Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang, Anton Pramujiono, mengatakan bahwa proses penyembelihan dilakukan sekitar pukul 08.15 WIB. Proses tersebut, tentunya dengan pengawasan ketat dari tim kesehatan hewan Dispangtan Kota Malang.

“Pemeriksaan dilakukan mulai sebelum hingga sesudah pemotongan untuk memastikan kondisi hewan sehat dan daging aman dikonsumsi. Masing-masing daging kita timbang 1kg,” kata Anton.

Kemudian, ditambahkannya bahwa setelah dilakukan pemotongan tersebut juga dilakukan pemeriksaan post-mortem. Untuk memastikan kualitas daging tetap aman sebelum dibagikan kepada masyarakat.

Baca juga :

“Alhamdulillah pada hari ini pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kami menunjukkan kondisi sapi masih sehat dan layak untuk dipotong. Kemudian dilakukan pemeriksaan post-mortem untuk memastikan daging aman dikonsumsi masyarakat,” ujar Anton.

Menurutnya, bantuan sapi kurban dari Presiden RI menjadi berkah tersendiri bagi warga Kota Malang karena hasil dagingnya dapat menjangkau ratusan penerima manfaat. Daging kurban tersebut nantinya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Penyaluran daging kurban melalui Masjid Sabilillah Kota Malang,” tambahnya.

Selain mengawasi pemotongan sapi bantuan Presiden, Dispangtan Kota Malang juga memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai titik penjualan dan lokasi pemotongan selama momentum Idul Adha. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Sebagai informasi, sapi kurban bantuan dari Presiden RI tersebut berasal dari Sinchan Farm peternak asal Cemorokandang, Kota Malang dengan nilai mencapai Rp 105 juta. (rsy/sit)

Perwakilan pedagang Pasar Gadang, Khoirul Anwar, mengatakan bahwa sedikitnya ada sekitar 500 pedagang yang belum mendapatkan tempat. Menurutnya, persoalan tersebut dipicu penerapan aturan pencabutan hak bedak bagi pedagang yang dianggap tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut.

“Kebijakan itu tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Ada pedagang yang bedaknya kosong namun tetap berjualan di area luar pasar sebagai PKL. Kalau aturan lama itu acuannya SK pedagang. Siapa yang punya SK, ya diakomodir. Tapi sekarang banyak yang tidak diakomodir karena dianggap tidak aktif 3 bulan,” jelas Khoirul.

Dirinya juga mempertanyakan, mekanisme pengelolaan relokasi pasar. Terlebih, menurut informasi yang diterimanya, pembangunan pasar tidak menggunakan APBD melainkan berasal dari pedagang sendiri.

“Kalau memang yang membangun pedagang, terus kenapa pengelolaannya seperti ini? Yang bertanggung jawab siapa? Perjanjiannya dengan siapa?” katanya.

Khoirul juga menyayangkan, karena dalam audiensi tersebut pihak Diskopindag belum membawa data rinci mengenai jumlah pedagang aktif maupun yang belum tertampung. Padahal, menurutnya, pasar relokasi sudah mulai dihuni.

“Komisi B tadi juga mempertanyakan data konkret. Masa pasar sudah dihuni tapi datanya masih proses,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Khoirul menyebut sebagian pedagang yang tidak mendapat tempat saat ini, sudah kehilangan bedaknya karena dibongkar. Kondisi itu membuat sejumlah pedagang merugi, terutama yang masih memiliki beban kontrak kios.

“Ada yang kontraknya masih dua tahun lagi. Setahunnya bayar Rp 5 juta sampai Rp 15 juta,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan bahwa pihaknya menerima audiensi dari lima perwakilan pedagang yang mengaku memiliki surat maupun bedak, namun tidak masuk daftar relokasi. Dalam hal ini, menurutnya DPRD tetap berpegang pada aturan normatif, yakni Perda Nomor 12 Tahun 2004.

“Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa bedak yang tidak dipakai selama tiga bulan berturut-turut atau enam bulan terputus-putus dapat dikembalikan kepada Pemkot Malang. Kalau regulasinya seperti itu, ya kita taati. Tapi kami juga meminta Diskopindag melakukan verifikasi dan updating data pedagang aktif maupun tidak aktif,” tutur Bayu.

Dirinya juga mengakui, bahwa dalam proses penataan ini tidak mudah, karena praktik jual beli maupun penyewaan bedak sudah berlangsung lama. Namun, momentum relokasi Pasar Induk Gadang disebut menjadi kesempatan untuk mulai menertibkan pengelolaan pasar.

“Yang terakomodir ya pedagang aktif. Tinggal nanti dipilah lagi mana yang memang masih punya hak dan mana yang tidak,” imbuh Bayu. (rsy/sit)

Hadir langsung dipelaksanaan itu, Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, yang sekaligus menjadi nara sumber. Termasuk, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, serta Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo.

Disampaikan Ketua Komisi XI, bahwa dana desa (DD) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan penguatan pembangunan di tingkat desa. Nominalnya cukup besar, namun ada potensi penyalahgunaan laporan keuangan yang bisa saja terjadi jika tidak hati-hati dalam menggunakannya.

Oleh sebab itu, tambahnya, sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa penting untuk dilakukan agar para kepala desa betul-betul memahaminya. “Karena uang negara harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kaidah standart pertanggung jawaban keuangan negara,” katanya.

Dijelaskan Misbakhun, pola DD untuk tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu karena, DD lebih banyak disubtitusi untuk mensukseskan pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Salah satunya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

“Tentunya, pemerintah bisa menentukan prioritas mana, karena dahulu jaman ketika covid, DD nya digunakan untuk penanganan covid. Ketika pas jaman stunting, ya untuk penanganan stunting. Masing-masing program ada tema, ada tujuan untuk masyarakat yang disasar,” jelasnya.

Baca juga :

Lebih lanjut Misbakhun menegaskan, bahwa desa memegang peran penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurutnya, sebagai ujung tombak pemerintahan, desa menjadi tempat pertama dimana pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara langsung.

“Pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi. Akuntabilitas ini dimulai dengan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Untuk dapat menganggarkan, melaksanakan dan mengelola anggaran desa agar lebih baik, diperlukan pengawasan dan pemeriksaan agar tercipta akuntabilitas,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Rusdi Sutejo mengapresiasi langkah BPK dan DPR RI, dalam menggelar sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada seluruh camat dan Kades se-Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, seluruh kepala desa akan semakin memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa agar pengelolaannya lebih akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara lebih baik, transparan dan akuntabel. “Terlebih sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa harus dipahami betul alurnya. Dengan sosialisasi ini, jelas sangat membantu desa-desa lebih aware terkait laporan dana desa,” tegasnya.

Tidak lupa, Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, turut meminta peran aktif camat dalam melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. “Monitoring tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat. Camat juga harus melakukan pengawasan agar seluruh program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Sejak digulirkan pada 2014, program pelayanan kesehatan mata gratis ini, telah berhasil mengoperasi katarak lebih dari 4.500 warga. Pada pelaksanaan kali ini, sebanyak 718 warga telah terdaftar untuk mengikuti operasi katarak gratis yang berlangsung selama lima hari, atau sejak Selasa (28/04/2026) hingga Sabtu (02/05/2026) mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Guntur Priambodo, mengatakan bahwa bakti sosial operasi katarak tahap pertama ini ditargetkan mampu menjangkau 300 hingga 350 pasien. “Kami sangat berterima kasih kepada PMI Banyuwangi dan John Fawcett Foundation yang terus konsisten memberikan layanan ini,” kata Sekda Guntur, saat membuka acara operasi katarak gratis.

Dirinya menambahkan, program operasi katarak gratis ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain membantu memulihkan penglihatan warga, bakti sosial ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Semoga program ini terus berkelanjutan agar semakin banyak warga yang terbantu,” tambah Sekda Guntur.

Selain operasi katarak gratis, pada kegiatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan mata gratis kepada 1.500-2.000 orang, penanganan 151 pasien refraksi, serta penggantian bola mata palsu (protesa) kepada 15 pasien. Bakti sosial ini, melibatkan 7 dokter spesialis mata, 32 tenaga medis, serta relawan dari Dinas Kesehatan, PMI dan berbagai lintas sektor. Sementara pelaksanaan operasi sendiri, dilakukan di dua lokasi, yakni Markas PMI Banyuwangi dan RSUD Blambangan.

Baca juga :

Ketua JFF Indonesia, I Gede Bingin, menyampaikan bahwa John Fawcett Foundation berkomitmen untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi kebutaan, khususnya yang disebabkan oleh katarak. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut dan senantiasa memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Senada diungkapkan oleh JFF Australia Board Member dr Joss Meyer. Dirinya mengaku sangat senang dapat hadir di Banyuwangi dan terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Australia, Indonesia, John Fawcett Foundation dan masyarakat Banyuwangi. Terima kasih kepada para pasien dan keluarga atas kepercayaannya. Kami sangat menantikan hasil positif dari kegiatan ini bagi kesehatan mata warga,” ungkap dr Joss.

Salah satu pasien operasi katarak, Sayunah (52), warga Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, mengaku telah menderita katarak pada mata kirinya selama 3 tahun terakhir. Selama itu pula, dirinya kerap mengeluhkan kondisi mata yang terus berair. “Saya sangat bersyukur bisa ikut operasi karena pelayanan ini gratis. Ini sangat membantu warga seperti saya. Semoga setelah ini saya bisa melihat dengan normal kembali,” ujarnya.

Manfaat program ini, juga dirasakan oleh M Misbahul Munir (32), warga Tulungagung ini rela menempuh perjalanan jauh ke Banyuwangi untuk menjalani prosedur pemasangan bola mata palsu. Ini merupakan kali kedua Munir mengikuti Program JFF, setelah sebelumnya pernah ikut pada tahun 2023.

Munir menceritakan bahwa kerusakan matanya bermula dari kecelakaan kerja saat terkena percikan las. Dirinya mengetahui informasi program gratis ini melalui Facebook dan sengaja pulang dari tempat kerjanya di Kalimantan demi mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya sangat bersyukur ada program ini. Saya sempat bertanya ke rumah sakit di Tulungagung, biaya pemasangan bola mata palsu itu paling murah sekitar Rp 6-8 juta, bahkan yang kualitas bagus bisa mencapai Rp 15 juta,” ungkap Munir. (kom/bwi/gie)

Gus Fawait menegaskan, bahwa kualitas RSD dr Soebandi sangat luar biasa. Sehingga, masyarakat kini tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berobat ke luar daerah.

“Kualitas rumah sakit kita sekarang sudah kelas wahid. Tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, di sini fasilitas dan dokternya sudah juara,” tegasnya.

Bupati Fawait membuktikan klaimnya, lewat data yang tidak main-main. Di tahun 2026 ini, Kementerian Kesehatan menobatkan RSD dr Soebandi Jember sebagai peringkat ke-5 nasional dalam hal kesiapan fasilitas dan SDM untuk pendidikan dokter spesialis. Angka ini, sangat prestisius karena Jember berhasil menyisihkan 215 rumah sakit lain yang ikut mendaftar.

Dijelaskannya, bahwa saat ini di Jawa Timur hanya ada dua rumah sakit yang boleh mendidik dokter spesialis langsung di rumah sakit (Hospital Based). Yaitu, RSUD dr Soetomo di Surabaya dan RSD dr Soebandi di Jember.

Gus Fawait terlihat juga menyinggung soal kesejahteraan tenaga kesehatan (Nakes). Menurutnya, percuma alat canggih, kalau dokternya tidak sejahtera.

Baca juga :

“Saya tanya langsung ke Nakes waktu saya dirawat, mereka sekarang lebih senang karena kesejahteraannya diperhatikan. Kalau hati Nakes tenang, pelayanan ke pasien pasti lebih ramah dan sabar. Itu hukum alamnya,” jelas Bupati dengan gaya bicara yang santai namun mengena.

Selain itu, dirinya juga memuji manajemen tiga rumah sakit daerah (Soebandi, Balung, Kalisat), yang sekarang sudah mandiri dan sehat secara keuangan (BLUD). Hal ini, membuat pelayanan ke masyarakat jadi lebih gesit, karena rumah sakit punya kewenangan untuk memperbaiki fasilitas sendiri tanpa birokrasi yang berbelit-belit.

Progres ini, yang membuat Gus Fawait berani memasang target tinggi. Yakni, Jember harus punya rumah sakit Tipe A di tahun 2029.

Terkait manfaat buat warga Jember, Gus Fawait menjelaskan dengan sederhana. Pertama, Jember jadi pusat rujukan 7 kabupaten sekitar. Masyarakat dari Banyuwangi hingga Situbondo akan datang berobat ke Jember.

“Kedua, anak-anak Jember yang ingin menjadi dokter spesialis tidak perlu merantau jauh. Cukup di Jember, biayanya lebih hemat, ilmunya sama hebatnya. Ini soal kebanggaan dan kedaulatan warga Jember,” tambahnya.

Gus Fawait juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk bangga dan menjaga fasilitas kesehatan yang ada. Dengan 160 dokter dan puluhan spesialis yang siaga, Jember siap melayani siapa pun dengan standar bintang lima. Jember tidak lagi hanya mengekor kota besar, tapi sudah mulai memimpin di barisan depan pelayanan kesehatan nasional.

“Jember Baru, Jember Maju itu salah satunya ya kesehatan yang tangguh begini,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Sejumlah peserta, diminta untuk berparade sambil memamerkan kebaya yang dikenakan. Bahkan, Ketua Perwosi Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, juga ikut berjalan di atas karpet merah, meski hanya sebentar.

Tidak selesai sampai di situ, sejumlah peserta yang kesemuanya perempuan, juga diajak melakukan line dance yang menggabungkan tari dan koreografi dengan tetap mengenakan kebaya. Beberapa penampil terbaik, akan mendapatkan hadiah dari panitia.

Baca juga :

Menurut Merita, dengan berkebaya, para perempuan masih bisa tetap menggerakkan badan untuk senam atau melakukan gerakan yang simpel tapi tetap memunculkan semangat Kartini yang sebenarnya. “Kartini zaman sekarang harus tangguh. Meski berkebaya, kita masih bisa beraktivitas atau melakukan kegiatan yang menggerakkan badan. Seperti line dance tadi atau fashion show,” katanya.

Dengan momentum Hari Kartini ini, diharapkan menjadi penguatan komitmen bersama untuk memastikan kesehatan, pendidikan dan martabat perempuan terlindungi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. “Perempuan sekarang harus pinter-pinter jaga kesehatan, berpendidikan dan bermartabat,” ucapnya.

Di akhir acara, sebagian dari peserta diarahkan untuk ikut berkontribusi pada urusan kemanusiaan, salah satunya melalui donor darah. Dari pantauan di lokasi, tak kurang dari 100 perempuan sangat antusias menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan.

“Senang sekali bisa donor darah karena emang rutin setiap 3 bulan sekali dan saya sudah 2 tahun melakukannya,” jelas salah satu staf Pemkab Pasuruan, Vivi. (kom/puj/gie)

General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko, mengatakan bahwa ada sebanyak 404 ribu penumpang pejalan kaki dalam kendaraan atau 78 persen telah kembali ke Bali dari Jawa. Sementara untuk kendaraan, tercatat sekitar 127 ribu unit atau 77 persen dari total pergerakan saat arus mudik telah menyeberang.

“Masih ada 22 persen atau 113 ribu penumpang dalam kendaraan yang belum kembali ke Bali. Sementara untuk kendaraan, 23 persen atau 37.365 kendaraan yang belum menyeberang,” kata Arief, Selasa (31/03/2026) tadi.

Dirinya menyebut, puncak arus balik terjadi pada H+7 Lebaran atau Minggu (29/03/2026) kemarin. Pada puncak arus balik tersebut, tercatat sebanyak 56.300 penumpang dan sekitar 19 ribu unit kendaraan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk. Dari jumlah kendaraan tersebut, didominasi oleh sepeda motor yang mencapai lebih dari 12.458 unit.

Secara keseluruhan, selama periode H-10 hingga H+8 lebaran, jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Ketapang mencapai sekitar 171 ribu unit dari total reservasi 183.810 ribu kendaraan. “Masih ada sekitar 11.889 kendaraan dari data reservasi yang belum masuk ke pelabuhan,” kata Arief.

Baca juga :

Meski posko telah ditutup sejak Senin (30/03/2026), arus kendaraan masih terpantau padat. Antrean kendaraan bahkan sempat mencapai 14 kilometer dan berangsur turun menjadi sekitar 12 kilometer, menjelang Selasa (31/03/2026) sore.

Kepadatan tersebut, sambung Arief, dipengaruhi oleh mulai normalnya kembali aktivitas, termasuk kendaraan logistik yang sudah diperbolehkan beroperasi penuh. “Setelah masa angkutan Lebaran selesai, seluruh jenis kendaraan sudah bisa berjalan normal, termasuk logistik. Ini yang menyebabkan arus masih padat,” jelasnya.

Untuk mengurai antrean, ASDP menambah jumlah kapal yang beroperasi dari sebelumnya 33 unit menjadi 36 unit pada hari ini. Selain itu, pihaknya juga mengoptimalkan buffer zone yang ada untuk menampung kendaraan logistik.

“Kami juga membagi pola pemuatan, baik melalui Dermaga Bulusan maupun Dermaga LCM, agar distribusi kendaraan lebih merata,” tambahnya.

Arief mengatakan, saat ini pola Operasi Tiba Bongkar Berangkat (TBB) hanya diberlakukan di Dermaga IV, sementara dermaga lainnya telah kembali ke pola reguler. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan membeli tiket melalui Aplikasi Ferizy guna menghindari antrean panjang.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami terus bersama-sama dengan seluruh stakeholder untuk mengurai antrean serta berkoordinasi untuk memastikan teman-teman pengguna jasa diseberangkan dengan selamat,” ujarnya. (kom/bwi/gie)

Sebelum memberangkatkan pemudik, Mas Rusdi-sapaan akrab Bupati Pasuruan, terlebih dulu menyapa para pemudik yang bersiap di dalam bus. “Gimana bapak ibu? Semangat mudiknya ya,” tanya Mas Rusdi.

Suasana akrab itu, sontak mendapat respon positif pemudik. Terlebih, pemudik yang sudah di atas kendaraan, tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga dan sanak saudaranya di tanah kelahiran.

Di hadapan para pemudik, Mas Rusdi berharap perjalanan menuju kampung halaman berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. “Semoga lancar semuanya dan sampai di kampung halaman serta kembali ke Kabupaten Pasuruan dengan selamat,” ujarnya.

Lebih lanjut Mas Rusdi menjelaskan, bahwa ratusan pemudik diberangkatkan dengan menggunakan tujuh bus. Dengan rincian, lima bus dari Dinas Perhubungan dan dua bus support Polres Pasuruan.

Baca juga :

Selama perjalanan, lanjutnya, para pemudik didampingi oleh pendamping dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan dan dikawal oleh Satlantas Polres Pasuruan. “Tahun ini kita memberangkatkan 7 bus, ada yang ke arah timur sampai Banyuwangi dan ada yang ke arah barat sampai Solo. Selama perjalanan ada pengawalan pendamping Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Pasuruan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Digdo Sutjahjo, menambahkan bahwa untuk tahun ini rute mudik terbagi menjadi enam tujuan. Diantaranya, Pasuruan-Solo, Pasuruan-Pacitan, Pasuruan-Trenggalek, Pasuruan-Tuban, Pasuruan-Jember dan Pasuruan Banyuwangi.

Sebelum berangkat, pihaknya memastikan seluruh kendaraan dalam kondisi laik jalan. Termasuk kondisi kesehatan para supir dan awak bus yang telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan.

“Supir dan awak bus kita periksa kesehatannya. Mulai gula darah, kolesterol, tekanan darah dan pemeriksaan urine oleh BNNK Pasuruan. Dan Alhamdulillah semuanya aman,” terangnya. (kom/pas/gie)

Momen pelepasan ini, menjadi simbol dukungan dan apresiasi bagi para pengusaha Warmindo, yang telah menjadi bagian penting dalam menghadirkan nikmatnya kehangatan Indomie bagi masyarakat. Mudik kali ini, mengusung tema ‘Nikmatnya Mudik Bawa Hangatnya Silaturahmi’.

Direktur Indofood CBP, Suzi Indriani, mengatakan Program Mudik Bersama Indomie merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap para pelaku UMKM yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Indomie di Tanah Air. “Ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi wujud penghargaan kami kepada para mitra Warmindo yang telah tumbuh bersama Indomie selama bertahun-tahun. Menciptakan berbagai tren kuliner yang membuat Indomie semakin dekat dengan konsumen. Kami ingin terus bertumbuh bersama, Indomie dengan berbagai inovasinya dan Warmindo sebagai destinasi favorit para penikmatnya,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Nur, pemilik warung Warmindo Kayungyun di kawasan Kadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, mengatakan bahwa momen mudik ini selalu dinantikannya. “Senang sekali bisa mudik bareng teman- teman Warmindo seprofesi dari Kuningan. Semoga bisa selalu di adakan mudik gratis tiap tahun,” ungkap pria yang telah rutin mengikuti Program Mudik Bersama Indomie sejak tahun 2015 tersebut.

Promotion Maneger Area Malang, Totok Sanyoto, mengatakan bahwa mudik gratis bersama Indomie di Malang ini sudah memasuki tahun ke-9. “Mudik bersama Indomie ini merupakan apresiasi kami untuk para UMKM Warmindo. Kali ini menggunakan dua bus tujuan ke Kuningan. Ini adalah pelayanan kami untuk mengantarkan mereka sampai ke kampung halaman, membawa hangatnya silaturahmi,” ujarnya. (gie)