Kedua ruang kelas tersebut, bahkan sudah diresmikan dan diserahkan secara langsung oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto. Bentuk bantuan CSR itu, diserahkan secara langsung kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, Rabu (15/04/2026) tadi.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim, yang telah membantu pemerintah daerah dalam urusan pendidikan. Salah satunya, perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.

“Terima kasih kepada Dirut dan Jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali Gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” kata Bupati Pasuruan.

Baca juga :

Usai diresmikan, Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan aman. “Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.

Lntas, bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan, bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas. “Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto, mengaku Bank Jatim akan selalu mensupport Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ujarnya.

Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan, yang terpenting bervalue lebih,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Sebagaimana diberitakan, dalam pelaksanaan pelebaran jalan yang berlangsung di Desa Bulangan Barat menuju Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, sekitar delapan warga membuat pengaduan polisi dugaan penyerobotan tanah. Itu karena, dalam pengerjaan proyek milik DPUPR senilai Rp 3,6 miliar itu, warga merasa tanahnya masuk dalam pelebaran jalan.

“Dari DPUPR sepertinya sudah mengatasi dan alhamdulillah laporan yang sampai ke saya, itu sudah 60 hingga 70 persen sudah klir. Jadi, tinggal menunggu tindak lanjut,” kata Bupati Pamekasan, seusai menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Raperda Gedung Bangunan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Ditambahkan bupati, bahwa saat ini pihaknya juga meminta agar pengerjaan diperlambat, sampai duduk permasalahan dengan warga selesai. “Memang belum 100 persen. Kita lihat dahulu nanti. Saya sampaikan untuk sementara diperlambat, minimal sampai semuanya tuntas,” tambahnya.

Baca juga :

Kiai Kholil juga menyatakan, permasalahan tersebut sebenarnya bermula lantaran terputusnya komunikasi antara DPUPR dengan masyarakat. “Sebenarnya kalau kita lihat, itu terputusnya komunikasi antara DPUPR dan masyarakat serta pelaksana pembangunan jalan itu sendiri,” terangnya.

Bupati menegaskan, ke depan DPUPR sebelum mengerjakan proyek, untuk menyelesaikan terlebih dahulu semua komunikasi dengan elemen terkait. Baru kemudian, pelaksanaan pembangunan.

“Sudah saya sampaikan untuk ke depan, harus 100 persen dahulu semua permasalahan diselesaikan. Baru kemudian, bisa dimulai (proyek, red),” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Pamekasan, Amin Jabir, saat akan dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (azm/sit)

Kepala Diskominfo Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan bahwa rekapitulasi ini merupakan bentuk monitoring dan evaluasi kinerja layanan kehumasan dan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. “Melalui rekap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap layanan informasi, publikasi konten maupun pengelolaan pengaduan dapat berjalan secara responsif, informatif dan partisipatif,” kata Kadiskominfo Lumajang, Rabu (16/04/2025) tadi.

Selama Maret 2025, tambahnya, Tim Kehumasan Diskominfo Lumajang telah memproduksi dan mempublikasikan sebanyak 189 berita pada Portal Berita Lumajang dan 149 berita pada Portal Info Publik. Termasuk, 194 konten informasi tersebar melalui akun instagram @lumajangkab, 145 konten informasi melalui akun Instagram @diskominfolumajang, dan 87 konten informasi pada akun Instagram @ppid_lumajang. Konten yang dipublikasikan, mencakup informasi pembangunan, program prioritas daerah, edukasi publik hingga kegiatan pelayanan masyarakat.

Baca juga :

Dalam hal pengelolaan pengaduan, lanjutnya, ada sebanyak 13 laporan masyarakat masuk melalui kanal SP4N Lapor!, 10 laporan melalui Portal Lapor Lumajang, 30 laporan melalui Group FB lapor Lumajang dan 25 laporan masuk melalui layanan Sambat Bunda. Mayoritas pengaduan itu, berasal dari infrastruktur, pelayanan public, transportasi dan lalu lintas.

“Tingkat penyelesaian pengaduan kami mencapai 100 persen dan kami terus mendorong perangkat daerah terkait untuk lebih cepat tanggap terhadap setiap aduan yang masuk,” jelas Mustaqim.

Sementara itu, untuk pelayanan informasi publik yang dikelola melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, tercatat sebanyak dua permohonan informasi diajukan oleh masyarakat. Seluruh permohonan, pun telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami berharap, keterbukaan informasi dapat terus menjadi budaya dalam pelayanan publik. Sehingga, masyarakat bisa lebih percaya dan terlibat dalam proses pembangunan daerah,” terang Kadiskominfo Mustaqim. (kom/adi/sit)

Pengiriman dokumen tersebut menjadi bagian dari persiapan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang). Namun, beberapa aspek teknis lainnya masih dalam proses penyelesaian, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta komunikasi dengan BBWS terkait usulan pengendalian banjir dan BPPW mengenai perencanaan pasar.

“Saya terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas. Alhamdulillah, penyusunan Detail Engineering Design (DED) sudah mencapai 90 persen. Saat ini tinggal melengkapi AMDAL, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), serta studi kelayakan (FS). Semua persyaratan ini harus dipenuhi sebelum diajukan ke APBN,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pemkot Malang juga terus melakukan koordinasi dengan para pedagang terkait dengan rencana pembangunan. Mayoritas pedagang telah menyetujui revitalisasi, meskipun masih ada beberapa yang memerlukan komunikasi lebih intensif.

“Kami terus melakukan pertemuan dengan pedagang sambil menyelesaikan dokumen yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Harapannya, revitalisasi Pasar Besar ini dapat segera terealisasi demi meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi masyarakat,” tambahnya.

Sebagai informasi, Pemkot Malang juga telah menerima pre eliminary design (desain awal,red) untuk Pasar Besar dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Komisariat Wilayah Malang. Itu merupakan konsep pendahuluan dan telah disusun sekitar 60 hingga 70 persen ditahap pertama ini.

“Alhamdulillah sudah 60-70 persen yang sudah disusun melalui tahap pertama CSR melalui IAI dengan tim. Hari ini mudah-mudahan kita bisa menyerahkan kelengkapan data dukung untuk pasar besar,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

“Untuk mencarikan solusi antara pengembang perumahan dan Ketua HIPPA Kelurahan Mimbaan yang berseteru persoalan kuarter, maka Komisi III DPRD Situbondo menghadirkan juga Muspika, mulai Kapolsek Panji, Danramil Panji, Camat Panji, Lurah Mimbaan, DLH, DPUPP, Ketua Gapoktan dan pihak terkait lainnya,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Situbondo, Arifin.

Menurutnya, persoalan saluran kuarter tertutup material tanah urukan pengembang perumahan, harus dicari solusinya. Karenanya, semua pihak dihadirkan agar persoalan tidak berlarut-larut.

“Alhamdulillah, tadi sudah ada itikad baik dari pengembang perumahan yang akan membuatkan saluran kuarter baru. Sehingga, petani tidak dirugikan dan pengembang juga tidak dirugikan,” jelas Arifin.

Baca juga :

Tidak hanya itu yang disampaikan Arifin, dirinya juga mengungkapkan jangan sampai permasalahan ini menjadi penghambat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Situbondo. Karenanya, solusi cepat perlu dilakukan.

“Pengembang perumahan harus terus berjalan dan pengembang juga bisa membuatkan saluran kuarter baru agar bisa mengaliri lahan pertanian,” ujar Arifin.

Sementara itu, Ketua HIPPA Sejahtera Kelurahan Mimbaan, H Hari, tidak sepakat kalau pengembang perumahan membuatkan saluran kuarter baru tersebut. Karena dengan membuat baru saluran kuarter, itu sudah menyalahi aturan. Dengan pertimbangan, saluran kuarter itu aset negara yang harus dijaga dan dirawat.

“Kami hanya ingin aset negara itu harus tetap dijaga penggunaannya dan tidak boleh berubah. Kalau aset negara dipindah atau dirubah fungsinya sudah berbeda, karena saluran kuarter itu digunakan untuk kepentingan pengaliran air untuk sawah petani. Sehingga tidak boleh dipindah, apalagi dirubah fungsinya,” ujarnya.

Di lain pihak, Kabid Tata Ruang Dinas PUPP Kabupaten Situbondo, Zulkifli, mengatakan bahwa pembangunan oleh pengembangan perumahan tersebut sudah berada di zona yang benar yakni di zona kuning. “Letak atau lokasi pengembangan perumahan tersebut berada di Zona Kuning, yaitu bisa digunakan untuk permukiman atau perumahan,” ujarnya. (her/sit)

Proyek Garuda sendiri telah dimulai sejak 2022 melalui tiga tahapan awal, yaitu white paper, consultative paper dan laporan konsultasi publik. PoC menjadi lanjutan dari tahapan tersebut, dengan tujuan menguji kesiapan teknologi, keamanan transaksi, serta interoperabilitas dengan sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan yang sudah ada.

“Keberhasilan PoC ini menandai tonggak baru dalam perjalanan eksplorasi Rupiah Digital. Hasil pengujian menunjukkan bahwa solusi teknologi berbasis DLT mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis wholesale Rupiah Digital cash ledger,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, Jumat (13/12/2024) tadi.

Baca juga :

Pengujian dilakukan secara komprehensif dengan mengevaluasi aspek teknis kritikal, keamanan serta efisiensi layanan. BI juga memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memiliki kemampuan untuk menghadirkan layanan yang aman dan andal, sekaligus selaras dengan kebutuhan masa depan model bisnis Rupiah Digital.

Hasil PoC ini, tidak hanya menjadi bukti kesiapan teknologi yang mendukung pengembangan Rupiah Digital, tetapi juga mencerminkan pendekatan kolaboratif Bank Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait. Laporan PoC yang telah diterbitkan menjadi wujud transparansi Bank Indonesia dalam mengembangkan desain Rupiah Digital secara inklusif.

Proyek Garuda dengan PoC tahap pertama ini, menjadi pijakan awal menuju penguatan aspek teknis dan bisnis dari Rupiah Digital, yang kelak dapat memberikan manfaat besar bagi stabilitas dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Informasi lebih lanjut mengenai laporan ini dapat diakses melalui laman resmi Bank Indonesia. (kom/sby/gie)

“Pilkada sudah selesai antara Paslon 01 dan Paslon 02. Karenanya, mari sama-sama meregangkan otot yang sempat tegang. Kita semua adalah masyarakat Lumajang. Kini sudah tidak ada 01 dan 02, sehingga jadi mari kita bersama-sama untuk membangun Lumajang. Bagaimana ke depan Lumajang ini lebih maju, lebih baik dan lebih sejahtera,” katanya, kepada Memontum.com, Jumat (06/12/2024) tadi.

Baca juga :

Kak Tuan Sudi-panggilan akrab Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mengajak masyarakat untuk bersatu, guyub rukun kembali untuk Kabupaten Lumajang yang lebih maju. “Persaingan dalam kontestasi pesta demokrasi hanya sementara, lima tahunan. Tapi persaudaraan dan persatuan itu selamanya. Ayo guyub rukun kembali,” ajaknya.

Ditegaskan Kak Tuan Sudi, agar masyarakat bisa menghargai dan menghormati satu sama lain, dirinya juga berpesan kepada DPRD Lumajang, yang sebelumnya ada gesekan antar koalisi partai, ke depan bisa berfikir lebih jernih sesuai Tupoksi untuk mengawal program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Lumajang. “Untuk teman-teman di parlemen yang kemarin ada gesekan antar koalisi dan bukan, ya mudah-mudahan ke depan ini kita berfikir jernih untuk masyarakat Lumajang. Karena Tupoksi kita untuk memfasilitasi pokok pikiran masyarakat dan mengawal program pemerintah. Sehingga, efek manfaat programnya betul-betul dirasakan masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujarnya. (adi/gie)

Ketua DPRD Pamekasan sementara, Halili, menyampaikan bahwa dari delapan fraksi yang telah dibentuk, enam fraksi dari Parpol murni, dua fraksi diantaranya dari partai gabungan. “Jumlah fraksi semua yang sudah dibentuk ada delapan,” katanya, seusai Rapat Paripurna pembentukan fraksi dan susunan keanggotaan fraksi, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, Selasa (10/09/2024) tadi.

Disampaikan Halili, enam fraksi murni yang dibentuk, yaitu Fraksi PPP di Ketuai Andy Suparto, Fraksi PKS di Ketuai Suryono, Fraksi PBB di Ketuai Maltuful Anam, Fraksi Nasdem di Ketuai Mustafa Afif, Fraksi PKB di Ketuai Moh Faridi dan Fraksi Demokrat di ketuai Moh Ali. “Sementara untuk dua fraksi gabungan, yaitu Fraksi Gelora dan PDI Perjuangan (Gelora Perjuangan) di ketuai Mohammad Saedy Romli, fraksi Golkar – PAN – Gerindra (Karya Amanat Indonesia Raya) di Ketuai Rize Ikhwan Muttaqin,” tambahnya.

Baca juga :

Halili menjelaskan, usai pembentukan fraksi-fraksi, DPRD Pamekasan bergegas mengirimi surat pada fraksi yang telah dibentuk untuk lakukan pembahasan Tata Tertib (Tatib). “Tatib segera dibahas. Perhari ini kita sudah berkirim surat ke fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama-nama yang membahas Tatib itu,” jelasnya.

Halili juga mengatakan, pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menunggu pelantikan ketua definitif. Kendati demikian, sejumlah Parpol belum menyetorkan nama-nama ke DPRD Pamekasan.

“AKD kita menunggu pelantikan ketua definitif, disamping menunggu masuknya surat dari Parpol, dan sampai hari ini belum ada yang masuk, target secepat mungkin,” paparnya. (azm/sit)

Diterangkan, dari jumlah tersebut nantinya masih akan dilakukan verifikasi lebih lanjut. Yakni mulai dari rangkaian pleno, hingga pengumuman penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Proses coklit dari hasil sinkronisasi 24 Juli lalu, sudah 100 persen. Dengan total ada 662.155 jiwa yang sudah terdata, hasilnya pun dari yang 100 persen itu juga macam-macam,” kata Toyyib, melalui pesan singkatnya, Senin (29/07/2024) tadi.

Dalam coklit tersebut, ujarnya, ditemukan bahwa beberapa pemilih ada yang telah meninggal dunia. Untuk memastikan data kematian, KPU Kota Malang melakukan pengecekan surat keterangan kematian.

Baca juga :

“Kalau tidak memiliki surat keterangan kemarin tersebut, keluarga harus mengurus surat keterangan di tingkat RT atau kelurahan. Begitu juga kalau tidak ada orangnya (penghuni rumah) kami pastikan stiker tidak ditempel. Karena ditempel stiker itu kan membuktikan coklit sudah dilakukan. Untuk difabel pun sudah ada penanda di stikernya,” ujarnya.

Selanjutnya, tahapan yang akan dilakukan yakni pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 1 hingga 3 Agustus 2024, diikuti oleh pleno serupa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 5 hingga 7 Agustus 2024 dan pleno rekapitulasi serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota pada 9 hingga 11 Agustus 2024.

“KPU provinsi akan melakukan pleno rekapitulasi DPS pada 15 hingga 17 Agustus 2024. Kemudian, pengumuman DPS dan periode masukan atau tanggapan masyarakat berlangsung dari 18 hingga 27 Agustus 2024 lalu untuk proses analisis data ganda atau invalid serta sinkronisasi hasil ke PPK/PPS akan berlangsung dari 18 Agustus hingga 4 September 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk proses perbaikan dan olah data oleh PPS akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024, dengan penetapan DPT oleh KPU provinsi pada 22 hingga 23 September 2024 dan pengumuman DPT pada 22 hingga 30 September 2024. Tahap terakhir adalah pleno rekapitulasi DPT oleh KPU RI pada 15 hingga 17 Oktober 2024, dengan penyampaian DPT pemilih tambahan (DPTb) ke KPU RI pada 20 November 2024. (rsy/sit)