Mensikapi kondisi itu, pelapor sekaligus Ketua Lembaga Indipendent Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep, Syaifiddin, meminta agar inspektorat serius. Termasuk, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, untuk proses lanjutan.

“Persyaratannya sudah dipenuhi semua. Dan sekarang masih pemanggilan Sekcam yang kedua kalinya,” ujarnya, Minggu (21/11/2021).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, kinerja inspektorat saat ini telah mencoreng Jargon Bupati Sumenep yakni ‘Bismillah Melayani’. Sebab, dalam penanganan kasus Raskin tersebut, Inspektorat terkesan lamban.

“Padahal, kasus itu dilaporkan pada Desember 2019 lalu. Ini menunjukkan, inspektorat tidak mampu dalam menangani kasus tersebut,” tambahnya.

Tidak hanya itu, menindak lanjuti kegeramannua tersebut, Sai-panggilan akrabnya, mengancam akan turun jalan. Namun, sebelum melakukan itu, pihaknya akan merencanakan surat audiensi.

“Senin (22/11/2021) saya ngirim surat audensi. Jika dalam tahun ini berkas tersebut masih belum dilimpahkan ke Kejari. Maka Kami tidak akan segan-segan untuk turun jalan,” ujarnya. (dan/edo/sit)