Nur Aini saat ditemui Memontum.com, mengatakan, kami ingin membantu Tugas Lurah yang masih kosong agar kegiatan pembagian beras Rastra kepada 580 Keluarga penerima manfaat yang terbagi di enam Dusun (dusun Krajan,sumber Ketangi, Kaliwining, Gempal, lamparan, Sumberrejo). Ini betul betul tepat sasaran,” ungkapnya.

“Penyaluran beras Rastra di tahun 2018 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Penyaluran beras rastra setiap penerima manfaat beras rastra mendapatkan 15 kg setiap bulan dengan menebus Rp 1600 per kilogramnya. Sedangkan untuk Bansos tahun 2018 adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penerima manfaat melalui bantuan sosial berupa beras berkualitas medium. Penerima manfaat dengan jumlah/kuantum 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.

Ucap Mbah siti salah satu warga Dusun Sumber Ketangi Kelurahan Wirolegi mengaku senang sekali dapat bantuan Raskin.

“Apalagi gratis ,beda dari tahun sebelumnya kita harus menebus Rp 24.000,-per 15 kg beras.”ujarnya.

Kementrian sosial telah menetapkan jumlah Alokasi Program bantuan Sosial beras sejahtera (Rastra) 2018 sebanyak 580 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)untuk kelurahan Wirolegi Kecamatan sumbersari Kabupaten Jember,
Dengan diberikannya bantuan sosial beras Rastra sesuai Pedoman umum pembagian Rastra hari ini,diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran bagi para penerima manfaat karena pembagian Rastra kali ini tidak mengeluarkan biaya untuk menebus atau Gratis .sehingga para penerima manfaat benar benar terbantu dengan bantuan sosial Rastra ini,dan mudah mudahan menjadi lebih sejahtera sesuai dengan tujuan dari Restra ini.”harapnya Nur Aini. (cw3/yan)

Hal ini disampaikan Mensos RI, Idris Marham saat proses penyerahan dan pemberian diberikan bantuan itu di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, didampingi Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, Sabtu(3/3/2018).

Seusai menyerahkan bantuan itu Mensos RI, Idrus Marham merinci bansos yang diserahkan untuk Sidoarjo, yakni jenis bantuan yang diberikan PKH meliputi regular sebanyak 41.630 keluarga senilai Rp 78.680.700.000, disabilitas sebanyak 333 jiwa senilai Rp 626.000.000, lanjut usia sebanyak 1.396 jiwa senilai Rp 2.792.000.000. Untuk jenis Rastra/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebanyak 81.063 jiwa senilai 107.003.160.000. Sedangkan untuk Bantuan Hibah Dalam Negeri dengan jeni bantuan paket sembako sebanyak 2.000 keluarga dengan nilai Rp 190.400.000. Selain itu, bantuan paket anak berprestasi sebanyak 10 anak dengan nilai Rp 2.250.000. Sehingga total untuk Sidoarjo sebesar Rp 189.294.510.000.

“Untuk bantuan PKH per orang mendapatkan Rp 1.890.000 dibagi dalam 4 tahap. Sementara untuk beras 10 kilogram setiap bulan gratis alias tanpa banyar sedikitpun. Oleh karena itu Pemkab Sidoarjo harus ikut berpartisipasi aktif membantu mengawasi karena beras ini diberikan kepada rakyat langsung,” terangnya kepada Memo X (Grup Memontum.com), Sabtu (4/3/3018).

Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin saat mendampingi Mensos RI juga menilai di Sidoarjo ada sejumlah tim yang mendampingi pelaksanakan bantuan-bantuan itu. Kerja tim ini selain mendampingi pelaksanaannya juga melakukan up date data selama tiga bulan sekali.

Menurutnya, seandainya warga dulunya mendapatkan bantuan, tapi sekarang kondisi ekonominya sudah membaik, tidak masuk dalam kategori yang mendapat bantuan, otomatis langsung dicoret sama petugas (tim).

“Kalau ada warga yang sudah mampu, atau anaknya sudah lulus sekolah, langsung dicoret dari data penerima bantuan sebelumnya agar tepat sasarani,” teas pria yang akrab dipanggil Cak Nur ini.

Sementara salah satu penerima bantuan yang mengambil uang melalui ATM, Miskusniawati dan dipantau langsung Mensos Idrus Marham dan Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin mengaku sangat senang mendapat bantuan itu.

“Sangat membantu meringankan beban kelauar kami. Apalagi mengambilnya lancar tidak berbelit-belit lewat ATM,” tandasnya sambil menunjukkan uang Rp 200.000 yang diambilnya. (wan/yan)

Setelah melakukan orasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, ke 16 kepala desa dan perwakilan perangkat desa, diterima beberapa pimpinan dewan juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, diantaranya, Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan bagian Perkonomian Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kepala Desa Dermojayan, Budiana dalam heraing tersebut mengatakan, ada ketidak obyektifan data penerima Rastra tahun 2018 ini. Menurut dia, dilihat dari sisi pengurangan penerima, tidak ada konfirmasi dengan pihak Pemerintahan Desa. Padahal ada penerima yang jauh lebih berhak justru tidak terdata atau hilang.

“Kita terus menjadi sasaran masyarakat, karena data penerima Rastra yang tak tepat sasaran. Apalagi, tahun ini banyak pengurangan penerima yang justru seharusnya lebih berhak mendapatkannya”, ungkap Budiana.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa (APD) Kabupaten Blitar, Nur Khamim menuturkan, kedatangannya ini untuk menyampaikan keluhan para Kepala Desa/Kelurahan dan meminta solusi. Menurut Khamim, pihaknya bisa menerima adanya pergantian wewenang bantuan rastra dari perekonomian ke Dinas Sosial yang memang memerlukan waktu. Khamim juga mengaku, dalam hearing tersebut sudah ada solusi terkait masalah data penerima bantuan Rastra, yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar yang akan mulai digunakan pada Maret ini.

“Nantinya kita bisa mengganti data yang ada. Misalnya warga yang memang mampu masih mendapatkan bantuan, bisa kita ubah ke warga yang tidak mampu. Kalau untuk kartu yang akan diberikan, jika memang orang itu mampu, maka kita bisa memendingnya karena untuk dievaluasi dan diganti”, terang Nur Khamim.

Dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si saat membuka sosialisasi bantuan sosial non tunai tersebut, bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 kilogram per KPM per bulan. Sedangkan BPNT sebesar Rp.110.000 per KPM per bulan.

“Bantuan ini tidak bisa diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur”, kata Totok Subihandono.

Totok Subihandono berharap, dengan adanya bantuan pangan non tunai ini, dapat mendorong usaha eceran rakyat.

“Kami berharap bantuan pangan non tunai ini, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kemampuan ekonomi penerima manfaat”, tandas Totok Subihandono.

Sementara itu, Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Junaidi Zamhari, SE, M.Sos, menyampaikan, bahwa bantuan sosial dan BPNT dikelola dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di setiap wilayah masing-masing. Sedangkan untuk Data Penerima Manfaat (DPM) Bansos Rastra, ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

“Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Bansos Pengan untuk Provinsi diantaranya membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan, Koordinasi ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk tahap pelaksanaan Bansos Rastra di Kabupaten/Kota, dukungan pendanaan APBD, juga dukungan lain yang diperlukan terkait Bansos Rastra”, jelasnya.

Lebih lanjut Junidi menyampaikan, sedangkan Kabupaten/Kota berperan membentuk Tim Koordinasi Bansos Rastra, koordinasi ke kecamatan dan kelurahan/desa untuk pelaksanaan Bansos Rastra, dan penanganan pengaduan. Selain itu, juga melaksanakan koordinasi dengan Perum Bulog terkait Lokasi Titik Distribusi (TD) dan jadwal penyaluran ke TD.

Pada Sosialisasi Penyerahan Beras Bersubsidi sebelumnya di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kamis. (15/02/2018) lalu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan, dalam laporannya menyampaikan, bahwa pada 2018 penerima beras bersubsidi sekitar 184 desa/kelurahan dengan KPM sebanyak 23.276 orang. (jar/hms/yan)

Dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Drs. Totok Subihandono, M.Si saat membuka sosialisasi bantuan sosial non tunai tersebut, bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk beras berkualitas medium sejumlah 10 kilogram per KPM per bulan. Sedangkan BPNT sebesar Rp.110.000 per KPM per bulan.

“Bantuan ini tidak bisa diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur”, kata Totok Subihandono.

Totok Subihandono berharap, dengan adanya bantuan pangan non tunai ini, dapat mendorong usaha eceran rakyat.

“Kami berharap bantuan pangan non tunai ini, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kemampuan ekonomi penerima manfaat”, tandas Totok Subihandono.

Sementara itu, Biro Administrasi Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Junaidi Zamhari, SE, M.Sos, menyampaikan, bahwa bantuan sosial dan BPNT dikelola dan dikendalikan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di setiap wilayah masing-masing. Sedangkan untuk Data Penerima Manfaat (DPM) Bansos Rastra, ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

“Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Bansos Pengan untuk Provinsi diantaranya membentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan, Koordinasi ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota untuk tahap pelaksanaan Bansos Rastra di Kabupaten/Kota, dukungan pendanaan APBD, juga dukungan lain yang diperlukan terkait Bansos Rastra”, jelasnya.

Lebih lanjut Junidi menyampaikan, sedangkan Kabupaten/Kota berperan membentuk Tim Koordinasi Bansos Rastra, koordinasi ke kecamatan dan kelurahan/desa untuk pelaksanaan Bansos Rastra, dan penanganan pengaduan. Selain itu, juga melaksanakan koordinasi dengan Perum Bulog terkait Lokasi Titik Distribusi (TD) dan jadwal penyaluran ke TD.

Pada Sosialisasi Penyerahan Beras Bersubsidi sebelumnya di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kamis. (15/02/2018) lalu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romelan, dalam laporannya menyampaikan, bahwa pada 2018 penerima beras bersubsidi sekitar 184 desa/kelurahan dengan KPM sebanyak 23.276 orang. (jar/hms/yan)

Dalam penyaluran beras untuk warga pra sejahtera per Kepala Keluarga (KK) menerima 20 kilogram beras, namun oleh oknum perangkat desa, perwarga pra sejahtera hanya diberi jatah satu zak beras atau 10 kilogram.

Beras subsidi dari Pemprop Jatim

Selain itu, untuk penyaluran beras tersebut, tidak tepat sasaran. Banyak warga yang sudah mampu menerima beras untuk keluarga pra sejahtera atau yang lebih dikenal Raskin (beras Miskin) . Akibatnya banyak warga yang kurang mampu tidak memperoleh beras bantuan dari Pemerintah Propinsi Jatim tersebut.

Salah satu warga desa setempat mengaku sangat kecewa dengan pendistribusian beras subsidi ini. Menurutnya, beras jenis premium itu untuk kalangan warga yang tidak mampu, justru diterimakan ke warga yang sangat mapan (kaya).

“Saya yang hidupnya seperti ini tidak diberi, sedangkan orang yang rumahnya bagus dan sudah mapan, diberi. Apa ini yang namanya adil itu,”ungkapnya.

Sumber yang minta namanya dirahasiakan tersebut, menjelaskan bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan subsidi Beras dsri pemerintah melalui Perangkat desa, rencanya subsidi beras untuk warga yang tergolong miskin akan disubsidi berkelanjutan.

“Jadi kebijakan pemberian subsidi beras tersebut diberikan bagi warga pelanggan yang tergolong miskin dan memiliki salah satu kartu bantuan pemerintah berupa Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejatra (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” jelas sumber media ini.

Pantauan Memontum.com, acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten II didampingi oleh kepala Bagian Administrasi Perekonomian Ir. Sentot Sugiyono,M.Si, Wakil Kepala Divre BULOG Bondowoso Prasetiyo, Intel Kejaksaan Negeri Situbondo Aditiya Okto Tohari,SH dan Kasat Intel Polres Situbondo AKP Pujiarto,SH.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs.Sugiyono,M.Pd.I dalam sambutannya menyampaikan tim koordinasi bantuan beras sejahtera (Rastra) sepakat untuk menyalurkan beras sejak awal bulan Januari. Karena, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan orang ekonomi lemah.

Sedangkan sosialisasi baru dilakukan setelahnya di bulan Februari. Hal ini guna menampung keluhan-keluhan dalam penyaluran bantuan bansos. Sehingga, selain sosialisasi juga bisa dilakukan evaluasi,pungkasnya.

Menurut Kabag Administrasi Perekonomian, Ir. Sentot Sugiyono,M.Si dalam arahannya menyampaikan, para keluarga penerima manfaat (KPM) penerima bansos rastra tidak lagi di tarik uang tebus. Beras diberikan secara gratis. Hanya saja jumlahnya berkurang, dari 15 kg menjadi 10 kg per KPM per bulan. Penyaluran bansos rastra akan berlangsung sejak bulan Januari hingga bulan Juni mendatang,katanya.

Selanjutnya, saat bulan Juli akan diberlakukan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan dalam bentuk kartu ATM. Kartu ini hanya dapat digunakan untuk belanja beras dan telur. Nilai rupiahnya sebesar Rp 110.000 per bulan. Masyarakat diminta segera menyiapkan Kartu Susunan Keluarga (KSK) dan KTP untuk membuat nomor rekening penerima bansos dan mendapatkan kartu ATM,ujarnya.

Sementara itu, Waka Subdivre BULOG Bondowoso, Prasetiyo dalam sambutannya menjelaskan, nama rastra pada 2017 berubah menjadi Bansos Rastra di tahun 2018. Pada tahun ini ada dua jenis bantuan yakni bansos rastra tanpa uang tebus berlangsung sejak bulan Januari hingga Juni 2018. Kemudian BNPT yang diberlakukan dari bulan Juli sampai Desember.

Prasetiyo berharap, para kades menunjuk satu orang khusus untuk melakukan pengecekan beras, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika tidak sesuai atau ada keluhan, maka segera dilaporkan kepada tim Bulog. Beras akan diganti dalam waktu 2 x 24 jam.

Ditambahkan Prasetiyo, dia berterimakasih kepada tim koordinasi kabupaten, para camat dan para kepala desa atas kerjasama dalam penyaluran bansos. Karena Kabupaten Situbondo menduduki peringkat kedua Se-Jawa Timur setelah Kabupaten Kediri dalam hal penyaluran bansos. Realisasi untuk bulan Januari sudah mencapai 99 persen,ungkapnya. (im/yan)

Menurut Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar, Tuti Komaryati, sesuai dengan program dari Presiden, bahwa program Rastra ada perubahan, yaitu masyarakat akan menggunakan kartu dengan data nama dan alamat. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa tepat sasaran.

“Jadi di Bulan Januari dan Februari ini, tidak ada lagi program Rastra dengan biaya tebus atau gratis, tetapi ada bantuan sosial pangan. Setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram dan gratis tidak perlu menebus”, kata Tuti Komaryati kepada wartawan, Rabu (31/1/2018).

Tuti Komaryati menambahkan, sebelumnya bantuan beras sebanyak 15 kilogram dengan menebus perkilonya Rp 1.600. Namun, jika program ini sudah berjalan, baru menggunakan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan setiap kartu ada nilai rupiahnya sebesar Rp 110 ribu.

“Kartu dengan nilai uang Rp 110 ribu itu bisa digunakan untuk menebus beras dan telor di warung-warung yang sudah ditentukan. Kalau penanganan masalah BPNT ini tentu leading sektornya ada di Dinas Sosial. Namun secara teknis, masyarakat bisa mengambil BPNT ini tidak tiap bulan, tetapi 2 atau 3 bulan sekali bisa diambil, dan nilainya akan diakumulasikan”, ungkap Tuti Komaryati.

Lebih lanjut Tuti Komaryati, untuk tahun 2017 lalu, semua bantuan Rastra sudah tersalur dan tidak ada tunggakan. “Alhamdulillah tahun lalu semuanya sudah tersalurkan,” pungkas Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar. (jar/yan)

Bansos Rastra ini merupakan upaya pemerintah dalam menentukan kebijakan transformasi program subsidi raskin menjadi program bantuan sosial pangan.

Selain itu, Bansos Rastra ini juga dapat digunakan untuk mengurangi dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan miskin.

“Semoga ditahun – tahun mendatang penerima Bansos Rastra ini semakin sedikit, karena dengan cepat sedikitpun tidak bertambah,” kata Sugiyono saat diwawancarai Memontum.com.

Menurut Sugiyono, Penerima Bansos Rastra harus tepat sasaran dan perlu disurvei lebih lanjut agar tepat kepada orang yang berhak menerima. Dan perlu adanya koordinasi dari dinas – dinas terkait dengan pemerintah provinsi dalam didata kembali data penerima bansos tersebut agar tidak salah sasaran dan mulai bulan Juli 2018 Program Bansos Rastra ini akan beralih non tunai dengan melalui rekening masing-masing KPM.

Sugiyono berpesan mentalitas yang ada pada masyarakat harus dihilangkan, karena hal tersebut dapat terus dikembangkan.

“Mentalitas miskin ini yang paling sulit kita berantas dari kemiskinan itu sendiri,” Lanjut Sugiyono.

Sementara itu, Camat Situbondo Kota Qurotul Aini, saat diwawancarai Memontum.com mengatakan, bansos Rastra akan disalurkan setiap bulannya dengan alokasinya sebesar 10 kilogram untuk tiap keluarga yang kurang mampu atau yang kurang murah dan di gratiskan tanpa biaya alias gratis tebusan mulai tahun ini.

“Mudah-mudahan program Bansos Rastra ini berjalan dengan yang diharapkan, dimulai dengan baik dan seterusnya juga akan baik, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Camat Situbondo itu.

Pengamatan Memontum.com, pada akhir acara penyerahan Bansos Rastra dengan secara simbolis, Bapak Asisten II Drs.Sugiyono,M.Pdi mewakili Bupati Situbondo H.Dadang Wigiarto, mengucapkan terimakasih kepada BULOG, Dandim, Kapolres atas kerjasama dalam peluncuran Perdana Bansos Rastra Kabupaten Situbondo Tahun 2018.(im/yan)