Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, mengatakan bahwa proses penjaringan saat ini masih dilakukan secara awal sambil menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) mulai melakukan pendataan terhadap masyarakat desil 1 dan 2 yang memiliki anak usia SMP maupun SMA.

“Yang didata terutama anak yang mau lulus SD atau SMP. Itu yang mulai disisir oleh teman-teman PKH dan Puskesos,” ujar Donny, Sabtu (23/05/2026) tadi.

Selain melakukan penyisiran data DTKS, Dinsos juga mulai menerima pertanyaan dari masyarakat terkait pendaftaran Sekolah Rakyat. Bahkan, sejumlah warga disebut telah meninggalkan nomor telepon untuk mengikuti perkembangan pendaftaran.

Baca juga :

“Sudah ada beberapa warga yang tanya-tanya dan meninggalkan nomor telepon di Dinsos,” katanya.

Meski begitu, Donny menegaskan proses pendaftaran resmi belum dibuka karena masih menunggu kepastian kuota dan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dari Kemensos. “Berapa murid yang diterima dan berapa rombel yang dibuka itu masih belum jelas. Jadi kita masih menunggu juknis,” tuturnya.

Apabila nantinya kuota telah ditetapkan, menurutnya Dinsos akan langsung membuka pendaftaran sekaligus aktif mencari calon siswa berdasarkan data DTKS yang dimiliki pemerintah. “Nanti bisa dua arah. Orang tua bisa mendaftar langsung, atau kami yang aktif menghubungi calon siswa dari data DTKS,” tambahnya.

Sebagai informasi, di tahun ajaran sebelumnya, SR di Kota Malang memiliki tiga Rombel tingkat SMP dan tiga Rombel tingkat SMA. Masing-masing rombel diisi sekitar 25 siswa.

“Jadi totalnya yang SMP ada 75 siswa dan SMA 75 siswa. Kalau untuk gedung SR sendiri di tahun ajaran ini kemungkinan juga masih sama, SRMP di Poltekom dan SRMA di Gedung BKPSDM Jatim. Karena lokasi yang diusulkan oleh Pemkot itu masih belum dibangun tahun ini,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa perubahan lokasi dilakukan setelah lahan sebelumnya, atau di wilayah Buring, diketahui berstatus lahan hijau. Sehingga, lahan tersebut tidak dapat digunakan untuk pembangunan.

“Lahan yang kami tetapkan sekarang berada di Arjowinangun, tepatnya di Babatan. Itu sebagai pengganti lokasi di Buring karena statusnya lahan hijau,” jelas Subkhan, Selasa (07/04/2026) tadi.

Menurutnya, Pemkot Malang mencari alternatif lahan aset milik Pemda yang memiliki status legal, untuk pembangunan fasilitas pendidikan permanen. Hingga saat ini, progres pembangunan masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Pasalnya, proyek Sekolah Rakyat merupakan program lintas kementerian yang seluruh pembangunannya menjadi kewenangan pusat.

“Kementerian PU yang membangun, Kemensos sebagai pengguna, sementara kurikulumnya diatur Kemendikdasmen. Jadi semuanya dari pusat, kami masih menunggu keputusan,” ujarnya.

Baca juga :

Untuk kepastian waktu pembangunan, pun belum dapat dipastikan, lantaran proposal awal yang diajukan sebelumnya masih menggunakan lokasi lama di Buring sehingga harus diperbarui. Meski begitu, program Sekolah Rakyat di Kota Malang sudah berjalan melalui fasilitas sementara yang berada di Politeknik Kota Malang (Poltekom).

“Kalau nanti sudah dibangun permanen di Arjowinangun, maka yang di Poltekom akan dipindahkan ke sana,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa lahan baru di kawasan Arjowinangun memiliki luas sekitar 6,7 hektare, lebih kecil dibandingkan lahan Buring yang mencapai sekitar 8,9 hektare. Namun, dinilai memenuhi syarat pembangunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa seluruh persyaratan administrasi pembangunan telah diajukan ke pemerintah pusat. “Semua persyaratan sudah kami ajukan. Yang jelas tahun ini masuk program, tetapi kapan mulai dibangun kami masih menunggu tahapan dari pusat,” ujar Donny.

Dirinya menyebut, Sekolah Rakyat permanen di Arjowinangun diproyeksikan mampu menampung hingga 1.000 siswa mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). (rsy/sit)

Owner Depot Pilihan Rakyat, Fernando Jayapranata, mengungkapkan bahwa Depot Pilihan Rakyat menghadirkan kuliner lokal, namun tidak membosankan bagi konsumen. Untuk itu, tersedia beragam menu makanan sehari-hari yang familiar di lidah masyarakat, dengan porsi mengenyangkan dan harga terjangkau.

“Konsep yang kami bawa adalah makanan sehari-hari yang bisa dikonsumsi kapan sjaa tapi tidak bikin eneg. Karena itu, kami menyajikan comfort food dengan harga yang sesuai kantong rakyat,” kata Fernando.

Pemilihan nama Depot Pilihan Rakyat, tambahnya, itu merepresentasikan semangat usaha yang ingin dekat dengan rakyat. Realita itu pula, yang mendasari pemilihan lokasi, karena karakter wilayah yang dekat dengan pemukiman, perkantoran dan jalur wisata.

Baca juga :

“Hadirnya DPR ini, saya harap benar-benar menjadi Depot Pilihan Rakyat. Mengingat, kepuasan pengunjung menjadi prioritas kami. Sehingga, konsumen akan selalu kangen ke sini,” ujarnya.

Dirinya juga mengurai, bahwa ada sekitar 20 item menu yang siap memanjakan konsumen dengan harga mulai Rp 18 ribu hingga Rp 28 ribu. Salah satu menu favorit ditawarkan, diantaranya seperti Nasi Daging US Beef menggunakan daging shortplate kualitas impor Amerika Serikat.

“Menu paket makanannya sudah lengkap atau all in. Yakni, disajikan bersama nasi, telur dan bayam krispi. Jadi, konsumen bisa langsung kenyang dan puas,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelepas dahaga, Depot Pilihan Rakyat juga menyajikan Es Coklat Jadul dan Es Campur Rakyat. Karenanya, bagi pecinta kuliner sangat rekomendasi untuk mencoba sejumlah sajian menu yang ditarikan DPR. (sit)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menilai bahwa persoalan kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini cukup nyata, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Kita semua merasakan tekanan ekonomi itu. Bahkan yang paling ekstrem, muncul keresahan di kalangan generasi muda yang kemudian kita kenal dengan fenomena wisata bunuh diri. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mia.

Dirinya juga menyebut, derasnya arus informasi, terutama narasi negatif di ruang digital, kerap menjadi pemicu bagi generasi muda yang tengah berada dalam kondisi mental tidak stabil. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tidak cukup hanya berhenti di pagar. Kita harus jelas mengorkestrasi kebijakan apa yang dilakukan dan siapa saja stakeholder yang harus dilibatkan,” tegasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa DPRD Kota Malang memiliki sejumlah fokus utama dalam mengawal kebijakan pembangunan 2027. Diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan, seperti pada perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Kemudian, pengendalian inflasi daerah melalui kolaborasi yang konkret, bukan sekadar koordinasi formal.

“Kami dari DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan, mulai dari UMKM, pasar rakyat dan tenaga kerja lokal harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton. Investasi pun didorong agar benar-benar membuka lapangan kerja dan menguatkan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Di bidang sumber daya manusia dan pelayanan publik, Mia menegaskan bahwa rakyat harus merasakan langsung dampak pembangunan. Pihaknya menyoroti pentingnya memastikan tidak ada anak yang tertinggal atau putus sekolah, serta menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan inklusif.

“Kami juga mendorong reformasi tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi harus melayani rakyat, bukan dilayani. Sistem harus bekerja untuk masyarakat, bukan masyarakat yang dipersulit oleh sistem,” imbuh Mia. (rsy/sit)

“Alhamdulillah, pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Banyuwangi sudah dimulai. Berstandar internasional. Kami berharap, pembangunannya berjalan lancar,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (22/01/2026) tadi.

Sekolah ini, urainya, dirancang dengan standar sekolah internasional dengan arsitektur ruang yang sehat dan nyaman, dengan mempertimbangkan aspek bangunan ramah lingkungan hingga integrasi teknologi untuk praktik pendidikan yang inovatif. Bahkan, berbagai fasilitas yang akan dibangun, diantaranya seperti gedung sekolah, asrama putra dan putri masing-masing untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Termasuk, terdapat fasilitas olah raga seperti lapangan sepakbola, basket dan atletik hingga gedung ibadah dan aula. Nantinya, juga mengakomodir arsitektur khas Banyuwangi.

Baca juga :

“Targetnya, Sekolah Rakyat ini akan selesai Agustus tahun ini. Nantinya, siswa yang ada saat ini akan pindah ke sana semua. Semoga, sekolah ini membuat anak-anak betah dan semangat belajar, karena sekolahnya di desain dengan aman, nyaman dengan fasilitas yang lengkap,” ungkap Bupati Ipuk.

Saat ini, di Banyuwangi sudah berdiri dua sekolah rakyat yang menempati bangunan sementara. Pertama Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 (SRT 2) Gedung Balai Diklat PNS di Kecamatan Licin, dan telah beroperasi sejak Juli 2025. Sekolah ini memiliki jenjang SD-SMA dengan jumlah siswa 125 orang.

Selain itu, terdapat Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 (SRT 46) yang berada di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Kecamatan Muncar. Sekolah Rakyat yang diremikan pada September 2025, memiliki jenjang mulai SD-SMA dengan jumlah siswa sebanyak 73 orang.

Ditambahkan Plt Kepala DPUCKPP, Suyanto Waspo Tondo, bangunan sekolah dibangun dengan mengandalkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. “Nanti bangunan sekolah SD, SMP, SMA berbeda. Asrama siswa putra dan putri, serta asrama untuk guru,” kata Yayan, panggilan akrab Suyanto.

Sekolah ini, juga bakal dilengkapi dengan fasilitas olah raga yakni lapangan sepakbola, lapangan basket, jogging track dan berbagai fasilitas lainnya. (kom/bwi/sit)

Gus Ipul-sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang secara khusus dengan pendekatan yang berbeda dari sekolah pada umumnya. Di dalamnya, terdapat unsur perlindungan sosial, rehabilitasi, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Sekolah Rakyat ini memang disiapkan untuk mengubah kehidupan. Kurikulumnya khusus, gurunya khusus dan output lulusannya juga khusus. Anak-anak ini disiapkan agar cerdas, punya keterampilan dan kelak menjadi penggerak perubahan di lingkungan keluarganya,” kata Mensos.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti latar belakang para peserta didik Sekolah Rakyat. Menurutnya, mereka adalah anak-anak dengan potensi luar biasa yang selama ini hidup dalam keterbatasan dan kerap luput dari perhatian.

“Mereka anak-anak istimewa. Ada yang orang tuanya tukang parkir, buruh tani dan pekerja sektor informal lainnya. Presiden Prabowo menyebut mereka sebagai invisible people, kelompok masyarakat yang penderitaannya sering tidak terlihat,” ungkapnya.

Dirinya juga menambahkan, di tengah keterbatasan yang dimiliki, satu-satunya harta terakhir keluarga miskin adalah harapan. Karena itu, negara wajib hadir untuk menjaga dan menguatkan asa tersebut.

“Selama enam bulan terakhir, kita sudah melihat buktinya. Ketika harapan itu dijaga dan dikawal, anak-anak Sekolah Rakyat mampu menorehkan prestasi. Saya bangga melihat perkembangan mereka dan berharap prestasi ini terus berlanjut,” imbuh Gus Ipul.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof Muhammad Nuh, yang turut hadir menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak. “Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan. Kesetiaan yang melampaui tugas dan tanggung jawab formal,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa setiap anak Sekolah Rakyat memiliki keunikan yang harus ditemukan dan diasah melalui pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup, yang diperkuat dengan sistem berasrama. Sejumlah siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur turut memeriahkan acara dengan menampilkan bakat mereka, mulai dari menyanyikan lagu Laskar Pelangi, pembacaan puisi, hingga pidato dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan Arab.

Penampilan para siswa disaksikan dengan penuh kekaguman oleh Gus Ipul, Prof Nuh, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, serta seluruh peserta yang hadir. Gubernur Jatim juga memberikan apresiasi langsung kepada para siswa atas keberanian dan prestasi yang ditunjukkan. Hal itu, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang proaktif dalam menyukseskan Program Sekolah Rakyat.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 sekolah.

Turut hadir dalam pelaksanaan kegiatan itu, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial, Fatkhurrohman Taufik, Tenaga Ahli Menteri, Andy Kurniawan, Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani, Kepala Biro OSDM Kemensos, Danu Ardhiarso, Staf Khusus Pelindungan Anak KemenPPPA, Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak, Endah Sri Rejeki, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta jajaran kepala OPD dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur. (kom/sby/gie)

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa digitalisasi akan mengatur ulang tata kelola pasar dari hulu ke hilir. Mulai dari pendataan pedagang, luasan kios, hingga komoditas jualan, semuanya akan tercatat dalam sistem.

“Digital mulai database pasar, by name, by address, by selling, sampai layout tiap pasar. Dengan begitu, potensi di setiap pasar bisa kita lihat secara sistematis,” ujar Eko, seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi B DPRD Kota Malang, Selasa (02/12/2025) tadi.

Disampaikan Eko, langkah menuju E-retribusi bukan sekadar pembaruan sistem, tetapi penataan ulang praktik di lapangan. Termasuk, menutup ruang bagi pembayaran retribusi yang tidak sesuai Perda.

Eko juga mencontohkan, masih ditemukan pedagang dengan kios 10 meter yang hanya membayar Rp 3 ribu hingga Rp 4 ribu. Padahal, kewajiban sesuai Perda adalah Rp 10 ribu.

Baca juga :

“Kalau E-retribusi sudah berjalan, semua by name, by address, by luasan akan dihitung otomatis. Tidak bisa lagi seperti sekarang,” tegasnya.

Melalui digitalisasi, juga diyakini mampu mendeteksi fenomena pemilik kios ganda, bahkan puluhan unit, yang selama ini sulit dipantau. Sistem akan menunjukkan siapa pemilik asli, siapa penyewa, hingga riwayat kepemilikan kios.

“Nanti akan terdeteksi semua. Kalau A punya kios tetapi ditempati B, itu ketahuan. Selama ini tidak bisa terpantau. Dengan digitalisasi, semuanya transparan,” jelasnya.

Meski demikian, Eko mengakui, kondisi historis pasar, di mana banyak kios diwariskan turun-temurun perlu pendekatan khusus agar tidak menimbulkan konflik. “Yang penting rule-nya dibuat dulu. Bagaimana menyikapi kepemilikan lama akan dibicarakan bersama Ketua Komisi B,” tambahnya.

Dalam hal ini menurutnya, Diskopindag Kota Malang akan memastikan penerapan digitalisasi dimulai 2026, sementara pengumpulan database dilakukan sepanjang 2025. Untuk target retribusi pasar di tahun ini sebesar Rp 9,5 miliar dan diproyeksikan tercapai.

“Arah kita memang ke digital semuanya. Kita menuju smart city, jadi retribusi pasar harus ikut menyesuaikan,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Bupati Fawait memastikan, bahwa pemerintah daerah tetap optimis dan tidak mengambil langkah menaikkan pajak daerah. Dirinya menyatakan, bahwa penataan sektor pendapatan akan dilakukan melalui optimalisasi penarikan pajak yang sudah ada dan perbaikan sistem untuk menutup kebocoran.

“Kami sudah sepakat dengan DPRD bahwa menaikkan pajak bukan opsi. Fokus kita adalah membenahi mekanisme agar pendapatan berjalan maksimal tanpa membebani masyarakat,” ujarnya.

Terkait capaian PAD daerah yang 10 tahun terakhir tidak pernah memenuhi target, Bupati Fawait meminta dukungan DPRD untuk mengawasi sekaligus mengkaji sumber permasalahan. Baik dari sisi sistem, potensi kebocoran, maupun ketepatan penetapan target. Tahun 2026 akan menjadi momentum penting, karena seluruh penyusunan perencanaan dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Bupati juga menyoroti, rendahnya serapan anggaran 2025 yang menjadi perhatian sejumlah fraksi. Dirinya menjelaskan, bahwa penyerapan terhambat oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan efisiensi nasional melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan banyaknya kegiatan yang baru memasuki tahap pengadaan pada Triwulan IV.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan langkah korektif berupa percepatan penyusunan dokumen perencanaan, penguatan koordinasi perangkat daerah, serta peningkatan pengawasan lapangan agar penumpukan pekerjaan di akhir tahun tidak kembali terjadi. Dirinya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas pembangunan meski dihadapkan pada kondisi cuaca dan dinamika anggaran.

Program Sekolah Rakyat juga menjadi sorotan dalam paripurna, khususnya setelah dibahas oleh Fraksi Gerindra. Bupati memaparkan, bahwa Sekolah Rakyat tahap pertama di Patrang telah beroperasi sejak 15 Agustus 2025 dengan 97 siswa dari jenjang SD dan SMP. Fasilitas ini berdiri di lahan eks Balai Pengembangan Pendidikan dan berjalan baik sejak dibuka.

Sementara itu, Sekolah Rakyat skala besar di kawasan Barat Jember Sport Garden, berkapasitas 1.000 siswa, kini memasuki proses administratif seperti perizinan, dokumen lingkungan, hingga pematangan lahan. Pemerintah menargetkan sekolah ini dapat dibuka pada tahun 2026 sebagai perluasan pemerataan pendidikan gratis untuk masyarakat.

Menjawab masukan mengenai pendapatan parkir, Bupati Jember menyampaikan bahwa pemerintah akan mengembalikan sistem parkir berlangganan melalui Peraturan Bupati. Kebijakan ini, diharapkan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memudahkan masyarakat yang selama ini terbebani dengan pembayaran parkir di banyak titik.

Bupati Fawait menutup penyampaiannya dengan komitmen untuk terus memperbaiki manajemen anggaran, meningkatkan serapan dan memastikan pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dirinya menegaskan, bahwa seluruh kritik dan pandangan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan arah kebijakan pemerintah ke depan. (kom/rio/gie)

Pria yang kerap disapa Ara, itu mengatakan bahwa KUR Perumahan dirancang untuk membantu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang perumahan. Termasuk di dalamnya, kontraktor, pengembang (developer), serta toko bangunan yang masuk kriteria UMKM.

“Modalnya maksimal Rp 10 miliar, omzetnya maksimal Rp 50 miliar,” jelas Ara, Jumat (17/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemerintah melalui KUR Perumahan akan memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen dari bunga normal bank. Diharapkan dengan bunga rendah, para pelaku UMKM hingga masyarakat kecil yang membuka usaha, seperti warung atau toko kelontong, dapat turut serta memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Baca juga :

“Kalau di bank biasanya 11 persen, disubsidi 5 persen, jadi cuma bayar 6 persen. Itu besar sekali, karena bisa menekan biaya pinjaman. Pinjaman sampai Rp 500 juta bunganya tetap 6 persen per tahun. Jadi tidak perlu lagi ke rentenir,” lanjutnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menekankan, akan pentingnya kecepatan layanan perbankan dalam menyalurkan program tersebut. Karenanya, dirinya mengingatkan agar prosesnya tidak berbelit.

“Saya minta banknya cepat, kenapa? Karena rentenir itu kelebihannya cepat dan mudah. Kekurangannya bunganya besar. Karena banyak rakyat kita yang penting kan cepat dan mudah. Masa negara kalah sama rentenir,” tegasnya.

Program KUR Perumahan, menurutnya bukan sekadar bantuan keuangan. Melainkan, wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung ekonomi rakyat kecil, terutama di sektor perumahan dan usaha berbasis rumah tangga. “Kita harus buat program yang mudah, cepat dan murah agar rakyat bisa mandiri tanpa harus bergantung pada pinjaman yang mencekik,” imbuh Ara. (rsy/sit)