Dalam pembahasan ini, DPRD Trenggalek menitikberatkan pada pembahasan Peraturan Daerah (Perda), dalam pembahasan awal yaitu mulai dari Perda inisiatif pokok-pokok pikiran DPRD Trenggalek, mulai dari Raperda sampai pengesahan Perda. “Rapim hari ini kita titik tekannya yaitu pembahasan Perda. Yakni, tentang Raperda inisiatif DPRD Trenggalek, sebanyak lima Raperda mulai dari pokok-pokok pikiran DPRD Trenggalek, yang harus segera diawali dalam pembahasannya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono saat dikonfirmasi, Selasa (02/05/2023) sore.

Dirinya menambahkan, selanjutnya DPRD juga menunggu beberapa Perda, yang saat ini belum turun. Karena masih difasilitasi oleh Kemenkumham perwakilan Jawa Timur.

Kemudian proses penyusunan Raperda inisiatif DPRD, tambahnya, sebelum di notakan memang harus melalui dari pokok-pokok pikiran, hearing dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi untuk penyusunan naskah akademik. “Setelah naskah akademik, jadi baru kita kirim ke Kemenkum untuk mendapatkan usulan, sharing, baru dikembalikan ke DPRD. Baru kemudian, ditindaklanjuti catatan-catatan baru kita kirim ke Bupati untuk di notakan,” jelasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Selain Perda, dalam Rapim kali ini juga membahas evaluasi penyerapan anggaran yang dinilai rendah serta ada beberapa anggaran yang belum terserap dan tidak urgent. Sehingga, akan dibahas pada APBD Perubahan di internal DPRD.

Masih menurut Politisi PKS ini, kemudian terkait dengan absensi kehadiran anggota DPRD Trenggalek. Menurutnya, tidak ada permasalahan karena pada semester awal sudah dilaporkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD.

“Saya mencermati dari fraksi PKS ada yang sedang, baik bahkan terbaik dari absensi kehadiran, kalau fraksi yang lain saya kurang tahu,” terang Agus.

Selain itu, sambungnya, terkait progres pelaksanaan pembentukan perda. Banmus DPRD menyebut masih ada beberapa kegiatan rapat-rapat yang lain, seperti rapat komisi jingga agenda kegiatan kunjungan kerja (Kunker).

“Untuk kegiatan kunjungan kerja tidak banyak, cuma sekali atau dua kali. Karena memang anggaran kita untuk kunjungan kerja sudah habis,” urainya. (mil/sit)

“Kita hari ini menggelar rapat, dalam rangka menindaklanjuti rapat sebelumnya dalam rangka menyikapi tugas pokok dan fungsi DPRD. Khususnya evaluasi kinerja, dalam kaitannya dengan kinerja DPRD sebagai fungsi pengawasan, penyelenggaraan dan lain sebagainya,” ungkap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Rabu (09/02/2022) siang.

Selanjutnya, rapat ini juga mengevaluasi kondisi keuangan yang ada di DPRD Trenggalek. Dirinya pun menekankan kepada anggotanya, untuk lebih efisien terkait dengan penggunaan anggaran.

“Kita tekankan betul-betul kepada anggota DPRD, untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran. Karena perjalanan yang dihadapi masih cukup panjang. Sedangkan anggaran yang ada saat ini berkurang dari tahun kemarin,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menekankan kepada Sekretaris DPRD, untuk membuat asumsi-asumsi. Misalnya, saat melakukan kunjungan kerja (kunker), diharapkan tidak terlalu ada pemborosan pembiayaan.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Dengan begitu, anggaran yang ada saat ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan dipakai sesuai jangka waktu yang cukup panjang,” terang Samsul.

Sedangkan untuk fokus kunjungan kerja di daerah, Samsul menambahkan, jika realisasi pelaksanaan APBD perlu adanya fungsi pengawasan yang harus ditingkatkan. “Jadi kita dorong ke temen-temen, agar fungsi pengawasan efektif dan pelaksanaan APBD harus dijalankan. Juga RPJM Bupati di tahun kedua ini bisa berjalan mulus sampai 5 tahun kedepan dan bisa sesuai dengan harapan masyarakat Trenggalek,” jelasnya.

Disinggung terkait penekanan pengawasan DPRD, Politisi PKB ini menyebut, jika pihaknya akan mendorong anggotanya untuk lebih aktif. Terlebih, saat ini masih mulai persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022.

“Kami mendorong semua anggota DPRD untuk mengoptimalkan pengawasan, utamanya dalam pelaksanaan APBD tahun ini,” kata Samsul.

Masih menurut Samsul, terkait penurunan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) dari kategori tinggi ke sedang, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Sekretaris DPRD. “Kami mengganggap hal itu wajar-wajar saja. Karena kondisi yang ada saat ini dan itu sudah ada hitungan juga norma batasan, ketentuan dari Permendagri,” paparnya. (mil/sit)