Penetapan KUA PPAS APBD TA 2022 itu, digelar dalam Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Situbondo di Ruang Utama Sidang DPRD, Senin (29/11/2021).

Rapat Paripurna sendiri, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, diikuti seluruh anggota DPRD, Wakil Bupati, unsur Forkopimda dan seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Situbondo.

Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa setelah beberapa kali dilakukan pembahasan baik di tingkat komisi maupun badan anggaran, akhirnya DPRD Kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan paripurna persetuan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Hal ini, tambahnya, mengingat sesuai dengan aturan pengesahasan APBD tahun 2022, harus dilaksanakan pada bulan Nobember 2021. Maka, pada Selasa (30/11/2021) besok, rapat ini akan kita dilanjutkan secara maraton berupa kegiatan rapat paripurna pembahasan dan pengesahan APBD tahun anggaran 2022.

Diketahui, rancangan KUA PPAS TA 2022 telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasannya, Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, mengungkapkan bahwa telah disepakati untuk melakukan perhitungan rasional terhadap target-target pendapatan, dengan memerhatikan subjek dan objek pendapatan serta dasar hukum yang mengaturnya.

“Hal itu harus dilakukan agar target pendapatan daerah yang ditetapkan tercapai dan bahkan bisa surplus. Prioritas belanja harus diuraikan menurut skala prioritas berbasis kepentingan rakyat dan kepentingan daerah, agar pembangunan daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Situbondo dapat terwujud,” jelas Edi Wahyudi.

Adapun hasil pembahasan KUA PPAS TA 2022 antara Banggar dan TAPD tentang proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut. Pendapatan Daerah pada Rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 disampaikan sebesar Rp 1,727 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 229,934 miliar. Pendapatan transfer Rp 1,497 triliun. Belanja Daerah sebesar Rp 2,044 triliun. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 349,052 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 31,531 miliar. (her/sit)

“Ini kan siklus tahunan. Jadi ada yang namanya APBN perubahan, APBD Provinsi perubahan, dan APBD daerah perubahan.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Karena dalam perjalanannya mesti ada yang namanya SiLPA (Sisa Lebih Anggaran) yang baru bisa digunakan ketika sudah ada pemeriksaan BPK,” terang Wali Kota Sutiaji.

Setelah melalui tahapan pemeriksaan, baru SiLPA bisa dilakukan atau digunakan. Sehingga harus ada yang namanya perubahan, karena sebelumnya pendapatan SiLPA masih sekedar asumsi.

“Contoh ada pendapat Badan Anggaran (Banggar), memproyeksikan SiLPA 2021 sebesar Rp 107 milyar untuk kegiatan di tahun 2022. Itu tidak bisa diutak-atik, tinggal kelebihan dari Rp 107 milyar itu yang akan diprediksi untuk SiLPA tahun 2022,” urainya.

Oleh karenanya, perubahan mesti terjadi karena sifatnya yang masih asumtif.

“Kemudian, dilajukan perubahan karena menyesuaikan kebijakan pusat. Alasan perubahan selanjutnya adanya kebijakan strategis yang dibutuhkan daerah,” tambah Sutiaji.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari asumsi ada penurunan prediksi pada tahun 2020 diakibatkan pandemi. Dimana hal itu berefek pada beberapa pendapatan dan belanja daerah.

“Contoh saja, dulu tidak dianggarkan PPPK dan CPNS. Sehingga sekarang ada penambahan belanja karena untuk itu,” pungkas orang nomor satu di Kota Malang itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menjelaskan bahwa di Rapat Paripurna kedua ini pihaknya langsung membahas pelemparan Wali Kota terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD 2021.

“Tadi disampaikan Pak Wali bahwa dari Rp 751 milyar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya mampu mencapai angka Rp 500 an milyar. Sehingga ada 25 persen tidak tercapai prediksinya,” ujar Made.

Menurutnya, hal itu terjadi karena Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebenarnya belum selesai.

“Kita akan membahas di akhir minggu Agustus ini dan mengesahkan di pertengahan September. Dengan harapan kita akan tetap menargetkan minimal di Rp 751 milyar itu bisa tercapai. Meski prediksi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya tercapai di Rp 551 miyiar,” ucap Made.

Kedepan, lemparan daripada KUPA akan segera dibahas antara Banggar dan TAPD. Mana saja yang perlu dilakukan penyesuaian. “Memang Covid-19 ini selalu menjadi kambing hitam, tapi kita melihat secara perekonomian Kota Malang masih mampu kalau ditekan. Karena PAD kita lebih banyak tertumpu pada pajak,” urai Made. (mus/ed2)