Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar seiring karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bahwa, sampai saat ini di Kabupaten Jombang, tidak ada keluhan terkait THR. Hal itu, dikarenakan sudah adanya asosiasi yang telah melakukan pembahasan secara bersama-sama terkait masalah perusahan maupun pekerja.

“Hal tersebut, untuk menjaga harmonisasi antara para pengusaha dan pekerja. Semoga, hasil pleno ini bisa untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan,” ujar Bupati Jombang.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuremi, mengatakan bahwa THR Keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomer 16 tahun 2016, merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha pada pekerja menjelang Hari Raya keagamaan. THR diberikan, sebanyak satu kali dalam setahun, sesuai dengan agama yang dianut oleh pekerja dengan masa kerja 1 bulan atau lebih.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Pemberian THR paling lambat dibayarkan tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pemberian THR bagi pekerja buruh di tengah perubahan global, kuncinya cuma satu yaitu jangan bertele-tele karena kaum buruh sudah menunggu,” ujarnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Prijo, juga menyampaikan bahwa kegiatan hari ini membahas terkait THR Keagamaan, cuti bersama, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai Januari hingga Maret, May Day serta deteksi dini perusahaan.

“THR harus sudah diberikan paling lambat pada 15 April. Ada satu perusahaan yang terpaksa melakukan pemberian THR dengan cara dicicil, tetapi sudah melalui hasil musyawarah dengan pekerja. Sebenarnya menurut aturan tidak diperbolehkan, namun berhubung sudah ada kesepakatan dan daripada terjadi PHK, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, banyak perusahaan yang terdampak oleh resesi global,” ungkapnya

Lebih lanjut disampaikan, bila sampai dengan 15 April 2023, masih ada perusahaan yang belum memberikan THR, maka dinas akan komunikasikan dengan pihak pengawas provinsi yang memiliki kewenangan. Terkait sanksi, itu merupakan hasil daripada pekerjaan pengawas dan bukan berada pada dinas.

“Kita cuma menampung pengaduan dan nanti kita akan turun bersama-sama dengan pengawas. Tetapi yang merekomendasi adalah pengawas,” jelasnya. (azl/gie)

Turut hadir dalam rapat kali ini diantaranya, Kapolsek Banyuanyar AKP. Agus.R, beserta Babinkamtibmas, Pj. Kades Liprak Kulon Sugianto, Ketua PPS Liprak , Mas’udi, S. Pd.i
Adapun jumlah total suara yang ditetapkan dari hasil rapat adalah sebanyak 3.863 suara yang terdiri dari 1.848 laki laki dan 2.015 wanita.

• Baca Juga : Jembatan Kedungasem Probolinggo Mulai Dibangun, Satlantas Buat Rekayasa Lalin

Danramil menghimbau kepada para calon Kepala Desa agar tidak menggunakan cara-cara yang tidak sesuai aturan dan para calon agar dapat mengendalikan tim suksesnya untuk tidak memaksa warga untuk memilihnya.“Kami selaku aparat berharap kepada para calon bisa bersaing dengan sehat dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilihan ini, ” tegas Danramil.

Semoga nanti dalam pelaksanaannya saat pemungutan suara semuanya berjalan lancar tanpa ada permasalahan, dan bagi para calon harus bisa mengajak para pendukungnya untuk bersikap sportif.
“Karena kalah ataupun menang dalam suatu pertarungan sudah biasa, namun jangan sampai gara-gara berbeda pilihan jadi ribut, mari kita ciptakan Pilkades yang aman dan damai khususnya di Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo ini,” tegasnya. (geo/ed2)

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 5/PL.027-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Situbondo tahun 2020, maka KPU Kabupaten Situbondo menetapkan pasangan Karna Suswandi-Nyai Khoirani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

“Hari ini kita menggelar rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, yakni Karna Suswandi – Nyai Khoirani,” kata Ketua KPU Situbondo.

Dengan demikian, tambah Marwoto, jika melihat masa akhir jabatan bupati saat ini, maka pada tanggal 17 Februari 2021 dimungkinkan akan menggelar pelantikan. Namun, hal ini masih menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur.

“Artinya, proses di KPU sudah selesai. Selanjutnya, tinggal menunggu dari DPRD Situbondo untuk segera ditindak lanjuti,” tambahnya.

Lebih lanjut Marwoto menjelaskan, setelah rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo terpilih, selanjutnya salinan berita acara kita serahkan ke paslon, DPRD dan KPU RI. “Dalam hal ini melalui KPUD Provinsi Jawa Timur,” tuturnya.

Usai ditetapkan sebagai Bupati terpilih, Drs Karna Suswandi MM, dalam sambutannya mengatakan, terima kasih kepada KPU Kabupaten Situbondo yang telah melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020 dengan aman, lancar, tertib dan sukses.

“Kami ucapkan terima kasih kepada KPU Situbondo yang telah melaksanakan tahapan pilkada dari awal hingga akhir berlangsung aman, sukses, tertib dan terkendali,” kata Karna Suswandi.

Selain itu, Karna Suswandi juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan Polres Situbondo serta Kodim 0823/Situbondo yang telah melaksanakan tugas pengaman dengan baik. “Saya juga mengucapkan pihak keamanan Polres Situbondo dan Kodim 0823/Situbondo yang telah menjaga stabilitas keamanan pilkada hingga penetapan ini,” ujarnya. (her/sit)

Ditengah situasi pandemi Covid-19, Rapat Pleno Terbuka kali ini digelar secara daring dan diikuti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, jajaran Forkopimda, Bawaslu dan perwakilan partai pengusung.

Dikonfirmasi usai rapat, Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi menyampaikan, penetapan ini digelar setelah dikeluarkannya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konsitusi (MK).

“Jadi penetapan ini dilakukan setelah BRPK dari Mahkamah Konstitusi ke KPU RI turun per tanggal 20 Januari 2021. Disaat yang sama, KPU RI juga mengeluarkan surat sebagai dasar rapat pleno penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek terpilih hari ini,” ungkap Gembong, Jumat (22/01/2021) sore.

Dijelaskan Gembong, penetapan pasangan Ipin-Syah ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Trenggalek nomor 6/HK-Kpt/3503/KPU-Kab/1/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Terpilih dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

“Selanjutnya kami akan mengirimkan SK dan berita acara pleno ke KPU RI, KPU Jatim, DPRD Trenggalek, dan calon terpilih. Tidak kalah penting ke DPRD Kabupaten Trenggalek. Ketua DPRD nantinya yang mengusulkan pelantikan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur,” terangnya.

Dengan digelarnya rapat pleno penetapan calon ini, tugas KPU dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 selesai.

“Hasil rapat pleno hari ini akan kita kirim langsung agar bisa segera diproses,” kata Gembong.

Perlu diketahui, dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek 9 Desember 2020 kemarin pasangan Mochamad Nur Arifin dan Syah Natanegara mendapat perolehan suara 259.844. Jika diprosentasekan 68,16%. Sedangkan pasangan lawan yakni Alfan Rianto dan Zaenal Fanani mendapat perolehan suara 121.406 atau 31,84%.

Pasangan Ipin – Syah juga ini diusung oleh tujuh partai politik, yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Gerindra, PPP dan Partai Hanura. (mil/syn)

Ketua KPU Banyuwangi, Dwi Anggraeni mengatakan, setelah melalui tahapan penerimaan dan verifikasi berkas syarat pencalonan dan syarat calon, KPU Banyuwangi menyatakan Bakal Pasangan Calon (Paslon) atas nama Ipuk Fiestandani Azwar Anas dan H. Sugirah, Spd., M.Si dan Bakal Pasangan Calon (Paslon) H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Aziziy, M.IEB.

“Dari hasil verifikasi KPU Banyuwangi, dua Bakal Paslon yakni Ipuk Fiestandani Azwar Anas – H. Sugirah dan Yusuf Widyatmoko – KH. Muhammad Riza Aziziy, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati,” ujar Dwi Anggraeni, seusai menggelar rapat pleno.

Menindak-lanjuti penetapan itu, Ketua KPU Banyuwangi meneruskan dengan membuat Surat Keputusan (SK) KPU nomor 362/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Ipuk Fiestandani Azwar Anas dan H. Sugirah, S.pd., M.Si, serta SK nomor 363/HK/03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan H. Yusuf Widyatmoko, S.Sos dan KH. Muhammad Riza Aziziy.

“Pilkada pada 9 Desember mendatang, menetapkan Dua Pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), Ipuk Fiestandani Azwar Anas – H. Sugirah, Spd.,M.Si dan Yusuf Widyatmoko, S.Sos – KH. Muhammad Riza Aziziy,” terangnya.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi, Dian Purnawan, menambahkan bahwa setelah rapat pleno penetapan Paslon, pihaknya akan menggelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati.

“Pengundian nomor urut akan dilakukan pada Kamis (24/9) besok di Hotel Ketapang Indah, pada pukul 13.00 siang,” pungkasnya. (ras/sit)

Ketua PPK Poncokusumo, Sulton Hasanuddin S.Pd menjelaskan, pelaksanaan Pemilu kurang 30 hari lagi, ada tahapan yang masih perlu dilaksanakan yakni Rapat Pleno DPTb tahap 2. Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu nanti, warga masyarakat perlu lebihmendapatkan sosialisasi, agar dalam pelaksanaan nanti warga tidak mengalami kebingungan.

“Hal ini tidak lain karena surat suara yang nantinya akan dicoblos ada 5. Hal ini butuh kesiapan semua pihak agar dalam pelaksanaan bisa berjalan sesuai harapan kita semua,” jelasnya.

Sulton juga berpesan agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar menyiapkan tempat untuk rencana pendistribusian Logistik Pemilu 2019. Ia juga mengajak semua yang terlibat dalam pesta demokrasi tahun ini untuk tetap semangat.

“ Apabila ada hal hal yang belum jelas terkait dengan tehnis pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, silahkan dikonsultasikan dan ditanyakan kepada Komisioner PPK,” jelasnya.

Sementara itu, Ngatmanu PAC PDI-P Poncokusumo menyampaikan apresiasi atas kinerja para penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan Poncokusumo yang sampai saat ini tahapan tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan sesuai dengan aturan dan berjalan dengan aman dan kondusif.

Hadir dalam kesempatan tersebut, antara lainNunuk Sugiarti, M.Ag Ketua, Panwascam Poncokusumo, Kapolsek Poncokusumo diwakili oleh Aiptu Agus Supriadi Ps Kanit Intel Polsek Poncokusumo, Danramil Poncokusumo diwakili Pelda M. Umar Maksum juga para pengurus Parpol di Kecamatan Poncokusumo juga Agus Sudarsono, Camat LIRA Kecamatan Poncokusumo.

Adapun hasil Rekapitulasi DPTb 2 Pemilu 2019 untuk PPK Poncokusumo, ada perubahan DPTb yang tersebar di 16 Desa di wil Kec. Poncokusumo Kab. Malang. (mg-1/ono)