Selain monitoring, Wabup yang sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Jember dan akrab dipanggil Gus Firjaun, juga melakukan Monev (evaluasi, red) ke beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Pelaksanaan sendiri, dilakukan selama dua hari atau sejak Senin (29/04/2024) kemarin.

Dalam kegiatan ini, Ketua TPPS menjelaskan monitoring ini bertujuan untuk memantau pelayanan KB kepada masyarakat. Di mana, target Provinsi Jatim sebanyak 7.599 (dari semua metode, red) dan Kabupaten Jember sudah bisa melebihi target yang diberikan provinsi.

Baca juga :

“Program KB yang dilakukan ini termasuk program yang bisa menekan angka stunting. Karena dengan memakai alat kontrasepsi implant, maka bisa mengatur jarak kelahiran anak,” terang Wakil Bupati Jember.

Selain itu, Wabup juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember juga membutuhkan dukungan seluruh stakeholder dan komponen masyarakat, untuk bersama-sama menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Jember. “Alhamdulillah, masyarakat sudah semakin sadar pentingnya KB dan pentingnya merencanakan kelahiran anak, agar tidak ada lagi penambahan angka balita stunting di Kabupaten Jember,” ujar Gus Firjaun. (kom/rio/sit)

Ketua DPRD Mas’ud Zuremi dalam sambutannya menyampaikan bahwa paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Raperda Kabupaten Jombang merupakan hak inisiatif DPRD Kabupaten Jombang. “Agenda paripurna ini terkait dengan penyampaian Raperda 2024, yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jombang. Harapan kami, Raperda ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang. Raperda DPRD pada kesempatan ini adalah empat, yang diantaranya Raperda tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang,” terangnya.

Baca juga:

Terkait Raperda tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, ujarnya, Pemkab Jombang menghadapi tantangan dan permasalahan ideologis. Sehingga, perlu ditingkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah serta seluruh elemen masyarakat.

“Urgensi dibentuknya Raperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, untuk mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan,” tambahnya.

Selain itu, dalam rangka untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif (Ekraf) secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. “Ekonomi kreatif memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing. Serta, penciptaan lapangan kerja guna memajukan pembangunan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” paparnya.

Berkaitan dengan Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan, bahwa kebudayaan merupakan identitas daerah yang harus dilakukan pemajuan. Keragaman dan kekayaan budaya Indonesia, selain sebagai identitas bangsa dan negara juga merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen peningkatan daya saing nasional dan daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota. (azl/sit)

Sekretaris DPKPCK Kabupaten Malang, Johan Dwijo S, mengatakan bahwa dana rehabilitasi bukan semata pada mengganti dan perbaikan. Namun, disesuaikan dengan rencana awal pengajuan sekolah atau dari SD Negeri 3 Sumberdem.

Diuraikan Johan, bahwa pengajuan awal SD adalah perbaikan atap (rangka, red). Karenanya, kemudian tim datang untuk melakukan pengecekan. Dari pengecekan tim itu, akhirnya diputuskan bahwa rangka harus diganti. Karenanya, dalam rehabilitasi itu akhirnya rangka dilakukan pergantian.

“Sekarang di lapangan, rangka dilakukan pergantian atau tidak. Karena rangka ruangan sudah diganti dan reng sudah diganti galvalun,” ujarnya, Rabu (25/10/2023) tadi.

Sementara untuk genting, lanjutnya, memang bukan bagian dari rehabilitasi. Karenanya, wajar jika kemudian hanya ada beberapa yang baru. Karena, tujuan rehabilitasi adalah agar tidak ambruk.

Baca juga :

“Genting memang tidak diganti. Wajar kalau ada sekitar 300 an yang baru. Karena, rehabilitasi ini agar supaya tidak ambruk,” paparnya.

Hanya saja, saat dipertegas kembali bahwa anggaran yang digulirkan terlampau besar, sementara dari anggaran itu bisa mengganti sebagian matrial proyek, Johan mengatakan bahwa semua dilakukan juga melalui pengawasan (pengawas pelaksana, red). Termasuk, adanya inspektorat Kabupaten Malang, yang turut melakukan kontrol.

“Kitakan ada pengawas dan inspektorat. Harusnya, terkait SD Negeri 3 Sumberdem, bisa dikonfirmasikan juga ke sana,” lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rehabilitasi sarana prasarana SD Negeri 3 Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, diduga menyimpang dari rencana anggaran biaya (RAB). Itu karena, dari alokasi anggaran pengadaan langsung (PL) senilai Rp 149 juta, hanya menjangkau sebagian RAB. Bahkan, dari temuan Gubernur Lira Jatim, M Zuhdy Achmadi, memperkirakan pengerjaan dua ruang kelas dan satu ruang guru, dari hitungan sipil diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 20 juta an.

Karena, rangka ruangan masih memakai kayu lama yang dikombinasikan dengan galvalun. Padahal, rangka atap sebenarnya bisa diganti dengan kanal-C galvalum ukuran 0.75. Begitu juga, untuk reng galvalum bisa diganti dengan yang ukuran 0.40. Kemudian untuk genteng, ini bisa juga dilakukan penggantian. (sit)

“Semoga apa yang telah kita ikhtiarkan bersama melalui kegiatan ini, dapat memberikan dampak untuk meningkatkan indeks kesehatan di Malang Raya. Utamanya dalam hal, menekan jumlah kasus penyakit jantung maupun gangguan kardiovaskuler yang lain,” kata Wakil Bupati Didik.

Baca juga:

Ditambahkannya, kesehatan jantung adalah salah satu aspek penting dalam kesehatan tubuh. Di mana, jantung adalah mesin yang memompa darah dan oksigen ke setiap sel dan jaringan tubuh. Maka dari itu, menjaga jantung agar tetap sehat adalah hal yang sangat penting.

“Mari berkomitmen untuk melakukan perubahan positif dalam gaya hidup sehari-hari dengan meninggalkan kebiasaan yang tidak sehat dan membiasakan diri untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat,” ujar Didik.

Dijelaskan Didik Gatot Subroto, bahwa saat ini Kabupaten Malang juga telah mencanangkan sistem Smart Health yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Malang sehat jantung. Yakni, dengan melalui beberapa program yaitu menguatkan komitmen budaya kerja, meningkatkan layanan deteksi dini risiko penyakit jantung secara sistematis, meningkatkan pelayanan penderita risiko penyakit jantung dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan, baik melalui Posbindu, Ponkesdes maupun Puskesmas.

“Terima kasih kepada Perki Malang Raya, YJI Malang Raya serta seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen serta memberikan dukungan untuk menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang, agar hidup lebih sehat dan mengurangi risiko penyakit jantung,” tutur Wakil Bupati Malang. (pro/gie)