Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa optimalisasi realisasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini, mencakup pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dialokasikan bagi seluruh ASN, Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk tenaga kerja paruh waktu.

“Secara administratif dan faktual, hampir seluruh kewajiban pemerintah kabupaten telah terealisasi sebelum hari raya tiba. Kami berupaya memastikan bahwa mereka yang telah mendedikasikan dirinya untuk pelayanan publik mendapatkan haknya tepat waktu demi kesejahteraan keluarga di hari kemenangan,” kata Bupati Fawait, Minggu (22/03/2026) tadi.

Baca juga :

Selain sektor birokrasi, Pemkab Jember memberikan atensi besar pada sektor pendidikan keagamaan dan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, realisasi honorarium guru ngaji telah mencapai angka signifikan, yakni 99 persen.

Paralel dengan hal tersebut, Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta honorarium bagi kader Posyandu juga telah dicairkan lebih awal dari jadwal reguler yang seharusnya jatuh pada akhir Maret. Terkait dinamika ekonomi makro, Bupati Jember yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi ini memproyeksikan adanya fluktuasi harga akibat meningkatnya perputaran uang. Namun, dirinya menekankan bahwa inflasi yang terkendali adalah indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat.

“Selama angka inflasi berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi makro ekonomi Jember dinyatakan stabil dan dalam kategori aman,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Program-program itu sendiri, meliputi seperti pupuk, sehingga membuat petani bahagia karena telah direalisasikan dengan pemberian tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025. Begitu pula dengan program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri 98,72 persen di 2025.

Bidang kesehatan ini, pun diperluas dengan program peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan Rumah Sakit di kawasan Aerotropolis. Sampai penghujung 2025, Pemkab Kediri telah berhasil menambah enam Puskesmas rawat inap dan hingga Februari ini tercatat sudah terdapat 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri.

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, melihat dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, berat untuk membangun rumah sakit yang memerlukan anggaran besar. Adapun strategi yang dilakukan, yakni mencoba membangun kerjasama dengan swasta.

“Yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan beberapa rumah sakit dan ada tiga rumah sakit,” katanya, Jumat (20/02/2026) tadi.

Program prioritas lain yang telah direalisasikan, yakni insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama. Untuk guru ngaji dan agama, penerima manfaat bisyaroh di tahun 2025 bahkan mencapai 9.500 orang dan tahun 2026 direncanakan bertambah menjadi 12.000 orang.

Baca juga :

Bidang pendidikan ini, juga termasuk program beasiswa Kediri Berbudaya Rp 30 miliar pertahun. Kemudian, program bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, ponpes, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, program pemberian insentif untuk kader seperti posyandu dan KB, peningkatan insentif RT/RW, Halo Masbup 2.0, Gercep Sahaja administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejahtera juga telah direalisasikan di 2025. Dalam pemerintahannya, Mas Dhito juga berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah sebelumnya berhasil merevitalisasi Pasar Wates, awal periode kedua Mas Dhito melakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih.

Program lain yang secara bertahap mulai dijalankan, yakni 30 ribu lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2025, dimulai dengan 6 ribu lebih lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang akan terus dilanjutkan tahun berikutnya.

Di sektor pariwisata, Mas Dhito juga mulai melakukan pengembangan wisata dengan gebrakan membuka wisata Ubalan di akhir tahun 2025 dan tahun 2026, ini melanjutkan pembangunan akses jalan ke wisata Gunung Kelud. “Kelud di tahun 2026, ini saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah. Kemudian yang kedua (terkait), safetynya,” ungkap Mas Dhito.

Bidang infrastruktur yang menjadi bagian program prioritasnya, menurut Mas Dhito, saat ini keluhan masyarakat banyak pada jalan, terutama jalan desa. Adapun skema untuk pembangunan jalan desa, yakni dengan pemberian BKK dimana pengerjaannya dilakukan desa. Hanya saja, untuk saat ini belum memungkinkan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. (pan/sit)

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, mengatakan bahwa dari lima program unggulan yang menjadi janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, hanya program Rp 50 juta perRT yang belum berjalan. Karena itu, penyusunan regulasi pendukung kini menjadi fokus utama.

“Rp 50 juta perRT itu program unggulan Pak Wali. Ada lima janji politiknya, tinggal satu ini yang belum jalan. Pak Wali menghendaki 2026 nanti sudah bisa berjalan. Maka Perwalnya dikebut, saat ini sudah di provinsi. Mudah-mudahan bisa segera dapat nomor registrasi supaya bisa diundangkan dan disosialisasikan,” jelas Dwi, Kamis (09/10/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa percepatan penerbitan Perwal menjadi hal yang penting, agar program tersebut bisa masuk dalam pembahasan Rancangan APBD 2026. “Harapannya minggu ini bisa selesai. Karena kalau tidak, Musrensus (Musyawarah Rencana Khusus) bisa mundur. Kita mengejar APBD supaya bisa masuk di RAPBD karena pelaksanaan targetnya 2026,” lanjutnya.

Baca juga :

Terkait mekanisme pelaksanaan progam itu, Dwi menjelaskan bahwa usulan kegiatan tetap berasal dari masing-masing RT, sesuai kebutuhan lingkungan. Karena nantinya realisasi dari program tersebut bukan berbentuk dana tunai, melainkan dalam bentuk kegiatan tematik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Mekanismenya tetap usulan dari RT, karena yang tahu kebutuhannya ya di RT masing-masing. Bisa jadi tidak semua RT mengusulkan, atau ada yang mengajukan kurang dari Rp 50 juta, sesuai kebutuhan. Ini bukan cash ke RT, tapi program kegiatan,” katanya.

Dwi mencontohkan, pelaksanaan program akan menyesuaikan dengan kondisi dan persoalan di tiap wilayah. “Misalnya seperti di wilayah Sawojajar yang sering banjir, bisa saja usulannya pembenahan saluran atau gorong-gorong. Namun, berbeda dengan di Lowokwaru yang tidak ada banjir, mungkin fokusnya pada kegiatan lain. Sehingga harapannya masyarakat betul-betul mengusulkan yang memang dibutuhkan,” tuturnya.

Dari sekitar 4.320 RT di Kota Malang, Pemkot Malang memperkirakan tidak semua akan mengajukan usulan. Namun, jumlah RT yang berpartisipasi nantinya akan disesuaikan dengan proposal yang masuk.

“Kalau misalnya yang mengusulkan hanya 4.000 RT, ya sesuai itu yang diajukan. Tidak ada penggeseran,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Pelaksanaan pemberian itu dilakukan, sebagai bagian wujud realisasi dalam janji politik. Termasuk, mewujudkan visi misi kepemimpinannya dalam program unggulan Dasa Bhakti, Ngalam Pinter.

“Pagi hari ini menjawab semua pertanyaan terkait janji-janji politik saya, terutama yang lima prioritas. Salah satunya menyerahkan seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP,” kata Wali Kota Wahyu.

Untuk siswa SD, tambah Wali Kota Wahyu, akan menerima dua setel seragam Merah Putih dan Pramuka. Sedangkan untuk siswa SMP, mendapat seragam Putih Biru dan Pramuka. Sejumlah bantuan seragam yang diberikan, lengkap dengan atribut sekolah, mulai dari bet, dasi dan sabuk.

“Ini kita berikan dalam bentuk kain untuk menghindari ketidaksesuaian ukuran jika jadi. Saya rasa ini sudah sangat membantu mereka,” tambahnya.

Baca juga :

Kemudian, ditegaskannya bahwa pengadaan seragam ini menjadi bagian penting dalam menjawab keresahan para orang tua murid, dalam memenuhi kebutuhan anaknya untuk bersekolah. “Orang tua bingung cari sekolah, bingung cari seragam, belum lagi ATK. Dengan pemberian seragam gratis ini, maka anak-anak bisa fokus belajar. Banyak yang tidak punya uang beli seragam, akhirnya minder dan tidak mau sekolah, padahal pintar,” ungkapnya.

Adapun total target penerima hingga akhir Juli 2025, ada sebanyak 13.796 siswa, terdiri dari 7.159 siswa SD dan 6.637 siswa SMP. Wali Kota Wahyu berharap, dengan adanya program tersebut bisa mengurangi beban orang tua dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang.

“Saya harap setelah ini, tidak ada lagi SD dan SMP Negeri yang meminta kembali kepada orang tua terkait seragam gratis. Sehingga, fokus saja pada belajar,” tegas Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa hingga pertengahan Juli 2025 ini sudah ada sekitar 1.000 paket seragam yang tersalurkan. “Ini baru tahun pertama program seragam gratis dan waktunya memang mepet. Kami tidak berikan seragam jadi karena butuh waktu lama untuk ukur, jahit dan sebagainya. Ini jadi bahan evaluasi untuk kami. Di tahun kedua, kami upayakan siswa langsung dapat saat daftar ulang,” ujar Suwarjana.

Pengadaan kain seragam tahun ini menelan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk siswa SD dan SMP. Suwarjana juga menyebut, penganggaran seragam akan diupayakan masuk dalam APBD murni 2026 agar distribusinya bisa lebih tertata dan tepat waktu.

“Nanti harapan kami di tahun 2026 akan bisa teranggarkan di pagu murni, biasanya Agustus, KUA sekarang sudah dilempar. Harapan kami sudah masuk di situ sehingga mereka benar-benar membawa pulang seragam saat daftar ulang,” imbuh Suwarjana. (pro/rsy/sit)

Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam momen itu mengikuti langsung pertemuan tersebut. Mulai bertemu Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum, Doddy Hanggodo.

Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas kesiapan kabupaten di Jatim dalam menjalankan sejumlah program nasional. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.

“Kami juga berdiskusi menyampaikan sejumlah potensi dan tantangan yang ada di setiap kabupaten. Kami ingin program-program yang baik dari Bapak Presiden dapat terealisasi dengan baik pula hingga ke daerah,” katanya.

Baca juga :

Wabup Mujiono merinci, dalam pertemuan tersebut, Banyuwangi akan fokus melakukan penguatan ketahanan pangan. Untuk itu, Banyuwangi perlu dukungan dalam pembangunan saluran irigasi.

“Sebagai salah satu lumbung padi, Banyuwangi perlu dioptimalkan dalam meningkatkan jaringan irigasi. Insyaallah ini akan mendapat dukungan,” terangnya.

Banyuwangi, imbuh Mujiono, juga siap untuk mengimplementasikan Sekolah Rakyat. “Kita siapkan beberapa gedung untuk dijadikan Sekolah Rakyat sekiranya segera dilaksanakan,” tambahnya.

Selain Banyuwangi, beberapa kepala daerah yang ikut dalam pertemuan tersebut antara lain Lamongan, Gresik, Pamekasan, Ngawi, Jombang, Bojonegoro, Malang dan Lumajang. (kom/bwi/gie)

Dalam momen itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso. Sementara dari legislatif, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Surraduhita, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, Abdurrochman, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono dan Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah.

Mengawali rapat paripurna tersebut, sejumlah anggota DPRD dan Kepala OPD Pemkot Malang, nampak memadati ruang rapat. Termasuk, dari Forkopimda Kota Malang.

Wali Kota Wahyu dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Visi-Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang sudah dijabarkan semua di dalam Ranwal RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029. Termasuk, dengan program unggulan sekaligus Dasa Bakti yang sudah dicanangkan.

“Karena itu semua harapan dan keinginan masyarakat, jadi sudah sepatutnya untuk dijabarkan di RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029, guna ditepati serta direalisasikan. Dan tentunya, penyusunan ini tetap kita mengacu terhadap RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kota Malang” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga mengurai, mengenai beberapa langkah awal yang akan direalisasikan. Diantaranya, seperti seragam gratis untuk siswa-siswi di Kota Malang hingga beasiswa 1.000 pelajar setiap tahunnya.

Baca juga :

Kemudian, lanjutnya, ada 1.000 event setiap tahun hingga realisasi Rp 50 juta pertahun untuk setiap RT di Kota Malang. Tidak ketinggalan pula, terkait penyelesaian. permasalahan di Kota Malang, seperti banjir, kemacetan hingga perkara parkir.

“Hal itu akan kami realisasikan dengan ‘Gaspol’ sesuai yang dahulu saya kampanyekan bersama Mas Ali. Karena saya tidak menerapkan 100 hari kerja, misal 50 hari kerja sudah ada yang terealisasi ya itulah arti dari ‘gaspol’,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa beberapa program yang sudah berjalan yakni permasalahan dasar Kota Malang. Seperti banjir, jalan yang berlubang, pengelolaan sampah dan kemacetan.

“Contoh yang akan segera kami laksanakan, yaitu permasalahan banjir di Suhat. Terus permasalahan sampah, kemacetan dan jalan berlubang di Pasar Gadang. Beberapa poin itu akan kami atasi sekitar Mei atau Juni. Termasuk, nanti menyusul menyelesaikan Pasar Blimbing dan Pasar Besar,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Surraduhita, menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami lagi melalui Panitia Khusus (Pansus). Rentan waktu itu, tentunya sebelum nanti disetorkan ke Provinsi Jawa Timur. “Sebelum batas waktu enam bulan, kami akan mendalami dan menyelesaikan,” jelas Ketua DPRD Kota Malang.

Ditambahkannya, bahwa RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029, itu sudah sesuai dengan APBD Kota Malang tahun ini. Sehingga, pihaknya juga akan gerak cepat.

“Sehingga diharapkan, masyarakat Kota Malang dapat segera menikmati program yang sudah direncanakan tersebut,” paparnya. (cw1/sit)

Seusai prosesi Sertijab, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Ali Muthohirin, mengaku siap menjalankan tugasnya sebagai nahkoda pemerintahan di Kota Malang. Dirinya juga menyampaikan, akan merealisasikan janji politik dan menerapkan kebijakan pusat yang sudah disepakati.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wahyu juga mengatakan langkah awal yang akan dilakukan seusai Sertijab. Rencana itu, akan dimulai sejak Senin (03/03/2025) besok, sebagai upaya menentukan perwujudan janji politik terdekat.

“Setelah Sertijab ini, Senin besok, saya dengan Mas Wawali akan kumpul bersama seluruh ASN untuk petakan skala prioritas. Apalagi, terkait efisiensi anggaran yang sudah diterapkan. Dan ini menjadi atensi kami,” kata Wali Kota Wahyu, Minggu (02/03/2025) tadi.

Selanjutnya, dirinya juga menyampaikan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang juga akan diadakan evaluasi. Hal itu, seperti yang diintruksikan dalam surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Melalui SE tersebut, saya akan minta kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lakukan presentasi program dan kegiatan tahun 2025 seperti apa,” ungkapnya. (pro/cw1/gie)

Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menyampaikan agar Pemkot Malang lebih proaktif dalam mempercepat rencana tersebut. Terutama, melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

“Menunggu dari kementerian atau provinsi itu tidak cukup. Harus jemput bola, karena ini kebutuhan mendesak. Minimal bisa dimulai terlebih dahulu,” kata Dito, Kamis (12/12/2024) tadi.

Transformasi angkutan publik berbasis BTS diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Kota Malang. Skema ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menawarkan moda transportasi publik yang lebih nyaman dan terorganisasi.

Baca juga :

“Karena di beberapa daerah sudah berhasil menerapkan skema tersebut, seperti Palembang, Banyumas, Solo dan Semarang. Kota Malang memiliki karakter jalan yang mirip dengan daerah-daerah tersebut, sehingga sangat memungkinkan untuk diterapkan,” jelas Dito, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang

Selain mengatasi kemacetan, skema BTS juga dianggap mampu memberikan solusi bagi pengemudi angkot yang saat ini kurang diminati masyarakat akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Dito menyebut bahwa dalam skema BTS, angkot yang ada akan diganti dengan bus kecil berkapasitas 3×4, yang akan dikelola oleh para pemilik dan pengemudi angkot.

“Para pengemudi angkot akan menjadi operator sekaligus pengelola. Pemerintah akan membeli layanan mereka, sehingga ada kepastian pendapatan,” imbuh Dito. (rsy/sit)

Pihaknya meminta, jika untuk mengatasi persoalan air bersih tersebut butuh keterlibatan antara dua PDAM. Yakni, Tirta Kanjuruhan milik Pemkab Malang dan Tugu Tirta milik Pemkot Malang. Namun, untuk saat ini pihaknya masih menerima laporan dari Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, terkait dengan pipanisasi.

“Kalau yang pipanisasi malah PDAM Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, itu sudah survei. Sudah ada laporan ke saya. Jadi, tinggal laporannya dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Ini saya minta untuk laporannya dalam minggu ini,” jelas Wahyu Hidayat, Sabtu (04/11/2023) tadi.

Baca juga :

Dalam mengatasi pendistribusian air bersih tersebut, Wahyu meminta agar dilakukan oleh Tugu Tirta Kota Malang. Sebab, jika dari PDAM Tirta Kanjuruhan jarak cukup jauh dan menyebabkan jaringan pipanisasi tidak mampu menjangkau sambungan rumah (SR) warga Desa Jedong.

“Saya akan meminta Tugu Tirta untuk mengatasi. Karena kemarin saya komunikasi katanya siap dan apabila ada izin dari PDAM Tirta Kanjuruhan. Jadi, nanti Perumda Tugu Tirta akan membuat jaringan sampai dengan ke rumah masyarakat,” tambahnya.

Kemudian, saat disinggung terkait dengan permintaan warga mengenai sumur artesis, Wahyu menyampaikan jika hal itu akan memunculkan kekhawatiran kedepannya. Sebab, menurutnya sumur artesis hanya bisa bertahan beberapa tahun saja.

“Kami khawatir kalau baru sebentar saja sudah tercemar TPA. Oke 5 tahun tidak masalah, tapi nanti setelah 10 tahun, kan bisa kemungkinannya terkontaminasi lagi. Jadi untuk lingkungan pedesaan, kita menghindari untuk penggunaan sumber karena takut tercemar, kita menggunakan jaringan air bersih saja,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)