Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak semua unsur bisa bekerja bersama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Bapak Presiden menyampaikan kepada kita, agar tidak boleh melihat latar golongan yang berbeda. Namun, kita bareng-bareng bersama-sama sebagai satu kesatuan,” kata Bupati Kediri, melalui Wabup, Dewi Mariya Ulfa.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan bahwa sebagai bangsa yang merdeka dan kaya akan sumber daya alam, Indonesia harus bisa swasembada pangan dan energi. Di sisi lain, Presiden juga menyinggung mengenai Program Makan bergizi Gratis (MBG) termasuk sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, kita (di daerah) tetap mendukung dan menyelaraskan dengan program yang dijalankan Mas Bupati (Dhito) di Kabupaten Kediri,” imbuh Dewi Mariya.

Baca juga :

Di Kabupaten Kediri sendiri, selain Program MBG dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan, pemerintah daerah diakui juga memiliki program yang selaras dengan program di pemerintah pusat. Salah satunya, untuk pengentasan kemiskinan melalui pendirian sekolah boarding school khusus bagi masyarakat kurang mampu. 

Di sisi lain, tambah Wabup Kediri, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya petani bahkan menjadi lumbung pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam kepemimpinan Mas Dhito, juga menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu program prioritas. Melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, pertanian menjadi basis dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Kediri, menurut Mbak Dewi, seperti cabai, padi, jagung dan tebu. Untuk mendukung Program Swasembada Pangan, Mas Dhito diakuinya juga konsentrasi bagaimana terus meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Kediri.

“Dengan Rakornas ini, harapannya tentu kita semakin kompak dan solid, baik pusat maupun di daerah untuk membangun negara yang kita cintai ini menjadi lebih baik dan sejahtera,” tambahnya. (pan/gie)

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan menjelang Pilkada serentak.

Sementara menindaklanjuti arahan tersebut, Pj Wali Kota Iwan Kurniawan mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya, dengan menjaga stabilitas dan menghormati perbedaan.

“Untuk seluruh warga Kota Malang, saya mengimbau agar turut serta mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan bersama-sama menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. Jaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Selain itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi Pilkada, termasuk menyediakan anggaran yang memadai. Fasilitasi tersebut, penting dan harus menjadi perhatian Pemkot Malang agar Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.

“Sebagai bentuk komitmen, Pemkot Malang telah menyerahkan 100 persen anggaran dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI dengan masing-masing KPU Rp 55 miliar, Bawaslu Rp 28 miliar, kepolisian Rp 5 miliar dan TNI Rp 2 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut Iwan juga menyoroti, pentingnya menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN selama proses Pilkada. Hal tersebut sejalan dengan arahan Menko Polhukam. “Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas,” tegasnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Iwan berharap agar seluruh ASN di Kota Malang tetap netral dan bersama-sama mengawal jalannya Pilkada agar berlangsung dengan aman dan lancar. “Saya mengajak seluruh ASN untuk tetap netral dan sama-sama mengawal jalannya Pilkada di Kota Malang,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Baca Juga :

“Fokus Rakornas kali ini adalah stunting, narkoba, penguatan ketahanan pangan dan gizi serta literasi digital. Tentu hal tersebut juga akan menjadi fokus utama program kerja TP PKK Kota Malang kedepannya,” ujar Widayati, seusai mengikuti pembukaan Rakornas PKK tahun 2023.

Pihaknya berharap, ke depan TP PKK Kota Malang semakin solid dalam menjalankan semua program, mulai dari kader di kelurahan, hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang terkait. Sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan baik kepada masyarakat.

“Tentu kita juga harus berkoordinasi dengan baik kepada para OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan dan sebagainya. Kemudian juga para kader harus perbanyak lagi pengetahuan, bagaimana cara melayani masyarakat dan apa yang harus dilengkapi oleh kader untuk mencapai program prioritas seperti posyandu, stunting dan lain-lain. Itu semua harus dilaksanakan oleh seluruh anggota PKK sampai di lini terendah,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, dalam sambutannya mengatakan bahwa gerakan PKK sudah berkiprah di seluruh pelosok nusantara lebih dari setengah abad. Kiprah tersebut merupakan bukti bahwa kehadirannya memang diperlukan oleh masyarakat.

Mengingat kiprah dan kontribusinya itu, maka menurutnya sangat wajar bila Gerakan PKK perlu didukung dan difasilitasi oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya. “Selaku Ketua Umum Tim Penggerak PKK, saya senantiasa memberikan dorongan, motivasi dan semangat untuk pengembangan program-program Tim Penggerak PKK,” imbuh Tri Tito Karnavian. (hms/rsy/sit)

Penghargaan yang diterima Mas Ipin-sapaan Bupati Trenggalek, tidak sendiri. Namun, bersama 15 Kepala Daerah di seluruh Indonesia.

Atas penghargaan tersebut, Mas Ipin mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat asal Trenggalek, yang ikut dalam program transmigrasi di sejumlah wilayah tujuan di seluruh penjuru Indonesia. “Ternyata beliau-beliau dianggap bertanggung jawab dan kita dianggap menjadi daerah asal yang baik. Itu karena, kebanyakan dari mereka yang para bertransmigrasi bisa sukses,” kata Bupati Arifin, Rabu (17/05/2023) siang.

Dirinya juga mengajak, agar stakeholder terkait untuk menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk terus mendukung program transmigrasi di Kabupaten Trenggalek. “Dengan program transmigrasi, maka diharapkan jumlah penduduk bisa merata, kesejahteraan masyarakat juga merata,” tegasnya.

Baca Juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain itu, diungkapkan suami Novita Hardiny, bahwa dalam arahan Menteri Desa PDTT, menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementerian. Seperti kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, serta luasan lahan lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar.

“Harapannya, agar nantinya ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi. Artinya, bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal. Sehingga, tidak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan,” tutur Bupati Trenggalek.

Dahulu, sambungnya, transmigrasi dijalankan dari nol dengan biaya apa adanya. Hutan harus dibongkar dengan alat sederhana, kerja keras bahkan meregang nyawa. Namun kini, pihaknya yakin dan optimis di mana ada transmigran, disitu persatuan dan kesatuan bangsa terwujud.

“Jadi dari Trenggalek ikut membangun Indonesia lewat membuka lahan di beberapa kabupaten lain di kawasan-kawasan transmigrasi. Dengan begitu, transmigrasi akan mampu menyatukan perbedaan sehingga bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI secara utuh,” paparnya. (mil/sit)

Dalam Rakornas tersebut, disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, jika saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, akan ada peningkatan arus mudik, dibandingkan tahun lalu. Dengan potensi pergerakan sekitar 18,7 juta orang atau 15,1 persen. Itu terjadi, diperkirakan mulai Rabu, 19 April 2023 atau H-3 Hari Raya Idul Fitri.

Menanggapi hal tersebut, guna mengatur kepadatan arus lalu lintas yang nantinya terjadi, khususnya di Malang Raya. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan tiga Kepala Daerah Malang Raya, di antaranya Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Tentunya tiga kepala daerah di Malang Raya ini harus bersinergi, bagaimana mengatur regulasi. Karena Malang Raya ini sebagai jujugan wisatawan, Kota Batu, menjadi objek wisata, Kota Malang sebagai wisata kuliner, Kabupaten Malang juga menjadi paket wisata alam,” jelas Buher, sapaannya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Kemudian, ditambahkan jika nantinya di Kota Malang terjadi kepadatan arus menuju Kota Batu, maka akan membuka jalur alternatif lainnya. Disebutkan, seperti pada Jalan Raden Intan, Masjid Sabililah menuju Jalan Borobudur, Jalan Soekarno Hatta, dan Jembatan penghubung antara Jalan Tlogomas dan Tunggulwulung (Tunggulmas). “Itu nanti yang harus diperkuat. Beberapa waktu lalu, juga terjadi kepadatan arus di Jembatan Tunggulmas, sehingga itu nanti juga harus kita lakukan pengkajian,” lanjutnya.

Mantan Kapolres Batu ini, juga menyampaikan jika peningkatan arus itu terjadi karena Pandemi Covid-19 sudah mulai mengalami penurunan. Terlebih, juga di Kota Malang, yang saat ini kasus Covid-19 tersebut per kemarin, Rabu (05/04/2023) hanya 27 kasus. “Walaupun saat ini ada varian baru Covid-19, tetapi kasus di Kota Malang sudah mulai turun,” tambahnya.

Lebih lanjut, untuk titik black spot (lokasi rawan kecelakaan), nantinya juga akan dikaji dengan enam pos pelayanan dan pos pengamanan. Kemudian, juga akan memanfaatkan mobil keliling Arema Police, dan bantuan dari berbagai macam media.

“Titik black spot pasti ada di titik jalur kepadatan. Nanti kita akan meminta bantuan dari teman-teman media untuk live report, termasuk juga dari Diskominfo Kota Malang, akan membagikan link CCTV yang ada di wilayah Kota Malang, untuk membantu wisatawan,” katanya. Pihaknya juga akan melibatkan 600 hingga 700 personel, dari TNI/Polri, Dinas Perhubungan Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan komunitas masyarakat lainnya.

Sebagai informasi, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang juga turut hadir, menyinggung terkait dengan kebutuhan bahan pangan jelang Idul Fitri 1444 H yang saat ini menurutnya cukup aman dan cukup tersedia dengan bagus. Akan tetapi, pihaknya menyampaikan jika tetap harus ada pemantauan dan pengawasan agar tidak terjadi lonjakan. (rsy/gie)

Hal tersebut, disampaikan Presiden Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia tahun 2023 di Sentul International Convention Centre, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). “Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok. “Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan, 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan,” ujarnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Selain itu, presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi. “Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen. Karena, data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, kepala negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah. “Saya melihat sekarang ini dari Kementerian Dalam Negeri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” ujar Presiden Joko Widodo. (hms/set/gie)

Bupati Lamongan, Fadeli menjadi bagian dari acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut. Rakornas juga diikuti oleh 966 peserta, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Ketua BPK RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kapolri, Kapolda, Gubernur, Bupati, Walikota, serta seluruh pengurus dan anggota aliansi auditor Indonesia.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 677,2 triliun untuk keperluan penanganan dampak Covid-19. Mengingat luasnya area penanganan dan besarnya anggaran yang digunakan, penting untuk dibangun kolaborasi dan sinergi pengawalan akuntabilitas.

“Angka 677,2 triliun sangat besar, oleh sebab itu tata kelola harus baik, sasaran harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Presiden Jokowi.

Saat ini sebanyak 215 negara di dunia sedang mengalami darurat kesehatan, salah satunya Indonesia. Hal tersebut tentunya juga membutuhkan respon yang cepat dan tepat dalam penanganan di bidang kesehatan dan sosial ekonomi.

Presiden mengimbau agar seluruh aspek yang bersangkutan membangun peringatan dini, memperkuat tata kelola yang baik dan transparan, serta menekankan untuk selalu akuntabel.

“Saya yakin, fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola, bekerjasama dan bersinergi antar lembaga, serta dukungan seluruh rakyat dapat menjadikan kita lebih baik mengatasi masalah dan tantangan dengan lebih cepat, dan bangkit melangkah maju mengawal agenda besar penting untuk bangsa menuju Indonesia Maju,” tambah Jokowi.

Rakornas dilakukan melalui 2 (dua) sesi. Sesi I berisikan paparan terkait kebijakan percepatan penanganan covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Sesi II terkait pengawasan atas percepatan penanganan covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. (Fjr/zen/yan)

“Perlu saya ingatkan, bencana sekarang sangat variatif tidak hanya bersifat fisik (alam-red) tapi juga non fisik seperti sebaran virus corona yang kini menjadi wabah global. Ini hal yang harus benar-benar diwaspadai. Hati-hati, dan harus dipikirkan serta direncanakan manajemen penanganannya secara terpadu. Meskipun, saya berharap dan berdoa ini (virus corona) tidak merebak di Indonesia,” ujar Jokowi, Presiden RI.

Walikota Malang, Sutiaji merespon apa yang dipesankan Presiden Jokowi. Dia menegaskan segera memerintahkan Plt Kadinkes Kota Malang untuk segera melakukan sosialisasi melalui puskesmas-puskesmas yang di wilayah. Bekerjasama pula dengan perangkat wilayah, untuk mengedukasi masyarakat mengenai gerakan masyarakat sehat dan pada khususnya terkait virus corona.

“Saya juga minta Pak Sekda, untuk juga berkoordinasi dengan pengelola bandara di Malang, pangkalan moda darat (terminal dan kereta api) untuk ikut mencermati mobilisasi wisatawan mancanegara yang masuk ke Malang,” tutur alumni IAIN Malang tersebut.

Pada acara rakornas BPNB yang mengambil tajuk “Penanggulangan Bencana Urusan Bersama, Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”, dan diikuti Gubernur, Walikota, Bupati, Dandim dan Kapolres serta BPBD se Indonesia, Kepala BNPB RI, Doni Monardo, menyatakan bencana di tanah air cenderung meningkat dan terus berulang.

“Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gempa dan tsunami, terus berulang terjadi secara permanen,” ungkap Letjen Doni. Karena sifatnya permanen, harusnya bisa terantisipasi dengan baik. Diantaranya melalui strategi menjaga dan merawat sinergitas pusat dan daerah. Ini yang jadi spirit dari tagline “urusan bersama”, urai Doni dihadapan 10 ribu peserta rakornas.

Sementara Presiden Jokowi juga menegaskan perubahan iklim global memicu meningkatnya kejadian bencana, dan ini terkontribusi oleh perilaku manusia itu sendiri. Atas hal itu, Presiden juga mengajak semua untuk tanggap, hati hati serta cepat bertindak.

“Hati-hati dengan pemantik awal bencana. Begitu satu titik api muncul segera dipadamkan, jangan biarkan muncul jadi dua, tiga dan terus berkembang,” dicontohkan dan diingatkan Presiden yang merintis karir politiknya dari Kepala Daerah tersebut.

Joko Widodo juga menekankan bahwa penanggulangan dan pencegahan bencana tidaklah cukup dengan melakukan pembangunan infrastruktur fisik pengendali. Selain langkah tersebut, diperlukan langkah lain berupa pengelolaan lingkungan hidup yang tak kalah penting untuk diperhatikan.

“Benar bahwa solusi pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi selama ekologinya tidak diperbaiki, selama tidak dilakukan penanaman pohon, bencana tanah longsor akan terus terjadi,” ujarnya.

“Sebetulnya banyak ancaman bencana yang rutin berulang. Kalau kita lihat sejarah panjang kelihatan sekali. Setiap musim kemarau ini pasti ada yang namanya kebakaran hutan dan lahan gambut. Setiap musim penghujan juga ada ancaman banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” tuturnya.

Seperti dalam hal pencegahan banjir dan tanah longsor misalnya, Kepala Negara berpandangan bahwa sering kali bencana tersebut terjadi salah satunya akibat kelalaian ekologis kita sendiri. Kelalaian dalam mengelola lingkungan hidup di sekitar kita menjadi sebab awal terjadinya banyak bencana tersebut. Selain itu, dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana, diperlukan solusi permanen yang tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik pencegah bencana.

“Kemarin saya datang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di situ (kejadian) sudah berulang. Jangan diurusi urusan fisiknya saja. Buat tanggul penahan itu penting. Tapi yang paling penting apabila kita mau merehabilitasi lahan, menanam pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat sehingga longsor itu tidak terjadi,” kata Presiden.

Penanaman tanaman vetiver, yang dilakukan Presiden saat kunjungan kerja ke Sukajaya, Bogor, kemarin, disebutnya memiliki manfaat yang besar dalam mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir sekaligus merehabilitasi lahan. Vetiver diketahui memiliki kemampuan untuk menahan gempuran aliran hujan deras dan menjaga kestabilan tanah sehingga mencegah tanah longsor dan erosi.

“Ini mau saya kenalkan, tanam yang namanya vetiver. Dalam setahun ini kita tanam akarnya bisa mencapai setengah sampai satu meter. Dalam tiga atau empat tahun akarnya bisa mencapai 3 meter. Ini harus dikenalkan, diperbanyak bibitnya, sebarkan ke daerah-daerah yang memiliki ancaman bencana banjir dan tanah longsor,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiagaan dalam menanggulangi bencana yang terjadi.

“Saya perintahkan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama bersinergi untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan. Yang selama ini sudah cukup baik perlu lagi kita tingkatkan agar lebih baik lagi,” ucapnya.

Sementara dalam hal penanganan bencana yang terjadi di daerah-daerah, Kepala Negara memerintahkan para kepala daerah untuk segera menyusun rencana kontingensi agar tata laksana pascabencana dapat berjalan dengan baik.

“Kita juga harus melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana serta selalu sigap dalam upaya menghadapi potensi-potensi risiko yang ada sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi ancamannya,” imbuh Presiden.
Lebih jauh, Presiden juga mengajak berbagai pihak yang tergabung dalam unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi atau pakar, masyarakat, dan media massa untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan, pengelolaan lingkungan, rekonstruksi, hingga rehabilitasi dampak bencana di Indonesia.

“Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif. Pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan mengembangkan sumber daya manusia yang andal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai dengan prioritas RPJMN 2020-2024,” tuturnya.

Terakhir, Presiden juga mengingatkan agar TNI dan Polri untuk selalu siap siaga dan turun ke lapangan serta bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kegiatan penanggulangan bencana. (*/yan)

Penyampaian itu sesuai hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) dengan Presiden Joko Widodo di Sentul, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Beliau menyampaikan, mengajak kita berpikir ekonomi global ini tidak menentu. Ini bukan hanya omong kosong, saya juga bukan ahli ekonomi, tapi ini hasil penelitian para ekonom dunia. Alhamdulillah, Indonesia pertumbuhan ekonominya masih diatas 5 %,” papar Yade.

“Ada beberapa rumus meningkatkan perekonomian, seperti domestik bruto, pendapatan per kapita harus meningkat, pengangguran ditekan semaksimal mungkin. Kemudian impor kita ini lebih besar dari ekspor. Arahan bapak Presiden, kalau ada investor berorientasi ekspor, merem (tutup mata, red), tanda tangani, langsung berikan izin. Kita permudah, bersinergi harmonis untuk mengeksekusi mimpi bapak Presiden,” urainya.

Ditambahkan Yade, adalah tugas masing-masing daerah untuk memudahkan investor masuk, sesuai yang ditekankan Presiden. Tidak ada lagi birokrasi atau perizinan yang berbelit-belit.

“Bagaimana daerah-daerah memudahkan investasi, ini jadi tugas kita bersama. Polres Malang berkomitmen mendukung lima program prioritas bapak Presiden, termasuk untuk menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin,” terangnya.

Lebih lanjut, untuk menarik sebanyak mungkin investor masuk ke daerah, ada berbagai kiat yang harus dilaksanakan dengan baik.

“Wilayah kita harus bebas konflik sosial. Kalau ada itu, investor tidak akan mau datang. Bebas dari unjuk rasa anarkis. Terlepas dari isu-isu buruh yang negatif. Jangan ada pungli dalam perizinan, apalagi yang berkaitan dengan investasi, bila perlu merem (tutup mata, red), tanda tangani, jangan dipersulit,” pungkasnya. (sur/oso)