Aksi dimulai 09.05, yang di ikuti sekitar 150 mahasiswa. Mereka kemudian melakukan long march menuju depan kantor Pemkab Jember dalam pengawalan ketat anggota Polres Jember.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Aksi unjuk rasa dipimpin langsung oleh Ketua PC PMII Jember dengan koordinatot lapangan, Muhammad Faqih Alharamain.

Dalam aksinya mereka menyampaikan penolakan industri tambak modern PT. New Jember Golden Internasional di wilayah Kepanjen Gumukmas. Mereka juga menolak rencana legalisasi tambang pasir besi serta segala bentuk pembangunan ekstraktif yang mengancam sumber kedaulatan agraria.

Beberapa tuntutan disampaikan oleh mahasiswa yakni. Menolak dengan tegas kapitalisasi industri pertambangan dan pertambakan modern di pesisir selatan kabupaten jember. Menolak eksploitasi pertambangan galian C yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Menekankan pemerintah Kabupaten Jember untuk menyelesaikan konflik horizontal antara perusahaan dengan masyarakat terdampak pertambangan dan pertambakan modern. Menekankan pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap petani dan nelayan. Segera revisi perda no 1 tahun 2015 tentang RTRW agar berpihak kepada masyarakat.

Selain berorasi mereka juga menggelar aksi tanda tangan dukungan. Dan memasang spanduk yang berisi tuntutan mereka di dapan kantor Pemkab Jember. Setelah penyampaian orasi akhirnya PMII membubarkan barisan tanpa adanya anarkisme dan situasi kondusif. (rio/ed2)

Memontum Jember —Sebanyak  306 unit angkot melakukan unjuk rasa dan mogok operasi dan parkir di depan Kantor Bupati Jember. Para pengemudi menuntut pembatalan trayek baru yang dianggap merugikan para sopir angkot, Selasa (1/11/2017). Kedatangan mereka menuntut Bupati untuk membatalkan rencana Dinas Perhubungan yang mengalihkan trayek angkutan kota, ke jalur pinggir kota yang belum dilalui angkot.

Sebelumnya mereka juga mendatangi kantor Dinas Perhubungan Jember dan meminta pihak Dishub untuk membatalkan trayek baru. Selain persoalan trayek baru, sopir angkot juga menuntut untuk menolak keberadaan transportasi online yang dianggap menjadi pesaing dalam mengais rejeki para tukang ojek konvensiol.

Suwono, Ketua Paguyuban Angkutan Kota Jember saat ditemui Bupati di pendopo berprinsip, untuk pengalihan trayek dianggap mengurangi penghasilan sopir angkot. Menurutnya perlu ada pembatalan trayek baru yang rencananya akan segera diterapkan di Jember, dan pihaknya berharap ada pembatalan dari Pemkab Jember terkait rencana tersebut.

“Saya menolak dengan adanya rencana Bupati merubah trayek angkot. Sebab ini berpengaruh terhadap penghasilan para sopir angkot. Termasuk dengan maraknya transportasi online,” ungkapnya.

Setelah melalui negosiasi, akhirnya Bupati menyetujui untuk mengkaji ulang rencana perubahan trayek baru tersebut. Sedangkan untuk masalah transportasi ojek online, Bupati  tidak bisa berbuat banyak.

”Namun dia berjanji untuk menata zona transportasi online yang kini sedang marak di Jember. Agar tidak berbenturan dengan angkot maupun ojek konvensional,” pungkasnya. (cw3/yan)