“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bersama Alat Kelengkapan DPRD, beserta pendampingnya. Tadi, kita membahas terkait evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022. Bagaimana serapannya dan seperti apa perkembangannya, yang nantinya ini kita jadikan tolak ukur untuk perkembangan dari bulan ke bulan sampai dengan akhir tahun 2022,” ucap Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, saat dikonfirmasi, Rabu (02/02/2022) siang.

Dirinya menyebut, jika legislatif akan mendorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka pengawalan APBD tahun 2022. Juga, sekaligus dalam rangka menghadapi penyusunan RAPBD, mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan sebentar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Dalam hal ini, tentunya kami ingin masukan dari masing masing komisi, sebagai masukan kita kepada eksekutif nantinya. Karena ini sudah masuk pada tahun kedua RPJMD tahun 2023,” imbuhnya.

Selain itu, masih kata Samsul, hal lain yang paling penting adalah mendorong keaktifan anggota DPRD dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasannya. “Jadi fungsi kontrol, kita baik pelaksanaan APBD mohon untuk segera didorong dan ditingkatkan. Kedepannya, kita akan menyelenggarakan rapat rapat, kemudian kunjungan kerja di dalam daerah agar lebih dioptimalkan lagi,” terang Samsul.

Ditanya soal hal-hal yang krusial dalam pembahasan kali ini, Samsul mengatakan, jika masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. “Karena kita sudah 2 kali Musrenbang dan banyak hal yang kiranya menjadi masukan,” tegasnya.

Baca juga :

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi

Dicontohkan, hal yang sekiranya masukan dari anggota DPRD yang tidak masuk karena terkendala Covid-19. Sehingga, harus ada restrukturisasi APBD dan perlu didorong agar bisa teranggarkan di APBD tahun 2023.

Politisi PKB ini berharap, di tahun 2023 Covid-19 sudah berakhir atau sudah normal kembali. Sehingga, pelaksanaan APBD 2023 bisa berjalan. Pemulihan ekonomi bisa dipercepat, kemudian bagaimana program-program Bupati Trenggalek, seperti menciptakan 5000 pengusaha wanita, juga mewujudkan 100 desa wisata, bisa tercapai.

“Maka mulai sekarang kita realisasikan, karena bagaimanapun kita itu unsur penyelenggara pemerintahan, tanggung jawab bupati juga tanggungjawab DPRD,” kata Samsul.

Dirinya mengibaratkan, Pemerintah Daerah dengan DPRD itu adalah dua sisi sebuah mata uang yang saling berhubungan. Yang mana juga disebutkan dalam Undang-Undang tahun 23 tahun 2014.

Adapun catatan yang menjadi opini publik terkait kegiatan yang belum dibayar, lanjut Samsul, juga di dalam. Dan masing-masing komisi diminta untuk mendalaminya, apakah ada kendala. Jika memang ada, nantinya juga akan segera dicarikan solusi terbaik seperti apa.

“Ayo kita bergerak lebih aktif lagi. Apalagi, kita sebentar lagi menghadapi Pemilu. Sehingga, kesibukan kita pasti akan padat. Oleh sebab itu, sekarang kita dorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol sekaligus dalam fungsi penganggaran,” paparnya. (mil/sit)

“Hari ini kita melakukan Rapim. Rapat ini menyikapi hasil paripurna terkait dengan penetapan AKD untuk pimpinan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda). Yang kita tahu, dalam paripurna kemarin kita kurang teliti dalam memilih pimpinan dengan berdasarkan tata tertib yang ada,” ucap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, saat dikonfirmasi, Jumat (07/01/2022).

Dalam Tatib DPRD disebutkan, jika satu orang anggota tidak bisa merangkap menjadi pimpinan alat kelengkapan yang bersifat tetap. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi kembali untuk pengisian jabatan khususnya di Bapemperda.

“Alat Kelengkapan DPRD itu kan bersifat tetap. Sehingga, kemarin itu di Bapemperda muncul nama Sukarudin dan Pranoto sebagai ketua dan wakil ketua. Sedangkan keduanya sudah merangkap Ketua Komisi,” imbuhnya.

Ditanya soal hasil Rapim kali ini, Agus menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPRD, pengesahan ataupun keputusan dalam paripurna kemarin adalah batal. Dan sudah ada kesepakatan dari semua fraksi untuk mengagendakan ulang rapat paripurna pada minggu depan, tepatnya Rabu untuk melakukan perubahan penetapan pimpinan Bapemperda.

“Tadi kita sudah sepakat, karena pimpinan Bapemperda dari unsur PKB dan PDI-Perjuangan. Maka, untuk nanti tetap sepakat dari unsur pimpinan PKB dan PDI-Perjuanhan tetap menjadi pedoman untuk pemilihan Bapemperda yang akan datang,” terang Agus.

Terkait mekanisme pengisian pimpinannya, PKB dan PDI-Perjuanhan harus mempersiapkan personil yang kira-kira siap untuk memegang amanat di Bapemperda. Jika dalam rapat paripurna kemarin sudah diputuskan, maka akan diagendakan kembali rapat paripurna mengenai pembatalan keputusan dan pengambilan keputusan yang baru.

“Agenda paripurnanya akan dilakukan Rabu siang, khusus Bapemperda pembatalan keputusan DPRD, untuk di ambil keputusan yang baru,” katanya.

Masih terang Politisi Partai PKS ini, musyawarah mufakat dan Rapim ini bersifat memberi kemudahan dan memfasilitasi seluruh fraksi bagaimana antar faksi menghormati cara kerja hasil kemarin. Dan hasil kemarin yang menjadi unsur PKB dan PDI-Perjuangan dan fraksi-fraksi sepakat menghormati dinamika yang terjadi kemarin.

Baca juga

• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Periksa Kelayakan Bus, Terminal Arjosari Rutin Ramp Check Bus Minimal 35 Unit Tiap Hari
• Jaga Stamina Ketika Mudik, Sopir Bus di Kota Malang Pilih Utamakan Istirahat Cukup dan Gantian Mengemudi

Yang dipermasalahkan adalah personil yang muncul tidak sesuai dengan tatib DPRD. Sehingga logikanya, tinggal menyesuaikan dengan tatib yang ada. “Kita persilakan pada fraksi masing-masing untuk mengirim personilnya. Dan nanti akan kembali diputuskan, siapa-siapa yang akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua di Bapemperda DPRD Trenggalek,” papar Agus.

Perlu diketahui, anggota di Bapemperda ada 11 orang yang diisi dari seluruh unsur fraksi. Dari 11 anggota ini, akan ditentukan pergeseran keanggotaannya. “Kalau dari komisi merangkap anggota di Badan seperti Banmus, Banggar, BK, Bapemperda itu diperbolehkan. Tapi kalau dari komisi merangkap menjadi pimpinan badan itu yang tidak diperbolehkan,” terangnya. (mil/sit)

Kedua BPR yang akan digabungkan ini adalah BPR Bangkit Prima Sejahtera (BPS) dan BPR Jwalita Trenggalek.

“Jadi hari ini unsur pimpinan DPRD Trenggalek melakukan rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah penggabungan 2 BPR yakni BPR BPS dan BPR Jwalita Trenggalek,” ucap Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi saat dikonfirmasi, Jumat (19/02/2021) siang.

Baca: Penggabungan 2 BPR di Trenggalek, Pansus 2 Pertanyakan Nilai Aset

Pihaknya menuturkan merger tersebut belum bisa segera dilakukan karena laporan keuangan yang disampaikan BPR BPS ke Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek, tidak melampirkan hasil audit dari tim independen.

“Karena tidak ada hasil audit dari tim independen, Pansus yang membidangi hal ini merasa kurang yakin,” imbuhnya.

Dari hasil rapat antara fraksi-fraksi DPRD Trenggalek bersama Pansus II juga Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD), bahwa pembahasan Ranperda penggabungan BPR BPS dan BPR Jwalita sudah mendekati final.

Akan tetapi, Pansus II kurang yakin dengan laporan yang disampaikan BPR BPS karena tidak disertai hasil audit eksternal.

“Pihak BPR BPS tidak melampirkan hasil audit eksternal karena mereka yakin jika aset yang ada dibawah Rp 10 miliar. Makanya mereka merasa jika hasil audit itu tidak perlu dilampirkan,” terang Doding.

Masih terang Politisi Partai PDIP ini, dari hasil rapat kali ini disepakati jika BPR BPS bersedia melakukan audit eksternal. Rencananya audit tersebut akan dilaksanakan pada awal Bulan Maret mendatang.

Mengingat pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan laporan penggabungan 2 BPR ini selesai pada 25 Februari 2021, sementara proses audit batu akan dilakukan awal Maret.

Maka pihak DPRD meminta agar Pemerintah Daerah berkirim surat ke OJK yang menyatakan jika penggabungan BPR masih dalam proses.

“Kalau untuk BPR Jwalita Trenggalek sudah melengkapi hasil audit baik internal maupun eksternal. Akan tetapi, BPR BPS hanya menyetorkan hasil audit internal saja. Jadi kita harus menunggu hasil audit eksternalnya,” ujarnya.

Baca Juga: Sambut Program Bupati, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil Sejumlah OPD

Perlu diketahui, mengacu Perda Pendiriannya BPR BPS memiliki aset sekitar Rp 2,4 miliar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, aset tersebut tidak bisa berkembang dan justru terus berkurang hingga mengalami defisit.

Dari hasil laporan sementara, aset BPR BPS per 31 Desember 2020 hanya tersisa sekitar Rp 472 juta. Mengingat BPR ini tidak mungkin lagi untuk dikembangkan.

Maka mau tidak mau harus digabungkan dengan BPR yang kondisinya sehat dan berkembang. Dalam hal ini adalah BPR Jwalita Trenggalek. (mil/syn)

Kegiatan tersebut digelar untuk memberikan Pendidikan Politik peningkatan kedewasaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan dan untuk sosialisasikan Undang-Undang Pondok Pesantren no.18 Tahun 2018 kepada seluruh pengurus dan kader PPP.

H.Imam Thohir Wakil Ketua DPW . Jawa Timur PPP (ft.dul.Memontum, BONDOWOSO)

Tak hanya itu dalam rapim PPP terungkap juga pembahasan tentang issue politik yang sedang bergulir di DPRD.Kabupaten Bondowoso terkait hak interpelasi yang akan diberikan DPRD. kepada Bupati Kiyai Salwa Arifin.

H Imam Thohir pengurus DPW.jawa timur Partai Berlambang Ka’bah ini menyayangkan fraksi PPP DPRD Bondowoso yang dianggap kurang koordinasi dengan pengurus DPW dan DPC PPP terkait munculnya rencana interpelasi yang akan diberikan anggota DPRD Bondowoso kepada Bupati Kiyai Salwa Arifin.

” Fraksi tidak pernah mendapat laporan kalau ada interpelasi,secara formal dan secara berkala harus ada laporan tertulis.sehingga kami punya kajian.sampai saat ini tidak pernah ada laporan seperti itu,” ujar Politisi senior kepada awak media Minggu (10/11/2019).

BACA : Bupati Bondowoso Terancam Interpelasi, 14 Anggota Fraksi Sudah Ajukan Permohonan

Pihaknya mengaku wajar bila pihaknya melakukan teguran kepada Fraksi,bahkan kalau perlu akan dilakukan evaluasi.terlebih dalam hal politik semua dinilai serba mungkin.apalagi DPW menilai kejadian itu akibat kurangnya koordinasi. Menurutnya Fraksi tidak harus paten 5 tahun.

“Wajarlah kalau kami tegur.kalau perlu dievaluasi kepemimpinan Fraksi.dalam politik serba mungkin,masak kalau gagal berkomunikasi mau dilanjut” ujar Imam Thohir.

BACA JUGA : Semakin Meruncing Interpelasi DPRD Bondowoso Jadi Pembahasan Serius Bamus

Masih menurut Imam Thohir terjadinya interpelasi di DPRD.salah satunya dinilai karena kebuntuan komunikasi Fraksi PPP dengan Fraksi lain.

“Ini masalahnya satu cuma kegagalan komunikasi Fraksi PPP dengan Fraksi lainnya ,ya kalau tidak gagal tidak akan ada interpelasi(intinya ketua fraksi gagal bukan fraksi secara kolektif kolegeal).kegagalan ini harus dijadikan cambuk untuk perbaikan,” pungkasnya. (Dul/yan)