnya, bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh camat yang ada di wilayah sehingga bisa memberikan informasi kepada kepala desa. “Dalam menyalurkan program perlindungan sosiali, diperlukan adanya pengawalan dari semua pihak dalam implementasinya. Ini bertujuan untuk menghindari duplikasi data,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika untuk menciptakan kondusifitas di Kota Malang, adalah tugas bersama-sama. Apalagi saat ini, masa transisi dari pandemi menuju endemi. Sehingga, diprediksi akan ada lonjakan masyarakat yang melakukan aktivitas.

“Lonjakan orang yang akan datang diprediksi meningkat, di angka lebih dari sejuta. Maka akan terjadi kemacetan, dan ini perlu ada antisipasi dari semua pihak. Ini terus digelorakan menjaga keamanan dari kita masing-masing. Ketika ada keributan, maka segera melapor ke pihak terkait,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Ditambahkan Sutiaji, jika prediksi Salat Eid pada tahun 2023 ini, akan ada perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Sehingga, pihaknya mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kondusifitas. “Walaupun nanti salah satu sudah Salat Eid, tidak perlu dipublish besar-besaran. Jangan sampai ada yang mempermasalahkan, tolong dijaga kondusifitasnya,” ujarnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan jika Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakor sebelumnya yang telah dilakukan bersama dengan Polda Jatim. Melalui Rakor tersebut, pihaknya menyampaikan jika seluruh stakeholder terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama saat arus mudik sampai arus balik.

“Kepolisian, TNI, Pemerintah, tokoh agama, komunitas, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa ini bersama-sama terlibat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri nanti,” ucap Buher, sapaannya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengantisipasi terkait dengan penyakit masyarakat (Pekat) seperti peredaran Narkoba, Miras, dan petasan di Bulan Ramadan. Terlebih, hal itu juga membuat hilangnya nyawa seseorang secara sia-sia.

“Karena beberapa kali terjadi, petasan ini bisa merenggut belasan rumah dan korban. Hilangnya nyawa seorang yang sia-sia ini harus kita tindaklanjuti. Terlebih juga, penanganan korban laka lantas, perlintasan rel kereta,” katanya. (rsy/gie)