“Ini artinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengelola perencanaan di Kabupaten Trenggalek harus cermat dalam mengemban amanah yang diberikan secara efektif. Anggaran belanja pegawai lumayan banyak,” ucapnya, Senin (03/11/2025) tadi.

Dirinya menyebut, belanja pegawai di Trenggalek mencapai Rp 1 triliun lebih, sehingga Pemkab harus benar-benar cermat sekaligus merasionalisasi akan kebutuhan pegawai. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) per September 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Trenggalek mencapai 10.379 orang, terdiri dari 5.265 PNS dan 5.114 PPPK.

Dirinya juga menegaskan, dengan tingginya anggaran belanja pegawai, tentu berdampak pada kebutuhan akan belanja infrastruktur. “Jadi sekarang jangan tanya kenapa jalan yang jeglong (rusak) masih ada dibeberapa wilayah. Ya logikanya anggarannya rata-rata kesedot untuk belanja pegawai,” tutur Husni.

Politisi Partai Hanura ini juga menyinggung, anggaran untuk belanja pegawai PPPK juga cukup tinggi. Sehingga, terkesan membebani APBD sekitar Rp150 milyar sekian.

Baca juga :

“Sekarang ASN dan PPPK kita jumlahnya 10.379 orang. Dari jumlah itu, sekitar 5 ribu PPPK gajinya dibebankan ke APBD. Pertanyaannya, cukup tidak APBD kita? Jelas tidak cukup,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Pemkab untuk menginventarisir ulang akan kebutuhan pegawai di masing-masing OPD. “Intinya harus ada kejelasan, satu OPD itu idealnya butuh berapa pegawai, agar bisa lebih efektif dan efisien,” sambungnya.

Komisi I DPRD Trenggalek juga mendorong pemerintah daerah, untuk melakukan rasionalisasi kebutuhan pegawai agar sesuai dengan struktur organisasi dan kemampuan keuangan daerah. “Pemerintah harus meninjau ulang berapa sebenarnya kebutuhan ASN dan PPPK berdasarkan SOTK. Jangan sampai kebijakan pengangkatan justru membebani keuangan daerah,” kata Husni.

Terkait kemungkinan efisiensi dengan pemutusan kontrak PPPK, dirinya menilai hal itu bisa saja dilakukan dengan pertimbangan matang. “Bisa saja, karena PPPK itu sifatnya perjanjian kerja. Tapi saya tidak bilang harus diputus. Kalau APBD memang tidak mampu menanggung, ya harus dicari solusi terbaik,” ujarnya.

Husni menambahkan, sebagian besar formasi PPPK yang diangkat berasal dari sektor pendidikan, meski sebelumnya Kementerian Pendidikan menyatakan kebutuhan guru sudah terpenuhi. “Jika dilihat satu sekolah itu ada 29 guru, tentu itu tidak kurang. Jadi menghitung jumlah guru itu, tinggal menghitung berapa lembaga yang didirikan. Kemudian dikalikan dengan rombel dan dikalikan dengan jumlah penduduk yang wajib belajar. Meski begitu, untuk di Trenggalek guru yang sudah ada masih di bilang kekurangan,” papar Husni. (mil/sit)

Mengawali paripurna, Ketua DPRD menjelaskan mengenai agenda sidang. Termasuk, kehadiran anggota serta pelaksanaan paripurna yang berlangsung terbuka.

Ketua DPRD Hadi Atmaji juga menyampaikan, bahwa yang masih menjadi sorotan fraksi-fraksi DPRD adalah rasionalisasi antara visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang, dengan tahapan program di setiap tahunnya yang harus disesuaikan. “Kami menekankan, bagaimana RPJMD bisa diselaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang serta harus direaliasikan,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi seusai pelaksanaan sidang paripurna menyampaikan bahwa dari keseluruhan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jombang, telah menyetujui penjelasan Bupati tentang RPJMD 2024-2025. Sehingga, hal itu merupakan bentuk dukungan positif untuk pelaksanaan pembangunan Jombang ke depan.

“Alhamdulillah, semua fraksi DPRD Jombang memberikan dukungan yang baik dan positif, untuk membangun perubahan yang lebik baik untuk Kabupaten Jombang,” ujar Bupati Jombang Warsubi.

Lebih lanjut disampaikan, selain itu semua persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan DPRD Kabupaten Jombang, juga telah di tandatangani seluruhnya. Hal ini, tentunya menjadi keinginan semua untuk membangun Jombang yang insklusif dan lebih baik. (azl/sit)