Wakil Ketua DPRD Situbondo dari Fraksi PPP, H Abdurrahman, mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menyetujui Raperda tentang jasa kontruksi untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) definitif. “Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama acara penanda tanganan berita acara persetujuan Raperda tentang jasa kontruksi,” ujarnya.

Baca juga :

Wakil Bupati Situbondo, Nyai Hj Khoirani, seusai paripurna menyampaikan bahwa Raperda tentang jasa kontruksi telah melalui tahapan-tahapan pembahasan yang cukup panjang. Baik panitia khusus dalam pembentukan Perda di Kabupaten Situbondo, maupun oleh Gubernur Jawa-Timur, dalam hal ini adalah biro hukum sekretariat daerah Provinsi Jatim bersama tim yang ditunjuk oleh bupati.

“Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda definitif, saya atas nama pemerintah Kabupaten Situbondo mengucapkan terima-kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD,” katanya. (her/gie)

“Masukan dari para fraksi DPRD Kota Malang ini bagus-bagus. Pastinya, kita terima dan ada yang kita perbaiki nanti di dalam rapat Pansus. Intinya, Ranperda ini tentu mengatasi persoalan lalu lintas. Karena itu penting karena Kota Malang sudah pesat perkembangannya, mesti harus diikuti regulasi,” jelas Bung Edi-sapaan Wawali seusai mengikuti rapat paripurna.

Ditambahkan Bung Edi, jika hal itu dilakukan juga dalam rangka untuk menegakkan peraturan daerah dan menata Kota Malang agar lebih baik lagi. Terlebih, mengenai persoalan lalu lintas, penegakkan hukum, penertiban bagi yang melanggar parkir dan sebagainya.

“Nanti DPRD akan membentuk Pansus dan itu adalah forum yang akan dipercaya oleh lembaga DPRD dalam rangka pembahasan lebih lanjut. Kami siap untuk mengikuti rapat dengan Pansus dan masalah yang harus dijelaskan,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika jawaban dari yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang, Bung Edi, masih bersifat normatif. Sehingga, nantinya akan dilakukan pendalaman oleh Pansus.

“Jadi, biar Pansus yang lebih memperdalam. Tapi tadi kita lihat jawaban masih tetap normatif jadi belum ada perubahan mendasar yang bisa dilihat, fasilitas yang ada juga belum dirasakan oleh masyarakat,” ucap Made.

Selain itu, menurut Made, beberapa jawaban yang telah disampaikan tersebut, masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Seperti mengenai fasilitas Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Uji KIR).

“Tadi disampaikan bahwa, tentang fasilitas Uji KIR dan beberapa lainnya, itu ternyata kenyataan di masyarakat masih belum merasakan. Nah, di sinilah yang akan kita pantau. Sebenarnya aturannya yang salah, sosialisasinya yang kurang, atau implementasi di lapangan yang kurang,” imbuh Made. (rsy/sit/adv)

Dalam paparannya, Wali Kota Maidi, atau yang diwakilkan Wakil Wali Kota, Inda Raya Ayu Miko Saputri, menyampaikan penjelasan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Madiun. Yaitu, tentang pajak dan retribusi daerah, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Terkait pajak dan retribusi daerah, disampaikan beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah. Diantaranya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, serta pajak air dan tanah,” ujarnya.

Sementara terkait fasilitasi pencegahan dan pemberantsan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dibahas tentang alur rehabilitasi yang akan difasilitasi oleh Pemkot Madiun. (kom/sit)

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, menyampaikan jika penyampaian Ranperda mengenai penyelenggaran LLAJ, itu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kota Malang. Terlebih, dengan adanya peningkatan kendaraan yang membuat kemacetan.

“Penyelenggaraan LLAJ ini, saya kira tantangan bagi Kota Malang. Jadi, sudah kita ketahui bersama, sering terjadi kemacetan, kemudian juga konsep pemerintahan parsitipasif, khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan ini harus melibatkan potensi strategis di masyarakat. Maka ada forum lalu lintas yang juga diakomodir di dalam Perda,” jelas Bung Edi-sapaan akrab Wawali Kota Malang.

Kemudian, menurutnya juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak, termasuk kelompok strategis. Dimana dalam konsep perencanaan, menyampaikan ide dan sebagainya juga diwadahi di dalam Perda tersebut.

“Seperti yang tadi sudah disebut, sebagai forum lalu lintas di daerah sekaligus memberikan kepastian hukum kepada siapa saja, apalagi angkutan jalan itu mesti harus mengikuti ketentuan uji dan sebagainya, semua diatur disitu,” lanjutnya.

Lalu, mengenai penyelenggaraan Ranperda penanaman modal, itu menurutnya agar para pengusaha bisa lebih maksimal. Dengan cara dipermudah dan membuka ruang seluas-luasnya dalam menginvestasikan usahanya dan modalnya di daerah. Tentu, bertujuan untuk perkembangan dan kemajuan ekonomi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Prinsipnya, agar masyarakat yang berinvetasi di daerah itu di dorong untuk bisa lebih maksimal dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi. Yang pada muaranya, itu menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat semakin baik. Sehingga, ini perlu diatur,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika kedua Ranperda tersebut sangat dibutuhkan oleh Kota Malang. Terlebih, untuk mengatasi kemacetan dan penanaman modal.

“Karena ini sangat dibutuhkan terkait dengan mengatasi kemacetan. Kedua, penanaman modal pun aturannya banyak yang dikeluhkan oleh investor yang mau masuk ke kita,” ujar Made.

Made menganggap, jika penyampaian tersebut masih berada di angka 70 persen. Sehingga nantinya akan diperdalam melaui panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Malang.

“Jadi nanti akan diperdalam, karena kalau Ranperda masih mentah itu kita lempar, maka akan menyebabkan debatable di masyarakat. Setelah ini lewat pansus akan memanggil pihak-pihak berkepentingan. Makanya kita belum bisa menyampaikan secara detail apa yang dilempar. Karena pansus sendiri belum terbentuk,” lanjut Made.

Untuk Ranperda LLAJ, menurutnya mengatur mengenai angkutan jalan umum, forum lalu lintas, perluasan jalan, dan mengatasi kemacetan. Sedangkan untuk Ranperda penanaman modal, akan mengatur pada aturan teknis dan perizinan.

“Kita berharap, nanti untuk LLAJ itu di Forum Lalinnya dahulu. Untuk penanaman modal nantinya dari sisi perizinan, kita pingin nanti penanaman modal dan perizinannya itu nyambung. Lebih ke aturan teknis dan perizinan,” imbuh Made. (rsy/sit/adv)

Dari ke enam fraksi yang ada di DPRD Kota Malang, menyampaikan jika secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat kota Malang Tahun Anggaran 2022, sudah berjalan dengan baik. Namun, tentunya ada saran dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan Pemkot Malang.

Seperti pada persoalan penyelenggaraan jalan selama tahun 2022, perlu untuk dilakukan evaluasi. Hal itu, disampaikan oleh salah satu juru bicara (jubir) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rokhmad. Bahwa, realisasi anggaran pembangunan jalan yang hanya terealisasi sebesar 19 persen, rehabilitasi jalan sebesar 39 persen dan pemeliharaan berkala jalan sebesar 63 persen. Serta, pemeliharaan rutin jalan sebesar 82 persen dan dimana itu juga sejalan dengan permasalahan jalan berlubang yang setiap tahun berulang. Yang mana, itu mengindikasikan kurang baiknya perencanaan dan kurang tanggapnya atas laporan dari masyarakat.

“Pemerintah Kota Malang diharapkan untuk serius dalam menyelesaikan permasalahan itu, terutama di musim penghujan yang menyebabkan air menggenang dan berpotensi menambah parah permasalahan. Selain itu, diperlukan pengawasan proyek agar umur masa guna jalan menjadi lebih panjang, untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan para pengguna jalan,” jelas Rokhmad.

Tidak hanya itu, dalam indikator kinerja penurunan titik genangan yang dilaporkan Pemkot Malang sebesar 97,22 persen, tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Implementasi masalah penanganan banjir yang merupakan penyakit akut pembangunan Kota Malang, belum juga berjalan secara maksimal. Padahal, anggaran penanganan banjir sudah menjadi desain prioritas pembangunan Kota Malang, bukan hanya di lihat dari aspek sosial ekonomi melainkan juga dari aspek lingkungan jangka panjang.

“Salah satu penyebabnya adalah sedimentasi dan integrasi sistem drainase yang kurang baik. Kebijakan strategis berupa program Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) , pun belum dapat menjawab permasalahan banjir yang selama ini terjadi. GASS di setiap kecamatan tidak berjalan efektif, karena kurangnya peralatan dan SOP yang tidak jelas. Selain itu, drainase yang tersumbat, menyempit dan tertutup bangunan juga menambah panjang penyebab permasalahan ini,” lanjutnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika saran dan catatan yang telah disampaikan oleh ke enam fraksi DPRD Kota Malang, semua baik dan tentunya harus lebih ditingkatkan kembali. “Jadi, ada beberapa paradigma yang mungkin sudut pandang yang berbeda sehingga penilaiannya tidak sama. Jadi itu wajar, yang namanya saran pasti baik. Sehingga, harus kita maklumi dan lakukan. Tidak ada DPRD yang menyarankan jelek, karena semua menyarankan baik. Sehingga, kewajiban bagi kami untuk melanjutkan,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, ditambahkan wali kota, jika untuk mengurai persoalan yang terjadi itu tidak semudah membalikkan tangan. Tentu, ada proses yang dijalankan dan menurutnya ada sisi hak serta kewajiban yang harus dilakukan.

“Pada intinya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD Kota Malang dan bagi kami tidak pernah merasa apa yang disampaikan teman-teman dewan itu jelek. Semuanya, tentu baik untuk pembangunan Kota Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika apapun yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi tersebut, tentu tidak serta. Pendapat mereka muncul, menurutnya karena dari hasil hiring yang telah dilakukan.

“Pendapat fraksi ini muncul dari hasil hiring masing-masing anggota fraksi yang ada di komisi. Kemudian, muncul dari hasil bimtek 45 orang dengan akademisi, tenaga ahli dan Sekda. Sehingga menjadi pendapat fraksi. Selanjutnya pendapat fraksi ini diharapkan dapat mewarnai pendapat pansus,” ucap Made.

Lebih lanjut, menurut Made mulai hari ini, sampai dengan besok, dilakukan rapat pansus. Kemudian, di hari Senin mendatang (08/05/2023), akan mengeluarkan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota tersebut. “Senin nanti kami akan paripurna, rekomendasi Pansus yang akan menjadi keputusan DPRD terhadap LKPJ Wali Kota. Jadi, masukan dari teman-teman itu bagian perbaikan. Kita harapkan apapun yang menjadi masukan bukan hal yang dibuat-buat, tapi temuan di lapangan dan hasil hiring dengan OPD,” imbuh Made. (rsy/sit/adv)

Dalam pembahasan ini, DPRD Trenggalek menitikberatkan pada pembahasan Peraturan Daerah (Perda), dalam pembahasan awal yaitu mulai dari Perda inisiatif pokok-pokok pikiran DPRD Trenggalek, mulai dari Raperda sampai pengesahan Perda. “Rapim hari ini kita titik tekannya yaitu pembahasan Perda. Yakni, tentang Raperda inisiatif DPRD Trenggalek, sebanyak lima Raperda mulai dari pokok-pokok pikiran DPRD Trenggalek, yang harus segera diawali dalam pembahasannya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono saat dikonfirmasi, Selasa (02/05/2023) sore.

Dirinya menambahkan, selanjutnya DPRD juga menunggu beberapa Perda, yang saat ini belum turun. Karena masih difasilitasi oleh Kemenkumham perwakilan Jawa Timur.

Kemudian proses penyusunan Raperda inisiatif DPRD, tambahnya, sebelum di notakan memang harus melalui dari pokok-pokok pikiran, hearing dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi untuk penyusunan naskah akademik. “Setelah naskah akademik, jadi baru kita kirim ke Kemenkum untuk mendapatkan usulan, sharing, baru dikembalikan ke DPRD. Baru kemudian, ditindaklanjuti catatan-catatan baru kita kirim ke Bupati untuk di notakan,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Selain Perda, dalam Rapim kali ini juga membahas evaluasi penyerapan anggaran yang dinilai rendah serta ada beberapa anggaran yang belum terserap dan tidak urgent. Sehingga, akan dibahas pada APBD Perubahan di internal DPRD.

Masih menurut Politisi PKS ini, kemudian terkait dengan absensi kehadiran anggota DPRD Trenggalek. Menurutnya, tidak ada permasalahan karena pada semester awal sudah dilaporkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Saya mencermati dari fraksi PKS ada yang sedang, baik bahkan terbaik dari absensi kehadiran, kalau fraksi yang lain saya kurang tahu,” terang Agus.

Selain itu, sambungnya, terkait progres pelaksanaan pembentukan perda. Banmus DPRD menyebut masih ada beberapa kegiatan rapat-rapat yang lain, seperti rapat komisi jingga agenda kegiatan kunjungan kerja (Kunker).

“Untuk kegiatan kunjungan kerja tidak banyak, cuma sekali atau dua kali. Karena memang anggaran kita untuk kunjungan kerja sudah habis,” urainya. (mil/sit)

Pada momen peringatan tersebut, diawali dengan penampilan tari topeng bapang, lalu pembacaan sejarah berdirinya Kota Malang, yang dibacakan oleh salah satu anggota DPRD Kota Malang, Harvard Kurniawan dan pertunjukan video oleh DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan jika momen peringatan HUT Kota Malang ke 109 patut dihargai. Terlebih, pada masa kepemimpinan Wali Kota Malang, Sutiaji, bersama Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, telah terjadi banyak pembangunan yang dilakukan.

“Kita melihat apapun ini tetap kita syukuri dan tidak mudah ada berada sampai dititik ini. Apalagi, sudah pencapaian Kota Malang, yang ke 109. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, seluruh perangkat kerja, Forkopimda yang terlibat, dan tentunya seluruh masyarakat yang terus bersama membangun Kota Malang yang bermartabat,” jelas Made.

Kemudian, di dalam pembangunan tersebut, pihaknya juga menyadari jika ditemukan kekurangan dan kelebihan yang terjadi pada program kerja yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Dalam hal ini, pihaknya juga akan mendorong Pemkot Malang untuk lebih fokus pada kebutuhan primer publik.

“Yang kurang-kurang ini kita sadari bersama, kadang-kadang hal kecil itulah yang kita sering lupakan. Saya sering mengingatkan kepada Pak Wali, jangan lupakan kebutuhan primer publik Kota Malang. Sehingga sebaik apapun pencapaian kita, jika kebutuhan primer belum terpenuhi maka tetap akan menjadi sorotan masyarakat,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan jika di masa kepemimpinannya, telah banyak inovasi yang dihadirkan dan akan terus dikembangkan. Diantaranya mulai dari digitalisasi, penekanan angka stunting dan kemiskinan, serta dorongan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal di Kota Malang.

“Kalau itu banyak hal. Diantaranya, digitalisasi ini sudah masuk, UMKM juga akan terus kita dorong, termasuk penekanan angka stunting, dan angka kemiskinan,” ujar Sutiaji.

Lebih lanjut disampaikan, dengan dicapaianya usia ke 109 tahun Kota Malang, pihaknya berharap agar tema ‘Mandiri, Tangguh, dan Berkelanjutan’ dapat direalisasikan dalam pembangunan Kota Malang. Dimana mandiri yang dimaksud, bukan hanya perihal APBD nya, tetapu juga mandiri masyarakatnya.

“Sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam Tri Sakti itu. Bahwa kita harus punya kemandirian ekonomi, kemiskinan juga harapannya bisa kita tekan, dan pertumbuhan ekonomi bisa dinaikkan,” lanjutnya.

Terkait dengan tangguh, Wali Kota Sutiaji berharap masyarakat Kota Malang dapat menghadapi masalah disrupsi digital. Karena arus budaya luar yang masuk saat ini sangat luar biasa. “Ini harus ada ketangguhan dan karakter bangsa yang terbangun dengan baik. Sehingga ini menjadi komitmen kita semua. Kita harus maju, tapi jangan lupa kita punya jati diri demokrasi, musyawarah. Jangan sampai itu tercabik-cabik hanya karena persoalan perbedaan,” tambahnya.

Kemudian, siapapun pemimpinnya nanti, perlu diingat bahwa keberhasilan yang dicapai di tahun ini adalah keberhasilan yang dicapai di periode sebelumnya. Sehingga, harus ada satu kesatuan, dan harus ada berkelanjutan ke depan. (rsy/sit/adv)

Dalam penyampaian LKPJ tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika capaian progress pembangunan tahun 2022 di Kota Malang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,32 persen. Dimana angka tersebut, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang berada di angka 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen.

“Pertumbuhan ekonomi ini merupakan buah dari kolaborasi pemulihan ekonomi yang didukung dengan adanya pembangunan Gedung Malang Creative Center dan Fasilitasi berbagai subsektor ekonomi kreatif, penguatan peran UMKM, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan destinasi pariwisata, serta penciptaan ekosistem usaha yang menarik investasi,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan tahun 2022 yang menjadi 4,37 persen, dimana pada tahun 2021 sebelumnya sebesar 4,62 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 7,66 persen di tahun 2022, padahal tahun 2021 sebelumnya di angka 9,65 persen.

“Begitu pun dengan gini ratio Kota Malang tahun 2021 sebesar 0,407 persen dan tahun 2022 menjadi 0,421 persen. Sedangkan, indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 82,04 persen dan meningkat 82,71 persen di tahun 2022 ini,” paparnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Kemudian, berdasarkan data dari BPS Kota Malang, Inflasi Kota Malang tahun 2022 tercatat 6,45 persen (YoY) dengan laju inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan april mencapai 1,44 persen. Sedangkan, laju inflasi bulanan terendah terjadibpada bulan Oktober yakni (-0,11) persen.

“Untuk menjaga laju inflasi pada momen tertentu, kami menguatkan sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pihak terkait,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan jika penilaian rapot LKPJ di tahun 2022 ini bukan menerima atau menolak. Tetapi memberikan rekomendasi baik, kurang baik atau buruk. LKPJ 2022 ini menurutnya, juga diberikan di saat tenggang waktu.

“Mungkin Bapak Wali Kota ini, ingin memberikan surprise bahwa LKPJ disusun sebaik-baiknya, supaya mendapat rekomendasi yang baik. Karena LKPJ sekarang bukan setuju atau tidak setuju, tetapi memberikan nilai rapot baik, kurang baik, dan buruk,” ujar Made.

Lebih lanjut pihaknya juga mengatakan, jika sering mengingatkan kepada Wali Kota Malang untuk tidak melupakan kebutuhan primer. Seperti, jalan berlubang, drainase yang tersumbat, pelayanan pendidikan yang baik, dan pelayanan kesehatan yang baik.

“Ini sering terlupakan. Kita sering membahas sesuatu pembangunan yang sifatnya tersier atau kurang yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga sebaik apapun pencapaian kita jika kebutuhan primer belum terpenuhi maka tetap akan menjadi sorotan publik masyarakat,” tegas Made. (rsy/sit/adv)

“Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Situbondo, yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Situbondo rahun 2022,” ucapnya.

Bing Karna menyampaikan, realisasi pendapatan pada tahun 2022 sekitar Rp 1,7 triliun lebih atau 188 persen dari target pendapatan sebesarRp 1,6 triliun lebih. “Sementara, dilihat dari sisi belanja daerah terdapat realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 1,7 triliun lebih atau sebesar 90,88 persen dari pagu belanja sebesar Rp 1,9 triliun lebih,” beber Bupati Situbondo.

Mantan Kepala DPUR Bondowoso ini menambahkan, dari sisi pembiayaan daerah terdapat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 374 miliar lebih. “Itu terdiri dari penggunaan Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 374 miliar lebih dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 4 juta lebih,” imbuhnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Diungkapkan, LKPJ tahun 2022 ini merupakan gambaran komitmen nyata Pemkab Situbondo untuk mewujudkan Situbondo Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya (Berjaya) melalui penjabaran RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026. “Ada tujuh indikator kinerja utama pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia (IPM); pertumbuhan ekonomi, gini rasio, indeks kesalehan sosial, indeks kepuasan layanan infrastruktur dan indeks reformasi birokrasi,” tegasnya.

Bupati menerangkan, IPM Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan sebesar 68,25 persen di tahun 2022, yakni naik 0,47 persen dari tahun 2021. “Maka kita harus lebih memacu kinerja bidang pendidikan dan bidang kesehatan melalui program promotif dan preventif sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dengan menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting dan prevalensi gizi buruk,” tuturnya.

Selanjutnya, prosentase kemiskinan mampu ditekan hingga angka 11,78 persen, turun sebesar 0,85 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 12,63 persen. “Gini rasio kita ada di angka 0,323 persen pada tahun 2021, menurun hingga 0,298 persen pada tahun 2022. Maka pemulihan ketahan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan di waktu yang akan datang,” tambahnya.

Lebih jauh, Bung Karna menjelaskan, perekonomian Kabupaten Situbondo tumbuh positif pada angka 4,39 persen pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 1,13 poin dari tahun 2021. “Untuk indeks kesalehan sosial tahun 2022 ada di angka 78,18 persen meningkat sebesar 12,52 poin dari angka 65,56 pada tahun 2021. Sehingga ke depan kita akan memperkuat kolaborasi antara Pemkab Situbondo bersama komunitas sosial religi,” pungkasnya.

Untuk indikator indeks reformasi, ada di angka 68,83 persen turun 5,38 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 74,21 persen. “Ke depan penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan inovatif akan lebih diintensifkan seiring penyederhanaan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Pemkab Situbondo. Sehingga diharapkan kinerja birokrasi kita semakin meningkat,” jelas Bung Karna. (her/gie)